Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Limbah padat yang dihasilkan oleh industri baja PT. Krakatau Steel Cilegon, salah satunya berupa fines pellet ( debu pellet ), sampai saat ini belum termanfaatkan. Penelitian ini merupakan salah satu upaya studilkajian untuk mencari alterrmatif pemanfaatan fines pellet dengan pencampuran batubara sebagai bahan baku pembuatan baja.Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengujian proses reduksi pellet campuran fines pellet dengan batubara untuk beberapa variasi temperatur proses reduksi dan variasi kadar batubara dalam campuran pellet. Sebagai indikator keberhasilan reaksi reduksi adalah besarnya derajat (%) metalisasi.Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa, pelletisasi ulang fines pellet dengan pencampuran batubara sangat prospektif sebagai upaya pemanfaatan limbah pad at sekaligus jugs sebagai alternatif pengembangan proses reduksi langsung dengan kebutuhan gas proses minimal.Proses reduksi yang efektif terjadi pada temperatur reduksi 950 °C dan kadar batubara 30 % dalam campuran pellet, dengan derajat metalisasi sebesar 98 % dan total Carbon 1.5 % pada pellet hasil produk hasil reduksi (besi sponge).Hasil pengujian model dengan refrensi pendekatan model reaksi inti tak bereaksi (unreacted core model) secara global terhadap kurva basil reduksi, menunjukkan bahwa tahap pengendali reaksi proses reduksi pellet campuran fines pellet dengan batubara adalah diffusi lapisan abu (ash layer diffusion ), berdasarkan hasil uji model dengan metode statistik regresi linear dengan tingkat korelasi R2 diatas 95 %.Pengujian model secara segmentasi menunjukkan bahwa tahap pengendali reaksi reduksi pelet campuran fines pelet dengan batubara sangat dipengaruhi oleh, temperatur reduksi, kadar batubara dalam campuran pelet dan waktu reduksi. Hal ini terbukti dengan terjadinya pergeseran model berdasarkan hasil uji model yang dilakukan."

"Penerapan sanksi pidana denda atas pelanggaran hukum memiliki sejarah panjang, di mana setiap peradaban dan budaya memiliki bentuk hukuman sendiri untuk pelanggaran hukum. Pemidanaan, yang identik dengan pemberian hukuman, mengacu pada penderitaan yang sengaja diberikan kepada individu yang melanggar hukum, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli hukum. Penelitian ini mengkaji penerapan pidana denda dalam tindak pidana persaingan usaha di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pidana denda sebagai instrumen hukum dalam menegakkan persaingan usaha yang sehat serta implikasi hukum dari perubahan regulasi tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah menyebabkan dekriminalisasi terhadap beberapa tindak pidana persaingan usaha, mengalihkan pendekatan dari penegakan pidana ke penegakan administratif. Dekriminalisasi ini bermasalah karena berpotensi mengurangi efek jera yang dapat diberikan oleh sanksi pidana, termasuk denda. Penegakan pidana yang efektif dapat memiliki efek jera yang signifikan terhadap pelanggar, seperti yang dibuktikan oleh praktik di yurisdiksi lain seperti Amerika Serikat. Potensi denda sebagai alat penegakan hukum yang kuat belum sepenuhnya dioptimalkan dalam kerangka regulasi baru ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pendekatan penegakan hukum pidana dalam persaingan usaha telah bergeser, lebih memilih penegakan administratif daripada sanksi pidana. Dekriminalisasi ini dianggap kurang menguntungkan karena penegakan pidana yang efektif, termasuk denda, dapat memberikan efek jera yang signifikan, seperti yang dibuktikan oleh praktik di Amerika Serikat. Selain itu, potensi denda sebagai alat penegakan hukum yang kuat belum sepenuhnya dioptimalkan. Rekomendasi penelitian ini termasuk tinjauan lebih mendalam oleh pemerintah mengenai potensi re-kriminalisasi terhadap tindak pidana persaingan usaha yang serius, terutama kartel hardcore seperti penetapan harga, pembatasan produksi, dan pembagian pasar. Selain itu, perlu ada evaluasi mekanisme saat ini untuk menghitung denda dan menghapus batas maksimum denda untuk meningkatkan kepatuhan dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kompetitif dan adil di Indonesia.

