Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fokus dari penelitian ini adalah tentang permasalahan iklan tarif seluler yang menyesatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.. Penelitian ini hendak mengupas permasalahan eksistensi iklan yang menyesatkan mengenai tarif jasa seluler pra-bayar, pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan. Penelitian ini mencakup studi kasus terhadap isi dari iklan tarif seluler yang beredar dan akan membuktikan apakah informasi dalam iklan, sesuai dengan faktanya. Kesimpulannya, iklan tarif seluler dalam bentuk media billboard dan televisi cenderung menyesatkan., dan pelaku usaha pemesan iklan dan pelaku usaha pembuat iklan wajib bertanggungjawab mengganti kerugian yang diderita konsumen. ......This research is focusing on the the legal issue of misleading phone rate advertisement from the Law No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection perspective. This research elaborates the existence of misleading advertisement on the pre-paid cellular phone advertisement, the liability of the producer, and legal action that can be done by the consumer. This research’s scope are the case studies on the phone rate advertisement substantion and argumentation whether the information on that advertisement consistent with the fact. As conclusion, billboard and television advertisement are misleading, and that advertising client and advertising agency are liable to compensate the loss suffered by consumers.

Abstrak :
Iklan merupakan salah satu strategi pemasaran guna menyampaikan informasi kepada konsumen. Namun sayangnya informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha belum tentu sepenuhnya benar. Akibat yang timbul dari iklan yang menyesatkan tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga pelaku usaha lainnya. Penelitian ini melihat peranan Pemerintah dan PPPI terkait permasalahan iklan yang menyesatkan. Metode penelitian yang dipergunakan bersifat yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder. Dari hasil penelitian diharapkan Pemerintah dapat lebih berperan dalam menerapkan ketentuan hukum dalam bidang periklanan.

---

Advertisement is one of the marketing strategies with the aim to deliver the information to consumers. Unfortunately not all the information is true. The impact of misleading advertisement is not only causing loss to consumers but also to other business entity. This research will focus on government and PPPI's roles in relation to misleading advertisement. This research is based on juridicalnormative research, emphasizing on secondary data. From this research it is expected that the Government can have more role in implementing the regulation on advertisement.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat informasi iklan dari Asosiasi Pilot Garuda yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan karena informasi iklannya yang menyesatkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk memjawab permasalahan, pertama mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat iklan sekolah pilot yang menyesatkan, kedua bagaimana pertanggungjawaban Asosiasi Pilot Garuda, dan ketiga bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang menderita kerugian akibat informasi iklan yang menyesatkan dari Asosiasi Pilot Garuda tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh Asosiasi Pilot Garuda melalui iklan AAC APG Flying School telah melanggar ketentuan dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen; Asosiasi Pilot Garuda bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen; Konsumen dapat melakukan upaya hukum atas kerugiannya terhadap iklan dari Asosiasi Pilot Garuda baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. ...... his thesis discusses the legal protection for consumer due to misleading information in advertising by Garuda Pilots Association allegedly violated regulations because the advertisement has misleading information. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The research method used to solve the case. Firstly, on how the form of legal protection for consumers due to the misleading advertising pilot schools, secondly, how the accountability of the Garuda Pilot Association, and thirdly, how forms of dispute resolution that can be achieved by consumers who suffered losses due to misleading advertising of information of the Garuda Pilots Association. The Results of this study declare that the promotional activities undertaken by the Garuda Pilots Association through advertising AAC APG Flying School has violated the provisions of the Consumer Protection Act; Garuda Pilots Association is responsible for the losses incurred by the consumer in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Act; consumers can take legal actions against the advertising of the disadvantages of the Association either through court or out of court.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab transaksi elektronik melalui market place terhadap iklan yang menyesatkan pada konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya kewajiban tanggung jawab dari pelaku usaha maupun penyelenggara sistem elektronik terhadap iklan yang menyesatkan kepada konsumen yang termuat dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggaraan sistem elektronik secara aktif terhadap kegiatan pedagang yang termasuk konten iklan yang akan dibuat maupun diedarkan kepada konsumen agar hak dan kewajiban dari para pihak tercapai dengan baik.

