Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas manajemen kehumasan pada instansi pemerintah dalam membangun kredibilitas atas perubahan peran dan fungsi organisasi. Humas Pemerintah idealnya mempunyai kedudukan strategis yang memberikan keleluasaan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Humas yang modern dan dinamis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan berbasis studi kasus. Hasil Penelitian menunjukkan pada prinsipnya menajemen kehumasan di BPKP masih berada dalam area penyampai informasi kepada publik, belum berperan dalam pengambilan keputusan strategis di dalam organisasi. Peningkatan pemahaman akan ilmu komunikasi di pemerintahan sangatlah penting, agar kegiatan kehumasan yang dilakukan berada dalam koridor ilmu dan praktek public relations.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the PR management in government institutions for developing credibility at the time of organizations change. Government PR ideally has a strategic position to provide flexibility in carrying out the duties and functions as a modern and dynamic PR. This study is a qualitative research based on descriptive design and case studies. Results of the research show that, PR management in BPKP still in the area of communication technician, not yet in organization strategic area. Improving the understanding in communication science for the government are essential, so that PR activities undertaken by the government are in the corridor of the science and practice of PR.

Abstrak :
ABSTRAK
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melakukan aktivitas media relations yang dilaksanakan oleh Humas yang tergabung dalam Pusat Komunikasi Publik untuk mencapai publisitas yang dapat digunakan untuk penyebarluasan informasi mengenai pariwisata dalam negeri kepada masyarakat khususnya calon wisatawan nusantara. Penelitian ini mencoba menganalisis secara deksriptif mengenai aktivitas media relations untuk mencapai publisitas yang dapat mendukung promosi pariwisata dalam negeri dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara mendalam serta melakukan studi pustaka seperti data yang didapatkan dari sumber literatur kepustakaan berupa buku-buku, surat kabar, artikel/tulisan pada media massa dan internet, foto, dokumen dan website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kesimpulan penelitian ini memperlihatkan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyadari bahwa media merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menyebarluaskan informasi mengenai promosi pariwisata dalam negeri, dan hubungan dengan media tersebut dapat diupayakan melalui aktivitas media relations yang dilakukan oleh Humas secara konvensional dan special treatement walaupun dalam prakteknya terdapat banyak hambatan. Humas juga telah melakukan peran, fungsi serta tugasnya dalam upaya pencapaian publisitas pendukung promosi pariwisata dalam negeri melalui aktivitas media relations tersebut.

---

ABSTRACT
Ministry of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia holds media relations activities that is implemented by Public Relations which is incorporated in Centre of Public Communication in efforts to achieve publicity which can be used to dissemination of information about domestic tourism promotion especially candidate of domestic tourism. This thesis try to analize in descriptive way about media relations activity to achieve publicity for supporting domestic tourism promotion by using qualitative approach through in depth interviews, and also doing literature study such as data obtained from literature sources in form books, newspaper, article/posts on mass media and internet, photos, document and website of Ministry of Tourism and Creative Economy.

Conclusion of this thesis shows that Ministry of Tourism and Creative Economy realize that media is a very important thing to dissemination information about promotion of domestic tourism, and media relations can be pursued through media relations activities conducted by the Public Relations in conventional and special treatment although in practice there are many obstacles. Public Relation also has done the role, functions and duties well in supporting efforts to achieve publicity for tourism promotion activities in the country through the media relations.

