Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Manajemen Audit merupakan salah satu bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa intern (internal audit) , disamping finansial audit. Dalam BUMN/D fungsi internal audit dalam perusahaan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), yang mana keberadaannya diharuskan oleh pemerintah (PP No.3 tahun 1983).Agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dalam pelaksanaannya SPI diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun fungsi dibentuknya SPI dalam perusahaan adalah untuk membantu pimpinan perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara ekonomis, efisien dan efektif. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melihat efektif/tidaknya pelaksanaan manajemen audit yang dilakukan oleh SPI, khususnya terhadap fungsi personalia. Penilaian in! didasarkan dari sudut pandang BPKP, yaitu sejauh mana SPI telah mematuhi peraturan-peraturan yang digariskan dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut. Agar dapat memperoleh gambaran penulis setelah yang lebih jelas mengenai pelaksanaan tersebut, melakukan studi lapangan pada PT . (Persero) II X" , memahami teori yang mendasarinya melalui studi literature Pengamatan yang dilakukan penulis meliputi semua tahaptahap pelaksanaan manajemen audit yan~ lazim, yaitu mulai dari tahap perencanaan pemeriksaan sampai dengan t~hap pelaporan pemeriksaan. Agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai mutu pelaksanaan manajemen audit yang dilakukan oleh SPI PT (Persero) "X", pengamatan yang dilakukan tidak berhenti sampai pada tahap pelaporan saja tetapi dilanjutkan lebih jauh dengan melihat tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas saran tindak yang diberikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, dalam pelaksanaannya SPI PT (Persero) "X" dipandang cukup efektif dalam menjalankan fungsi internal audit, khususnya dalam melaksanakan manajemen audit. Dalam arti SPI PT (Persero) "X" secar~ relatif telah mematuhi peraturan dan ketentuan serta prosedur yang diwariskan, baik peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Untuk lebih dapat meningkatkan hasil pemeriksaan, dan agar SPI benar-benar .dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, dibutuhkan peran sert. semua pihak baik pihak manajemen maupun pihak pemeriksa."

"Audit Investigatif adalah audit yang berhubungan dengan kecurangan (fraud). Jika Financial Audit (Audit Keuangan) dan Performance Audit (Audit kinerja) telah dikenal relatif lama dalam khazanah audit maka Audit Investigatif baru dikenal pada abad ke 20, yang diawali dengan adanya pembentukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dunia bisnis. Peraturan-peraturan tersebut dibuat seining dengan semakin meningkatnya penyelewengan pada kontrak-kontrak pemerintah dan semakin merebaknya tindak kejahatan kerah putih (white collar crime) terhadap kepentingan publik."

"Laporan magang ini membahas tentang prosedur audit kas dan setara kas yang diterapkan pada X Incorporated X Inc. , salah satu klien yang ditangani oleh penulis dalam kegiatan magangnya sebagai anggota tim auditor, yang merupakan perusahaan jasa keamanan di suatu negara. Dalam melaksanakan audit kas dan setara kas, prosedur yang dilaksanakan tidak hanya berupa prosedur yang berfungsi untuk merumuskan opini, namun terdapat pula prosedur tambahan yang bertujuan lain, misalnya untuk melakukan pendeteksian fraud, yang cukup intensif dilakukan dalam pelaksanaan audit untuk X Inc. Laporan juga membahas berbagai isu yang terjadi dalam proses pengerjaan prosedur audit kas dan setara kas untuk X Inc., yang mana setidaknya memiliki sekitar 30 akun bank yang masih aktif. Isu yang muncul terutama terkait pada prosedur konfirmasi bank, walaupun terdapat satu isu muncul pada prosedur rekonsiliasi bank. Laporan ini juga menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan isu-isu tersebut muncul, yang seringkali berkaitan dengan jenis industri yang digeluti oleh X Inc., faktor teknis, dan faktor internal perusahaan.

---

This report discusses about procedures of cash and cash equivalent auditing forX Incorporated X Inc. , one of the client that was handled by the writer when the writer done an internship as a part of assurance team, which is a security services company in some country. When executing cash and cash equivalent auditing, the procedures applied are not just to form audit opinion, but it may being done for other purpose, such as detection of fraud, which can be concluded as some of the intensive procedures for cash and cash equivalent auditing for X Inc.

This report also discuss about issues that encountered while doing the procedures of cash and cash equivalent auditing for X Inc., which turned out that has around 30 active bank accounts. Most of the issues happened while doing bank confirmation procedures, while there is one issue encountered while executing bank reconciliation procedures. This report also analyse factors that made this issues arise, and it turns out that the factors are usually wether connected with the nature of the industry of X Inc., technical factors, or internal factors from the company itself."

"This new work takes a comprehensive look at the quality control framework for statutory financial audit. Saha and Roy focus on identifying the different factors governing quality of audit and establish a comprehensive framework for quality control."