---

ABSTRACT
This research explains about the responsibility of electronic transactions through marketplace towards advertisements that are misleading for consumers. This research is a qualitative research that uses normative juridical as the type of research. This research shows that both businesspeople and electronic system organizers have to be responsible of misleading advertisements, as it is stated in the consumer protection law and other regulations. The result suggests that an active evaluation conducted by the organizers towards the traders regarding their activities including the content of their advertisements is needed so that the rights and the obligations of all parties are well fulfilled.

Abstrak :
Penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan untuk mengetahui: (1) makna hak atas informasi bagi perlindungan konsumen; (2) karakteristik iklan yang menyesatkan; dan (3) putusan-putusan lembaga peradilan terhadap iklan yang menyesatkan. Permasalahan pokok yang akan dibahas oleh penulis, yaitu: (1) Apa makna hak atas informasi bagi perlindungan konsumen; (2) Bagaimana karakteristik iklan yang menyesatkan, dan (3) bagaimana putusan-putusan lembaga peradilan terhadap iklan yang menyesatkan. maka penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, data sekunder atas adanya putusan-putusan badan peradilan mengenai sengketa konsumen sehubungan dengan iklan. Hasil dari penelitian ini adalah hak atas informasi memiliki makna yang penting bagi perlindungan konsumen. Dengan memiliki informasi yang lengkap dan benar, konsumen dapat menentukan produk dan/atau jasa yang akan dipergunakan, dan konsumen dapat terhindar dari kerugian. Hak atas informasi yang jelas dan benar memastikan konsumen mendapatkan gambaran yang benar tentang suatu produk, karenanya konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau dibutuhkan serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam pengunaan produk. Keputusan badan peradilan atas sengketa konsumen sehubungan dengan iklan menyatakan bahwa pelaku usaha terikat dengan iklan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Hak atas informasi memastikan konsumen dapat menentukan produk dan/atau jasa yang akan dipergunakan, dan konsumen dapat terhindar dari kerugian. Badan peradilan berpendapat bahwa iklan merupakan janji yang mengikat dan dengan demikian pelaku usaha berkewajiban memenuhi janji tersebut. Iklan yang bersifat mengelabuhi atau menyesatkan, atau tidak dipenuhi pelaku usaha merupakan pelanggaran dan memiliki akibat hukum terhadap pelaku usaha. Standarisasi penyediaan informasi untuk barang/jasa yang dipergunakan konsumen kelas bawah dan menengah (sebagai prioritas), dan menuangkannya dalam peraturan. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa pelaku usaha berkepentingan atas penyedian informasi yang benar dan lengkap, agar kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha menjadi tinggi dan ekonomi dapat tumbuh, disaat yang bersamaan pembinaan Departemen Perdagangan/ terkait terhadap pelaku usaha terus dilakukan, dan pelaksanaan penegakan hukum yang tegas. Peningkatan terus menerus (continous development) atas pemahaman yang baik dari lembaga peradilan dan penegak hukum, mengenai pengertian bahwa brosur merupakan bagian dari iklan. ...... The purpose of this research is to determine : (1) the materiality of the right to be informed in relation to the consumer protection; (2) the characteristic of misleading/false advertisement; and (3) the decision of legislative body on dispute on misleading advertisement. The main issued to be discussed in this thesis are as follows: (1) how material is the right to be informed in relation to the consumer; (2) what is the characteristic of misleading/false advertisement, and (3) how is decision of legislative body on dispute on misleading advertisement. The legal normative research methodology is used in this research . The result of this research are as follows: right to be informed has an important role to consumer protection. With correct and complete information, consumer can have the complete information on one particular product/service, therefore consumer shall be able to determine the correct product/service, and unnecessary lost can be avoided. The legislative bodies decisions on misleading/false advertising stated that the business entity is bound to such advertising. Right to be informed enable consumer to choose correct product/service to be consumed, and to minimize any lost due to incorrect product/service. Legislative bodies decided that advertising is a binding promise, and therefore, business entity is obliged to fulfill such obligation. A misleading/false advertising, or failure to fulfill the advertising are considered as violation and subject to certain legal penalty. To regulate the standard or minimal information of the product/service. To share rationale to business entity, that they will benefit from the right to be informed. Continuous development by the judge, on right to be informed.