Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
One of the best ways to reach effectivity in the workplace was an appropriate communication ability assesing toward meaning shifting. Which comprises: (1) sender;(2) message;(3) media;(4) receiver(5)given interpretation toward message. Prior research was done in government area of Bandung Regency, showed that government performance as follows: (1) the lacknes of communication effectiveness, (2) less work skill and knowledge,(3) unappropiate interpretation about the assigment of bereaucrate role and fucntion, (4)unappropriate work motif as a bereaucrate , (5) different perseption on "should be followed" rule, (6) different perception on ongoing rule enforcement, (7) unusually initiative taking, (8) get used to with instruction communication form, (9) less communication transparency moreover tend to be closed communication, (10) unsupported work culture to create initiative and creative, (11) less responsibility, (12) less responsivity towrad those overall components was surprisingly government performance. The research conclusion indicated that bereaucrate behavior and communication situation positively influence regional government performance. It meant if the researcher wanted to increase government performance, we should paid more attention to developing bereacrete behavior and communication situation in the government site. sggested ...

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan menganalisis kelemahan ataupun kendala, serta bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern tersebut dapat mendukung pencapaian kinerja pada Puslitbang Transportasi Udara. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan pengendalian intern telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Namun, proses pengawasan, evaluasi berkelanjutan dan pendokumentasian belum dilaksanakan secara optimal. Kelemahan unsur SPIP terletak pada lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian dan proses manajemen risiko. Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan audit yang dilakukan oleh BPK dan Itjen. SPIP dapat memberikan kontribusi dalam mendukung tercapainya target kinerja yang ditetapkan, karena SPIP memastikan setiap aktivitas berjalan secara efisien dan efektif sehingga mendukung pencapaian kinerja ......This study aims to evaluate the Government's Internal Control System (SPIP) and analyze weaknesses or obstacles, as well as how the implementation of the internal control system can support the performance achievement at the Air Transportation Research and Development Center. A descriptive method of qualitative analysis is applied in the research using a case study approach. The result of this study shows that the internal control has met the Regulation of the Government Regulation Number 60 of 2008 criteria. However, the supervision process, continuous evaluation, and documentation process have not been carried out optimally. The weakness of element SPIP lies in the control environment, control activities, and risk management processes. This is in line with the findings of the audit conducted by BPK and Itjen. SPIP could contribute in supporting the achievement of the performance targets previously set, because SPIP ensures that every activity runs efficiently and effectively to support the performance achievement

Abstrak :
Permukiman kumuh muncul ketika masyarakat tidak dapat mengakses tempat tinggal yang layak huni dan tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah ataupun melakukan pemeliharaan terhadap bangunan yang mereka tempati. Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait dengan permukiman kumuh, pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) melakukan penataan kawasan yang bertujuan meningkatkan kualitas permukiman kumuh menjadi lebih baik. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kinerja DPRKP dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi yang terdiri dari lima indikator yaitu macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, dan capabilities. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan mixed methods melalui survei dan wawancara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRKP DKI Jakarta dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh masuk ke dalam kinerja kategori baik. Namun, terkait anggaran, alternatif pembiayaan dan koordinasi dengan dinas lain terkait penataan kawasan permukiman kumuh masih harus diperbaiki dan evaluasi kembali. ......Slum settlements arise when people cannot access a decent place to live in and do not have the ability to buy a house or carry out maintenance of the building they occupy. In order to overcome problems related to slum settlements, the government through the Office of Public Housing and Settlement Areas (DPRKP) carried out regional arrangements aimed at improving the quality of slum settlements for the better. This prompted the conduct of research aimed at analyzing the performance of the DPRKP in structuring slum areas in DKI Jakarta. This study uses the theory of organizational performance which consists of five indicators, namely macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, and capabilities. Researchers used mixed methods collection techniques through surveys and in-depth interviews. The research findings show that the performance of the DKI Jakarta DPRKP in structuring slum areas falls into the good category of performance. However, regarding the budget, alternative financing and coordination with other agencies related to structuring slum areas, they still need to be repaired and re-evaluated.