---

The imposition of criminal fines for legal violations has a long history, with each civilization and culture having its own forms of punishment for such violations. Penalization, synonymous with sentencing, refers to the suffering intentionally imposed on individuals who break the law, as defined by legal experts. This study examines the application of criminal fines in business competition offenses in Indonesia following the enactment of Law No. 6 of 2023, which established the Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as law. The research aims to analyze the effectiveness of criminal fines as a legal instrument in enforcing fair business competition and the legal implications of the regulatory changes. The method used is normative juridical with a legislative and case study approach. The enactment of Law No. 6 of 2023 has led to the decriminalization of certain business competition offenses, shifting the approach from criminal enforcement to administrative enforcement. This decriminalization is problematic as it potentially reduces the deterrent effect that criminal sanctions, including fines, can provide. Effective criminal enforcement can have a significant deterrent effect on violators, as evidenced by practices in other jurisdictions such as the United States. The potential of fines as a powerful enforcement tool has not been fully optimized under the new regulatory framework. The study concludes that since the enactment of Law No. 6 of 2023, the approach to criminal law enforcement in business competition has shifted, favoring administrative enforcement over criminal penalties. This decriminalization is considered less favorable because effective criminal enforcement, including fines, can provide a significant deterrent effect, as evidenced by practices in the United States. Moreover, the potential of fines as a powerful enforcement tool has not been fully optimized. The study's recommendations include a deeper review by the government regarding the potential re-criminalization of serious business competition offenses, especially hardcore cartels such as price-fixing, production limitations, and market division. Additionally, there should be an evaluation of the current mechanisms for calculating fines and removing maximum fine limits to enhance compliance and create a more competitive and fair business environment in Indonesia."

"Selain dari penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dan pengaturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dibutuhkan suatu efek jera. Efek jera yang efektif akan menyebabkan pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan efek jera adalah sanksi berupa denda. Yang menjadi fokus pada skripsi ini adalah Pengaturan Pedoman dan Penerapan denda dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Serta sebagai bahan komparasi akan digunakan Pedoman dan Pengaturan denda Hukum Persaingan Usaha yang ada di Negara Malaysia dan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam menjatuhkan putusan yang didalamnya terdapat sanksi administratif berupa denda KPPU seringkali tidak mencantumkan penjelasan perhitungan denda dan juga seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Berbeda dengan Malaysia Competition Commision dan European Commision yang ketika menjatuhkan putusan dengan sanksi berupa denda selalu mencantumkan mengenai langkah dan penjelasan perhitungan denda yang dikenakan. Perlu dilakukan perubahan pengaturan dan pedoman penjatuhan denda dalam Hukum Persaingan Usaha Negara Indonesia karena selama ini pengaturan dan pedoman penjatuhan denda yang diterapkan sudah tidak efektif dan tidak sesuai dengan keadaan yang ada.

---

In addition to law enforcement carried out by KPPU and regulation regulated by Law Number 5 Year 1999, In order to facilitate a fair business competition, a deterrent effect is needed. Effective detterent effect will cause persons to not do things that cause unfair business competition. One of the factors that can cause a deterrent effect to businesses is sanctions in the form of fines. The focus of this paper is Regulation, Guidelines and Application of fines in Indonesian Competition Law. As a comparison, Regulations and Fining Guidelines of Competition Law in Malaysia and the European Union will be used. This study uses a normative juridical method which carried out by library research. Sometimes KPPU in its decision, which contained administrative sanctions in the form of fines do not include an explanation of the calculation of fines and sometimes the fine imposed is not in accordance with existing provisions. It is very different from Malaysia and the European Union. Malaysia Competition Commision and European Commision when imposing a decision with sanctions in the form of fines always include the steps and explanation of the calculation of fines imposed. Changes in regulation and guidelines for the imposition of fines in Indonesian Competition Law need to be made, because so far the regulations and guidelines for imposing fines applied have been ineffective and not in accordance with existing conditions."

