Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Limbah padat yang dihasilkan oleh industri baja PT. Krakatau Steel Cilegon, salah satunya berupa fines pellet ( debu pellet ), sampai saat ini belum termanfaatkan. Penelitian ini merupakan salah satu upaya studilkajian untuk mencari alterrmatif pemanfaatan fines pellet dengan pencampuran batubara sebagai bahan baku pembuatan baja.Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengujian proses reduksi pellet campuran fines pellet dengan batubara untuk beberapa variasi temperatur proses reduksi dan variasi kadar batubara dalam campuran pellet. Sebagai indikator keberhasilan reaksi reduksi adalah besarnya derajat (%) metalisasi.Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa, pelletisasi ulang fines pellet dengan pencampuran batubara sangat prospektif sebagai upaya pemanfaatan limbah pad at sekaligus jugs sebagai alternatif pengembangan proses reduksi langsung dengan kebutuhan gas proses minimal.Proses reduksi yang efektif terjadi pada temperatur reduksi 950 °C dan kadar batubara 30 % dalam campuran pellet, dengan derajat metalisasi sebesar 98 % dan total Carbon 1.5 % pada pellet hasil produk hasil reduksi (besi sponge).Hasil pengujian model dengan refrensi pendekatan model reaksi inti tak bereaksi (unreacted core model) secara global terhadap kurva basil reduksi, menunjukkan bahwa tahap pengendali reaksi proses reduksi pellet campuran fines pellet dengan batubara adalah diffusi lapisan abu (ash layer diffusion ), berdasarkan hasil uji model dengan metode statistik regresi linear dengan tingkat korelasi R2 diatas 95 %.Pengujian model secara segmentasi menunjukkan bahwa tahap pengendali reaksi reduksi pelet campuran fines pelet dengan batubara sangat dipengaruhi oleh, temperatur reduksi, kadar batubara dalam campuran pelet dan waktu reduksi. Hal ini terbukti dengan terjadinya pergeseran model berdasarkan hasil uji model yang dilakukan."

"Selain dari penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dan pengaturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dibutuhkan suatu efek jera. Efek jera yang efektif akan menyebabkan pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan efek jera adalah sanksi berupa denda. Yang menjadi fokus pada skripsi ini adalah Pengaturan Pedoman dan Penerapan denda dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Serta sebagai bahan komparasi akan digunakan Pedoman dan Pengaturan denda Hukum Persaingan Usaha yang ada di Negara Malaysia dan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam menjatuhkan putusan yang didalamnya terdapat sanksi administratif berupa denda KPPU seringkali tidak mencantumkan penjelasan perhitungan denda dan juga seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Berbeda dengan Malaysia Competition Commision dan European Commision yang ketika menjatuhkan putusan dengan sanksi berupa denda selalu mencantumkan mengenai langkah dan penjelasan perhitungan denda yang dikenakan. Perlu dilakukan perubahan pengaturan dan pedoman penjatuhan denda dalam Hukum Persaingan Usaha Negara Indonesia karena selama ini pengaturan dan pedoman penjatuhan denda yang diterapkan sudah tidak efektif dan tidak sesuai dengan keadaan yang ada.

---

In addition to law enforcement carried out by KPPU and regulation regulated by Law Number 5 Year 1999, In order to facilitate a fair business competition, a deterrent effect is needed. Effective detterent effect will cause persons to not do things that cause unfair business competition. One of the factors that can cause a deterrent effect to businesses is sanctions in the form of fines. The focus of this paper is Regulation, Guidelines and Application of fines in Indonesian Competition Law. As a comparison, Regulations and Fining Guidelines of Competition Law in Malaysia and the European Union will be used. This study uses a normative juridical method which carried out by library research. Sometimes KPPU in its decision, which contained administrative sanctions in the form of fines do not include an explanation of the calculation of fines and sometimes the fine imposed is not in accordance with existing provisions. It is very different from Malaysia and the European Union. Malaysia Competition Commision and European Commision when imposing a decision with sanctions in the form of fines always include the steps and explanation of the calculation of fines imposed. Changes in regulation and guidelines for the imposition of fines in Indonesian Competition Law need to be made, because so far the regulations and guidelines for imposing fines applied have been ineffective and not in accordance with existing conditions."

"Untuk mendukung perpres no. 87 tahun 2016, tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, rektor Universitas Andalas pada tahun 2017 yang lalu telah mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran denda non tunai di UPT Perpustakaan Unand. Seluruh transaksi pembayaran denda dibayarkan melalui rekening rektor yang disimpan di Bank Nagari yang menjadi mitra Unand. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dari perspektif mahasiswa sebagai pengguna utama jasa perpustakaan perguruan tinggi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pemustaka yang pernah melakukan pembayaran deenda di bank. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive random sampling tanpa membedakan angkatan dan jenjang studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kebijakan ini ternyata menimbulkan permasalahan baru di kalangan pengguna. Sebagian besar mahasiswa keberatan dengan sistem pembayaran denda non tunai. Mereka menilai kebijakan ini kurang efektif dan cenderung merugikan mahasiswa baik dari segi waktu maupun biaya, karena Bank Center jaraknya cukup jauh dari gedung perpustakaan. Sebenarnya penggunaan mesin EDC mampu mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi kartu ATM bank penyedia mesin EDC, sesuai dengan rekening penampung, di kalangan mahasiswa Unand persentasenya ternyata masih sedikit (24%). Untuk mengatasi dampak dari sistem pembayaran non tunai mayoritas mahasiswa (50,65%) menyarankan untuk mengembalikan sistem pembayaran di loket pengembalian buku, dan 31,65% menyarankan untuk menambah mesin EDC bank lain."