Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan penanganan deteni lebih dari 10 di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public George C. Edward, yang terdiri dari faktor, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan/disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber-sumber dan struktur birokrasi belum dapat berjalan dengan optimal yang disebabkan belum adanya peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur penanganan deteni, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap penanganan, pengawasan dan pelaporan maupun koordinasi penanganan deteni lebih dari 10 tahun. Penelitian ini menyarankan untuk melakukan komunikasi peraturan sehingga terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam pengawasan dan pelaporan, pemberian pelatihan kerja bagi deteni, pemberian ijin tinggal, kejelasan status identitas diri dan kepastian hukum dalam rangka kehidupan yang layak dan pemenuhan hak asasi manusia serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal sehingga mempunyai kesamaan pandangan dalam penanganan deteni lebih dari 10 tahun. ......This thesis discussed about the implementation policy on handling detainees more than 10 years in Rumah Detensi Imigrasi Jakarta by using public policy implementation theory of George c. Edward. The theory consists of some factors such as communication, resources, disposition and bureaucracy structure. This research used qualitative descriptive method. The results showed that communication, sources, and bureaucracy structure hasn't been able to work optimally which were caused by the absence of clear and strict regulation to handle detainees. It made different perceptions of handling, monitoring and reporting as well as coordination for detainee more than 10 years. This research suggested to communicate regulations in order to make the clarity of duties and authorities in monitoring and reporting, giving job training for detainees, granting of residence permit, the clarity of self identity and legal status in order to have a decent life and the fulfillment of human rights and also the increase of internal and external coordination so they have same perceptions on handling detainees more than 10 years.

Abstrak :
Tulisan ini menjabarkan tentang perkembangan tato ditinjau dari aspek motif, makna, maupun fungsinya di kalangan narapidana di Yogyakarta sejak tahun 1950an. Narasumber adalah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, mantan narapidana, dan seniman tato yang memahami seluk beluk perkembangan tato menato di Yogyakarta. Motif tato di kalangan narapidana meliputi tumbuhan, binatang, potret manusia, horor, tato tribal, ikon hati, tipografi, biohazard dan biomechanical, juga alam benda. Tampilan motif tato ada dua, yaitu berdiri sendiri dan perpaduan beberapa motif. Setiap motif mempunyai makna tertentu. Teknis menatonya menggunakan peralatan sederhana berupa benang, jarum, dan norit (merek obat sakit perut) dan mesin tato mekanik. Tato dan kegiatan menato di kalangan narapidana mempunyai dua fungsi utama yaitu pribadi dan sosial. Fungsi pribadi berkaitan dengan tato sebagai karya seni. Dalam batasan ini, tato berfungsi sebagai ekspresi pengalaman hidup yang berfungsi juga sebagai pengingat akan peristiwa tertentu dan hiasan tubuh, sebagai eksp resi religiositas, terapi dan relaksasi, jimat, daya tarik seks, keamanan diri, serta untuk menutupi luka atau tato yang dianggap tidak bagus. Fungsi pribadi lainnya adalah sebagai pendapatan bagi narapidana yang mampu menato. Fungsi sosial tato adalah lambang kelompok, sarana sosialisasi dan menumbuhkan rasa percaya diri individu dalam kelompok, baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.

---

Abstract
This article describes about the developments of the motif s, meaning, and functions of the tattoo among the convicts and detainees in Yogyakarta since 1950s. The research respondents were the convicts and de tainees in the Socialization Institution of Class IIA Yogyakarta, ex-c onvicts, and tattoo artists who understood about the developments of tattooing in Yogyakarta. The Motifs of tattoo among the convicts and deta inees were flora, fauna, people portraits, horror, tribal tattoo, heart iconics, typography, biohazard and biomechanical, also still life. There were two appearances of the motif, standed alone and mix motifs. Each motif had particular meaning. The tattoing technique used simple equipment as wool, needle, and norit (a brand of stomach-ache medicine) and mechanical tattoo machine. Tattoo and tattooing activities among the convicts consist of two major functions, in dividual and social. As indivi dual function, tattoo is an artwork. In this term, tattoo has a function as the expression of experiences, included as a reminder of specific experiences and body decoration. Others as a religious expression, therapy and relaxation, talisman, sex appeal, self-protection and to cover up the wounds and other tattoo which were not good. Another individual function was job opportunity for anyone who had ability in tattoing. The social function of tattoo was as a group symbol, a medium of socialization and enhancing individual self-confidence in the group either inside or outside the Socialization Institution.

