Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat munculnya fenomena drug trafficking sebagai salah satu isu keamanan non-konvensional dan mencoba menyajikan bagaimana masalah ini dilihat dan berbagai aspek dengan studi kasus Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi yang menggambarkan masalah ini melalui perspektif ancaman terhadap negara yang menjadi produsen dan konsumen yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa tinjauan, yaitu tinjauan politik, militer, ekonomi dan sosial. Untuk menjelaskan bagaimana isu ini berkembang, maka dilakukan analisa data sekunder dengan berdasarkan pada data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atas berbagai literatur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa isu drug trafficking lebih dari sekedar isu sosial dan kesehatan, sehingga berimplikasi pada kebijakan yang harus diambil oleh negara atau suatu kawasan untuk menangani isu ini secara lebih serius.

Abstrak :
Perdagangan narkotika merupakan salah satu ancaman dalam konsep keamanan non-tradisional. Di tingkat internasional, perdagangan narkotika telah disetujui sebagai kejahatan terorganisasi transnasional. Walaupun begitu, akademisi memiliki fokus pembahasan yang beragam mengenai perdagangan narkotika. Berbagai pendekatan digunakan untuk menganalisis perdagangan narkotika dengan lebih kritis. Para akademisi tidak berhenti pada anggapan mengenai pengedar narkotika sebagai kriminal. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha memetakan perkembangan pendekatan dan pandangan para akademisi terhadap perdagangan narkotika di tingkat internasional. Tinjauan literatur ini menggunakan metode taksonomi dengan 50 literatur akademik yang dibagi dalam lima tema utama, 1) konseptualisasi, 2) agenda institusi dan negara, 3) kritik dan perspektif alternatif, 4) komponen perdagangan narkotika, dan 5) relasi antara pengedar dengan kelompok kriminal lain. Penulis menemukan bahwa akademisi mulai mengadopsi pandangan yang lebih toleran terhadap perdagangan narkotika. Analisis menjadi semakin kritis, mempertanyakan aktor yang bertanggungjawab atas perdagangan narkotika dan mengusung kebijakan rehabilitatif. ......The non-traditional security concept has considered drug trafficking as a threat. The international world has agreed to view drug trafficking as a transnational organized crime. In reality, analysis regarding drug trafficking has had a variety of focuses. Researchers have been adopting a deeper understanding of drug trafficking. Therefore, they have a more critical view of drug traffickers, not only branding them as criminals. This literature review uses taxonomy method with the aim to give a bigger picture of approach and opinion derived from 50 academic literature, divided into five main themes, 1) conceptualization, 2) institution and countries agenda, 3) critics and alternative perspective, 4) components of drug trafficking, and 5) drug trafficker relations with other criminal groups. The writer found that researchers have adopted a more tolerant view of drug trafficking. It builds a more in-depth analysis, questioning actors deemed responsible and proposing a rehabilitative approach.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat munculnya fenomena drug trafficking sebagai salah satu isu keamanan non-konvensional dan mencoba menyajikan bagaimana masalah ini dilihat dan berbagai aspek dengan studi kasus Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi yang menggambarkan masalah ini melalui perspektif ancaman terhadap negara yang menjadi produsen dan konsumen yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa tinjauan, yaitu tinjauan politik, militer, ekonomi dan sosial. Untuk menjelaskan bagaimana isu ini berkembang, maka dilakukan analisa data sekunder dengan berdasarkan pada data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atas berbagai literatur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa isu drug trafficking lebih dari sekedar isu sosial dan kesehatan, sehingga berimplikasi pada kebijakan yang harus diambil oleh negara atau suatu kawasan untuk menangani isu ini secara lebih serius.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi dari mekanisme pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh BNN melalui program P4GN dalam menghadapi peredaran narkoba dalam modus baru. Dalam penelitian ini disini peneliti menggunakan teori kemitraan untuk menjelaskan bentuk dasar pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh BNN dengan instansi terkait dan elemen dari masyarakat. Kemudian, peneliti menggunakan teori dari community crime prevention untuk menjelaskan wujud dari bentuk kemitraan yang dilakukan oleh elemen masyarakat dengan BNN. Dalam penelitian ini, kemitraan yang dilaksanakan BNN dengan instansi pemerintahan adalah dengan Bea dan Cukai, dan kemitraan yang dilaksanakan BNN dengan elemen masyarakat adalah dengan LSM yaitu Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkotika FOKAN . Penelitian ini digunakan dengan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dari P4GN telah menjadi sarana dalam halnya mencegah peredaran narkoba dalam modus baru. Dalam pelaksanaannya, BNN masih kurang berkomitmen dalam menjalankan bentuk dari P4GN dan hal ini terlihat dari peran serta masyarakat yang dilaksanakan oleh FOKAN masih belum di maksimalkan perannya oleh BNN.

