Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPraktek kerja profesi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Periode Bulan Oktober Tahun 2017 bertujuan untuk memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, khususnya di Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, serta memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu, calon apoteker juga dapat memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Praktek kerja profesi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilakukan selama dua minggu dengan tugas khusus yaitu Alur Penetapan Sampel dan Laboratorium Uji pada Pelaksanaan Sampling Surveilans Produk. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengetahui alur dalam pelaksanaan sampling surveilans produk dan kriteria laboratorium uji yang dapat digunakan untuk pengujian produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga

---

ABSTRACTInternship at The Directorate General of Pharmaceutical and Medicine Devices Ministry of Health Republic of Indonesia Period October 2017 aims to understand the role, duties, and responsibilities of pharmacists in the Directorate General of Pharmaceutical and Medicine Devices, especially in the Directorate Supervision of Medicine Devices and Household Health Supplies, as well as have the knowledge about basic tasks and functions of Directorate General of Pharmaceutical and Medicine Devices. In addition, the pharmacist candidate can also have the insights, knowledge, and real experience as well as have a real picture about pharmaceutical issues in the Directorate General of Pharmaceutical and Medicine Devices Ministry of Health Republic of Indonesia. Internship at The Directorate General of Pharmaceutical and Medicine Devices was conducted for two weeks with special assignment Flow of Sample Determination and Test Laboratory in Implementation of Product Surveillance Sampling. The purpose of this special asignment is to know the flow in implementation of product surveillance sampling and criteria of test laboratory that can be used for testing the product of medicine devices and household health supplies"

"Tesis demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : ”Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Dengan Menggunakan Kriteria Malcolm Baldrige” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

---

This study analyzes the employee's perception of the performance of the

Directorate General of Legislation by using the Malcolm Baldrige Criteria which

include eight criteria: Leadership, Planning Performance, Organization, Human

Resource Management, Performance Based Budgeting, Measurement, Analysis

and Performance Information Management, Management Process and Achieving

Results. The method used is a mixture of quantitative and qualitative. The

population in this study were employees of the Directorate General of Legislation

in total 198 people, as the sample is 67 people with the technique of random

sampling techniques. Semi-structured interviews conducted with some employees

in the Directorate General of Legislation made for the purpose of deepening.

Results of the study concluded that the grade performance of the Directorate

General of Legislation is sufficient. Leadership criteria assessed by the most

prominent with the greatest score and the grade si good. Instead the grade of

Human Resource Management criteria is the worst. For other criterias such as

Planning Performance, Performance-Based Budgeting, Measurement, Analysis

and Performance Information Management, Management process and Achieving

Results, the score is sufficient. Improving performance of the Directorate General

of Legislation needs to be done by refine the practices based on the principles of

good governance and management functions that obey the principle of

performance-based and sustainability."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Adanya good governance dan manajemen organisasi yang sehat merupakan prasyarat untuk dapat mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas DJP secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah usaha untuk menjamin proses organisasi yang lebih etis dan transparan.Untuk itu, dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuju ke arah profesionalisme dan menunjang terciptanya Pemerintahan yang baik (good governance), DJP telah melakukan upaya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran DJP yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional. Pedoman tersebut berlaku di seluruh bidang tugas di seluruh unit organisasi DJP secara terpadu yang dinyatakan dalam visi, misi, strategi dan nilai acuan Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pedoman engenai arah yang dituju, beban tanggung jawab, strategi pencapaiannya serta nilai-nilai sikap dan perilaku aparat.Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat penyesuaian terhadap sistem dan pelayanan yang baru pada Kanwil DJP Jakarta Khusus dengan menerapkan sistem administarsi perpajakan modern maka sejauh mana pengaruh antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mendorong peningkatan kemandirian dan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menguraikan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem administrasi perpajakan modern yang profesional dan mengatahui sejauh mana pengaruh antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja DJP. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi linier, dengan teknik pengumpuian data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus yaitu sebesar 0,771. Sedangkan besar pengaruh dari Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus adalah sebesar 0,595 atau 59,5%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat memberikan kontribusi sebesar 59,5% terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus sedangkan sisanya sebesar 30,5% merupakan pengaruh dari faktor lain. Nilai koefisien regresi sebesar 0,716 memberikan arti bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai hubungan dengan Kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus yaitu sebesar 0,771. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kanwil DJP Jakarta Khusus.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus hendaknya melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut secara terus menerus sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam peningkatan kinerja DJP.

