Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini merupakan studi jaringan komunikasi interlocking directorate yang diteliti melalui jaringan yang terbentuk di dalam perbuatan korupsi. Hasil studi ini dalam rangka mengembangkan teori jaringan komunikasi interlocking directorate, khususnya kontribusi dari studi interlocking directorate pada masyarakat di luar Amerika dan Eropa yang selama ini mendominasi. Sejauh ini, kontribusi Indonesia belum pernah disinggung dalam telaah perkembangan studi interlocking directorate dari negara-negara Asia. Hanya beberapa negara di Asia yang disebut telah memberi sumbangan bagi pengembangan studi interlocking directorate yakni China, Hong Kong, Taiwan, Piliphina, Thailand, Jepang, Timur Tengah, dan Singapura. Studi ini meneliti praktek jaringan komunikasi interlocking directorate dalam fenomena hubungan hubungan yang mengandung konflik kepentingan sebagaimana berlangsung di dalam perbuatan korupsi. Studi jaringan komunikasi interlocking directorate ini menunjukkan bahwa sejumlah latar belakang hubungan kedekatan yang bersifat informal telah menjadi dasar terbentuknya jaringan komunikasi interlocking directorate dimana telah memuluskan berlangsungnya praktek-praktek korupsi. Sejumlah latarbelakang kedekatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah hubungan keluarga, pertemanan, dan hubungan pekerjaan sebelumnya. Temuan penelitian ini juga didiskusikan dengan Teori Ketergantungan Sumber Daya (Resource Dependence Theory). Hubungan konflik kepentingan didalam perbuatan korupsi dilatarbelakangi motif adanya saling ketergantungan terhadap sumberdaya yang dibutuhkan. Sehingga pada hakikatnya terjadi proses transaksi terhadap sumberdaya yang dimiliki. Selanjutnya proses komunikasi dalam kontek jaringan korupsi ini merupakan suatu bentuk komunikasi korupsi yaitu komunikasi tertutup yang ditandai dengan digunakannya kode ? kode verbal yang hanya dipahami anggota kelompok jaringan. ...... This research explains a communication network of interlocking directorate that examine the network of corruptions in Indonesia. Focus of this study is on the conflict of interest relationship as happens in corruption network. Research findings of this study has a significance contribution to the development of theories of communication network of interlocking directorate, particularly, as the one from outside the American and European countries; the countries which have, sofar, been dominating the field of studies. Although, there are a number of such studies from other Asian countires i.e.: China, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Singapore, Japan, and the Middle Ease; however, this research is a pioneer in Indonesia. Research findings in this study shows that some backgrounds of informal close relationship contribute to the formation of communication networks of interlocking directorate that smoothen the practices of corruption. The findings show that some backgrounds of close relationships include family relationships, friendships, and previous work relationships. The data is analyzed using Resoure Dependence Theory ofPfeffer andSalancik (1978). The results show that the conflict of interest in corruption practices are driven by the interdependence needs on the available resources, which motivates the process of transaction on the resources owned. The communication process occured in this context is thus a form of corruption communication; which is practiced and understood only amongst the members of the network using particular verbal codes.

Abstrak :
ABSTRAK
Praktek kerja profesi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Periode Bulan Oktober Tahun 2017 bertujuan untuk memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, khususnya di Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, serta memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu, calon apoteker juga dapat memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Praktek kerja profesi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilakukan selama dua minggu dengan tugas khusus yaitu Alur Penetapan Sampel dan Laboratorium Uji pada Pelaksanaan Sampling Surveilans Produk. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengetahui alur dalam pelaksanaan sampling surveilans produk dan kriteria laboratorium uji yang dapat digunakan untuk pengujian produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga

---

ABSTRACT
Internship at The Directorate General of Pharmaceutical and Medicine Devices Ministry of Health Republic of Indonesia Period October 2017 aims to understand the role, duties, and responsibilities of pharmacists in the Directorate General of Pharmaceutical and Medicine Devices, especially in the Directorate Supervision of Medicine Devices and Household Health Supplies, as well as have the knowledge about basic tasks and functions of Directorate General of Pharmaceutical and Medicine Devices. In addition, the pharmacist candidate can also have the insights, knowledge, and real experience as well as have a real picture about pharmaceutical issues in the Directorate General of Pharmaceutical and Medicine Devices Ministry of Health Republic of Indonesia. Internship at The Directorate General of Pharmaceutical and Medicine Devices was conducted for two weeks with special assignment Flow of Sample Determination and Test Laboratory in Implementation of Product Surveillance Sampling. The purpose of this special asignment is to know the flow in implementation of product surveillance sampling and criteria of test laboratory that can be used for testing the product of medicine devices and household health supplies

Abstrak :
Tesis demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : ”Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Dengan Menggunakan Kriteria Malcolm Baldrige” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya ......This study analyzes the employee's perception of the performance of the Directorate General of Legislation by using the Malcolm Baldrige Criteria which include eight criteria: Leadership, Planning Performance, Organization, Human Resource Management, Performance Based Budgeting, Measurement, Analysis and Performance Information Management, Management Process and Achieving Results. The method used is a mixture of quantitative and qualitative. The population in this study were employees of the Directorate General of Legislation in total 198 people, as the sample is 67 people with the technique of random sampling techniques. Semi-structured interviews conducted with some employees in the Directorate General of Legislation made for the purpose of deepening. Results of the study concluded that the grade performance of the Directorate General of Legislation is sufficient. Leadership criteria assessed by the most prominent with the greatest score and the grade si good. Instead the grade of Human Resource Management criteria is the worst. For other criterias such as Planning Performance, Performance-Based Budgeting, Measurement, Analysis and Performance Information Management, Management process and Achieving Results, the score is sufficient. Improving performance of the Directorate General of Legislation needs to be done by refine the practices based on the principles of good governance and management functions that obey the principle of performance-based and sustainability.

