Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menguraikan mengenai dampak dari fenomena irregular and undocumented migration di Indonesia. Dimana fenomena tersebut sejatinya diperparah dengan praktik keimigrasian yang tidak efektif dan efisien. Praktik imigrasi yang demikian pada akhirnya menduplikasi dampak negatif baik bagi negara tujuan, transit, dan negara asal. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah memberikan kajian atas dampak dan penyebab fenomena tersebut dan menyusun strategi kebijakan yang lebih disesuaikan dengan konsep best practices di bidang hukum imgrasi internasional sebagai konsep yang inovatif, membawa hasil, berkelanjutan, dan efektif tidak hanya dalam pengaplikasiannya namun juga dalam menanggulangi dampak yang telah terjadi. ...... This writing emphasizes the impact of the phenomenon of irregular and undocumented migration in Indonesia. Where the phenomenon is actually exacerbated by immigration practices which are not effective and efficient. Such Immigration practices thereby ultimately duplicate negative impact for destination countries, transit country, and origin countries. The purpose of this thesis is to provide an assessment of the impact and causes of this phenomenon. This thesis also develop a policy strategy that is more adapted to the concept of "best practices" in the field of international migration law as an innovative concept, bringing results, sustained, and effective not only in its application but also in tackling the impact that has already occurred.

Abstrak :
Tesis ini membahas permintaan Diaspora Indonesia kepada pemerintah mengenai kewarganegaraan ganda tidak terbatas dimana sistem hukum Indonesia saat ini hanya mengakui dwi kewarganegaraan terbatas hanya untuk anak-anak sampai mereka berusia 18 tahun dan harus memilih kewarganegaraan setelah itu. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat dampak positif dan negatif dari permintaan dwi kewarganegaraan Diaspora Indonesia dilihat dari perspektif keimigrasian serta bagaimana solusi dari dampak negatif terhadap politik hukum dwi kewarganegaraan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskripsi. Model analis penelitian ini menggunakan sejumlah pertanyaan yang memuat unit analis yang menjadi dasar dari pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pembuat kebijakan dalam bidang kewarganegaraan dan keimigrasian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Kebijakan Kewarganegaraan Ganda merupakan pilihan strategis untuk mengakomodasi kebutuhan para Diaspora untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia, terutama melalui kontribusinya yang besar di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, alih teknologi, pendidikan dan pariwisata. ...... This thesis disserts about the inquiry from Indonesian Diasporas towards the government on the subject of unlimited double citizenship whereas Indonesian Law at the moment only recognizes limited double citizenship for children until they turn 18 years old and have to choose which nationality they want after. The purpose of this thesis is to see the positive and negative impact of the inquiry on double citizenship from the Indonesian Diasporas viewed from Immigration's Perspective and how to solve the negative impact towards Law Politics of double citizenship. This research is a qualitative type with a descriptive design. Analyst Model of this research uses a few questions that contains analyst unit which becomes the foundation of the data accumulation. The informant of this research consists of policy-makers in the area of citizenship and immigration. Based on the results of the research, it could be concluded that the policy of double citizenship is a strategic choice to accommodate the needs of the Diasporas to actively act in the Indonesian national socio-economic development, especially through an abundant contribution in the area of economy, trade, investments, technology, education and tourism.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan imigrasi zero tolerance di masa Pemerintahan Donald Trump pada bulan Mei – Juni 2018. Kebijakan ini merupakan penegakan program Operation Streamline yang diinisiasikan oleh Department of Homeland Security (DHS) dan Department of Justice (DOJ) pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penulis menggunakan teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan untuk menganalisis secara mendalam langkah-langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini berhasil menekan jumlah imigran gelap yang menyeberang melalui perbatasan Meksiko- Amerika Serikat, yang berarti bahwa kebijakan ini mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini menuai banyak kontra dari berbagai pihak, baik dari internal Partai Republik sebagai partai pengusung Trump, masyarakat Amerika Serikat, organisasi serta asosiasi di Amerika Serikat, dan tokoh-tokoh internasional. Kebijakan ini pada akhirnya justru memiliki dampak negatif berupa terpisahnya anak dari orang tua imigran serta bengkaknya dana yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan. Karenanya, kebijakan ini pada akhirnya dibatalkan oleh Presiden Donald Trump dua bulan setelah kebijakan ini diimplementasikan. ......This study discusses the implementation of the zero tolerance immigration policy in May to June 2018 during the Donald Trump Administration. This policy is an enforcement of the Operation Streamline program initiated by the Department of Homeland Security (DHS) and the Department of Justice (DOJ) back in 2005. This study uses qualitative method. This research uses public policy and implementation of public policies theories to analyse the steps taken by the Donald Trump Administration to implement this policy. This study finds that the zero tolerance immigration policy managed to suppress the number of illegal immigrants who tried to cross the Mexico- United States border unlawfully, which means that this policy met its goals and objectives. In its implementation, this policy received pushbacks from various parties, both from within the Republican Party, the American public, various organizations and associations in United States, and international figures. This policy ultimately had negative impacts, in the form of separating children from immigrant parents and increasing the funds spent on implementing the policy. As a result, the policy was eventually overturned by the then-President Donald Trump only two months after it was implemented.