---

Directorate General of Tax (DGT) as one of Government institution under Finance Department which has a mandatory task in securing Tax Revenue that generally increases from year to year at the condition of changes challenging that happened at social life or economic in public. Existing good governance and healthy organization management is a pre-condition to reach success in running task of Directorate General of Tax (DGT) continuously, including the effort to guarantee more ethic and transparency of organization process.

For the purpose, in the way of raising image, working and suspecting create good governance, DGT has done the effort of way unity and view to DGT staff which can be used as guidance in running the task either management operational at all types of task in all unit of DGT organization in integrity as mentioned at vision, mission, strategy and value of tax General Directorate as a guidance about way of destination, portion of responsibility, achieving strategy and value of attitude and aptitude of staff.

Based on the above description, there will be adjustment to system and new service at DGT District Office Specific Jakarta by applying modern an administration system, therefore, how far is the influence between modern an administration system to work-perform Directorate General of Tax which is above support raising of independence and tax revenue.

The aim of this research is to explain and analyze tax-connecting system by using modern tax administration system professionally and knowing how far is the influence between modern tax systems to work-perform of DGT. While research method used in writing this thesis is linear regression analysis method, through data collecting technique of bibliography study and field study. And analysis character is quantitative analysis.

From the analysis, it is known that there is correlation of Modern Tax Administration System with work-perform of DGT District Office Specific Jakarta of 0.771. While influence value from Modern Tax Administration System to work-perform of DGT district Office is 0.595 or 59.5%. In this case shows that Modern Tax Administration system application could give contribution of 59.5% to work-perform of DGT District Office while the rest of 30.5% is the influence of other factor. Regression Coefficient value is 0.716 shows that Modern Tax Administration System has positive influence to work-perform of DGT District Office specific Jakarta. The summary of this research is that Modern Tax Administration System has correlation with work-perform of DGT District Office of 0.771 shows that here is a quite strong correlation of Modern Tax Administration System with work-perform of DGT District Office Specific Jakarta.

Recommendation in this research is DGT District Office Specific Jakarta should do the evaluation to the system continuously to be able giving more bigger contribution in increasing work-perform of OCT."

"Ketentuan baru dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan adanya perhitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam Pasal 25 ayat (7) yang perhitungannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan, terakhir dengan Nomor 8/KMK/03./2002 tanggal 8 Maret 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 171/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002. Dalam ketentuan terakhir tersebut diatur mengenai klasifikasi yang tergolong Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, tarif pajak yang berlaku, perlakuan atas pembayaran PPh Pasal 25, perlakuan kompensasi kerugian dan tindakan pengawasannya.Tesis ini disusun berdasarkan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kelapa Gading. Pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen meliputi studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kepala Seksi PPh Orang Pribadi KPP Jakarta Kelapa Gading, Kepala Seksi PPh Orang Pribadi I Direktorat Pajak Penghasilan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta kuisioner bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.Kerangka teori yang digunakan adalah azas-azas dalam pemungutan pajak, prinsip keadilan horizontal dan vertikal dalam perpajakan dan global taxation. Dari penelitian ini diperoleh data yaitu terdapat kendala dalam menetapkan klasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang masih rendah, kontribusi penerimaannya yang masih rendah, tindakan pengawasan yang masih menghadapi kendala karena kurangnya koordinasi, dan bagi Wajib Pajak ketentuan ini tidak mencerminkan keadilan karena adanya pengecualian jenis usaha, besarnya tarif, perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 sebagai pelunasan.Analisis terhadap data-data tersebut di atas menghasilkan kesimpulan bahwa ada ketidakadilan horizontal maupun vertikal dalam ketentuan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Pembedaan jenis usaha dalam klasif kasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak sesuai dengan azas globality. Pengenaan tarif sebesar 2 % dan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak tidak sesuai dengan prinsip progression dan net income. Perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 sebagai pelunasan tidak sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 25 UU Pajak Penghasilan yaitu sebagai angsuran pajak. Untuk itu, diharapkan agar ketentuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dapat ditinjau kembali. Klasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu hendaknya tidak membedakan suatu jenis usaha tertentu, perlakuan PPh Pasal 25 ayat (7) sebagai pelunasan hendaknya ditiadakan. Perlu diterbitkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan tugas berkaitan dengan definisi "Penghasilan Lain" dalam pasal perlakuan pembayaran PPh Pasal 25 dan prosedur dalam tindakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