"Untuk mendukung perpres no. 87 tahun 2016, tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, rektor Universitas Andalas pada tahun 2017 yang lalu telah mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran denda non tunai di UPT Perpustakaan Unand. Seluruh transaksi pembayaran denda dibayarkan melalui rekening rektor yang disimpan di Bank Nagari yang menjadi mitra Unand. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dari perspektif mahasiswa sebagai pengguna utama jasa perpustakaan perguruan tinggi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pemustaka yang pernah melakukan pembayaran deenda di bank. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive random sampling tanpa membedakan angkatan dan jenjang studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kebijakan ini ternyata menimbulkan permasalahan baru di kalangan pengguna. Sebagian besar mahasiswa keberatan dengan sistem pembayaran denda non tunai. Mereka menilai kebijakan ini kurang efektif dan cenderung merugikan mahasiswa baik dari segi waktu maupun biaya, karena Bank Center jaraknya cukup jauh dari gedung perpustakaan. Sebenarnya penggunaan mesin EDC mampu mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi kartu ATM bank penyedia mesin EDC, sesuai dengan rekening penampung, di kalangan mahasiswa Unand persentasenya ternyata masih sedikit (24%). Untuk mengatasi dampak dari sistem pembayaran non tunai mayoritas mahasiswa (50,65%) menyarankan untuk mengembalikan sistem pembayaran di loket pengembalian buku, dan 31,65% menyarankan untuk menambah mesin EDC bank lain."

"Pengenaan denda merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Tujuan dari denda adalah untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Indonesia sedang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang salah satu poin yang menjadi fokus amandemen adalah mengenai ketentuan denda. Perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli menimbulkan banyak pro dan kontra. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif mengenai pengaturan pengenaan denda di Kanada, Inggris, dan Korea Selatan. Pengaturan pengenaan denda pada ketiga negara tersebut dijadikan sebagai bahan rujukan terhadap pengaturan ketentuan denda di Indonesia dan sekiranya dapat menjadi masukan untuk perubahan ketentuan denda di Indonesia. Analisis dari skripsi ini mencapai kesimpulan bahwa perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli masih belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan ketentuan denda dalam ketiga negara pembanding. Dengan demikian, Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu mengkaji kembali perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli agar dapat memberi efek jera, serta disaat yang sama tetap menjamin terlangsungnya iklim persaingan usaha yang sehat oleh para pelaku usaha.

---

The imposition of fines is one of the method in enforcing Competition Law. The purpose of the fine is to deter business actors to not take similar conducts or to be followed by another potential violator. Indonesia is currently amending Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, in which one of the point that serves as the focus of the amendment is regarding provision of fines. The changes within the provisions of fines under the Bill concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition raise several pros and cons. This research is a normative legal research by using qualitative analysis concerning the regulation of imposition of fines in Canada, United Kingdom, and South Korea. The regulations on the imposition of fines in these three countries serve as materials for references towards the regulation on the imposition of fines in Indonesia and hopefully may also serve as recommendations to the amendment of the provision of fines in Indonesia. The analysis of this thesis resulted in the conclusion that the Bill of the fine provisions on the Prohibition of Monopolistic Practices is still inadequate in comparison to the fines regulations in the three compared countries. Thus, the Government and the Business Competition Supervisory Commission KPPU need to review the Bill of the fine provisions on Prohibition of Monopolistic Practices in order to give a deterrent effect and at the same time ensuring a healthy business competition by business entrepreneurs."