Abstrak :
Tulisan ini menjabarkan tentang perkembangan tato ditinjau dari aspek motif, makna, maupun fungsinya di kalangan narapidana di Yogyakarta sejak tahun 1950an. Narasumber adalah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, mantan narapidana, dan seniman tato yang memahami seluk beluk perkembangan tato menato di Yogyakarta. Motif tato di kalangan narapidana meliputi tumbuhan, binatang, potret manusia, horor, tato tribal, ikon hati, tipografi, biohazard dan biomechanical, juga alam benda. Tampilan motif tato ada dua, yaitu berdiri sendiri dan perpaduan beberapa motif. Setiap motif mempunyai makna tertentu. Teknis menatonya menggunakan peralatan sederhana berupa benang, jarum, dan norit (merek obat sakit perut) dan mesin tato mekanik. Tato dan kegiatan menato di kalangan narapidana mempunyai dua fungsi utama yaitu pribadi dan sosial. Fungsi pribadi berkaitan dengan tato sebagai karya seni. Dalam batasan ini, tato berfungsi sebagai ekspresi pengalaman hidup yang berfungsi juga sebagai pengingat akan peristiwa tertentu dan hiasan tubuh, sebagai ekspresi religiositas, terapi dan relaksasi, jimat, daya tarik seks, keamanan diri, serta untuk menutupi luka atau tato yang dianggap tidak bagus. Fungsi pribadi lainnya adalah sebagai pendapatan bagi narapidana yang mampu menato. Fungsi sosial tato adalah lambang kelompok, sarana sosialisasi dan menumbuhkan rasa percaya diri individu dalam kelompok, baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.

This article describes about the developments of the motifs, meaning, and functions of the tattoo among the convicts and detainees in Yogyakarta since 1950s. The research respondents were the convicts and detainees in the Socialization Institution of Class IIA Yogyakarta, ex-convicts, and tattoo artists who understood about the developments of tattooing in Yogyakarta. The Motifs of tattoo among the convicts and detainees were flora, fauna, people portraits, horror, tribal tattoo, heart iconics, typography, biohazard and biomechanical, also still life. There were two appearances of the motif, standed alone and mix motifs. Each motif had particular meaning. The tattoing technique used simple equipment as wool, needle, and norit (a brand of stomach-ache medicine) and mechanical tattoo machine. Tattoo and tattooing activities among the convicts consist of two major functions, individual and social. As individual function, tattoo is an artwork. In this term, tattoo has a function as the expression of experiences, included as a reminder of specific experiences and body decoration. Others as a religious expression, therapy and relaxation, talisman, sex appeal, selfprotection and to cover up the wounds and other tattoo which were not good. Another individual function was job opportunity for anyone who had ability in tattoing. The social function of tattoo was as a group symbol, a medium of socialization and enhancing individual self-confidence in the group either inside or outside the Socialization Institution.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengoptimalan pengelolaan Tahanan di Rutan BNN untuk mendukung demand reduction dan supply reduction, karena walaupun telah banyak tersangka yang ditahan dan barang bukti yang disita oleh BNN, peredaran gelap narkotika di Indonesia malah meluas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam terhadap 7 orang tahanan di Rutan BNN Pusat dengan beberapa kategori khusus dan berbagai peran dalam organized crime. Dari penelitian ini diketahui bahwa tahanan yang memiliki riwayat penyalahgunaan narkotika memiliki variasi tahapan perubahan, yakni di fase prekontemplasi, kontemplasi, preparasi. Penting dilakukan intervensi agar mereka dapat mempertahankan kondisi abstinen selama di Rutan BNN. Rapport building yang terbina secara alamiah antara peneliti dengan tahanan membuat komunikasi lebih mudah dan tahanan lebih terbuka sehingga meningkatkan akurasi hasil asesmen dan bercerita tentang informasi penting yang tidak disampaikan pada penyidik. Rapport building juga bisa menjadi teknik yang efektif dalam investigasi anggota OC yang memiliki aturan tutup mulut. Apabila selama berada di rutan BNN tidak dilakukan pengelolaan tahanan dengan hati-hati, berpotensi membesarnya supply dan menjadi embrio terciptanya jaringan baru di Rutan. Kelompok yang melakukan kejahatan ringan seperti pemakai, kurir dapat direkrut oleh bandar atau hirarki di atasnya sehingga ikut masuk dalam drug-crime chain.