Abstrak :
ABSTRACT National governments rely on global performance indicators to measure where they stand and to build future strategies. However, no previous study has compiled various indices to investigate pathways to government performance. We use fuzzy set analysis to investigate what role each of five determinants of government performance trait competitiveness, change oriented citizenship behavior, public service motivation, organizational identification, and corruption tolerance play in three representative government performance indicators Government Effectiveness, Government Efficiency, and Throughput. The results indicate that government performance as measured by these three indicators is commonly tied to strongly public service motivated employees. These three indicators are distinguished from one another with regard to the number of factors that contribute to the construction of sufficient configurations, the role of innovation inclined factors, and the role of corruption tolerance.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba melihat konsistensi peranan media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan yang berkuasa. Seperti diketahui, setelah jatuhnya rezim Orde Baru (Orba) kehidupan media massa mengalami perubahan drastis terutama dari segi isi teks yang disajikannya. Apa yang tabu dibicarakan pada masa Orba menjadi hal yang lumrah diperbincangkan. Penggunaan Bahasa dengan eufemismenya dimasa Orba, kini disajikan dengan hujatan oleh sebagian besar media massa. Kekritisan dan ketajaman analisis yang disampaikan media jauh dari apa yang pernah dilakukan pada masa Orba. Melalui analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini, akan dilihat bagaimana dinamika atau konsistensi media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan setelah lengsernya Soeharto, Sejauh mana ideologi politik media mempengaruhi dinamika framing yang dikemas dalam berita-berita yang disajikannya dari sudut pandang ekonomi politik media. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemberitaan tentang kinerja pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid dengan perspektif ekonomi politik. Pemberitaan yang diangkat adalah mengenai kebijakan pemerintah BJ Habibie mengenai penyelesaian masalah Timtim dan kebijakan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang akan membuka hubungan dagang dengan Israel. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kritis dengan menerapkan analisis framing dan analisis intertekstual. Analisis framing dilakukan terhadap isi teks, dan analisis intertekstual dilakukan terhadap produksi dan konsumsi teks serta analisa terhadap praktek sosial budaya khususnya mengenai perkembangan kehidupan pers di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses produksi isi media. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga bingkai yang digunakan Republika dalam menilai kebijakan Presiden Habibie dalam mengatasi masalah Timtim, yaitu Human Right, Universalitas dan Nasional Interest. Sedangkan dalam pemberitaan tentang kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid, Harian Republika membingkai kasus tersebut dengan : Konstitusi dan HAM, Disintegrasi dan economic Interest. Lebih lanjut di temukan bahwa, pemberitaan tentang kebijakan Presiden Habibie dikemas Harian Republika dengan memberikan positive representation dan memberikan negative representation terhadap kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. Positif representation terhadap kebijakan Habibie dikemas Republika dengan menggunakan catchphrase; pilihan terbaik, prestasi terbaik Habibie. dan tindakan Habibie sebagai penghormatan terhadap hak rakyat Timtim. Sedangkan depiction yang digunakan adalah; keberanian Habibie, sikap kenegarawanan, dan dosa sejarah portugal. Negative Representation yang diberikan pada kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dikemas Republika dengan menggunakan retorika yang mendelegitimasi kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. Kebijakan ini dinilai melalui metaphora yang digunakannya seperti; basa-basi diplomatik, tindakan yang gegabah, sikap arogan pemerintah serta menyakiti hati umat. Sedangkan depiction yang digunakan antara lain; tindakan brutal, pelecehan konstitusi, hubungan RI Israel adalah hubungan yang mubazir. Lebih ekstrim lagi, jika kebijakan ini dijalankan, maka Republika memberikan consequences berupa; munculnya parlemen jalanan, tumbuhnya polarisasi dalam masyarakat, serta terganggunya hubungan dengan negara Arab lainnya. Sedangkan secara ekonomis efek yang ditimbulkan jika hubungan ini terealisasi adalah; timbulnya kerugian yang sangat besar di pihak Indonesia dan perbankan Yahudi akan memakan sebagian BUMN Indonesia. Berdasarkan analisis framing yang dilakukan terhadap teks bahwa pada masa pemerintahan Presiden BI Habibie, Republika cenderung memberi bingkai positif terhadap kebijakannya. Sedangkan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika memberikan bingkai negatif dan cenderung mendelegitimasi kebijakan pemerintah, terutama mengenai akan dibukanya hubungan RI - Israel. Hal ini, secara politis bisa dijalankan, bahwa antara Republika dengan BJ Habibie sebagai presiden pada waktu itu memang ada unsur kedekatan, dimana BJ Habibie adalah Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi yang melatarbelakangi lahirnya Republika. Jadi bisa dipahami apabila pembingkaian berita tentang kasus Timtim yang dibuat Republika adalah positif. Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika lebih bersikap kritis. Dalam kebijakan mengenai hubungan RI-Israel, Republika sangat gencar memberitakan permasalahan ini dengan mengambil bingkai mendelegitimasi kebijakan presiden. Secara politis dapat dipahami, bagaimana hubungan antara Presiden dengan Harian Republika yang kurang harmonis. Sedangkan dari segi ideologis, apa yang menjadi kebijakan Abdurrahman Wahid memang bertentangan dengan garis ideologi Republika sebagai koran yang berideologi Islam Modernis. Dalam hal ini Republika mendukung suara mayoritas masyarakat muslim yang tidak menginginkan adanya hubungan RI-Israel dalam bentuk apapun. Ini dikarenakan, Israel adalah negara yang telah sering melakukan penghinaan dan penindasan terhadap bangsa Palestina dan ingin menjadikan wilavah suci umat muslim ini sebagai wilayah kekuasaannya. Secara ekonomis, pembingkaian Republika di kedua kasus ini diharapkan dapat meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Sehingga kepercayaan mereka terhadap Indonesia kembali pulih dan secara tidak langsung akan memulihkan perekonomian Indonesia yang selanjutnya berdampak pada perkembangan industri media massa.

Abstrak :
Reformasi tahun 1998, telah memungkinkan terbentuknya pemerintahan baru. Banyak harapan digantungkan masyarakat terhadap pemerintahan baru tersebut, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada warga masyarakat, yang menghargai, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi warga. Selama masa reformasi, telah terjadi pergantian kepemimpinan nasional sebanyak tiga kali. Namun, belum terlihat banyak kemajuan yang berarti untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat, serta masih minimnya perlindungan negara terhadap hak-hak asasi warganya. Perubahan memang bukan merupakan perkara yang berdiri sendiri dan langsung jadi, banyak aspek yang mempengaruhi perubahan, di antaranya adalah aspek penegakan hukum dan kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Pemerintah Daerah sebagai satu-satunya institusi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP), selama ini masih banyak menjadi sorotan masyarakat terhadap kinerjanya yang sering mengecewakan. Oleh karena itu momentum reformasi perlu dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan?perbaikan yang mendasar terutaina perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penelitian ini mencoba mendeskripsikan aspek-aspek yang mempengaruhi kesadaran warga masyarakat untuk memiliki KTP dan secara khusus menggali aspek mana saja dari pelayanan pengurusan KTP yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki, dipertahankan, ataupun dikurangi. KTP adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan, mengendalikan jumlah penduduk, dan merupakan pelaksanaan hak asasi setiap penduduk, yaitu untuk dicatat dan diterbitkan KTP-nya oleh pemerintah. Sebagai hak asasi, KTP merupakan dokumen yang sangat strategis untuk memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, peningkatan ekonomi, pengakuan pemerintah atas status kewarganegaraan, dan sebagainya. Penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik survei, wawancara mendalam, dan observasi dilakukan analisis aspek-aspek yang mempengaruhi sikap warga untuk memiliki KTP dan penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dari perspektif harapan warga dan penilaian kenyataan pelaksanaan pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek-aspek kesadaran warga masyarakat untuk memiliki KTP. Aspek-aspek tersebut yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal: tingkat pendidikan, usia, lapangan pekerjaan, dan lamanya tinggal di suatu wilayah. Dan, aspek eksternal: geografis, persepsi warga terhadap pemerintah, persepsi aparat terhadap produk jasa layanannya, dan tingkat kepuasan warga masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Daerah berupa nilai-nilai kesenjangan antara harapan dan kenyataan, serta penilaian prioritas pelayanan yang diberikan. Untuk meningkatkan kesadaran warga untuk memiliki KTP, maka aspek. yang menghambat warga untuk memiliki KTP harus dikurangi, seperti aspek geografis tempat layanan, aspek pendidikan warga, dan aspek pelayanan yang memuaskan warga; seperti faktor pemberian informasi dan prosedur pelayanan kepada warga masyarakat yang kurang jelas, faktor biaya yang terlalu mahal, faktor kemampuan dan keterampilan staf di lapangan, maupun faktor sikap dan etika petugas terhadap warga masyarakat yang datang berkunjung.

