Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query
Suhariyono A.R., author
ABSTRAK
Pidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak Iama, namun baru pada abad ini dapat dimulai masa keemasan pidana denda. Sebab itu pula, kemudian pidana denda ini berhasil menggeser kedudukan pidana badan dari peringkat pertama, terutama di negara-negara Eropa dan beberapa negara maju Iainnya yang telah menentukan dan menerapkan kebijakan pidana denda...
Depok:
2009
D1023
UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library
Dion Valerian, author
UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Indonesia mengatur ancaman pidana denda dengan nilai yang ditentukan dalam rumusan delik. Artikel ini menganalisis dan membandingkan konsep pidana denda dalam UU Tipikor Indonesia, Foreign Corrupt Practices Act Amerika Serikat, Bribery Act Inggris, dan Wetboek van StrafrechtBelanda. Studi ini menemukan bahwa masing-masing...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Febrie Hartanto, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37598
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Fera Aswianida, author
Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan
Yuridis- Normatif, dengan sumber-sumber dari peraturan
perundang-undangan, buku-buku, dan makalah. Penulisan ini
bertujuan untuk melihat efektivitas dan peran pidana denda
dalam PJN jika dibandingkan dengan perkembangan yang
terjadi saat ini. Latar belakang penulisan ini karena
Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk
membuat suatu akta atau perjanjian yang mempunyai kekuatan
hukum....
Universitas Indonesia, 2002
T36345
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Intan Retno Heryanti, author
Keberadaan suatu penyelenggara telekomunikasi di Indonesia diakui oleh pemerintah dengan suatu bentuk Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut berisi mengenai kewajiban-kewajiban setiap tahun dan wajib dilaporkan kepada pemerintah. Setiap tahunnya kewajiban tersebut dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.Dalam hal tidak terpenuhinya...
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44173
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Maryam Jamilah, author
Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pembahasan menekankan pada implementasi penjatuhan sanksi administratif berupa denda terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender. Berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999),...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25323
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Feliza, author
Dewasa ini Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan HKI berkaitan erat dengan teknologi, ekonomi, maupun seni budaya. Begitu pentingnya HKI dalam kehidupan, selayaknyalah HKI tersebut dilindungi. Salah satu bentuk HKI yang harus dilindungi adalah hak cipta, khususnya lembaga penyiaran dari tindakan pembajakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Novian Pranata, author
Citra Polisi di mata masyarakat, khususnya mengenai tingkah laku denda damai, masih sering dinilai baik. Namun penilaian (atribusi) mahasiswa (angota masyarakat) tentulah berbeda dengan penilaian (atribusi) polisi. Dengan adanya asumsi ini maka penelitian ini mencoba memanfaatkan dan mengembangkan salah satu teori psikologi sosial (atribusi) dalam memahami dan menganalisa tingkah laku...
Depok: Universitas Indonesia, 1995
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tamba, James Erikson, author
Putusan KPPU adalah salah satu produk hukum KPPU yang dapat membebankan sanksi tindakan administratif berupa denda kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah. Terdapat beberapa perbedaan pembebanan denda dalam beberapa putusan KPPU atas pelanggaran persekongkolan tender, hal inilah yang menjadi latar belakang dalam penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana...
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44041
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tri Susanti, author
Sistem pidana denda pada hakikatnya mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan atau dioperasionalkan atau difungsikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana (denda). Sistem pidana denda erat kaitannya dengan pemberian kewenangan atau kebebasan kepada jaksa dan hakim untuk mengoperasionalkan pidana denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30698
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