"Praktek monopoli merupakan kegiatan anti persaingan yang dilarang berdasarkan Pasal 17 UU Anti Praktek Monopoli dikarenakan sangat merugikan kepentingan umum, sehingga terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli harus dijatuhkan sanksi administratif guna menegakkan hukum persaingan usaha, namun pada Putusan KPPU Perkara Nomor: 04/KPPU-I/2021 terdapat adanya kondisi dimana pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli tidak memiliki kemampuan untuk membayar denda sehinga Majelis Komisi memutus dengan tidak menjatuhkan denda administratif pada amar putusan sehingga perlu dianalisis apakah pertimbangan demikian sudah tepat menurut hukum, dan pertanggungjawaban atas membayar denda tersebut apakah dapat dibebankan terhadap Organ-Organ Perseroan sampai harta pribadinya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Majelis Komisi dengan analisis pendekatan teori keadilan tidak tepat dikarenakan tidak mencerminkan keadilan yang menyangkut kepentingan umum secara luas karena dampak tindakan antipersaingan sangat merugikan, namun dengan analisis pendekatan teori kemanfaatan, pertimbangan Majelis Komisi telah tepat dikarenakan apabila denda dijatuhkan tidak memiliki sisi kemanfaatan dikarenakan kasus ini berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi, kemudian terkait pertanggungjawaban, baik terhadap Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Beneficial Owner secara teori dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi sesuai dengan porsinya masing-masing karena telah terbukti bahwa pada PT ACK, Direksi dalam pengurusannya dan Komisaris dalam pengawasannya tidak menjalankan fiduciary duty, serta Pemegang Saham dan Beneficial Owner menjadikan Perseroan sebagai Alter Ego guna kepentingan pribadi yang mengakibatkan Perseroan menjadi berada pada kondisi ketidakmampuan membayar denda administratif, sehingga berdasarkan prinsip piercing the corporate veil, dari yang semula pertanggungjawabannya masing-masing Organ Perseroan secara terbatas berubah menjadi tidak terbatas sampai harta pribadi masing-masing.

---

Monopolistic practice is an anti-competitive activity that is prohibited under Article 17 of the Law Against Monopolistic Practice because it is very detrimental to the public interest, so business actors who are proven to have committed monopolistic practice must be subject to administrative sanctions in order to enforce business competition law, but in KPPU's Decision Number: 04/KPPU- I/2021 there are conditions where Business Actors who are proven to have committed monopolistic practice do not have the ability to pay fines so that the Commission Council decides not to impose administrative fines on the verdict so that it is necessary to analyze whether such considerations are appropriate according to law, and whether the responsibility for paying these fines is can be charged to the Company's Organs up to personal assets. The research method in this study is normative juridical. The results of the study show that the consideration of the Commission Council with the analysis of the theory of justice approach is inappropriate because it does not reflect justice that concerns the public interest at large because the impact of anti-competitive actions is very detrimental, but with the analysis of the theory of benefit approach, the considerations of the Commission Council are appropriate because if a fine is imposed there is no side benefit because this case is related to a criminal act of corruption, then related to accountability, both to the Board of Directors, Board of Commissioners, Shareholders, and Beneficial Owners in theory can be held accountable up to personal assets in accordance with their respective portions because it has been proven that PT ACK, Directors in their management and Commissioners under their supervision do not carry out fiduciary duties, and Shareholders and Beneficial Owners make the Company an Alter Ego for personal gain which causes the Company to be in a condition of inability to pay administrative fines, so that it is based on the principle of piercing the corporate veil, from the beginning the responsibilities of each Company Organ are limited to unlimited up to their respective personal assets."

"The practice of overloading, which violates Law Number 22 of 2009, poses a persistent and substantial challenge in freight transportation. This issue greatly damages roads as axle load limits are exceeded. The undue concentration of excess weight on individual wheels accelerates the deterioration of road infrastructure and exacerbates air pollution levels. The Surabaya-Jombang primary arterial road section is of particular significance, serving as a crucial conduit for the movement of goods between the western region of East Java and Central Java Province. The primary goal of this study is two-fold: firstly, to delve into the categorisation and distinctive attributes of structural damage incurred by the pavement; secondly, to quantitatively assess the degree to which overloading influences the intended longevity of the road and the severity of air pollution. Through a comprehensive exploration of these dimensions, this research seeks to identify the specific vehicle types contributing to overloading patterns, unravel the interplay between traffic composition and overloading characteristics inherent to each vehicle category, and ascertain how these combined dynamics impact the road's planned lifespan and air pollution. The anticipated outcomes hold the potential to significantly inform the formulation of strategies aimed at curbing the prevalence of overloading within the study locale