Abstrak :
Tesis ini membahas pengaruh dari determinan institusional terhadap kinerja Pemerintah. Determinan yang digunakan adalah tingkat desentralisasi fiskal, penerapan e-government di Indonesia, tingkat pendidikan Kepala Daerah serta kemungkinan terpilih kembalinya Kepala Daerah. Penelitian dilakukan untuk periode tahun anggaran 2012 dan 2013 dengan menganalisis Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Teknik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal dan penerapan e-government yang mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Variabel tingkat pendidikan Kepala Daerah dan kemungkinan terpilih kembalinya Kepala Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemeritah Daerah.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of institutional determinants toward local governments'performance. The determinants are the degree of fiscal decentralization, e government implementation, head of the region's education level, and the head of the region's chance to be reelected for the second term. This research uses data of the year 2012 and 2013 with samples of city and regency local governments. The research technique used is multiple regression analysis. The result shows that the degree of fiscal decentralization and e government implementation have significant influence toward the performance, while the other two determinants do not influence the performance.

Abstrak :
This research accounts for the effect of budgetary participation and managerial role of local finance organizer on local government performance. The hypothesis of this research is that whether budgetary participation and the managerial role of the local finance organizer positively affect on the local government performance.

Abstrak :
Pelaksanaan otonomi daerah yang secara luas mulai diterapkan pada tahun 2001 yang berarti semakin besarnya kewenangan daerah dalam mengatur dan merencanakan pembangunan di daerahnya, mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih memiliki dasar pengetahuan tentang potensi yang dimiliki sehingga dapat merencanakan program-program pembangunan yang lebih efisien. Tanpa memiliki perencanaan yang terarah dan sesuai kebutuhan daerah, mengakibatkan alokasi penggunaan sumber daya pembangunan rnenjadi tidak efisien sehingga hasil-hasil pembangunan yang diperoleh juga tidak akan optimal. Perbedaan kondisi daerah menyebabkan corak pembangunan yang dilakukan harus berbeda pula. Jika ingin membangun suatu daerah maka kebijakan yang diambil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya penelaahan tentang keadaan suatu daerah dapat memberikan informasi yang berguna dalam penentuan kebijakan pembangunan yang dapat dilakukan disuatu daerah. Permasalahan yang umum terjadi menyangkut perencanaan daerah selama ini termasuk di Kabupaten Haiti Sungai Utara adalah bahwa perencanaan daerah yang dibuat lebih banyak mengadopsi program-program perencanaan di tingkat atasnya. Bahwa dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat seperti pola dasar pembangunan, rencana tahunan daerah, rencana lima tahun daerah, dsb, lebih mengacu pada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat (nasional). Dengan perencanaan yang seperti ini, pembangunan yang dilaksanakan di daerah kemungkinan tidak memiliki relevansi yang besar terhadap kebutuhan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kondisi perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan melihat pertumbuhan perekonomiannya, kontribusi sektorsektor yang menunjukkan peranan dari masing-masing sektor dalam perekonomian, melihat sektor-sektor basis, melihat pergeseran sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan sektor-sektor yang sama di provinsi, serta memberikan alternatif perencanaan strategik dari sektor-sektor terpilih untuk mendapat prioritas pembangunan di masa yang akan datang. Diharapkan dari penelitian ini memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi daerah khususnya Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun rencana pembangunan di daerah, serta bagi penulis sendiri dalam lebih mengenal karakter daerah tempat penulis bertugas. Penelitian ini menggunakan berbagai alat analisis dalam upaya melihat profit ekonomi daerah seperti analisa terhadap pertumbuhan ekonomi dengan metode sederhana, perhitungan kontribusi sektor-sektor, alat analisa Location Quotient (LQ), alat analisis Shift-Share, serta penggunaan model SWOT daiam memilih alternatif perencanaan strategik yang direkomendasikan. Berdasarkan analisa terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 1983 - 1998, diketahui 2 (dua) sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 820,19 %; serta sektor Industri Pengolahan/Industri Kecil dengan pertumbuhan 8,84 % pertahun. Berdasarkan kontribusi sektor-sektor di ketahui 2 (dim) sektor yang berperan periling dalam pembentukan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni sektor Pertambangan dan Penggalian; serta sektor Pertanian. Di tahun 1998 kedua sektor ini memberikan kontribusi masing-masing 39,98 % untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, dan 20,45 % untuk sektor Pertanian. Hasil gabungan analisa Sher-Share dan Location Quotient (LQ) dengan kriteria merupakan sektor basis serta inemiiiki nilai Shift (S) positif memberikan basil prioritas utama adalah pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Melalui identifikasi sektor-sektor menggunakan alat-alat analisa di atas, diperoleh 3 (tiga) sektor yang direkomendasikan sebagai sektor utama yang menjadi prioritas perencanaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Industri. Dari hasil jajak pendapat yang melibatkan responden Bappeda sebagai badan yang berwenang dalam koordinasi pembangunan di daerah; Bappeda sebagai badan yang menangani permasalahan lingkungan hidup di daerah; Pengusaha sebagai pelaku dunia usaha di daerah; serta LSM sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan masyarakat terhadap pemerintah, diperoleh perencanaan strategik yang diprioritaskan dalam perencanaan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan strategik masing-masing sektor dibuat dengan memperhatikan isu-isu utama yang ada di seputar sektor-sektor tersebut, berdasarkan masukan dari para praktisi teknis di daerah serta pengalaman penulis selama bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sektor Pertanian dalam jangka pendek maupun jangka panjang menghendaki strategi SO yaitu strategi yang menggunakan segala potensi atau kekuatan untuk meraih peluang yang ada. Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam jangka pendek menghendaki strategi SO, sedangkan dalam jangka panjang strategi yang dikehendaki adalah WO yaitu strategi yang berusaha mengatasi/meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Adapun sektor Industri (industri kecil/kerajinan) dalam jangka pendek memilih strategi WO, dan dalam jangka panjang strategi terpilih adalah strategi WT yaitu strategi yang dengan segala kelemahan yang ada berusaha untuk mengatasi segala tantangan yang ada.

Abstrak :
Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan keinginan sebagian besar masyarakat seiring dengan lahirnya era reformasl. Good governance hanya dapat dicapai melalui tiga pilar utama yaitu adanya transparansi dan pemerintah, partisipasi dari masyarakat mulai dari pembuatan keputusan sampal dengan evaluasi, dan adanya pertanggungjawaban (akuntabllitas) penyelenggara pemerintahan atas pelaksanaan keglatan dan pogram dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan tiga pilar tersebut diharapkan akan adanya balance governance, yaitu kepemerintahan yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk mewujudkan good governance tersebut telah banyak peraturan perundangan yang diterbitkan. Peraturan tersebut antara lain Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerntah dan beberapa peraturan tentang penganggaran, yaitu PP Nomor 105 tahun 2002, KepMendagri Nomor 29 tahun 2002 dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keharusan untuk menyusun APED dengan pendekatan kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap konsep dan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dalam pen yusunan APBD Pemerintah Daerah dan memberikan masukan kepada pihak berwenang dalam perumusan kebijakan guna mendorong terwujudnya penerapan sistem penganggaran pendekatan kinerja dalam penyusunan APBD secara memadai . Penelitian bersifat verifikasl hipotesis dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan adalah dengan membandingkan konsep anggaran kinerja menurut KepMendagri Nomor 29 Tahun 2002 dengan penerapannya di Pemerintah Kota Bogor dan konsep teori anggaran berbasis kinerja.