Abstrak :
Posisi tunggakan pajak per Januari 2002 adalah Rp 17,3 Trilyun dan posisi tungggakan pajak pada akhir 2002 adalah Rp 17,4 Trilyun. Besarnya saldo tunggakan tersebut merupakan nilai yang sangat potensial dalam rangka mendukung target penerimaan pajak secara nasional maupun dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Aktivitas-aktivitas penagihan pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi penerbitan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Lelang, Pelaksanaan Pencegahan dan Penyanderaan, Penyelesaian Gugatan dan Sanggahan oleh Wajib Pajak, Hak Mendahulu Negara, Penghapusan Piutang Pajak dan Daluwarsa Penagihan Pajak, serta Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (Jeopardy collection) memerlukan adanya manajemen penagihan pajak yang baik dan profesional sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana manajemen penagihan pajak yang baik yang seharusnya diterapkan pada Direktorat Jenderal Pajak khususnya bidang penagihan pajak, manajemen sumber daya manusia bidang penagihan (jurusita pajak), model sistem informasi dan pelaporan bidang penagihan pajak, hubungan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi lain, dan bagaimana seharusnya ketentuan perpajakan bidang penagihan pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan metode deskriptif dengan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan enter fenomena yang diselidiki tentang bagaimana manajemen penagihan pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa manajemen penagihan pajak yang baik adalah gabungan kebijakan dan administrasi serta orang-orang (SDM) yang mengadakan pengawasan dan mengambil keputusan yang tepat untuk melaksanakan serangkaian aktivitas penagihan pajak secara baik dan benar serta profesional sesuai ketentuan perpajakan. Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak mengaptimalkan pelaksanaan manajemen penagihan yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, menyediakan sistem informasi dan pelaporan yang cepat, tepat dan akurat (on time by system/computerize), dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, serta merumuskan dan menerapkan ketentuan perpajakan secara baik dan benar.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan institusi dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual didukung oleh beberapa Direktorat, salah satunya adalah Direktorat Paten. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M.0I-PR.07.10 Tahun 2001, pasal 615 butir © diungkapkan bahwa Direktorat Paten melaksanakan penerimaan permohonan paten dan permohonan pemeriksaan substantif, pemantauan dan pengendalian, publikasi permohonan paten, dan penyiapan bahan pemberian paten, pendaftaran lisensi, pengalihan paten, pemeliharaan, serta pemberian pelayanan dan kebutuhan teknis operasional pemeriksa paten. Pelanggan Direktorat Paten adalah para pemohon paten dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemohon dari luar negeri harus melalui jasa Konsultan Paten, pemohon dari dalam negeri termasuk Sentra HKI, Perusahaan yang bergerak dibidang obat-obatan, dan juga para penemu di bidang teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan di Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai instansi pelayanan jasa selayaknya mengerti apa arti pelayanan jasa. Menurut Tjiptono (2000:51), pelayanan jasa yaitu bahwa pelayanan jasa berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan menurut Berry, Parasuraman, dan Zeithmal (1990: 26) dipengaruhi oleh Tangibles, Responsivness, Reliability, Assurance, dan Empathy. Suplemen pelayanan digambarkan oleh Lovelock (1994:269) layaknya sebagai kelopak-kelopak bunga, yang terdiri dari information, consultation, ordertaking, hospitality, caretaking, exceptions, oiling dan payment. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dirancang dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dan menjelaskan kondisi atau kualitas pelayanan yang ada di Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Jntelektual. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan di Direktorat Paten dalam kondisi cukup baik, hal ini dapat dilihat dari data yang sebagian besar responden memberikan nilai 3 atau modus (nilai yang sering muncul) dari data yang disebarkan kepada responden adalah 3. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi atau kualitas pelayanan di Direktorat Paten adalah cukup baik dan penulis menyarankan agar para pegawai terus mau meningkatkan kualitas pelayanan, dan untuk para pimpinan tetap agar senantiasa memberikan pembinaan dan juga waskat kepada bawahan. Daftar Pustaka : 27 buku, 5 dokumen, 16 lain-lain

Abstrak :
Organisasi privat ataupun publik pada dasarnya dapat dipandang seperti mahluk hidup (organisme) yang eksistensinya sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengadaptasi berbagai keterbatasan sumber daya dan gerak perubahan lingkungan hidupnya. Dalam konteks seperti ini, maka sesungguhnya semua organisasi dituntut untuk senantiasa belajar dengan melakukan perubahan, disadari atau tidak dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sehubungan dengan masalah eksistensi tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pembelajaran organisasi di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, terutama pada Direktorat Paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia. Didalam tesis peneliti membuat desain model penelitian organisasi pembelajar yang mengacu pada konsep model organisasi pembelajar yang terkait dalam satu sistem dengan menyatukan lima subsistem yaitu: pembelajaran, manusia, organisasi, pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode deskriptif dengan istnunen untuk mengukur lima subsistem tersebut di atas menggunakan kuesioner learning organization profile (LOP) dalam skala likert, dan pengambilan sampel responden berjumlah 96 dari 115 calon responden dengan cara sensus terhadap semua populasi di Direktorat Paten. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa penerapan organisasi pembelajar pada Direktorat Paten, pertama masih sejauh diterapkan pada sebagian kecil sebanyak 30,875 %; kedua masih sejauh diterapkan pada bagian-bagian tertentu sebanyak 24,4583 %; sedangkan ketiga belum diterapkan sebanyak 19,25 %. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat penerapan konsep organisasi pembelajar di Direktorat Paten masih rendah, dan masih terdapat perbedaan maupun kesenjangan antara hasil yang didapat dengan hasil yang diinginkan.