---

One of the new provisions in The Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax, as been amended finally to Law Number 17 of 2000 namely concerning calculation of tax installment for any Particular Individual Entrepreneur in Article 25 paragraph (7) whose calculations is further regulated through The Decree of The Minister of Finance, finally into Number: 8/KMK/03. /2002 dated March 8, 2002 in conjunction with The Decree of Director General of Tax number: 171/PJ/2002 dated March 28. 2002. In such final provision, it is regulated on classification of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer, the prevailing tax tariff, application on payment of income tax Article 25, loss compensation application and its control action.This thesis is drawn up pursuant to research by using policy research with analyzes descriptive method. The Research was made at Kelapa Gading Jakarta Tax Service Office. Data collection for the purpose of analyzes was obtained through document evaluation comprising bibliography study and site research that shall cover interview with officials in vicinity of Directorate General of Tax and questioner distributed to Particular Individual Entrepreneur Taxpayer.Theoretical reference applied is the principles in tax collection, horizontal and vertical justice principle within general taxation and global taxation. In this research, data obtained comprises hindrance in stipulating classification of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer, compliance rate of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer which is still low, control action still face hindrances due to poor coordination, and for Taxpayer, this provision does not reflects justice aspects due to exception of business type, rate, application of Article 25 Income Tax payment as the settlement.Analyzes against such aforementioned data has resulted in conclusion that there is vertical and horizontal injustice in provision concerning Particular Individual Entrepreneur Taxpayer. Unequal treatment of business type of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer Classifications is not in accordance with global principles, rate of 2% and gross circulation as the base of tax impose is not in accordance with the principle of unequal treatment for the unequal and net income. Payment treatment of Tax Income Article 25 as the settlement is not conforming to basic principles set forth in Article 25 Law of Income Tax namely as the tax installment. Therefore it is advisable that provision on Tax Income Article 25 for Particular Individual Entrepreneur Taxpayer is to be re-evaluated. Classifications of Particular Individual Entrepreneur Taxpayer shall not treat unequally on the particular type of business, application of Income Tax Article 25 paragraph (7) as the settlement shall be revoked, more transparent and confirmed implemental regulation is to be applied concerning other income definition in treatment of Article 25 Income Tax payment and procedure in controlling the compliance aspect of Tax Payer."

"Penggunaan alat kesehatan dan perbekalan kesahatan rumah tangga menjadi salah satu upaya memperoleh kesehatan. Banyaknya jenis dan jumlah alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga PKRT yang beredar serta penggunaannya yang telah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-sehari. Dalam upaya menjamin keamanan, mutu dan kemanfaatan produk alat kesehatan dan PKRT maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membentuk Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT dibawah Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sebagai salah satu unsur pelaksana, direktorat pengawasan bertugas dalam melakukan pengawasan alat kesehatan dan PKRT untuk memastikan bahwa alkes dan PKRT yang telah beredar dapat memberikan keamanan, mutu dan kemanfaatan secara terus menerus. Kegiatan pengawasan dilakukan sebelum produk dipasarkan pre market dan saat produk berada dipasaran post market. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan post market terhadap produk alat kesehatan dan PKRT adalah dengan melakukan sampling produk alat kesehatan dan PKRT. Kegiatan sampling merupakan kegiatan pengambilan sampel produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar di pasaran yang selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui konsistensi keamanan, mutu dan manfaat produk. Dasar keilmuan yang dimiliki oleh apoteker memiliki peran dalam melakukan pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan pembekalan bagi calon apoteker melalui Praktik Kerja Profesi PKP di Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Sehingga para calon apoteker dapat memiliki pengetahuan dan kompetensi mengenai pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

---

The large number and types of medical devices and household health supplies PKRT in circulation and its use has become a necessity that can not be separated from everyday life. In an effort to ensure the safety, quality and usefulness of medical devices products and PKRT, the Ministry of Health of the Republic of Indonesia established Directorate of Medical Device Supervision and PKRT under the General of Pharmaceutical and Medical Devices. As one of the implementing elements, the supervisory directorate is in charge of monitoring the medical devices and PKRT to ensure that the outstanding alkes and PKRT can provide continuous security, quality and benefit. Supervision activities conducted before the product is marketed pre market and when the product is in the market post market .

