Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Faktur pajak elektronik adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi melalui aplikasi yang telah ditentukan oleh Direktorat Jederal Pajak yang diberlakukan secara bertahap berdasarkan KEP-136/PJ/2014. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan evaluasi atas Kebijakan Faktur Pajak Elektkronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan criteria evaluasi kebijakan William Dunn, Kebijakan Faktur Pajak Elektronik telah memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi sedangkan dari criteria perataan belum terpenuhi.

---

ABSTRACT
Electronic tax invoice is a tax invoice which created electronically by utilizing technology through applications that have been determined by the Direktorat Jenderal Pajak gradually based on KEP 136 PJ 2014. This research was conducted to evaluate Electronic Tax Invoice Policy. This research used a qualitative approach with descriptive research purposes. Data collected through library research and in depth interviews. Based on policy evaluation criteria by William Dunn, Electronic Tax Invoice Policy has met the criteria of effectiveness and eficiency while justice criteria have not been met.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini akan membahas tentang e-Faktur H2H antara DJP dengan PT. IRN MOR III dimana pada penggunaan e-Faktur dapat memberikan keamanan dan kemudahan bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai khususnya dalam hal pembuatan faktur pajak. Selanjutnya, e-faktur juga dapat mencegah dan mengurangi maraknya faktur pajak fiktif yang merugikan negara. Berikutnya, dengan sistem e-faktur H2H, PT. IRN MOR III dapat terhubung langsung atau terintegrasi dengan DJP sehingga semua data transaksi penjualan dan pembayaran serta perpajakan transparan. Selanjutnya penulis juga menjelaskan alur proses faktur pajak elektronik H2H antara perusahaan dengan DJP. Sebagai tambahan, penulis menjelaskan sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan sistem informasi akuntansi penjualan kredit pada PT. IRN MOR III saat menerbitkan faktur pajak.

---

ABSTRACT
This internship report discusses Tax e-Invoice Host-To-Host H2H between Directorate General Tax and PT. IRN MOR III. The use of tax e-invoice can provide security and convenience for companies in implementing taxation obligations of Value Added Tax, especially in the case of tax invoice manufacture. Furthermore, tax e-Invoice can also prevent and reduce the rise of fictitious tax invoices that harm the state. Next, with the tax e-invoice H2H system, PT. IRN MOR III can connect directly or integrated with DGT so that all data of sale transaction and purchase as well as taxation which more transparent. Furthermore, the author also explains the flow of electronic tax invoice H2H between PT. IRN MOR III with DGT. In addition, the author explained the flow of accounting information systems cash sales and accounting information system credit sales at PT. IRN MOR III when issuing tax invoice.

Abstrak :
ABSTRAK Self Assasment system yang diterapkan di Indonesia merupakan hak dari wajib pajak, untuk menguji kebenaran sistem tersebut fiskus memiliki hak untuk memeriksa wajib pajak. Salah satu jenis pajak yang diperiksa adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN menggunakan sistem kredit pajak dengan sarana Faktur Pajak. Fenomena adanya indikasi faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang merupakan antisipasi awal fiskus terhadap adanya faktur pajak tidak sah membuat fiskus cenderung mengkoreksi faktur pajak, atas pemeriksaan keluar surat ketetapan pajak. Bagaimana upaya mengurangi faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan bagaimana upaya wajib pajak untuk membuktikan Faktur Pajaknya berdasarkan transaksi sebenarnya. Hasil penelitian adalah pemerintah telah melakukan upaya untuk mengurangi faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dengan adanya registrasi ulang pengusaha kena pajak, kenaikan batas pengusaha kena pajak, program faktur pajak elektronik, pembentukan satgas penanganan faktur pajak, keluarnya SE-132/PJ./2010. Upaya wajib pajak untuk membuktikan bahwa Faktur Pajaknya berdasarkan transaksi sebenarnya diawali pemberian data dan keterangan lainnya kepada fiskus serta menolak hasil pemeriksaan, saat telah keluar surat ketetapan pajak, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum keberatan, jika keberatan ditolak fiskus, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan pajak, jika upaya hukum banding ditolak wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum peninju kembali ke Mahkamah Agung.