Abstrak :
ABSTRAK
Apoteker merupakan salah satu profesi yang berperan penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, maka Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk melakukan program Praktek Kerja Profesi Apoteker PKPA untuk memperkenalkan dan memberi pembekalan secara langsung tentang fungsi apoteker dalam organisasi pemerintahan tersebut. Laporan praktek kerja ini membahas tugas pokok dan fungsi Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, serta Sekretariat dan Direktorat-Direktorat yang berada di bawahnya. Laporan ini secara khusus membahas Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dalam hal tugas pokok dan fungsi, sasaran kebijakan, struktur organisasi, dan kegiatan. Salah satu kebijakan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang dibahas adalah penerimaan dan penyimpanan obat buffer pusat di Instalasi Farmasi Pusat.

---

ABSTRACT
Pharmacist is one of the professions that play an important role in the implementation of functions in the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices, the Faculty of Pharmacy Universitas Indonesia in collaboration with the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices to conduct the Professional Pharmacist Practice Work Program PKPA to introduce and provide debriefing Directly about the pharmacist 39 s function within the government organization. This report addresses the main duties and functions of the Ministry of Health, the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices, as well as the Secretariat and the Directorates under it. This report specifically discusses the Directorate of Public Drugs and Medical Supplies in terms of basic tasks and functions, policy goals, organizational structures, and activities. One of the policies of the Directorate of Public Drugs Governance and Health Supplies discussed is the reception and storage of central buffer drugs at the Central Pharmaceutical Installation

Abstrak :
ABSTRAK
Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di pemerintahan terutama pada Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT. Pada Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan publik yang dilakukan di Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT adalah Surat Keterangan dan Registrasi Alat Kesehatan, Produk Diagnostik Invitro dan PKRT.

---

ABSTRACT
The implementation of the Pharmacist Profession Practices in the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices of the Ministry of Health aims to understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in government, especially in the Directorate of Health Device Assessment and PKRT. In the Directorate of Health Device Assessment and PKRT has the duty to carry out the formulation and implementation of policies, the compilation of norms, standards, procedures, and criteria, and the provision of technical guidance and supervision, as well as monitoring, evaluation and reporting in the field of assessment of health equipment and household health supplies with the provisions of legislation. Types of public services conducted in the Directorate of Health Device Assessment and PKRT are Certificate and Registration of Medical Devices, Invitro Diagnostic Products and PKRT.

Abstrak :
ABSTRAK
Praktek kerja profesi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Periode Bulan Oktober 2017 bertujuan untuk memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, khususnya di Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, serta memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu, calon apoteker juga dapat memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Praktek kerja profesi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilakukan selama dua minggu dengan tugas khusus yaitu Perbandingan Alat Kesehatan Bare Metal Stent dan Drug Eluting Stent. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara Bare Metal Stent (BMS) dan Drug Eluting Stent (DES) sebagai pertimbangan penilaian registrasi alat kesehatan

---

ABSTRACT
Internship at The Directorate General of Pharmaceutical and Medicine Devices Ministry of Health Republic of Indonesia Period October 2017 aims to understand the role, duties, and responsibilities of pharmacists in the Directorate General of Pharmaceutical and Medicine Devices, especially in the Directorate Supervision of Medicine Devices and Household Health Supplies, as well as have the knowledge about basic tasks and functions of Directorate General of Pharmaceutical and Medicine Devices. In addition, the pharmacist candidate can also have the insights knowledge, and real experience as well as have a real picture about pharmaceutical issues in the Directorate General of Pharmaceutical and Medicine Devices Ministry of Health Republic of Indonesia. Internship at The Directorate General of Pharmaceutical and Medicine Devices was conducted for two weeks with special assignment Comparison of Bare Metal Stent and Drug Eluting Stent. The purpose of this special assignment is to know the difference between Bare Metal Stent (BMS) and Drug Eluting Stent (DES) as consideration of health equipment registration assessment