Abstrak :
Studi ini mencoba menjelaskan mengapa organisasi kehumasan pemerintah belum dapat berfungsi secara optimal untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap pemerintah. Bahkan, organisasi kehumasan pemerintah masih lekat dengan aktivitas kehumasan yang ‘itu-itu saja’, seperti juru foto, penyusun kliping, juru ketik berita dan pembuat stiker. Teori strukturasi digunakan peneliti untuk memberi gambaran secara mendalam bahwa pengulangan tindakan yang dilakukan oleh para agen di dalam organisasi berdasarkan struktur yang berlaku dapat melanggengkan struktur organisasi humas seperti yang terlihat saat ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat multilevel strukturasi di dalam organisasi kehumasan dan para agen cenderung menggunakan aliran komunikasi organisasi tertutup ketika berinteraksi. ......This study attempts to explain why the government public relations organizations have not been able to function optimally to increase public support and expectation on government performance. Moreover, government public relations organizations constantly ascribe to their routine activities such as a photographer, a journalist, typist, clip-based person and a sticker maker. Structuration theory is used in this research to provide a thick description that repetition of actions based on the existing structures implemented by agents inside the organization, will perpetuate organizational structure as it appears today. This study showed that there is multilevel structuration in government public relations and agents tend to communicate in a closed network when interacting to one another.

Abstrak :
Sistem birokrasi yang dianut pada humas organisasi pemerintah Indonesia membuat keterbatasan komunikasi antara anggota kelompok. Selain itu, keterbatasan posisi membuat humas hanya terpaku pada model press agentry serta public information; realita tersebut berpengaruh terhadap interaksi sosial yang terjadi dalam proses pembuatan keputusan, terutama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi humas pemerintah. Dengan menggunakan Adaptive Structuration Theory yang digagas oleh Poole dan DeSanctis yang mengadaptasi teori strukturasi dari Anthony Giddens; penulis meneliti interaksi sosial yang terjadi dalam proses strukturasi, yaitu bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi dalam sistem formal birokrasi. Di AST, ditekankan bahwa critical edge berada pada proses pembuatan keputusan tanpa memarjinalkan anggota organisasi tertentu dengan cara berpartisipasi dalam mengemukakan gagasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan single case study untuk menganalisis mengenai strukturasi di humas dalam suatu organisasi pemerintah dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para agen yang berperan secara aktif di dalam interaksi sosial. Dari titik inilah penulis akan menganalisa structural features, other sources of structure serta group rsquo;s internal system mempengaruhi proses interaksi sosial. Studi ini menemukan bahwa ketika agen humas pemerintah berinteraksi dengan struktur dalam sistem birokrasi, mereka melakukan tindakan appropriation of structure serta menghasilkan emergent source of structure yang akan digunakan sebagai struktur tambahan pada interaksi sosial. Proses pembuatan keputusan yang terjadi dalam interaksi sosial menunjukkan terbentuknya new social structures. Hal ini menunjukkan bahwa ketika appropriation moves yang dilakukan para agen adalah untuk mewujudkan faithfulness of appropriation, maka hasil akhirnya decision outcomes yang predictable. ......The bureaucratic system embraced by the Indonesian Government Public Relations makes the communication limitations between group members. In addition, the limited authority makes public relations is only fixated on the press agentry and public information model this reality affects the social interaction that occur in the decision making process, especially those related to the implementation of government public relations functions. Using Adaptive Structuration Theory initiated by Poole and DeSanctis, adapting the structural theory of Anthony Giddens The author examines the social interaction that occur in process of structuration, namely how