---

ABSTRACT Self Assesment sytem which is applied in Indonesia is the right of taxpayer for testing its verity system fiscus has the right to investigate the taxpayer. one of tax types which is investigated is Value-added Tax (PPN). PPN uses credit system tax with invoice tax tool. The phenomenon of the existance of invoice tax is not based on the real transaction which is the first anticipation fiscus to the existance of invalid invoice tax makes fiscus tends to correct the invoice tax which is indicated not based on the real transaction. Based of that inverstigation, there is tax assessment. It is one kind of effort to decrease the circulation of invoice tax which is not baded on the real transaction and also the way to the taxpayer to show that their tax invoice is based on the real transaction. The result of the reseach showed that the goverment has done several actions to decrease the invoice tax which is not based on the real transaction. Goverment provides repeated registration to taxable bussinessman, the increasing of the limit of taxable bussinessman, electronic invoice tax program, the establisment of task force of fake invoice tax, the release of SE-132/PJ./2010. The effort of taxpayer to prove that their invoce tax is based on the real transaction begins with giving the data and the other evidences to fiscus and also decline the investigation result, when the "surat ketetapan pajak" has been released which is the law product of investigation the taxpater can submit law appeal to a higher courtto tax court, if the tax appeal declined, the taxpayer can do judicial review to supreme court.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-26/PJ/2015. Kebijakan tersebut mengatur mengenai tanggal penerbitan faktur pajak yang seharusnya yaitu pada saat diberikannya nomor seri faktur pajak oleh DJP. Penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan kebijakan dalam SE-26 yang telah diatur sebelumnya dalam PER- 24/PJ/2012 merupakan faktur pajak tidak lengkap atau disebut sebagai faktur pajak backdate, sehingga bagi PKP Penjual dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari DPP berdasarkan UU KUP Pasal 14 Ayat (4) dan bagi PKP Pembeli pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak ditinjau dari asas kepastian (certainty) dan untuk menjelaskan kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak terhadap biaya kepatuhan (compliance cost) PKP. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak tidak memenuhi asas kepastian hukum (certainty) dalam hal tidak terpenuhinya faktor-faktor kepastian hukum yaitu materi/obyek kebijakan, subyek, pendefinisian aturan, perluasan materi kebijakan karena keberlakuan efektif kebijakan yaitu 2 April 2015, tetapi DJP memberikan surat klarifikasi penggantian faktur pajak tidak lengkap untuk faktur pajak tahun 2013, 2014 dan 2015. Selain itu, dikarenakan kebijakan ini tidak memberikan kepastian hukum bagi PKP, maka menimbulkan biaya kepatuhan PKP berupa direct money cost, time cost dan pyschological cost

---

ABSTRACT
This study discusses the issuance of tax invoices affirmation policy as regulated in the Directorate General of Taxation No. SE-26 / PJ / 2015. The policy stipulate the issuance date of the tax invoice is supposed at the time when the tax invoice serial number given by the Directorate General of Taxation. The issuance of tax invoices which are not in accordance with the policy as regulated in SE-26 that had been arranged earlier in PER-24 / PJ / 2012 is considered as an incomplete tax invoice or is referred to as backdated tax invoice, therefore the taxable person shall be subject to administrative sanction amounting to 2% of the tax base as regulated in Article 14 Paragraph (4) of General Provision Tax Law Number 36 Year 2008 and VAT IN unable to be credited by the related of taxable person. The purpose of this research is to explain the policy affirmation on issuance of tax invoices policy as viewed from the principle of certainty and to explain the policy affirmation issuance of tax invoices to the cost of compliance taxable person. This research applies quantitative descriptive. The results of this study concluded that the policy affirmation issuance of tax invoices did not met the principle of legal certainty in the case of nonfulfillment of the factors of legal certainty that the material/object of the policy, subject, defining rules, expansion of policies in terms of the effective enforceability of the policy is April 2, 2015, but the Directorate General of Taxation issues the tax clarification letter for the replacement of incomplete tax invoices issued on 2013, 2014 and 2015. In addition because of this policy does not provide legal certainty for taxable person, then generate compliance cost in the form of direct money cost, time cost and pyschological cost.