Abstrak :
Penelitian ini mengamati permasalahan people smuggling menuju Australia yang memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai transit point. People smuggling merupakan salah satu bentuk dari kejahatan lintas negara yang menempatkan imigran gelap dan pengungsi asal Asia selatan dan Timur Tengah sebagai komoditi untuk mendapatkan keuntungan materil. Kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 1998 - 2003. Dalam masa ini terjadi perubahan jalur penyelundupan yang awalnya melalui jalur udara berubah menjadi pemanfaatan jalur laut. Hal ini dilakukan untuk menghindari penjagaan di bandara-bandara yang semakin ketat. Dengan berubahnya jalur lintas tersebut, maka posisi Indonesia yang dikelilingi oleh perairan menjadi pilihan utama. Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka, Indonesia menjadi sangat potensial manjadi lahan operasi kelompok TOC ini. Penelitian ini ingin melihat lebih mendalam permasalahan seputar people smuggling menuju Australia dan keberadaan Indonesia sebagai negara transit utama di Asia Tenggara. Alasan penulis meneliti permasalahan ini beranjak dari keprihatinan terhadap permasalahan yang menimbulkan akibat buruk terhadap keamanan individu (yaitu imigran gelap dan pengungsi), terhadap hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia pada khususnya dan keamanan regional dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu kejahatan people smuggling ini cenderung semakin berkembang. Hal ini dikarenakan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh sindikasi kejahatan ini dibandingkan dengan penyelundupan obat terlarang dan senjata. Selain keuntungan yang besar, resiko yang ditimbulkan juga relatif lebih kecil. Karenanya diperlukan pemahaman yang dalam mengenai fenomena ini agar supaya perkembangan dari kejahatan lintas negara ini dapat dihambat sehingga dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dapat direduksi. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: keberadaan Indonesia sebagai transit point sebelum sampai ke Australia adalah penting. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar kapal kapal yang berhasil ditangkap bertolak dari Indonesia. Penelitian ini berusaha mencari sebab-sebab mengapa Indonesia dimanfaatkan sebagai transit point utama. Dilihat dari perspektif hukum, Indonesia belum mempunyai undang-undang yang khusus terkait dengan kejahatan people smuggling. Seorang penyelundup people smuggling hanya dikenakan hukuman enam bulan penjara oleh pengadilan Indonesia. Dasar hukum yang digunakan adalah undang-undang keimigrasian berkaitan dengan pelanggaran izin tinggal. Padahal people smuggling adalah kejahatan yang terkait dengan sindikasi kejahatan lintas negara (transnational organised crime), dan bukan sama sekali pelanggaran keimigrasian. Sebab yang kedua adalah lemahnya penjagaan perairan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka. Lemahnya penjagaan di wilayah perairan Indonesia telah memberikan kemudahan bagi berkembangnya operasi penyelundupan ini. Hal ini terkait juga dengan kondisi dalam negeri Indonesia yang sedang mengalami krisis di segala bidang. Krisis ekonomi, instabilitas kemanan dalam negeri karena konflik etnis, agama dan gerakan separates serta transisi politik telah menyita perhatian pemerintah Indonesia. Akibatnya adalah permasalahan-permasalahan berdimensi intemasional hanya mendapat prioritas kedua.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan suatu hubungan yang paradoksal antara kebijakan imigrasi yang berlaku umum dan kebijakan keamanan nasional dan nilai-nilai inti dalam masyarakat Amerika yang terbuka, khususnya imigran ilegal Meksiko di California. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana upaya-upaya pemerintah Amerika Serikat membendung kedatangan para imigran ilegal dari Meksiko masuk ke negara bagian California, khususnya kebijakan-kebijakan represif unilateral. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis-interpretatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Kebijakan imigrasi Amerika Serikat terhadap para imigran ilegal Meksiko di California pasta tahun 1900-an sampai dengan awal tahun 2000-an menunjukan bahwa masalah imigran ilegal Meksiko tidak akan dapat dicegah selama ada hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Meksiko. Argumentasi-argumentasi yang mendukung kebebasan imigrasi atau kebijakan pintu terbuka membuktikan bahwa ketakutan akan identitas nasional dan kultural Amerika adalah berlebihan. Pemerintah Amerika Serikat secara aktif memainkan kebijakan imigrasi terutama terhadap para imigran-imigran dari Meksiko, dan mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Pemberlakuan "The Anti Terrorism and Effective Death Reality Act of 1996 (AEDPA), The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (IIRIRA), The USA Patriot Act of 2001, dan The Homeland Security Act of 2002", mengakibatkan Undang-Undang Imigrasi dan prosedurnya telah mengalami perubahan yang penting.