the structure is produced and reproduced in the formal system of beraucracy. In AST it is emphasized that the critical edge is in the decision making process, without marginalizing the particular organization members by participating in suggesting an idea. The study was conducted using a single case study to analyze the structuration of public relations in government organization, by conducting in depth interviews on agents who play an active role in social interaction. From this point, the author will analyze the structural features, other sources of structure and the group 39 s internal system affected the process of social interaction. This study finds that when government public relations interact with structures in the bureaucratic system, they take the action of appropriation of structure and generate an emergent of structure which will be used as an additional structure in social interaction. The process of decision making that occurs in social interaction shows the formation of new social structures. This suggests that when appropriation moves by agents are to manifest the faithfulness of appropriation, then the outcome of the decision outcomes is predictable.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengeksplorasi manajemen paracrisis terkait kebijakan pembatasan orang asing masuk ke Indonesia oleh Humas Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) di Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist deskriptif eksploratif. Metode penelitian dilakukan dengan mixed-methods melalui analisis isi media sosial (Instagram) dan wawancara mendalam dengan Humas Ditjen Imigrasi dan pemangku kebijakan. Penelitian ini mengidentifikasi pola paracrisis, penilaian paracrisis, dan respons paracrisis. Hasil penelitian menemukan bahwa pola paracrisis yang terjadi merupakan venting dan challenge. Dalam penelitian ini, Humas Ditjen Imigrasi menilai bahwa terdapat power, legitimacy dan urgency dari pemangku kepentingan yang menimbulkan paracrisis di Instagram. Dalam merespons paracrisis, Humas Ditjen Imigrasi sudah memberikan respons sesuai revisi dari Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Humas Ditjen Imigrasi mengimplementasikan respons revision dan reform dimana Humas Ditjen Imigrasi mendorong dan menjembatani beberapa tuntutan dari masyarakat dalam bentuk perubahan pada kebijakan publik selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa responsitivas dan sensitifitas dari organisasi dibutuhkan untuk menangani sebuah paracrisis. Temuan lainnya, Humas Ditjen Imigrasi menggunakan strategi komunikasi berupa variasi konten, pemanfaatan Key Opinion Leader (KOL) dan penguatan komunikasi internal selama penanganan paracrisis. Secara keseluruhan, Humas Ditjen Imigrasi sudah menjalankan manajemen paracrisis dengan baik. ......This study aims to describe and explore paracrisis management related to the policy of restricting foreigners from entering Indonesia by Public Relations (PR) of Directorate General of Immigration (DGI) on Instagram. This study uses an exploratory descriptive post-positivist approach. The research method was carried out using mixed-methods through analysis of social media content and in-depth interviews. This study identified paracrisis clusters, paracrisis assessment, and paracrisis responses. The results found that paracrisis clusters that occurred was venting and challenge. PR of DGI assessed that there was power, legitimacy and urgency from stakeholders that caused paracrisis on Instagram. In responding to the paracrisis, PR of DGI has responded according to the revision of Situational Crisis Communication Theory (SCCT). PR of DGI decides using revision and reform response in which PR encourages and facilitates several demands from community in the form of changes to subsequent public policies. In addition, the results of the study found that responsiveness and sensitivity was needed to deal with a paracrisis. Another finding is that the PR of the DGI uses a communication strategy in the form of content variation, utilization of Key Opinion Leader and strengthening of internal communication during the handling of paracrisis. Overall, PR of the DGI has carried out paracrisis management well.

