Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada prakteknya di Indonesia, banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia. Saat ini begitu banyak kasus yang terjadi di masyarakat tentang perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector yang melawan hukum, seperti mengintimidasi, melakukan ancaman, dan terror. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami norma hukum tertulis terkait dengan penggunaan debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia, dan pandangan hakim terhadap gugatan perbuatan leawan hukum atas debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya yang ada dalam surat kuasa khusus. Mayoritas putusan hakim dalam gugatan perbuatan melawan hukum atas penggunaan debt collector tidak mempermasalahkan penggunaan debt collector. Namun berbeda putusan hakim apabila debt collector terbukti malakukan pemerasan dan tindakan penarikannya tanpa didasari dengan adanya akta dan sertifikat jaminan fidusia yang sah. Tindakan kreditur menggunakan debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia harus diperjelas pengaturannya dalam Undang-Undang jaminan fidusia secara khusus atau dalam rancangan Undang-Undang jaminan fidusia.

---

In practice in Indonesia, many finance companies use debt collector services in executing fiduciary guarantees. There are so many cases that occur in the community about finance companies that use the services of debt collectors who are against the law, such as intimidating, threatening, and terror. In this study, the research method that will be used is normative juridical. Normative juridical research aims to understand the written legal norms related to the use of debt collectors in the execution of fiduciary guarantees, and the judges' view of lawsuits against debt collectors in the execution of fiduciary guarantees is the subject of this research. Debt collector in principle works based on the power granted by the creditor to collect debts from the debtor in a special power of attorney. The majority of judges' decisions in lawsuits against the use of debt collectors do not dispute the use of debt collectors. However, the judge's decision is different if the debt collector is proven to be extortion and the withdrawal action is not based on the existence of a valid fiduciary guarantee certificate and certificate. The act of a creditor using a debt collector in the execution of fiduciary must be clarified in a special fiduciary guarantee law or in the draft fiduciary law."

"Penggunaan jasa debt collector oleh Bank dalam melakukan penagihan hutang sudah menjadi hal yang wajar dan telah dilakukan sejak lama. Bank Indonesia sebenarnya tidak melarang adanya penggunaan jasa debt collector tetapi penggunaan jasa ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 yang telah disempurnakan dengan PBI 14/2/PBI/2012 dan SEBI 11/10/DASP. Kasus meninggalnya salah seorang nasabah Citibank yang memiliki tunggakan hutang kartu kredit akibat ulah debt collector menunjukkan masih adanya tindakan premanisme oleh debt collector yang melakukan penagihan hutang. Menurut pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia, Citibank terbukti melakukan beberapa kesalahan yang menunjukkan bahwa Citibank tidak menegakkan peraturan yang disusun oleh Bank Indonesia terkait dengan penggunaan jasa debt collector sehingga Citibank dijatuhi sanksi oleh Bank Indonesia.

---

The use of debt collector services by Bank in the conduct of debt collection become a natural thing and has done long ago. Bank Indonesia does not actually prohibit the use of debt collectors but the use of this service should be in accordance with the terms regulated by Bank Indonesia as stipulated in the PBI No. 11/11/PBI/2009 which has been revised with PBI 14/2/PBI/2012 and also the terms that regulated in SEBI No. 11/10/DASP. The case of the death of one Citibank customers who have delinquent credit card debt shows the act of thuggery by debt collectors who did the debt collection on that case. According to the examination conducted by Bank Indonesia, Citibank is proved to made mistakes that indicate that Citibank did not enforce the rules drawn up by Bank Indonesia related to the use of the services of debt collectors, therefore Citibank was sanctioned by Bank Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penggunaan jasa penagih utang dalam upaya penyelesaian pembayaran kartu kredit serta perlindungan nasabahnya. Penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh penggunaan jasa penagih hutang oleh bank dalam penagihan hutang kepada nasabah sudah dilakukan sejak lama. Permasalahan yang akan dibahas adalah upaya hukum yang dapat dilakukan bank terhadap nasabah dalam pelunasan piutang yang telah jatuh tempo serta tindakan yang dilakukan jasa penagih utang terhadap nasabah dan perlindungan hukumnya pada kasus putusan Mahkamah Agung No. 356K/Pdt/2017. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis menggunakan jenis data sekunder. Metode pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh upaya yang dapat dilakukan kreditur dalam penyelesaian kredit macet adalah melalui jalur non litigasi yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi serta dan jalur litigasi yaitu dapat melalui jalan subrogasi yaitu pengalihan utang kepada pihak ketiga yang dikuatkan dengan akta notaris dan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 356K/PDT/2017 jasa penagih utang dalam penagihannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak mematuhi peraturan penggunaan jasa penagih hutang yaitu PBI No. 14/2/PBI/2012 karena penagihan dilakukan dengan cara intimidasi, premanisme serta teror, akibat hal ini bank dapat dikenakan saksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan APMK, hingga pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the use of loan collection services in the form of credit card payments with the loan approval. The writing of this thesis is motivated by the use of loan collection services by the Bank in loan collection that has been done for a long time. Issues that will be discussed are how the law can be done by banks against finance in paying off debts that are past due and actions taken to collect the debt against finance and legal protection in the case of the supreme court ruling No 356/pdt/2017. The research method uses the normative juridical research methodology and the analytical descriptive research typology using secondary data types. The method used using the data used in the document study and literature study. The result obtain from businesses that can be carried out with bad loans are through non-litigation channels, namely mediation, negotiation, conciliation, consultation, and litigation channels that can be accessed through subrogation roads, namely the transfer of loan information reinforced by notary deed and in the case of an Agung Court decision No. 356K/PDT/2017 is done in a way that billing is done in ways are not by the rules of using a billing services called PBI No. 14/2/PBI/2012 because billing is carried out by intimidation, thuggery, and terror, as a result of this it can be approved by the bank administration, including, temporarily, some or all of the CPBI activities, up to the revocation of the CPBI operation permit."