---

ABSTRACT
This research aims to describe the implementation of preventive mechanisms crimes commited by BNN through P4GN program towards drug trafficking in the new mode. In this study, researchers used partnership theory to explain the basic form of prevention of crimes commited by BNN with relevant agencies and elements of society. Furthermore, the researchers used the theory of community crime prevention to describe a form of partnership that which carried out by elements society with BNN. In this study, BNN conducting partnership with government agencies are allies with Customs authority, while the partnership held by BNN toghether with community elements is with LSM such as Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkotika FOKAN . This research used qualitative method descriptive type. Results from this study showed that the form of P4GN has been one of useful tools in prevention drug trafficking case in the new mode. However, BNN was less committed in their implementation of running the form of P4GN. This aspect can be seen form the role of the community who s carried out by FOKAN was not yet maximized.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukkan bagaimana suatu jaringan kriminal, terutamanya jaringan kriminal oleh warga Negara Nigeria, dapat beroperasi di Indonesia dengan memperdagangkan narkoba secara transnasional. Dalam hal tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana jaringan kriminal Nigeria dapat menjadi salah satu bentuk jaringan kriminal dalam drug trafficking yang sangat dikenal dan berada dalam hampir seluruh negara yang terdapat bisnis narkoba. Dengan fokus tersebut, penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dalam mengumpulkan data mengenai jaringan - jaringan kriminal dalam perdangan narkoba, termasuk data mengenai jaringan kriminal narkoba oleh Nigeria, yang kemudian akan dibandingkan dengan berbagai jaringan kriminal non Nigeria sehingga dapat terlihat perbedaannya. Pengumpulan dan analisis data menggunakan pedoman diagram, yang terbagikan menjadi empat kotak, dimana masing ? masing kotak tersebut adalah data yang terkumpulkan. Data tersebut mencakup dimensi ? dimensi dalam jaringan kriminal, dimana dimensi tersebut menjadi pedoman utama dalam melihat dan membedah sebuah jaringan kriminal narkoba itu sendiri. Dari hasil pengumpulan data dokumen dan literature, dilakukan uji validitas dengan mewawancarai dua ahli pada bidang kejahatan narkoba dan seorang narapidana Nigeria. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan karakteristik ? karakteristik yang unik dan berbeda pada jaringan kriminal Nigeria di Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah jaringan yang cukup spesial. This research has a focus of showing how a criminal network, especially a Nigerian criminal network, can operate in Indonesia by trafficking drugs. With that, the main focus of the research is to show how a Nigerian criminal network is seen to be one of the most notorious criminal network known in the world and is spread widely everywhere with countries that has an occurring phenomenon in the crime of trafficking drugs. Due to the focus constructed, this research uses a method of document studies in collecting the data of criminal networks in trafficking drugs, which especially includes the Nigerian criminal network, in which it will be compared with other criminal networks that are non Nigerian so that the difference may be seen clearly. In collecting and analyzing the data, a diagram is used as an orientation, in which it is divided by four boxes that consists of the data collected. These data consists of the three main dimensions used in the research to identify and examine a criminal network in drug trafficking. By compiling data from documents and literature, a validation step is taken by interviewing two professional practitioners on the fields of drugs and a Nigerian inmate. The result found in this research shows the characteristics and distinctive features owned by Nigerian criminal network of drug trafficking in Indonesia, in which we can say that the network is special.

Abstrak :
Both Australia and Indonesia have made commitments to combatting human trafficking. Through the experience of Mary Jane Veloso it can be seen that it is most often the vulnerable ‘mule’ that is apprehended by law enforcement and not the powerful leaders of crime syndicates. It is unacceptable that those vulnerable individuals may face execution for acts committed under threat of force, coercion, fraud, deception or abuse of power. For this reason it is vital that a system of victim identification is developed, including better training for law enforcement, legal representatives and members of the judiciary. This paper builds on submissions by authors for Australian Parliamentary Inquiry into Human Trafficking, and focusses on issues arising in the complex cross section of human trafficking, drug trafficking, and the death penalty with particular attention on identifying victims and effective reporting mechanisms in both Australia and Indonesia. It concludes that, in the context of human trafficking both countries could make three main improvements to law and policy, among others, 1) enactment of laws that create clear mandatory protection for human trafficking victims; 2) enactment of criminal laws that provides complete defence for victim of human trafficking; 3) enactment of corporate reporting mechanisms.