Abstrak :
Kota Tangerang menjadi sebuah kota yang menyangga ibukota Jakarta, sebagai daerah nodal strategis, Kota Tangerang memiliki potensi yang dapat meningkatkan ekonomi dan kegiatan pariwisata melalui kemudahan akses transportasi baik jalur darat dan udara. Namun, dari kekuatan tersebut belum cukup mengangkat nama Kota Tangerang secara internal maupun eksternal dan memiliki nilai prestis di mata publik. Padahal, Kota Tangerang melalui peran humas pemerintah juga memiliki tugas yang penting untuk membuat warga mengenal, merasa memiliki dan bangga terhadap kota tempat tinggalnya dengan mengkomunikasikan brand Tangerang LIVE (Liveable, Investable, Visitable, E-City) sebagai city branding yang mulai dikembangkan pada tahun 2014. Kota Tangerang mulai melakukan pembenahan dari segi infrastruktur hingga segi pelayanan publik untuk membentuk citra kota sesuai dengan brandingnya. Berada di dalam organisasi Sekretaris Daerah, fungsi Humas dan Protokol bertugas untuk menciptakan dan membentuk pemahaman kepada warga Kota Tangerang maupun publik untuk mengenal Kota Tangerang melalui city branding. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih dalam dan menyeluruh peran humas pemerintah Kota Tangerang dalam mengidentifikasi identitas kota sesuai dengan framework city branding Kavaratzis, membentuk strategi komunikasi yang dan mengimplementasikan city branding Tangerang LIVE melalui program kehumasan sesuai dengan fungsi, tugas dan ruang lingkup kehumasan pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran humas pemerintah Kota Tangerang telah memiliki peran aktif dalam mengkomunikasikan pesan terkait city branding yang diusung baik secara internal pemerintah, kepada stakeholder dan publik eksternal. Penelitian ini menemukan kebaruan peran humas yaitu melakukan kolaborasi namun belum melakukan evaluasi terhadap efek komunikasi citra kota sebagai keutuhan komunikasi city branding. ......Kota Tangerang is a city that supports Jakarta's capital city; as a strategic nodal area, Kota Tangerang can increase the economy and tourism activities through easy access to transportation, both land, and air. However, these strengths have not sufficiently raised the name of Kota Tangerang internally and externally and have prestigious value in the eyes of the public. Kota Tangerang, through the role of government public relations, also has an important task to make residents know, feel ownership and proud of the city where they live by communicating the Tangerang LIVE brand (Liveable, Investable, Visitable, E-City) as a city branding that began to develop in 2014. Kota Tangerang has started to make improvements in terms of infrastructure to public services to shape the city's image according to its branding. Within the Regional Secretary organization, the Public Relations and Protocol functions tasked with creating and forming an understanding for Tangerang City residents and the public to get to know Tangerang City through city branding. Use a case study qualitative research approach, and this study aims to discuss more deeply and thoroughly the role of public relations of the Tangerang City government in identifying city identities following Kavaratzis' city branding framework, forming a communication strategy, and implementing Tangerang LIVE city branding through public relations programs according to functions, tasks. And the scope of government public relations. This study indicates that the Kota Tangerang government's public relations role has an active role in communicating messages related to city branding that are carried both internally, to stakeholders, and the external public. This study found the novelty of public relations' role, namely collaborating but not evaluating the effect of city image communication as the integrity of city branding communication.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perkenalan program e-government yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Humas Pemprov DKI Jakarta dalam menyosialisasikan Program Jakarta Smart City serta mengetahui pendapat dari masyarakat Jakarta mengenai program ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode wawancara mendalam kepada informan sebagai metode pengambilan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai back-up management dalam sosialisasi Jakarta Smart City sesuai tugas dan fungsinya. Penelitian ini menyarankan bahwa humas memiliki peran penting dalam sosialisasi sehingga humas diperlukan untuk dapat memberikan saran kepada pembuat kebijakan. Selain itu, humas perlu menggunakan media, baik konvensional maupun internet, yang lebih beragam agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. ......This thesis discuss about introduction of e-government program held by the government for the citizens. The purpose of this research is to know the role of DKI Jakarta Provincial Government Public Relations on the socialization of Jakarta Smart City Program and to know the opinion of the Jakarta citizens regarding this program. This research is a descriptive qualitative research using in-depth interview on the informants as the method in collecting data. The result of this research shows that DKI Jakarta Provincial Government Public Relations have done a good role as back-up management in socialization Jakarta Smart City according to their duties and functions. This research suggests that public relations have an important role in socialization so that public relations have to be able to give recommendations to the policy makers. Furthermore, public relations need to use various types of media, whether conventional or Internet, in order to reach the whole citizens.

