Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan Putusan hakim hendaknya memberikan kepastian hukum sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya kreditur pailit dan notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam dalam Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 651 k/Pdt.Sus-Pailit/2014, bagaimanakah kepastian Hukum bagi notaris yang telah membuat akta memberikan Salinan tetapi biaya pembuatan Aktanya tidak di bayar oleh penghadap yang dinyatakan pailit oleh pemohon pailit tersebut Untuk mengetahui apa saja dampak putusan tersebut bagi para pihak, Notaris serta Masyarakat luas. Dengan menggunakan penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Tidak adanya kepastian hukum disebabkan oleh tidak adanya aturan yang secara spesifik yang mengatur tentang tidak di bayarkannya akta yang telah di buat dan di berikan salinannya oleh notaris.

---

The role of the judges decision should provide legal certainty, so that it can be felt by the community, especially bankrupt creditors and notaries. This research aims to determine whether or not the judgement of the judge in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 651k/Pdt.Sus-Pailit/2014 is considered or not. How is the law certainty for the notary who has made the deed give a copy but the cost of making the act is not paid by the banker who is declared bankrupt by the petitioner? To find out what the impact of the decision was for the parties, notaries and the wider community. By using juridical-normative research or library research and law approaches, conceptual approaches and case approaches. The absence of legal certainty is caused by the absence of specific rules governing not being paid for the deed  that has been made and given a copy by the notary."

"Menjelang 100 tahun kemerdekaan negara ini, nyatanya banyak penyelesaian permasalahan hukum yang masih berpedoman pada produk legislasi era Pemerintahan Hindia Belanda seperti Herzienne Indonesisch Reglement (HIR)–S. 1941 No. 44 dan Rechtsreglement Buitengeweten (RBg)–S. 1927 No. 277 yang masih dianggap berlaku. Salah satunya adalah Pasal 118 HIR yang tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan penyelesaian perkaranya kepada orang lain. Alhasil, pasal tersebut menjadi sebuah alasan bagi hakim-hakim di pengadilan untuk menolak gugatan yang memintakan agar pihak lawan menanggung ganti kerugian berupa biaya honorarium advokat yang telah dikeluarkan. Padahal dengan dapat dipulihkannya baya honorarium advokat melalui mekanisme ganti kerugian, maka diharapkan kedepannya fenomena gugatan sembrono (vexatious litigation) akan menurun dikemudian hari. Alasannya karena penggugat akan lebih mempertimbangkan langkahnya sebelum mengajukan gugatan, sebab dia kemungkinan akan menanggung biaya honorarium advokat pihak lawannya sebagai kerugian apabila gugatan tersebut terbukti sebagai gugatan sembrono (vexatious litigation). Pemulihan biaya honorarium advokat di Inggris sendiri sudah lebih lama berlaku melalui doktrin pengalihan biaya (cost shifting), atau pecundang membayar (loser pays), atau follow the event. Secara umum prinsip tersebut mewajibkan pihak yang gagal memenangkan perkara untuk membayar biaya pihak yang memenangkan perkara. Prinsip tersebut juga telah memperoleh payung hukum berupa Hukum Acara Perdata (Civil Procedure Rules) (CPR) tahun 1998, (Costs Practice Direction atau CPD), Civil Supreme Court Practice (SCP) atau Rule of the Supreme Court (RSC). Melihat dari perbandingan pengaturan pengalihan biaya honorarium advokat dengan Inggris dapat menghantarkan kita pada sebuah pandangan bahwa pemikiran atau pandangan hukum progresif dalam penggunaan konsep kerugian tampaknya belum sepenuhnya melandasi pembentukan hukum di Indonesia

---

Approaching the 100th anniversary of this country's independence, many legal dispute resolutions are still to this day guided by legislative products from the Dutch East Indies era such as the Herzienne Indonesisch Regulation (HIR)–S. 1941 No. 44 and Rechtsreglement Buitengeweten (RBg)–S. 1927 No. 277. One of such archaic regulations can be found on Article 118 HIR which does not oblige the parties to be represented in the settlement of their cases by an advocate, which is still in power. As a result, the article becomes an excuse for the judges at the court to reject a lawsuit requesting that the opposing party bear compensation in the form of an attorney's fee that has been issued. With the restoration of an advocate's honorarium through a compensation mechanism, it is hoped that in the future the phenomenon of reckless litigation will decrease significantly. This should cause the plaintiff to be more considerate before filing in a lawsuit, because he is likely to bear the cost of the opposing party's advocate’s honorarium as a loss if the lawsuit is proven to be a reckless lawsuit (vexatious litigation). The recovery of advocate’s honorarium in England itself has been in effect for a long time through the doctrine of cost shifting, or loser pays, or follow the event principle. In general, this principle obliges the party who fails to win the case to pay the costs of the party who won the case. This principle has also obtained a legal umbrella in the form of Civil Procedure Rules (CPR) of 1998, (Costs Practice Direction or CPD), Civil Supreme Court Practice (SCP) or Rule of the Supreme Court (RSC). Judging from the comparison of the regulation of the recovery of the cost of an advocate’s honorarium with the UK, it can lead us to a view that progressive legal ideas or views in the use of the concept of loss do not seem to fully underlie the formation of law in Indonesia. "

"Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk diberikan kewenangan membuat akta autentik. Sebagai pejabat umum Notaris tidaklah menerima gaji setiap bulan seperti yang diterima oleh pegawai negeri atau pegawai pada umumnya, melainkan pendapatan Notaris berasal dari honorarium yang diberikan oleh klien yang mempergunakan jasa dari notaris tersebut. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum dan sanksi terhadap Notaris yang tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu relatif lama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris apabila kliennya tidak memberikan honorarium atas jasanya serta sanksi yang diterima oleh Notaris apabila tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu yang relatif lama. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis noramatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah menahan salinan akta merupakan suatu bentuk perlindungan hukum Notaris karena tidak dibayarnya honorarium oleh kliennya atas jasanya dalam hal pembuatan akta. Meskipun merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas tidak dibayarnya honorariumnya akan tetapi juga merupakan suatu pelanggaran jabatan Notaris oleh karena itu Notaris yang menahan salinan akta dari kliennya dalam jangka waktu yang reatif lama dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN.

---

Notary is a Public Official appointed by the State who has authority to be make an authentic deed. As Public Official, Notary does not receive monthly salary like public servants or employees in general, but income Notary comes from honorarium from clients who use their services. This thesis discusses the legal protection and sanctions against the Notary who does not provided a copy of the deed in a relatively long time period.

The problem discussed in this thesis is how the legal protection for the Notary if the client does not give honorarium for their services and sanctions for the Notary if they do not provide a copy of deed in a relatively long period of time. The research method used in this thesis is normative juridical with analytic descriptive type of research. The type of data used in this study is secondary data with qualitative approach.

The result of the research in this thesis is holding a copy of the deed is a form of legal protection of Notary because of the unpaid honorarium by their client for their services from making the deed. Although it is a form of legal protection for a Notary for the unpaid of their honorarium but also a violation of the position of Notary therefore a Notary who holds a copy of the deed from his client in a long period of time can be sanctioned in accordance with the provisions stipulated in the UUJN."

"Pengaturan penahanan sertipikat oleh Notaris sebagai jaminan pelunasan Honorariun Notaris masih belum jelas. Tesis ini membahas Penahanan Sertipikat Hak Milik Oleh Notaris Sebagai Jaminan Pelunasan Atas Honorarium Notaris terhadap Putusaan Nomor 37/Pdt/2020/Pt Mks. Undang-Undang Jabatan Notaris masih belum memberikan makna yang jelas terkait ketentuan tersebut dan hanya menetapkan batas maksimal honorarium yang harus di terima Notaris, dengan tidak adanya kepastian tersebut membuat permasalahan pembayaran Honorarium ini kerap terjadi. Akibatnya Notaris/PPAT dituduh melakukan penguasaan terhadap sertipikat milik klien dengan melawan hukum. Penjaminan sertipikat kepada Notaris/PPAT belum diatur secara tegas dan jelas mengenai adanya kewenangan/kewajiban dan larangan Notaris/PPAT untuk menerima jaminan terkait proses pelunasan Honorarium Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris berwenang untuk melakukan penahanan sertipikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dan ketentuan mengenai jaminan dengan melakukan Novasi Obyektif. Notaris dan Klien dapat beritikad baik dengan melakukan perjanjian tertulis sebelum pembuatan akta terkait pembayaran Honorarium, dan jaminan atas Tanah dapat di lakukan dengan melakukan pendaftaran hak tanggungan kepada Badan Pertahanan Nasional

---

The arrangement for the detention of the certificate by the Notary as a guarantee for the repayment of the Notary's Honorariun is still unclear. This thesis discusses the Detention of Ownership Certificates by a Notary as a Guarantee of Payment of the Notary's Honorarium for Decision Number 37 / Pdt / 2020 / Pt Mks. The Law on Notary Position still does not provide a clear meaning regarding these provisions and only establishes the maximum amount of honorarium that must be received by the Notary Public, in the absence of such certainty, the problem of paying this honorarium often occurs. As a result, the Notary/PPAT is not guilty of making a mistake against the client's certificate against the law. The guarantee of certificates to Notaries / PPAT has not been regulated explicitly and clearly regarding the authority / obligations and prohibitions of Notaries / PPATs from receiving guarantees related to the process of paying off the Notary's Honorarium. This study uses a normative juridical research method with a prescriptive type of research. The result of this research is that notaries who practice to hold certificates are based on the principle of freedom of contract, and provisions regarding guarantees by carrying out objective novation. Notaries and clients can act in good faith by entering into a written agreement before making a deed related to payment of honorarium, and guarantees on land can be done by registering mortgage rights with the National Defense Agency"