"Skripsi ini membahas mengenai penggunaan jasa debt collector oleh Bank X dalam melakukan penagihan kartu kredit macet yang saat ini merupakan salah satu keluhan tertinggi masyarakat sebagai konsumen kartu kredit. Adapun yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai dasar hukum pengaturan debt collector itu sendiri ditinjau dari hukum perbankan dan perlindungan hukum para card holder serta bentuk penyelesaian sengketa terhadap perbuatan melawan hukum yang sering kali dilakukan oleh debt collector. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pengaturan mengenai debt collector terdapat didalam PBI APMK dan SEBI APMK. Mengenai perlindungan hukum card holder dapat kita temukan dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan, serta bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengaduan nasabah kepada bank, mediasi perbankan, arbitrase, gugatan perdata ke pengadilan negeri, maupun laporan adanya tindak pidana ke kepolisian.

---

This thesis discusses the use of the services of debt collectors by X Bank in collecting bad credit card that currently is one of the highest public complaints as consumer credit cards . As discussed in this paper is the legal basis for debt collector itself in terms of banking law and the legal protection of the card holder and its dispute resolution of tort is often done by the debt collector . Results of this study concluded arrangements regarding debt collectors contained in PBI APMK and SEBI APMK . Regarding legal protection of card holder can be found in the Consumer Protection Act and the Banking Act , as well as forms of dispute resolution can be done through customer complaints to the bank , banking mediation , arbitration , civil lawsuit to court, as well as reports of criminal acts to the police."

"Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin maraknya penggunaan debt collector oleh bank dalam penagihan tunggakan kartu kredit kepada nasabah. Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan debt collector dan tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bank bertnaggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga memberikan saran kepada lembaga pembentuk perundang-undangn agar membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengenai pengaturan penggunaan debt collector.

---

The writing of this thesis is based on the increase of employment of debt collectors by banks regarding the billing of credit card arrears towards bank customers. This thesis analyzes the conduct of tort by debt collectors and the vicarious liability of banks towards the aforesaid tort. The method of research used is based on literature, which is as well of juridical normative characteristics.

The results of this research revealed that a bank is responsible for its selfconducted tort as stipulated in the related regulations. Furthermore, this research also provides suggestions addressed to the legislators with the aim that they may construct regulations, which are more lucid concerning the employment of debt collectors."

"ABSTRACTFinancial Technology (Fintech) memiliki bermacam bentuk salah satunya Peer to Peer Lending, yaitu layanan yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman secara online melalui sebuah platform berbasis Sistem Elektronik. Peer to Peer Lending dikenal dengan sebutan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang diatur dengan POJK 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI. Sebagai suatu layanan jasa keuangan berbasis teknologi yang berbeda dari industri pembiayaan konvensional, LPMUBTI membutuhkan kejelasan atas peraturan perlindungan konsumen bagi Pengguna LPMUBTI baik dari segi pengelolaan dana maupun pengelolaan data Pengguna LPMUBTI. Oleh sebab itu, skripsi ini hendak menganalisis mengenai pengaturan perlindungan konsumen yang terdapat pada POJK LPMUBTI dibandingkan dengan peraturan-peraturan perlindungan konsumen yang ada di Indonesia serta perlindungan penerima pinjaman atas penagihan utang pada PT Digital Synergy Technology (PT DST). Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen yang terdapat pada POJK LPMUBTI masih belum seluruhnya setara dengan peraturan perlindungan konsumen yang ada yaitu pada UU PK, UU ITE, dan POJK Perlindungan Konsumen beserta turunannya. Hasil analisis mengenai pengelolaan data dan pengelolaan dana pada PT DST menunjukkan bahwa terdapat penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna yang menyebabkan kerugian konsumen dan terdapat pelanggaran pada peraturan internal PT DST serta Pedoman Perilaku Aftech terkait penagihan yang dilakukan menggunakan ancaman dan intimidasi. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan pengaturan tambahan mengenai perlindungan konsumen pada POJK LPMUBTI agar konsumen dalam sektor LPMBUTI lebih terlindungi.

---

ABSTRACTFinancial Technology (Fintech) has various forms, one of which is Peer to Peer Lending. Peer to Peer Lending is a service that brings together Loan Providers and Loan Recipients online through an Electronic System-based platform. Peer to Peer Lending is known as the IT-Based Lending Services (LPMUBTI) which is regulated by POJK 77/POJK.01/2016 concerning LPMUBTI. As a technology-based financial service that is different from the conventional finance industry, LPMUBTI requires clarity on consumer protection regulations for LPMUBTI Users both in terms of debt collection and LPMUBTI`s User data management. Therefore, this thesis intends to analyze the regulation of consumer protection found in POJK LPMUBTI compared to consumer protection regulations in Indonesia and the protection of loan recipients for debt collection at PT Digital Synergy Technology (PT DST). This study shows that consumer protection in POJK LPMUBTI is still not entirely equivalent to existing consumer protection regulations, namely in the UU PK, UU ITE, and POJK Perlindungan Konsumen. The results of the analysis of data management and fund management at PT DST indicate that there is an abuse of User Personal Data that causes consumer losses and there is a breach on PT DST`s internal regulations and the Aftech Code of Conduct related to debt collection that used threats and intimidation on its User. Based on this, additional regulations are needed regarding consumer protection in POJK LPMUBTI so that consumers in the LPMBUTI sector are better protected."