Australia dan Indonesia, keduanya telah membuat komitmen untuk memerangi perdagangan manusia. Melalui pengalaman Mary Jane Veloso, dapat dilihat bahwa seringkali penyelundup yang tertangkap oleh aparat penegak hukum adalah kaum rentan, dan bukannya pemimpin sindikat kriminal yang berkuasa. Sulit untuk diterima bahwa orang-orang yang rentantersebut mungkin menghadapi eksekusi atas perbuatannya yang dilakukan di bawah ancaman, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan wewenang. Karena alasan itulah, penting agar sistem pengenalan korban dikembangkan, termasuk pelatihan lebih baik untuk aparat penegak hukum, pengacara, serta hakim dan jaksa. Tulisan ini disusun berdasarkan laporan para penulis kepada komisi penyelidikan Parlemen Australia terhadap isu perdagangan manusia, dan berfokus pada permasalahan yang timbul dari irisan kompleks antara perdagangan manusia, perdagangan obat-obatan terlarang, dan hukuman mati, dengan perhatian khusus kepada isu identifikasi korban dan mekanisme pelaporan yang efektif bagi Australia dan Indonesia. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam konteks pemberantasan perdagangan manusia, kedua negara dapat membuat tiga perbaikan dalam hukum dan kebijakannya, ketiga solusi tersebut adalah, 1) penerapan hukum yang memberikan perlindungan wajib bagi korban perdagangan manusia yang jelas; 2) pembuatan hukum pidana yang yang memberikan perlindungan secara lengkap kepada korban; 3) pembuatan mekanisme pelaporan bagi perusahaan.

Abstrak :
Di akhir Perang Dingin, sistem internasional telah mengalami perubahan, bukan hanya menyangkut aspek-aspek high politics dan lebih bersifat state-centric, namun telah bergeser ke berperannya aktor-aktor lain selain negara (non-state actor) dalam politik global. Di era globalisasi batasan wilayah tidak lagi menjadi penghalang utama bagi lahirnya suatu interaksi antar negara yang membawa dampak positif maupun negatif bagi negara-negara yang terlibat. Jaringan kerjasama dalam berbagai bidang merupakan salah satu bentuk positif akibat meningkatnya interaksi antar negara tersebut. Namun, disisi lain, merebaknya kejahatan-kejahatan lintas negara (transnational crimes) sebagai salah bentuk non traditional issues banyak mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah maupun organisasi internasional pada sekitar tahun 1990-an, dan keberadaannya dianggap mewakili ancaman yang bersifat tidak langsung. Kegiatan transnational crimes dalam segala bentuknya dimana salah satunya adalah peredaran obat-obatan terlarang, muncul sebagai ancaman yang serius bagi keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional. Dengan kondisi tersebut, maka masalah drug trafficking bukan lagi mengancam keamanan masing-masing negara namun telah menjadi suatu ancaman bagi ketahanan regional secara keseluruhan, baik untuk saat ini maupun pada masa yang akan datang, mengingat sasaran penggunanya adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Di samping itu akibat yang .ditimbulkan dari penggunaan narkoba telah terbukti dapat membahayakan kesehatan, mengubah nilai-nilai moral dan dapat menghancurkan eksistensi umat manusia. Untuk itu harus segera ditangani secara serius melalui kerjasama yang lebih intensif oleh berbagai pihak dalam mencegah peredaran narkoba. Studi ini menitik beratkan pada perkembangan kerjasama (melalui diplomasi parlementer) yang diiakukan oleh Organisasi Parlemen Negara-negara anggota ASEAN sebagai salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Diplomasi Parlementer merupakan salah satu alternatif bagi penyelesaian masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh negara mengingat sifat dari perrnasalahan tersebut. Apalagi di era sekarang ini peran parlemen tidak dapat dikesampingkan karena kontribusi mereka sangat besar dalam memberi masukan-masukan yang perlu diselesaikan oleh suatu negara. Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai pada tingkat parlemen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dalam menanggulangi masalah drug tricking di kawasan Asia Tenggara. Melalui kesepakatan ini, parlemen dapat menjalankan pengawasan dan penyeimbang bagi eksekutif dalam melaksanankan tugas-tugasnya. Diharapkan pula dengan kerjasama yang intensif antar lembaga eksekutif dan legislatif akan ada keselarasan dalam mengambil keputusan-keputusan, khususnya yang menyangkut masalah obat-obatan terlarang.

Abstrak :
Kejahatan penyelundupan narkotika dari setiap tahun meningkat melalui jalur laut yang menjadi sarana angkutan favorit bagi pelaku penyelundupan narkotika. Penulis menggunakan teori Situational Crime Prevention dalam menjelaskan strategi pencegahan kejahatan penyelundupan narkotika oleh Customs Narcotics Team Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok. Metode penulisan di karya akhir ini menggunakan metode kepustakaan yang merupakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif ini pada umumnya, tidak melakukan observasi di lapangan dalam pencarian sumber datanya. Di bagian analisis penulis menguraikan teknik-teknik dari teori situational crime prevention yang diterapkan oleh Customs Narcotics Team Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui analisa SWOT. Dalam tulisan ini penulis menyimpulkan, apabila implementasi strategi pencegahan kejahatan berjalan dengan efektif, maka kejahatan penyelundupan narkotika ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok akan berkurang.