"Badan Pemeriksa Keuangan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mulai dari Pemerintah Pusat Kementerian Lembaga Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Kota BUMN dan BUMD Hasil observasi menunjukkan bahwa manajemen pemeriksaan yang dilakukan BPK dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berupa aplikasi e BPK dan eAudit Aplikasi tersebut memiliki database yang tersebar baik di Kantor Pusat maupun 33 Kantor Perwakilan sehingga pemeriksa BPK membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan analisis data pemeriksaan Oleh karena itu BPK memerlukan sebuah data warehouse yang menggabungkan seluruh data e BPK dan eAudit untuk melakukan analisis data pemeriksaan Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah prototype data warehouse pemeriksaan Perancangan data warehouse dilakukan dengan menggunakan pendekatan bottom up dan menggunakan metodologi Kimball 1996 dengan memanfaatkan sumber data pemeriksaan yang sudah ada Pengumpulan data didapatkan dari hasil observasi lapangan dokumen internal organisasi dan wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan pengolahan data di BPK Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan proses mapping data auditee untuk mentransformasikan data sumber pemeriksaan yang beragam sedangkan proses ETL dirancang secara otomatis Rancangan arsitektur dan model data warehouse dibuat dengan berdasarkan kebutuhan pengguna serta analisis sumber data pemeriksaan yang ada Dengan memanfaatkan rancangan data warehouse ini pemeriksa BPK diharapkan dapat melakukan proses analisis data laporan keuangan auditee lebih cepat dan mudah

---

Badan Pemeriksa Keuangan BPK has the task to audit the management and financial responsibility of Central Government Ministries Institutions Government of the Province District City state and local enterprises Observations show that BPK use eAudit and e BPK information systems to manage the audit The information systems has a database that is distributed both at head office and 33 representative offices so the auditor need more time to analyze the data Therefore BPK requires a data warehouse that incorporates all the data of e BPK and eAudit to conduct data analysis This research aims to create a data warehouse prototype of financial audit The design of a data warehouse use bottom up approach and Kimball methodology 1996 by utilizing the existing financial audit data sources The collection of data obtained from the results of field observations organization 39 s internal documents and interviews with informants related to data processing in BPK The results of this research indicate that the data mapping process is needed to transform the various financial audit data source and ETL process is designed by automatically The design of the data warehouse architecture and the model are based on user requirements and the analysis of financial audit data source By utilizing this data warehouse design the auditor is expected to analyze financial data more quickly and easily"

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai proses audit yang dilakukan oleh KAP RTS terhadap beberapa proyek yang diselenggarakan oleh Organisasi ASG untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Fokus pembahasan terletak pada kebijakan akuntansi atas proyek yang diselenggarakan, prosedur audit, temuan audit, dan proses audit yang dilakukan oleh KAP RTS, beserta analisisnya. Laporan ini membahas dua contoh proyek, yakni TPF SAFTA dan TPF AZB. Berdasarkan hasil proses audit, kebijakan akuntansi pada kedua proyek tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP RTS juga telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

ABSTRACTThe report is aimed to explain the KAP RTSs audit process of some projects which held by ASG Organization for the period ended December 31st, 2015.The focus of the report lies on accounting policy for projects, audit procedures performed by KAP RTS, audit findings, audit process, as well as the analysis. The report discusses two examples of projects, TPF SAFTA and TPF AZB. Based on the result of the audit process, accounting policy for two projects have complied with the standard of accounting. In addition, the audit procedures, which are applied by the public accountant firm, have complied with the theory and the standards which prevail."

"The three packages of law on state financial management (Law No.17 of 2003 on State Finance, Law No. 1 of 2004 on State Treasuryand Law No. 15 of 2004 on State Financial Audit) have somefundamental differences from previous regulations. One of them isto post State Treasurer as a functional role. The governmentconducts a central role in achieving good governance in theimplementation of the state budget. Article 23 verse (1) of the 1945Constitution of the Republic of Indonesia provides a strong legalbasis to implement the principles of good governance. In managingthe state budget, one mechanism to implement good governance isto improve state treasurer professionalism as a functional role;unfortunately, the research shows that more sustained and coherentefforts are needed to realize this.Apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangansebelumnya, ketiga paket undang-undang pengelolaan keuangannegara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara, memiliki beberapa perbedaan yang cukupmendasar. Salah satu di antaranya adalah jabatan bendaharasebagai jabatan fungsional. Pemerintah memegang peran utamadalam mewujudkan good governance dalam pelaksanaananggaran belanja negara. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia 1945 telah memberikan landasanhukum yang kuat dalam rangka penerapan prinsip-prinsip good governanceDalam mengelola APBN, salah satu mekanisme untukmewujudkan good governance adalah dengan meningkatkanprofesionalisme bendahara negara sebagai tenaga fungsional;namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa upaya terkaitdan berkelanjutan dibutuhkan untuk merealisasikan maksudtersebut."