"ABSTRAKProfesi Notaris di Indonesia dilandasi dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari pekerjaannya tersebut notaris tidak mendapatkan gaji dari pemerintah melainkan uang jasa dari penggunanya atau masyarakat yang disebut dengan Honorarium. Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Jilid XII yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia yang diikuti dengan serangkaian peraturan pendukungnya. Diantara kemudahan yang diberikan pemerintah adalah kemudahan dalam proses pendirian PT, namun apakah kemudahan tersebut ada yang bertentangan dengan undang-undang khususnya pasal 36 undang-undang jabatan notaris tentang honorarium notaris. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Kebjakan Ekonomi Jilid XII yang dikeluarkan oleh Pemerintah, apakah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Bagaimana implementasi dari kebijakan Ekonomi Jilid XII ini terkait dengan honorarium notaris dalam pembuatan akta Perseroan Terbatas. Metode yang dgunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan tipologi penelitian yang bersifat Deskripif Analitis. Dari semua peraturan pendukung paket kebijakan pemerintah jilid XII tersebut, tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai biaya akta atau honorarium yang diterima oleh Notaris. Pemerintah selaku pihak yang mengeluarkan Kebijakan dalam bidang apapun itu diharapkan untuk lebih cermat dalam menyampaikan kebijakan. Begitu juga dengan organisasi internal Notaris INI agar turut serta mengawasi dan memberi klarifikasi atas pemberitaan yang kurang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan Profesi Notaris.

---

ABSTRACTNotary profession in Indonesia is based on Article 1868 Book of the Law of Civil Law. The work of notaries do not get a salary from the government, but fees from users or the public called honoraria. The Government issued a Policy Package Volume XII which aims to improve the ease of doing business in Indonesia, followed by a series of supporting regulations. Among the convenience provided by the government is the ease of the process of the establishment of the PT, but if convenience is there that contrary to the law, especially article 36 law notary office of the notary honorarium. Therefore, the formulation of the issues raised in this research is how Economic Policy Volume XII released by the Government, is in accordance with the Law on Notary and how the implementation of Economic policy Volume XII is related to the notary in the deed honorarium Company Limited. Dgunakan The method in this research is normative juridical using a typology of research that is descriptive analytical. Of all the regulatory package supporting government policies volume XII, there are no regulations governing the deed fees or honorarium received by Notary. Government as the party who issued the policy in any field that is expected to be more careful in delivering the policy. As well as the internal organization of the Notary INI in order to participate supervise and provide clarification on reporting any less true to avoid misunderstandings with the Notarial Profession."

"Dalam menjalankan profesinya sebagai officium nobile (jabatan yang mulia), seorang advokat memiliki kewajiban untuk memberikan jasa hukum bagi orang yang memerlukan, termasuk menjadi penasihat hukum bagi terdakwa pencucian uang. Disamping itu, sebagai imbalan atas jasa hukum yang telah diberikan oleh seorang advokat kepada kliennya, maka advokat yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan honorarium. Hubungan kliental yang terjadi diantara advokat dengan kliennya yang merupakan terdakwa pencucian uang berimplikasi pada timbulnya tuduhan dari masyarakat yang menyamakan advokat dengan kliennya. Sementara itu, adanya ketentuan yang bersifat pro parte dolus pro parte culpa menimbulkan kewajiban bagi siapapun untuk menaruh kecurigaan terhadap setiap prilaku atau transaksi mencurigakan yang berada dalam kekuasaannya yang mengindikasikan adanya kejahatan pencucian uang, termasuk pula pemberian honorarium dalam jumlah yang tidak wajar dari terdakwa pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Merujuk pada ketentuan yang dimuat di dalam 40 Rekomendasi FATF, maka hasil dari penelitian ini menyarankan agar advokat dimasukkan sebagai pihak pelapor ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

In exercising his profession as officium nobile, an advocate has a duty to provide legal services to people in need, including a lawyer for the defendant in money laundering case. In addition, in exchange for legal services that have been provided by a lawyer to his client, the lawyer is entitled to receive legal fee. Clientelism relationship that occurs between lawyers and their clients who are accused of money laundering allegations implicated in the emergence of the community that equate lawyers with their clients.

In the meantime, the provision that called pro parte dolus pro parte culpa creates the liability for anyone suspicious of any suspicious behavior or transactions that are within his control that indicate money laundering, including giving legal fee in the amount that does not match with clients’ profile. The research method that used in this paper is the normative method. Referring to the provisions contained in the 40 Recommendations FATF, advocates have position as Reporting Parties in the Anti Money Laundering Regime."