Abstrak :

Pemerintah memiliki berbagai macam program yang bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Namun, program tersebut menjadi tidak efektif apabila tidak ada masyarakat yang tahu. Oleh sebab itu, diperlukanlah komunikasi pembangunan agar informasi terkait pembangunan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses implementasi dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Mekarjaya dalam menyampaikan pesan pembangunan dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya, berikut dengan dampak yang diberikan dari proses tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, supaya bisa menjelaskan mengenai pandangan subjektif dari masyarakat itu sendiri terhadap kegiatan-kegiatan dilakukan oleh KIM. Hasil penelitian ini menemukan beberapa tahap yang dilakukan oleh KIM dalam meliput kegiatan pembangunan masyarakat. Hasil liputan ini pun memberikan dampak masyarakat menjadi termobilisasi, menjadi lebih kohesif, juga meningkatkan rasa aman di masyarakat

---

Government has many kinds of program that can be used to increase the welfare of its citizen. However, those programs can be rendered ineffective if there is nobody that know its existence. Thus, it is imperative to do communication for development so that the information regarding to development can be informed to the people. This research would like to explain how KIM implements their program to inform from the government to its people and vice versa, regarding development messages. This research is conducted by using qualitative method, to further understanding about the subjective opinion of the people about the activities that had been conducted by KIM. The findings of this research are that it found that there are several steps that KIM did during its activities to inform the people through coverage. This research finds that the impact for the people are they can be mobilized, becoming more cohesive, and increasing the security of the people.

 

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dituntut untuk dapat memenuhi harapan para stakeholders nya, termasuk di antaranya perubahan dalam tubuh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana divisi humas mensosialisasikan perubahan tersebut ke masyarakat, dan perubahan apa saja yang dialami oleh tubuh divisi humas. Metode penelitian yang digunakan adalah post positivis, dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam dan observasi partisipan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa humas memiliki peran signifikan terhadap upaya sosialisasi perubahan pada publik internal dan eksternal, dengan menjunjung tinggi keterbukaan publik dan juga membuka akses seluas-luasnya pada publik. Perubahan dalam tubuh perusahaan pada akhirnya turut merubah kinerja humas menjadi lebih baik dan produktif. ...... This research is triggered by organizational change of a company to fulfill the needs of the stakeholders, including PT Kereta Api Indonesia. This study aims to get a real view about how PR division socialized the organizational change to its publics, and what is the difference of PR role before and after the organization has changed. The research method used post positivism and the nature of this research is descriptive. The approached used qualitative data collection techniques with in-depth interview and observer as a participant. Result of this study indicate that PR have significant role to socialized the organizational change to its publics, by open the access of information widely. Organizational change also made PR division?s work better and productive.

Abstrak :
Sering ditemukannya informasi yang tidak faktual dan terkadang tidak berimbang antara kenyataan dengan pemberitaan terkait organisasi pemerintahan membuat humas BKPM harus menerapkan strategi komunikasi dalam membangun citra organisasi. Implementasi Cyber Public Relations (CPR) dipandang perlu dilakukan oleh Humas BKPM guna penyampaian informasi yang kepada publik dalam membangun citra organisasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa implementasi kegiatan CPR melalui dimensi e-governement, strategi pengelolaan CPR dan menilai citra organisasi dengan basic dimensions of corporate image. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam sebagai data primer dan dokumen internal BKPM sebagai data sekunder. Sedangkan paradigma yang digunakan adalah paradigma post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra organisasi telah dibangun dengan mengimplementasikan CPR. Jika dilihat dari dimensi e-government sudah ada 7 dimensi yang terlaksana. Sedangkan untuk strategi pengelolaan media online sudah dilakukan dengan menentukan tujuan komunikasi, target audience, tema, isi dan pemilihan saluran media online. ...... Often the discovery of information that is not factual and sometimes unbalanced between the reality with the news related to government organizations to make public relations BKPM should implement communication strategies in building the image of the organization. Implementation of Cyber Public Relations (CPR) is deemed necessary by Public Relations BKPM in order to deliver information to the public in building the image of the organization. The purpose of this study is to know and analyze the implementation of CPR activities through the dimensions of e-government, CPR management strategies and assess the image of the organization with basic dimensions of corporate image. The research method is qualitative descriptive by conducting in-depth interview as primary data and BKPM internal document as secondary data. While the paradigm used is the postpositivism paradigm. The results show that organizational image has been built by implementing CPR. When viewed from the dimensions of e-government already exist 7 dimensions are implemented. As for online media management strategy has been done by determining the purpose of communication, target audience, theme, content and selection of online media channels.