Abstrak :
Perusahaan retail startup semakin berkembang di Indonesia. Penjualan retail di Indonesia menunjukkan hasil yang positif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu retail yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia ialah retail startup. Faktur Pajak berperan sebagai bukti pemungutan pajak pada setiap transaksi penjualan dan pembelian. Aturan pelaksana terkait dengan Faktur Pajak Pedagang Eceran telah diatur dalam Pasal 13 Ayat (5a) UU PPN. Pada tahun 2022, DJP menerbitkan PER 03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak yang merupakan simplifikasi dari peraturan mengenai Faktur Pajak. Pada praktiknya, terjadi gap antara kebijakan Faktur Pajak dengan implementasinya bagi perusahaan retail startup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan Faktur Pajak bagi perusahan retail startup. Penelitian ini juga menganalisis implementasi ketentuan Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran retail startup apabila ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Faktur Pajak pada perusahaan retail startup belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration. Dari asas certainty, aturan Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran telah memberikan kepastian hukum karena telah diatur dalam Undang-Undang hingga peraturan turunannya. Dari asas efficiency menimbulkan tambahan compliance cost karena retail startup belum mampu untuk menggunakan sistem yang canggih karena keterbatasan dana. Dari asas simplicity, aturan mengenai Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran memberikan kemudahan karena tidak harus mencantumkan identitas lengkap pembeli. Di sisi lain, untuk non-konsumen akhir harus diterbitkan Faktur Pajak Lengkap sesuai Pasal 13 Ayat (5) UU PPN. Tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk integrasi data dan pengawasan kewajiban perpajakan. Namun, terdapat tantangan bagi retail startup dalam pemenuhan identitas lengkap non konsumen akhir berupa toko-toko kelontong pada transaksi B2B. Selain itu, terdapat kesulitan pemenuhan ketentuan batas unggah Faktur Pajak pada PER-03/PJ/2022. Potensi sanksi administratif terhadap tidak dicantumkannya NIK dan NPWP berupa denda 1% serta potensi pemeriksaan menimbulkan kegelisahan bagi retail startup yang masih memiliki margin yang kecil dengan kondisi laporan keuangan yang masih rugi. Retail startup diharapkan terus berkembang dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan sistem yang canggih dan penambahan pegawai. Kebijakan pencantuman identitas lengkap pembeli bagi toko kelontong serta sanksi perlu mempertimbangkan aspek kemudahan bagi perusahaan retail startup. ......Retail startup companies are growing in Indonesia. Retail sales in Indonesia provide positive results and contribute to economic growth. Tax Invoice serves as proof of tax collection on every sale and purchase transaction. One of the retailers that are members of the Indonesian Retail Entrepreneurs Association is a retail startup. Implementing rules related to retail-trade taxable enterprises Tax Invoices have been regulated in Article 13 Paragraph (5a) of the VAT Law. In 2022, DGT issued PER 03/PJ/2022 concerning Tax Invoices which is a simplification of the regulations concerning Tax Invoices. In practice, there is a gap between the Tax Invoice policy and its implementation for startup retail companies. The purpose of this study is to analyze how the tax invoice policy is for retail startup companies. This study also analyzes the implementation of the Tax Invoice provisions for retail startup when viewed from the principle of ease of administration. This research was conducted using a post-positivist approach with a descriptive research type and using qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the implementation of the Tax Invoice policy in retail startup companies has not fully complied with the ease of administration principle. From the principle of certainty, the rules regarding Tax Invoices for retail-trade taxable enterprises have provided legal certainty because they have been regulated in the Law to its derivative regulations. From the principle of efficiency, this raises additional compliance costs because retail startups have not been able to use sophisticated systems due to limited funds. From the principle of simplicity, the rules regarding Tax Invoices for retail-trade taxable enterprises provide simplicity because they do not have to include the full identity of the buyer. On the other hand, final non-consumers must issue a Complete Tax Invoice in accordance with Article 13 Paragraph (5) of the VAT Law. The aim of the Directorate General of Taxes is for data integration and monitoring of tax obligations. However, there are challenges for retail startup in fulfilling the full identity of non-end consumers in the form of grocery stores in B2B transactions. In addition, there are also difficulties in fulfilling the tax invoice upload limit provisions in PER-03/PJ/2022. The potential for administrative sanctions against the non-listing of NIK and NPWP in the form of a 1% fine as well as the potential for inspections creates anxiety for retail startups that still have small margins with financial statements that are still at a loss. The policy for including the complete identity of the buyer for grocery store and sanctions needs to consider aspects of convenience for retail startup companies.

Abstrak :
ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang strategi penanggulangan tindak pidana pajak secara represif pada Direktorat Jenderal Pajak terkait tindak pidana pencucian uang pada kasus pidana pajak. Menyadari bahwa ancaman tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan serta mengancam kepentingan nasional, berdampak luas dan membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah konseptual dengan cara represif menggunakan asset tracing dan asset recovery. Tesis ini juga mengangkat sebuah kasus tentang penerbitan faktur fiktif yang dilakukan oleh RAS untuk memperkaya dirinya sendiri dengan melakukan pidana pajak yang sudah merugikan negara dan masyarakat. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa, dalam upaya pelaksanaan Strategi Penanggulangan Pidana Pajak Secara Represif Pada Direktorat Jenderal Pajak Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang yang efektif, maka kerjasama yang sangat baik diantara instansi terkait yang meliputi penyedia jasa keuangan, PPATK, otoritas lembaga keuangan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Penelitian selanjutnya perlu mendalami keterlibatan narasumber dari instansi-instansi lain di luar instansi primer yang peneliti. Terbatasnya dokumen yang membahas tentang kasus tindak pidana pajak melalui penegak hukum dan pemulihan aset, penelitian berikutnya perlu membandingkan kasus-kasus tindak pidana yang lebih relevan.

---

ABSTRACT

---

This thesis discusses about the strategy of prevention of tax crime act repressively at Directorate General of Taxation related to crime of money laundering in tax crime case. Recognizing that the threat of money laundering as a serious crime that could disrupt the economic stability and integrity of the financial system and threaten the national interest, has a wide-ranging impact and endangers the joints of the life of the community, nation and state, the prevention and eradication must be done through the steps conceptual in a repressive way using asset tracking and asset recovery. The thesis also raises a case concerning the issuance of fictitious invoices by the RAS to enrich itself by tax crimes that have harmed the state and society. The results of this study suggest that, in the effort of implementing Criminal Countermeasures Strategies in Repressive at the Directorate General of Taxes Related to the Effective Money Laundering Act, the excellent cooperation among related agencies including financial service providers, PPATK, the authority of financial institutions, Police, Attorney and the Court. Subsequent research needs to deepen the involvement of resource persons from other agencies outside the primary institution of the researcher. Limited documents concerning tax crime cases through law enforcement and asset recovery, subsequent research should compare more relevant cases of tax crime offenses.