---

Praktik kelebihan muatan, yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, merupakan tantangan yang terus-menerus dan substansial dalam transportasi angkutan barang. Masalah ini sangat merusak jalan karena batas muatan sumbu terlampaui. Konsentrasi beban berlebih yang tidak semestinya pada masing-masing roda mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan memperburuk tingkat polusi udara. Ruas jalan arteri primer Surabaya-Jombang memiliki arti penting karena merupakan jalur penting bagi pergerakan barang antara wilayah barat Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tujuan utama dari penelitian ini ada dua: pertama, untuk mendalami kategorisasi dan atribut khas kerusakan struktural yang terjadi pada perkerasan jalan; kedua, untuk menilai secara kuantitatif sejauh mana beban berlebih mempengaruhi umur jalan dan tingkat polusi udara. Melalui eksplorasi yang komprehensif terhadap dimensi-dimensi tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi jenis kendaraan tertentu yang berkontribusi terhadap pola muatan berlebih, mengurai interaksi antara komposisi lalu lintas dan karakteristik muatan berlebih yang melekat pada setiap kategori kendaraan, dan memastikan bagaimana dinamika gabungan ini mempengaruhi umur rencana jalan dan polusi udara. Hasil yang diharapkan berpotensi untuk secara signifikan menginformasikan perumusan strategi yang bertujuan untuk mengurangi prevalensi kelebihan muatan di wilayah studi."

"Tax amnesty berupa penghapusan denda PBB adalah sebuah kebijakan yang diharapkan dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Selain untuk memperkuat basis data wajib pajak, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor PBB-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga APBD lebih sustainable. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tax amnesty berupa penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini menggunakan 104 kelurahan di kota Tangerang dengan periode pengamatan tahun 2015–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan denda PBB-P2 berhubungan positif dengan kepatuhan pajak untuk melunasi pajak masalalu, dan berhubungan negatif dengan kepatuhan pajak untuk melunasi pajak masa kini. Hasil penelitian juga menunjukkan bawa penghapusan denda PBB-P2 tidak memiliki hubungan dengan realisasi penerimaan PBB dari masa pajak lalu dan memiliki hubungan negatif dengan realisasi penerimaan PBB dari masa pajak kini

---

Tax amnesty in the form of the exemption of PBB fines is a policy that is expected to encourage taxpayers to pay taxes. In addition to strengthening the taxpayer database, the policy is expected to increase regional income, especially from the PBB-Rural and Urban (PBB-P2) sector so that the APBD is more sustainable. The purpose of this study is to provide empirical evidence of tax amnesty in the form of the exemption of land and building tax fines rural and urban (PBB-P2) which has a relationship with tax compliance and land and building tax (PBB) revenue. This study used 104 urban villages in the City of Tangerang with an observation period of 2015–2018. The results showed that the exemption of PBB-P2 fines was positively related to tax compliance to pay past taxes, and negatively related to tax compliance to pay current taxes. The results also show that the exemption of PBB-P2 fines has no relationship with the realization of PBB revenue from the past tax period and has a negative relationship with the realization of PBB revenue from the current tax period."

"Penelitian ini membahas tentang penjatuhan pidana denda dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai indikator yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tatkala menjatuhkan pidana denda dalam tindak pidana lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini membahas permasalahan yang dituangkan dalama tiga pertanyaan penelitian: Pertama, bagaimana pengaturan mengenai sanksi pidana denda dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia; Kedua, apa saja indikator yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan penjatuhan pidana denda yang proporsional dalam pemidanaan atas tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia; dan Ketiga, bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana denda tindak pidana lingkungan hidup dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini turut membandingkan ketentuan, pedoman pemidanaan, dan penerapannya di Inggris dan Singapura terkait tindak pidana lingkungan hidup. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam kasus pada akhirnya dijatuhkan dengan pemenuhan unsur-unsur pasal semata, ditambah dengan faktor memberatkan dan meringankan yang dikaitkan dengan fakta dalam persidangan. Putusan Hakim juga tidak mencantumkan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana besaran pidana denda itu ditentukan. Oleh karena itu, terdapat suatu urgensi bagi Mahkamah Agung untuk menyusun suatu pedoman pemidanaan khusus untuk penanganan tindak pidana lingkungan hidup. Pedoman pemidanaan ini harus mencakup ketentuan tentang indikator apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana beserta tahapan yang perlu dilalui dalam hal pemidanaan.

---

This study discusses the imposition of fines for cases of environmental crimes in Indonesia. Due to the absence of law, there are no further explanations regarding indicators that can be considered when imposing fines in the context of environmental crimes. Using a normative-research method, this study discusses three research questions: First, how has Indonesia regulated the application of fines for environmental crimes in Indonesia; Second, what are the indicators to be considered to determine proportional fines as sentencing for environmental crimes in Indonesia; and Third, how has Indonesia applied fines as sentencing for environmental crimes within Indonesian courts. In answering these, the study conducts a comparative analysis between the practices of the UK and Singapore regarding environmental crimes. The results of this study indicate that sentencing was ultimately imposed by fulfilling the elements required in the article, added with aggravating, and mitigating factors associated with the facts in the trial. In addition, the judgment did not provide further explanation as to how the fine was determined. Therefore, this creates urgency for the Supreme Court to formulate a special sentencing guideline for handling environmental crimes. The guideline must include provisions on what indicators and stages need to be considered by Judges while imposing fine in factual cases. "

"Ketentuan Pasal 95 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) dan Pasal 61 PP Nomor 36 Tahun 2021 (PP Pengupahan) mengatur tentang pengenaan denda terhadap pengusaha atas keterlambatan pembayaran upah pekerja, yang mana besarannya disesuaikan dengan persentase tertentu dari upah pekerja. Pengenaan denda tersebut diberikan dalam rangka melindungi hak pekerja atas kesejahteraan, salah satunya bersumber dari penerimaan upah secara layak, tepat waktu, dan berkesinambungan. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan dan narasumber untuk melengkapi kebutuhan penelitian akan data-data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sebagaimana tercermin melalui Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg dan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Dalam putusan Mahkamah Agung, Majelis hakim justru menghapus pengenaan denda terhadap pengusaha atas keterlambatan pembayaran upah dengan sejumlah pertimbangan tertentu. Seharusnya, upah dipandang sebagai hal esensial bagi pekerja yang dimanfaatkan guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sehingga perlindungan terhadapnya harus selalu diusahakan. Dengan menghapuskan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran upah, Majelis Hakim dipandang tidak memberi keadilan dan menghalangi pekerja dalam memperoleh hak atas kesejahteraan. Oleh karenanya, Perumda Trans Pakuan Kota Bogor harus dapat menjamin pembayaran upah pekerja ke depannya dilaksanakan dengan baik. Selain itu, perlu disepakati bersama dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama mengenai tanggal pembayaran upah setiap bulan dan mekanisme pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran upah pekerja. Adapun, dibutuhkan peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan pembayaran upah pekerja.

---

Article 95 paragraph (2) of the Law Number 13 of 2003 on Manpower and Article 61 of Government Regulation Number 36 of 2021 on Wages regulate the imposition of fines on entrepreneurs for delays in paying workers' wages, the amount of which is adjusted to a certain percentage of the workers' wages. The imposition of fines is given to protect workers' rights to welfare, one of which stems from receiving wages in a decent, timely, and sustainably. This thesis is prepared using the doctrinal legal research method by utilizing secondary data obtained through literature review and by conducting interviews with several informants and sources to complement the research needs for supporting data. The research results show that in practice, these provisions have not been fully implemented properly as reflected in the Industrial Relations Court Decision Number 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg and the Supreme Court Number 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023. In the Supreme Court Decision, the panel of judges actually removed the imposition of fines on entrepreneurs for delays in paying wages with certain considerations. Wages should be seen as essential for workers to meet their and their families' needs, thus protection for it should always be sought. By removing the imposition of fines for delays in paying wages, the panel of judges is considered to not provide justice and hinder workers in obtaining their rights to welfare. Therefore, Perumda Trans Pakuan Kota Bogor must ensure that future payment of workers' wages is carried out properly. In addition, it is necessary to collectively agree and stipulate in the Employment Agreement, Company Regulations, or Collective Labor Agreement regarding the date of wage payment each month and the mechanism for imposing fines for delays in paying workers' wages. Furthermore, government intervention is needed to oversee the implementation of workers' wage payments."