---

Drug smuggling in every year increase, sea lanes is a favorite track for the offender to drug smuggling. The author uses the theory of situational crime prevention in explaining the crime prevention strategy in dealing with drug smuggling by Customs Narcotics Team Directorate General of Customs and Excise at Port of Tanjung Priok. The author uses the method of literature, the which is a type of qualitative research, qualitative research in general, does of the field observation in search of data. In parts of the analysis, writer outlines the theory situational crime prevention through the analysis SWOT. In this writing the author conclude, that when strategy crime prevention effective, then crime of smuggling narcotics into Indonesian throug Tanjung Priok port will be reduced.

Abstrak :
Tulisan ini membahas empat kasus perdagangan heroin di Kota New York, Amerika Serikat sebagai bentuk transnational organized crime. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis data sekunder yang bersumber dari data lembaga dan berita online tentang perdagangan heroin transnasional di Kota New York. Analisis dalam tulisan ini menggunakan teori social embeddedness untuk menjelaskan hubungan sosial dan lingkungan sosial aktor dan kerangka konsep transnational organized crime untuk menjelaskan pola kejahatan. Hasil analisis menunjukan bahwa aktor merupakan individu rasional yang melakukan perdagangan heroin karena menguntungkan secara materi hingga miliaran rupiah. Namun hal ini tidak dapat berdiri sendiri. Perdagangan heroin merupakan aktivitas ilegal yang menyebabkan aktivitas ini penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Kesamaan latar belakang sosial, seperti kewarganegaraan, jenis kelamin, dan umur menciptakan kepercayaan. Kepercayaan mengurangi resiko dan ketidakpastian pada perdagangan heroin transnasional. Pada perdagangan heroin transnasional juga ditemukan Asia Selatan sebagai wilayah yang mendominasi asal kewarganegaraan aktor dan di mana heroin berasal. Ditemukan juga pola aktivitas perdagangan heroin transnasional yang meliputi produksi, impor dan distribusi. Kesamaan modus operandi juga ditemukan pada sebagian besar kasus yang dikelompokan menjadi tahapan yang meliputi komunikasi/negosiasi, pengiriman sampel, komunikasi/negosiasi kembali, dan impor. Adapun reaksi penegak hukum pada setiap kasus menunjukan kesamaan, yaitu dengan dibentuknya operasi investigasi melalui pendekatan multi lembaga. ......This paper discusses four cases of heroin trafficking in City of New York, United States as a form of transnational organized crime by focusing on the social relations of actors and crime patterns. The writing method in this paper is secondary data analysis derived from institutional data and news articles about the transnational heroin trade in City of New York. The analysis in this paper uses the theory of social embeddedness to explain social relations and the social environment of actors and the framework of the concept of transnational organized crime to explain patterns of crime.. The results of the analysis shows that the actor is a rational individual who trades heroin because it is materially profitable up to billions of rupiah. But this cannot stand alone. The heroin trade is an illegal activity which makes this activity full of risk and uncertainty. Similarity in social background, such as nationality, gender, and age creates trust. Trust reduces risk and uncertainty in the transnational heroin trade. In the transnational heroin trade, South Asia is also found as the region that dominates the origin of the actor's nationality and where heroin originates. The pattern of transnational heroin trading activity was also found which includes production, import and distribution. The same modus operandi was also found in most of the cases which were grouped into stages which included communication/negotiation, giving samples, re-communicating/re-negotiating, and importing. The reactions of law enforcement in each case show similarities, namely the establishment of an investigative operation through a multi institutional approach.

Abstrak :
Skripsi ini mendeskripsikan hubungan antara pola demografi sosial pelaku dengan keterlibatan pelaku dalam perdagangan narkotika di wilayah Indonesia yang ditangani oleh Direktorat Narkotika Alami, BNN RI pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan konsep crime patterns diataranya yaitu gender and crime, age and crime, class and crime dan the ecology of crime. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaku perdagangan narkotika di wilayah Indonesia berasal dari berbagai latar belakang demografi sosial. Kemudian hubungan antara demografi sosial dengan keterlibatan pelaku dalam perdagangan narkotika menunjukkan hasil yang bervariasi.

---

This thesis described the relationship between social demographic patterns of offenders with their involvement in drug trafficking in Indonesia who handled by the Natural Narcotics Directorate, Board of Narcotics National Republic of Indonesia in 2014. This study used the concept crime patterns including gender and crime, age and crime, class and crime and the ecology of crime. This study used a quantitative approach with descriptive type. The study found that the drug traffickers in Indonesia come from various social demographics background. Then, the relationship between social demographics with the offenders involvement in the drug trafficking show varying results.