Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Indira Pratiwi, author

Kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah : analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3837/k/pdt/1988 tanggal 3 Juni 1993 = Verify authority of land right certification : Republic of Indonesia supreme court verdict analyse number 3837/k/pdt/1988 date June 3rd 1993

Undang-undang dasar pokok agraria (UUPA) terbentuk sebagai nasionalisasi dari undang- undang yang telah ada sejak jaman penjajahan. Dasar terbentuk UUPA adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. UUPA mengatur konversi hak-hak tanah bekas hak barat menjadi hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pokok permasalahan yang dibahas...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21789

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Edwin, author

Eigendom sebagai alat bukti yang kuat dalam pembuktian kepemilikan tanah pada hukum tanah Indonesia ?analisis terhadap putusan Mahkamah Agung no. 588 pk/pdt./2002? = Eigendom is a strong proof tool to prove land ownership in Indonesia land law: "the legal analysis on the decision of the supreme court of the republic of indonesia no. 588 pk/pdt./2002"

Nilai kegunaan tanah yang banyak menyimpan potensi baik dari segi kegunaan langsung maupun sebagai sebuah investasi yang sangat menggiurkan bagi kehidupan manusia menempatkan tanah sebagai primadona yang menjadi bahan rebutan bagi seluruh manusia. Karena bernilai tinggi inilah maka banyak sekali kasus-kasus mengenai perebutan dan penyerobotan terhadap suatu tanah. Apalagi terhadap...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31525

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ulfa Fadhilah Rachmawati, author

Kekuatan pembuktian eigendom verponding pada akta otentik yang terindikasi masalah sengketa tanah analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 82/PK/PID/2017 = Authentication powers of eigendom verponding in the authentic deed with land dispute indication analysis of the supreme court decision No. 82/PK/PID/2017

Sehubungan dengan berlakunya UUPA, terhitung sejak tahun 1961 tidak ada lagi tanah yang dapat dikenakan Verponding Eropa, Verponding Indonesia dan Landrente/Pajak Bumi. Namun hingga saat ini, bentuk produk hukum atas pembayaran pajak tanah bekas hak barat seperti Eigendom Verponding masih digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan jual-beli tanah melalui pembuatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51071

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizkawati, author

Penguasaan fisik atas tanah eigendom yang telah bersertipikat HGB tinjauan yuridis terhadap putusan Nomor : 160/G/2008/PTUN-JKT = Physical control of eigendom land which has been HGB certified juridical (analysis to decision number 160/G/2008/PTUN/JKT)

Penelitian dengan judul diatas memperoleh kepastian bahwa konversi terhadap tanah eks hak barat (tanah eigendom) telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980, akibat dari konversi tersebut adalah hak atas tanah eks barat (tanah eigendom) tersebut telah dikuasai langsung oleh negara. Selama bidang tanah tidak dipergunakan oleh negara untuk kepentingan umum,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46453

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Syafira Aulia, author

Kajian penguasaan atas tanah bekas eigendom verponding nomor 1493 oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan hak pengelolaan nomor 1/Tamansari dan pengelolaannya sebagai Barang Milik Daerah (BMD): studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3551 K/Pdt/2016 = Review of control land used of eigendom verponding number 1493 by the regional government of West Java Province with management rights number 1/Tamansari and its Management as Regional Property (BMD): case study of Supreme Court decision

Penguasaan Atas Tanah Bekas Eigendom Verponding Nomor 1493 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Hak Pengelolaan Nomor 1/Tamansari dan Pengelolaannya sebagai Barang Milik Daerah (BMD) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3551 K/Pdt/2016) Permasalahan dari penelitian ini bermula dengan adanya sengketa penguasaan atas tanah bekas Eigendom Verponding Nomor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Angelina Justiani, author

Konversi hak eigendom pemerintah kota dan hak erfpacht yang berada di atas hak eigendom (analisis kasus Pemerintah Kota Palembang melawan PT Pertamina (Persero) putusan Mahkamah Agung nomor 3247 K/Pdt/2015) = The changement of municipal land ownership eigendom and land title above it erfpacht (supreme court decision number 3247 K/Pdt/2015 Palembang municipal against PT Pertamina Persero)

Latar belakang tesis ini adalah konflik pertanahan antara PT Pertamina Persero dengan Pemerintah Kota Palembang, terkait dengan bidang tanah bekas hak eigendom kotapraja, yang di atasnya terdapat bekas hak erfpacht. PT Pertamina Persero mengklaim berhak atas bidang tanah tersebut, karena telah mengusainya selama puluhan tahun. Sedangkan Pemerintah Kota Palembang mendalilkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49310

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dias Pasah Ramadhani, author

Kajian penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional (Putusan MA No. 48 PK/TUN/2016) = Study of the Issuance of the Right of Usage over the Land Certificate Number 287/Selong in the Name of the Department of National Education. (Supreme Court Republic of Indonesia Decision Number 48 PK/TU/2016).

ABSTRAK
Tesis ini mengkaji mengenai permasalahan dari Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional, sertipikat tersebut diterbitkan diatas tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 1684 atas nama Het Gouvernement van Nederlands Indie. Selain itu, sebelum diterbitkan sertipikat tersebut telah dibangun Rumah Negara Golongan II yang telah ditempati...

2019

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wenardi Wirawan, author

Peralihan tanah aset pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan akta penyerahan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1567 K/Pdt/2018 = Transfer Of land owned by the government of Surabaya City using transfer deed based on the Supreme Court decision number 1567/PDT/2018

Pokok permasalahan yang timbul di dalam penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya sengketa akibat Pemerintah Kota Surabaya belum melakukan pendaftaran hak atas aset tanah yang dimilikinya sebelum memberikan hak persewaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendirikan bangunan yang selanjutnya mengalihkan pengelolaan bangunannya kepada Yayasan GP. Yayasan GP mengalihkan kembali mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Stefani Indhyna Avola Kenswani, author

Peran Departement Van Binnenlandsch Bestuur Dalam Urusan Pengelolaan Tanah Di Karesidenan Pasuruan, Jawa Timur (1903-1911) = The Role of the Departement Van Binnenlandsch Bestuur in Land Management in the Pasuruan Residency, East Java (1903-1911)

Persoalan pengelolaan tanah di Indonesia berakar dari masa Hindia-Belanda. Salah satu departemen pemerintah yang mengaturnya adalah Departement van Binnenlandsch Bestuur pada 1866. Pengelolaan tanah khususnya proses kepemilikan tanah di Jawa merupakan salah satu tugas Departement van Binnenlandsch Bestuur. Penelitian ini membahas bagaimana proses kepemilikan tanah di Jawa, secara khusus proses...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2024

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Safrina Fauziyah, author

Tinjauaan yuridis praktik kedokteran dan hak cipta terhadap rekam medis studi kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 P/HUM/2011 = Judicial review and copyright practice of medicine of the medical record case study : court decision No 21 P/HUM/2011

Mengacu pada kata milik didalam Permenkes No. 269 Tahun 2008 dikatakan bahwa dokumen rekam medis merupakan milik rumah sakit adalah sebagai hak eigendom penuh sedangkan yang dimaksud dengan isi rekam medis milik rumah sakit adalah sebagai hak eigendom terbatas. Sehingga kosekuensinya adalah rumah sakit dapat menolak permintaan pasien untuk memiliki...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55324

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian