Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu lembaga dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 2013 pada pengadaan barang/jasa tahun 2013.Sebagai tahap akhir dari proses kebijakan, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menganalisa persepsi penyedia barang/jasa di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas capaian tujuan-tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data primer melalui penyebaran kuesioner, dan studi literatur. Hasil penelitian dilihat dari tingkat persetujuan dan modus skala rating jawaban 58 responden. Hasil penelitian menunjukkan tingkat persetujuan responden atas capaian tujuan-tujuan penerapan e-procurement di Ditjen Migas yaitu : memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time 85,34 , mampu meningkatkan transparansi 82,91 , mendukung proses monitoring dan audit 81,98 , meningkatkan akuntabilitas 80 , meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 79,56 dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan 78,97 . Sehingga pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Ditjen Migas terlaksana dengan baik sesuai tujuannya. ...... Directorate General of Oil and Gas as one of the institutions under the Ministry of Energy and Mineral Resources began to carry out the policies of the electronic procurement of goods services after the issuance of Presidential Decree No. 1 year 2013 on the procurement of goods services in 2013.As the final stage of the policy process, it is necessary to evaluate the implementation of the policy. Evaluation is done by analyzing the perception of providers of goods services in Directorate General of Oil and Gas on the achievement of the e procurement goals which written in Presidential Decree No. 54 year 2010 on Government Procurement of Goods Services. This research uses quantitive descriptive approach with primary data trough questioneires spread and literature study. Result of this research is seen from 58 respondens level of agreeness and rating scale mode on the answer of the quesioneire. Research result shows respondens level of agreenes on the goals of e procurement implementation at Directorate General of Oil and Gas are fulfill the need of real time information access 85,34 , able to increase transparency 82,91 , support monitoring and audit 81,98 , increase accountability 80 , increase market access and fair competition 79,56 and improve efficiency on procurement process 78,97 . So the implementation of the electronik procurement of goods services in Directorate General of Oil and Gas performing well as the goals.

Abstrak :
Liberalisasi di bidang pengadaan pemerintah masuk menjadi pembahasan negara maju dan berkembang dalam beberapa Persetujuan Perdagangan Internasional seperti Agreement on Government Procurement, Trans Pasific Partnership Agreement, dan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Indonesia belum ikut serta dalam ketiga persetujuan diatas. Indonesia memiliki beberapa kepentingan nasional untuk ikut serta di dalam persetujuan diatas, namun keikutsertaan tersebut juga memiliki dampak negatif. Tesis ini membahas mengenai tiga hal yaitu kebijakan Indonesia mengenai Pengadaan Pemerintah, kepentingan nasional dalam ikut serta di Persetujuan Pengadaan Pemerintah, dan implikasi hukum apabila Indonesia nantinya ikut serta. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode berusaha menyelaraskan ketentuan hukum internasional dengan hukum nasional yang berlaku dalam bidang pengadaan pemerintah untuk menjawab permasalahan pada tesis. Indonesia belum membuka akses pasar bebas terhadap bidang pengadaan pemerintah untuk produk barang/jasa dari negara lain. Apabila Indonesia membuka akses pasar bebas dalam pengadaan pemerintah, terdapat beberapa hal baik dan buruk yang akan berdampak pada kepentingan nasional. Selain itu juga terdapat beberapa implikasi hukum yang akan terjadi. Indonesia bukan tidak mungkin untuk ikut serta dalam Persetujuan Pengadaan Pemerintah, namun untuk itu pemerintah wajib mempertimbangkan apakah keikut sertaan ini lebih banyak memberikan sesuatu yang baik untuk kepentingan nasional atau bahkan lebih banyak memberikan hal yang buruk. Pemerintah juga memerlukan kesiapan yang matang untuk menghadapi liberalisasi pengadaan pemerintah sehingga keikut sertaan ini tidak akan membawa kerugian semata bagi kepentingan nasional.

---

In these recent years, the topic of Government Procurement liberalization is being discussed by developed and developing countries on International Trade Agreement such as Agreement on Government Procurement, Trans Pasific Partnership Agreement, and European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Indonesia has not participated yet in the above three agreements. There are several national interests of Indonesia if Indonesia participate in the above agreements, but such participation also has a negative impact. This thesis discusses about three questions i.e. the Indonesian policy on Government Procurement, Indonesian national interest of participating the Government Procurement Agreements, and the legal implications in case Indonesia participate on Government Procurement Agreements. The author uses the normative juridical method in trying to harmonize the provisions of international law with the applicable national law in the field of government procurement to answer the questions appear on the thesis. Indonesia has not open yet a free market access to the goods services of the government procurement from other countries. If Indonesia opens a free market access in government procurement, there are some good and bad things that will affect the national interest. There are also some legal implications that will occur. For Indonesia, it is not impossible to participate in the Government Procurement Agreements, however to participate in the Government Procurement Agreements, Indonesian government must consider whether this participation is giving more good or even giving more bad things to the national interest. The government also needs a mature readiness to deal with the liberalization of government procurement so that this participation will not only bring harm to the national interest of Indonesia.

Abstrak :
Konsep perlindungan hukum bagi konsumen telah mengalami perubahan yang signifikan, baik secara nasional maupun internasional. Perubahan tersebut dapat tercermin berdasarkan doktrin yang ada dalam perlindungan konsumen. Doktrin dimaksud, diantaranya, adalah Caveat Emptor yang dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran menjadi Caveat Venditor. Kedua doktrin ini berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen. Tanggung jawab dimaksud dapat dilihat apakah bertumpu kepada tanggung jawab dalam diri konsumen atau dalam diri pelaku usaha. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha juga dapat dilihat dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, salah satunya yang dilakukan melalui e-purchasing. Transaksi melalui e-purchasing ini dapat menimbulkan potensi ketidaksesuaian spesifikasi. Berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, dan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT Btn, menyatakan bahwa telah dilakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Salah satu penyebab timbulnya kerugian negara tersebut adalah akibat adanya perbedaan spesifikasi antara barang yang dipesan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi X dengan barang yang dikirim oleh PT AAA. Dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai keberlakuan doktrin Caveat Emptor dan Caveat Venditor terhadap ketidaksesuaian spesifikasi berdasarkan ketiga putusan tersebut di atas. ......The concept of legal protection for consumers has significantly changes, either nationwide or internationally. These changes can be reflected based on existing doctrine in consumer protection. Among these doctrines are Caveat Emptor which has been shifting into Caveat Venditor. These two doctrines are closely related to the principle of responsibility in consumer protection law. The responsibility can be seen emphasize it is responsibility whether by the consumers or within the business actors. The legal relationship between consumers and business actors can also be seen in government procurement of goods and/or services, one of them are performed through e-purchasing. The transactions by e-purchasing can potentially cause the specification non-conformity. Based on District Court Decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, District Court Decision Number 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, and High Court Decision Number 17/PID.SUS-TPK/2022/PT Btn, stated that the state losses are caused by the criminal act of corruption. One of the causes of state losses was due to the differences in specifications of the goods ordered by the Education and Culture Department of Province X and the goods sent by PT AAA. This research will analyze the applicability of the Caveat Emptor and Caveat Venditor doctrines to specification non-conformity based on the three decisions mentioned above.

Abstrak :
Pembangunan infrastruktur bendungan adalah salah satu program utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan. Pembangunan bendungan dilakukan melalui suatu proses pengadaan barang/jasa (PBJ). Salah satu upaya meminimalkan dampak negif PBJ terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan (PPB). Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya indikator PPB pada pembangunan bendungan, mengakibatkan belum optimalnya pengurangan dampak negatif sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan bendungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan PPB, menganalisis penerapan indikator, menganalisis faktor, aktor yang mempengaruhi penerapan PPB, dan terakhir merumuskan kebijakan terkait implementasi indikator PPB. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner dan wawancara pelaku PBJ pemerintah di bidang bendungan untuk mengetahui tingkat kepentingan indikator dan pemeriksaaan dokumen pengadaan untuk menilai penerapan indikator pada saat ini. Pada penelitian ini dihasilkan sejumlah 64 indikator berkelanjutan, analisis penerapan indikator pada saat ini, faktor dan aktor yang mempengaruhi penerapan PPB serta rumusan kebijakan yaitu Model PPB yang memperhatikan dampak setiap proses dan hasil dari proses tersebut terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan indikator yang diatur dalam suatu regulasi dan panduan operasional. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan PPB di bidang bendungan dengan menerapkan Model PPB secara bertahap. ......The construction of dam infrastructure is one of the government's main programs in supporting food security. The construction of the dam is carried out through a process of public procurement of goods/services. One of the efforts to minimize the negative impact of this procurement on social, economic, and environmental aspects is the implementation of the Sustainable Public Procurement (SPP). The problem to address in this research is that there are no SSP indicators in dam construction, resulting in not optimally reducing the negative social, economic, and environmental impacts of dam construction in Indonesia. This study aims to formulate social, economic, and environmental indicators for SPP, analyze the application of indicators, analyze factors, actors that influence the implementation of SPP, and finally formulate policies related to the implementation of SPP indicators. The research was conducted using a quantitative approach with questionnaires and interviews with government procurement actors in the dam sector to determine the level of importance of indicators and examination of procurement documents to assess the current implementation of indicators. In this study 64 sustainability indicators were produced, analysis of the current application of indicators, factors and actors that influence the implementation of SPP and policy formulation, namely the SPP Model which pays attention to the impact of each process and the results of the process on the economy, social and environment with regulated indicators and operational guide. The conclusion of this study is that it is necessary to improve the implementation of SPP in the dam sector by applying the SPP Model in stages.

Abstrak :
Besarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (E-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan E-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan E-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan E-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan E-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi E-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

The huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (EProcurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted E-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of E-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which E-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018. The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of E-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although E-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of E-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders.

Abstrak :
ABSTRAK
Besarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (e-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan e-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan e-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan e-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi e-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACT
The huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (e-Procurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted e-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of e-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which e-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018. The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of e-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although e-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of e-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders.

Abstrak :
Ekosistem digital berhasil mencapai ranah pasar pemerintah. Saat ini, pemerintah mendorong penggunaan marketplace dan ritel daring pengadaan untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Hal ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan mengenai pemungutan pajak oleh marketplace dan ritel daring pengadaan atas transaksi PBJP yang tercantum dalam PMK Nomor 58/PMK.03/2022. Sebagai upaya pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara, mempertegas kewajiban pajak yang dilakukan oleh marketplace atau ritel daring pengadaan dan penyedia, serta meningkatkan efesiensi proses PBJP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan pajak atas transaksi PBJP melalui marketplace dan ritel daring pengadaan. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah post-positivist dengan menggunakan teori implementation as a political and administrative process oleh Grindle (1980). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan pajak atas transaksi PBJP melalui marketplace dan ritel daring pengadaan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan teori Grindle (1980), yang mana atas content of policy dan context of implementation. Pasalnya, implementasi kebijakan menciptakan resistensi, yakni peningkatan compliance cost bagi pihak marketplace dan ritel daring pengadaan, serta kurang memadainya sumber daya. Selain itu, kurang patuhnya pihak marketplace/ritel daring dalam memenuhi persyaratan DJP dan LKPP. Atas penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi berupa peningkatan pengawasan dan penegasan regulasi baik secara umum proses PBJP maupun perpajakan, sosialisasi yang intensif dan masif dengan berkolaborasi oleh semua pihak, dan reformulasi ketentuan platform fee. ......The digital ecosystem has successfully penetrated the government market. Currently, the government is encouraging the use of online marketplaces and online retails for procurement to meet the needs of goods and services procurement. This has prompted the government to issue regulations regarding tax collection by online marketplaces and online retails for procurement transactions listed in Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.03/2022. The government aims to secure state revenues, clarify tax obligations for online marketplaces and online retails, and improve the efficiency of the goods and services procurement process. The objective of this research is to analyze the implementation of tax collection policies on procurement transactions through online marketplaces and online retails. The researcher adopts a post-positivist approach using the theory of implementation as a political and administrative process by Grindle (1980). The data collection technique is conducted thorugh literature review and interviews. The research findings indicate that the tax collection policy on procurement of goods and services through marketplaces and online retailers for procurement is not fully implemented in accordance with Grindle (1980), particularly regarding the content of policy and context of implementation. This is because policy implementation creates resistance, resulting in increased compliance costs for marketplaces and online retailers for procurement, as well as insufficient resources. Additionally, marketplaces and online retailers often demonstrate a lack of compliance in meeting the requirements of the Directorate General of Taxes and the National Public Procurement Agency (LKPP). Based on this research, the researcher recommends enhancing supervision and clarifying regulations both in the goods and services procurement process and taxation, intensive and extensive socialization involving all parties, and reformulating platform fee provisions.

Abstrak :
Pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Salah satu tahapan yang sangat krusial dalam pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah (pelelangan) adalah proses penetapan calon pemenang lelang. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah mengusulkan penawar terendah yang responsif sebagai calon pemenang. Mengingat tidak adanya penjelasan tentang maksud (penawaran terendah yang responsif) maka ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan secara berbeda menurut kepentingan pihak-pihak (pengguna dan penyedia barang/jasa). Akibatnya, pihak kontraktor cenderung untuk mengajukan penawaran jauh lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seringkali melanggar prinsip persaingan usaha tidak sehat seperti kecurangan menetapkan biaya produksi dan persekongkolan tender. Kecurangan menetapkan biaya produksi terlihat dari harga satuan bahan berbeda jauh dari harga pasaran yang ada dan persekongkolan tender dengan adanya dokumen-dokumen tender yang mirip di antara peserta tender, yaitu dalam hal pemilihan kata-kata, format surat, dan tata bahasa pada cover letter. Meskipun ada ketentuan lain yang mengikat penawaran harga yang cenderung rendah dengan kewajiban untuk memberikan jaminan pelaksanaan dalam jumlah tertentu

---

Procurement of goods and services aimed at ensuring efficiency, transparency, and fairness in the implementation of development activities by the government. One of the crucial stages in the selection of providers of public goods and services (auction) is the process of determining the potential winner of the auction. Presidential Decree No. 54 of 2010 on the procurement of goods and services the government proposed the lowest responsive bidder as a potential winner. Given the absence of an explanation about the purpose (the lowest bid is responsive) then that provision can be interpreted differently according to the interests of stakeholders (users and providers of goods / services). As a result, the contractor tend to bid much lower than Self-Estimated Price (HPS), which often violate the principle of unfair competition such as cheating establish production costs and bid rigging. Cheating set the cost of production can be seen from the unit price of materials differ greatly from the market price of existing and tender conspiracy with their tender documents that are similar among bidders, namely in terms of the choice of words, letter format, and grammar on the cover letter. Although there are other provisions that bind the rather low price deals with the obligation to provide a performance bond in a certain amount.

Abstrak :
Penelitian ini berangkat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai mana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi cerminan terlaksananya Asas-Asas umum pemerintahan yang baik seperti Keterbukaan dan Transparansi. Sebagaimana di implementasikan di semua pengaadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk didalamnya pengadaan Alat Umum Sistem Senjata untuk TNI AD di Kementerian Pertahanan. Pengadaan Alat Umum Sistem Senjata dilakukan secara tertutup dan auditnya pun dilakukan secara internal oleh Inspektorat Jendral di Kementerian Pertahanan. Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimanakah Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengadaan Alat Umum Sistem Senjata Untuk TNI AD di Kementerian Pertahanan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengadaan barang/Jasa di Lingkungan MABES TNI, dan Pengawasan Eksternal dari Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pengadaan ALUTSISTA. Tujuannya adalah Menganalisis asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diterapkan didalam mekanisme pengadaan Alat Umum Sistem Senjata dan Menganalisis pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap pengadaan barang dan jasa khususnya dibidang ALUTSISTA. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif dengan model deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah diterapkan didalam pengadaannya, namun masih belum sempurna karena tidak adanya keterbukaan dan transparansi, begitupun juga pengawasan LKPP yang masih terasa sebagai pengawasan semu karena tidak semua alutsista bisa diawasinya.

---

This research departs from the general principle of good governance that were statute by Presidential Decree number 54 2010 concerning directive on Procurement of Government good and services. This Presidential Decree are the guidelines of good governance that were implemented on every government procurement, including Indonesian Army armament procurement that dealt by Ministry of Defense, where it was held in disclose and secretive manner including its auditing were held by Ministry of Defense Inspectorate General, because of its reclusiveness, its lack of transparency therefore many armament procurements went sideways. the problem on this research are what general principle of good governance that were apparent on Indonesian Army armament procurement and how was the supervision of LKPP at Indonesian Army armament procurement. The purpose of this research is to find a clear and complete picture on both the mechanism of the armament procurement itself and analyzing LKPP supervision. Methodology that were used on this research are normative research and descriptive analysis. The results for this research is that there was already some general principle of good governance that were apparent on the Indonesian Army armament procurement but not perfect because it still lacks of transparency but it should be understandable because of the secretive manner of the armament details. Also LKPP supervision that were feel like a pseudo supervision because Ministry of Defense limits the armament procurement that LKPP could supervise.