---

ABSTRACT
This research is based on the urgently needed of BNN s detainee optimazation in supporting demand reduction and supply reduction. Despite of many suspect has been arrested and many evidence has been seized by BNN, the drugs abuse still growing. This research use qualitative in depth interview and observation on 7 BNN s detainee with some special qualification and role within organized crime. It has been discovered that detainee with drug use records, has various stages of change, precontemplation stage, contemplation stage, preparation stage. Intervention is urgently needed for maintenance abstinen condition as long as in the detained. Natural rapport building between researcher and detainee, make easier communication and they more opened so assesment s accuration can be increased and they tell more important information that can t be found by investigator. Rapport buliding could become effective investigation techniques for OC member with strict no talking rules. If detainee management is not proper as long as ini the detained periode, it would create new network. The low level law offence like drug user, couririer might be recruit by high rank drug dealer and become drug crime chain.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan penanganan deteni lebih dari 10 di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public George C. Edward, yang terdiri dari faktor, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan/disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber-sumber dan struktur birokrasi belum dapat berjalan dengan optimal yang disebabkan belum adanya peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur penanganan deteni, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap penanganan, pengawasan dan pelaporan maupun koordinasi penanganan deteni lebih dari 10 tahun. Penelitian ini menyarankan untuk melakukan komunikasi peraturan sehingga terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam pengawasan dan pelaporan, pemberian pelatihan kerja bagi deteni, pemberian ijin tinggal, kejelasan status identitas diri dan kepastian hukum dalam rangka kehidupan yang layak dan pemenuhan hak asasi manusia serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal sehingga mempunyai kesamaan pandangan dalam penanganan deteni lebih dari 10 tahun.

---

ABSTRACT
This thesis discussed about the implementation policy on handling detainees more than 10 years in Rumah Detensi Imigrasi Jakarta by using public policy implementation theory of George c. Edward. The theory consists of some factors such as communication, resources, disposition and bureaucracy structure. This research used qualitative descriptive method. The results showed that communication, sources, and bureaucracy structure hasn't been able to work optimally which were caused by the absence of clear and strict regulation to handle detainees. It made different perceptions of handling, monitoring and reporting as well as coordination for detainee more than 10 years. This research suggested to communicate regulations in order to make the clarity of duties and authorities in monitoring and reporting, giving job training for detainees, granting of residence permit, the clarity of self identity and legal status in order to have a decent life and the fulfillment of human rights and also the increase of internal and external coordination so they have same perceptions on handling detainees more than 10 years.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi 261 juta jiwa. Tentu memiliki banyak masalah kriminalitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu peran penting lembaga pemasyarakatan yang membina tahanan dan narapidana begitu diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari lingkungan pekerjaan di lembaga pemasyarakatan yaitu prosefionalisme, pengawasan tahanan, dan dukungan administratif terhadap stres kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modelling SEM . Data penelitian diperoleh dari 449 pegawai lembaga pemasyarakatan pada 11 Lapas dari 6 provinsi berbeda di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme dan pengawasan tahanan memiliki pengaruh negatif terhadap stres kerja, dimana profesionalisme dan pengawasan tahanan memiliki pengaruh yang juga positif terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi pegawai. Namun dukungan administratif memiliki hubungan pengaruh yang terbalik, yaitu memiliki hubungan positif dengan stres kerja dan hubungan negatif terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi.

---

ABSTRACT
Indonesia as one of the developing countries and as one of the largest archipelago countries in the world with a population of 261 million. Surely has a lot of crime problems are high enough. Therefore, the critical role of correctional departement that develop prisoners is needed. This study aims to determine how the working environment in prisons which is professionalism, detainee control, and administrative support have effect toward job stress, job satisfaction, and organizational commitment. This research uses Structural Equation Modeling SEM method. The research data results from 449 prison officers on 11 correctional departement from 6 different provinces in Indonesia. The results show professionalism and detainee control have negative effect to job stress, where professionalism and detainee control have a positive effect on job satisfaction and organizational commitment officers. However, administrative support has an reverse impact, which has a positive impact to job stress, and has a negative imppact to job satisfaction and organizational commitment.

Abstrak :

ABSTRAK
The Vienna Convention on Consular Relations of 1963 outlined the rights of a state to exercise its obligation to protect the interests of its nationals abroad. The protection given by states to their nationals is commonly referred to as consular assistance. The main objective of consular assistance is to help nationals facing difficulties abroad. In the event of an arrest, the aim of the provision of consular assistance is to protect the inalienable rights of a foreign detainee. The inalienable rights inherent to all detainees are the right retain counsel, and to receive due process of law. Although the 1963 Convention on Consular Relations is the codification of international customary law with regard to states practises in protecting their nationals, the practises may vary from one state to another. This paper analyses the policy and practises adopted by a state to protect its nationals detained abroad and suggests effective policies to provide consular assistance based on the reviewed state practises and policies.