One of the activities undertaken in order to conduct post market surveillance on medical devices products and PKRT is to conduct sampling of medical devices products and PKRT. Sampling activity is a sampling activity of medical devices products and PKRT circulating in the market which then conducted testing to know the consistency of safety, product quality and benefit. The scientific basis of the pharmacist has a role in conducting quality control, safety and usefulness of medical devices and household health supplies. Therefore, it is necessary to debrief the prospective pharmacist through the Professional Practice Work PKP in the Directorate of Medical Devices Supervision and Household Health Supplies. So that the prospective pharmacist can have knowledge and competence regarding the supervision of medical devices and household health supplies."

"Peningkatan pelayanan kesehatan selalu diupayakan oleh Pemerintah mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kesehatan. Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dapat melalui pelayanan kefarmasian yang professional. Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran program kesehatan, terutama dibidang kefarmasian. Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat lebih memahami peran dan tugas Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Praktek kerja profesi ini dilaksanakan mulai dari tanggal 22 Mei ndash; 2 Juni 2017. Berdasarkan PKPA yang telah dilakukan, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian merupakan tempat bagi seorang apoteker untuk dapat menjalankan profesi apoteker yang berkaitan dengan kepentingan perikemanusiaan terutama dalam bidang kesehatan. Apoteker di lingkup pemerintahan, khususnya Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian dapat memberikan perannya di bidang regulasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan yang berkaitan dengan produk dan distribusi produk farmasi, kosmetika dan makanan.

---

Improving health services is always strived by the government given the growing development of science and technology in the world of health. Efforts to improve health services can be through professional pharmaceutical services. Pharmacists have a role and responsibility in supporting the achievement of health program targets, especially in the field of pharmaceuticals. Through this internship activity, the pharmacist candidate can better understand the role and duty of pharmacist in performing pharmaceutical work in Directorate General of Pharmaceutical and Medical Device Ministry of Health of the Republic of Indonesia, especially the Directorate of Pharmaceutical Production and Distribution. This internship is carried out from May 22nd to June 2nd, 2017. Based on internship that has been done, the Directorate of Pharmaceutical Production and Distribution is a place for a pharmacist to be able to run the pharmacist profession related to the interests of humanity, especially in the field of health. Pharmacists in the scope of government, especially the Directorate of Pharmaceutical Production and Distribution can provide its role in the field of regulation, compilation of norms, standards, procedures and criteria, as well as providing guidance related to the product and distribution of pharmaceutical products, cosmetics and foods."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan menganalisis pengaruh pembatasan rokok terhadap penerimaan cukai industri hasil tembakau, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai industri hasil tembakau, dan kendala yang dihadapi dalan pencapaian target penerimaan cukai industri hasil tembakau tersebut. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan data hasil wawancara. Hasil analisis menunjukkan pembatasan rokok berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan cukai Industri Hasil Tembakau IHT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai IHT selain tarif cukai dan produksi rokok adalah pendapatan per kapita dan dummy1 yaitu faktor pembatasan rokok dalam PP 19 tahun 2003. Sedangkan kendala dalam pencapaian target adanya pelanggaran di bidang cukai seperti rokok tanpa pita cukai dan pita cukai palsu.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effect of tobacco banned on the Performance in Tobacco Excise Revenue, the factors influencing tobacco excise revenue and the obstacles encountered in achieving the revenue targets of the tobacco industry excise. This study uses analysis method of multiple linear regression and interview results. Smoking restriction analysis showed a significant effect on the performance of tax revenues Tobacco Industry Directorate General of Customs and Excise DGCE . Factors affecting tax revenues in addition IHT tax rates and cigarette production is a factor of per capita income and dummy1 that is smoking restrictions in Government Regulation no 19 of 2003. While constraints in achieving the targets of violations in the field of customs such as cigarettes without excise bands and ribbons counterfeit stamps. "

"Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik kepemimpinan di Direktorat Jenderal Pajak DJP sebagai salah satu sektor publik di Indonesia. Penelitian ini juga untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diharapkan oleh pegawai. Responden yang terlibat sebanyak 550 Account Representative dan 68 Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dari 17 Kantor Pelayanan Pajak KPP di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode qualitative content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang ditampilkan yaitu paternalistic leadership dengan dimensi benevolent leadership sebagai perilaku yang paling banyak ditampilkan dan dianggap berhasil. Sementara itu, ketidakberhasilan kepemimpinan dikarenakan kurang menampilkan dimensi visible leadership dan banyak menampilkan dimensi authoritarian leadership. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang diharapkan adalah paternalistic leadership dengan dimensi benevolent leadership sebagai perilaku yang paling banyak diinginkan.

---

The purpose of this study is to investigate the current practices of leadership in Directorate General of Taxes, one of the public sectors in Indonesia. This study is also to determine the leadership style that is expected by employees. Respondents that were involved in this study were 550 Account Representatives and 68 Head of Supervision and Consultation Section from 17 Tax Offices KPP in Jakarta region. This study used a qualitative content analysis method. The results revealed that the current practices of leadership was the paternalistic leadership with the benevolent leadership dimension as the most widely displayed and considered as successful behavior. Meanwhile, leadership failure was due to lack of displayed the visible leadership dimensions and many displayed the authoritarian leadership dimension. The results also revealed a strong preference for paternalistic leadership with benevolent leadership dimension as the most expected behavior."

"ABSTRAKPraktik kerja profesi di Direktorat Pelayanan Kefarmasian Direktorat JenderalKefarmasian dan Alat Kesehatan Periode Bulan Oktober Tahun 2017 bertujuanuntuk memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker, memiliki wawasan,pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaandi pemerintahan, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktekkefarmasian di lembaga pemerintahan seperti di Direktorat Jenderal Kefarmasiandan Alat Kesehatan, khususnya di Direktorat Pelayanan Kefarmasian. Praktekkerja profesi dilakukan selama dua minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;EvaluasiPenerapan Formularium Nasional pada Formularium Rumah Sakit di Provinsi B rdquo;.Tujuan dari tugas khusus ini untuk mengetahui dan memahami evaluasi terhadappenerapan Fornas pada Formularium Rumah Sakit di wilayah Provinsi B.

---

Internship at Directorate Of Pharmaceutical Services Of Directorate General OfPharmaceutical and Medical Devices Period October 2017 aims to understand therole, duties and responsibilities of pharmacists, have the insight, knowledge, skillsand practical experience to do work in government, have a real picture ofpharmaceutical practice issues in government institutions such as the DirectorateGeneral of Pharmaceutical and Medical Devices, especially in the Directorate ofPharmaceutical Services. Internship is conducted for two weeks with a specialtask that is Evaluation of National Formulary Application on Formulary Hospitalin Province B . The purpose of this specific task is to know and understand theevaluation of the implementation of Fornas on Hospital Formulary in the area ofProvince B."

"Setiap warga negara mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Oleh karenanya, pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan terutama terkait kefarmasian. Apoteker memiliki peran penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait kefarmasian di pemerintahan. Penyelenggaraan Praktik Kerja Profesi Apoteker PKPA merupakan salah satu upaya pembekalan ilmu untuk membantu calon apoteker memahami peran tersebut. Dalam praktik kerja ini juga dilaksanakan tugas khusus yaitu analisis kebijakan dan implementasi penggunaan obat rasional di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura agar menjadi pembanding bagi pemerintah indonesia untuk meningkatkan penggunaan obat rasional di Indonesia.

---

Citizens are entitled to receive safety, quality and affordability in health services. Therefore, the government holds the responsibility for planning, organizing, coaching, and supervising the implementation of equivalent and affordable health efforts. Under the regulation, the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices performs the functions of the formulation, determination and implementation of regulations in the health sector, especially in pharmaceutical field. Pharmacists have an important role in regulation and implementation of pharmaceutical policies. The internship programme is to help understand the role of pharmacists in government. It also undertakes special assignments on policy analysis and it rsquo;s implementation in rational medicine use in Indonesia, Malaysia and Singapore to make comparisons for the Indonesian government to increase rational use of medicines in Indonesia."