---

The research is aimed at indicating a paradoxical relationship between a generally applicable immigration policy and the national security policy and the core values of an open American society, specifically illegal immigrants from Mexico. The research problem lies in the question of what efforts the American government has made to entry of illegal immigrants from Mexico into the state of California, specifically unilateral repressive policy. The research has been conducted employing the qualitative methodology in an analytical-descriptive manner. Data has been gathered through library research. The American immigration policies on illegal immigrants from Mexico in California from the period following the 1990s to the beginning of the 2000s, inclusive, indicate that the entry of these immigrants would not be capable of being prevented so long as there were economic relationships between the USA and Mexico. Arguments in favor of immigration freedom or open-door policy prove that fear of the loss of American national identity and culture has been exaggerated. The American government has actively modified immigration policies on Mexican immigrants and followed the law of supply and demand. The adoption of the "The Anti Terrorism and Effective Death Reality Act of 1996 (AEDPA), The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (IIRIRA), The USA Patriot Act of 2001, and The Homeland Security Act of 2002", has resulted in significant changes in the Immigration Act and the relevant procedures.

Abstrak :
ABSTRAK Negara Australia merupakan salah satu negara tujuan para pencari suaka di dunia. Dikarenakan kesulitan yang dihadapi pencari suaka ketika meninggalkan negaranya contoh negaranya dalam keadaan perang, dan lain-lain, kebanyakan diantara mereka tidak memiliki dokumen sehingga harus menempuh jalur laut secara ilegal demi mencapai negara Australia. Pada Juli 2013, dengan terpilihnya Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri Australia, kebijakan baru penanganan pencari suaka diterapkan melalui kerja sama bilateral dengan Papua Nugini yang disebut dengan Regional Resettlement Arrangement 2013. Yang pada dasarnya bahwa semua orang yang menuju Australia secara ilegal termasuk pencari suaka akan dikirim dan diproses klaim suakanya di Papua Nugini. Disamping sebagai bentuk penolakan terhadap pencari suaka, kebijakan ini juga dianggap tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak pencari suaka di Papua Nugini mengingat negara tersebut bukanlah negara yang memiliki kapasitas yang memadai dan pengalaman yang cukup untuk menangani pencari suaka. Sehingga permasalahan hukum timbul dan diteliti dalam tesis ini yaitu apakah kebijakan ini sesuai dengan hukum internasional dan bagaimana dampak yang ditimbulkannya terhadap negara-negara di Asia Tenggara sebagai jalur lintas dan juga dihubungkan dengan tanggung jawab kolektif penanganan pencari suaka oleh negara tujuan suaka, negara lintas suaka, dan negara asal pencari suaka. Adapun metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode induktif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah konvensi internasional, dan berbagai instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan imigrasi Australia dalam pengiriman pencari suaka ke Papua Nugini bertentangan dengan prinsip non-refoulment dan memberikan dampak buruk bagi negara-negara Asia Tenggara. Akan tetapi dikaitkan dengan konsep tanggung jawab dan kedaulatan negara, Australia sebagai entitas negara memiliki hak dan kapasitas dalam menetapkan segala kebijakan internalnya. Sehingga sebagai saran hasil analisis, penulis memberikan alternatif yaitu untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan menyarankan penanganan secara kolektif oleh seluruh pihak terkait yaitu Australia sebagai negara tujuan suaka, negara asal pencari suaka, negara transit, serta UNHCR dan IOM sebagai inter-governmental organizations.

---

ABSTRACT Australia is one of the asylum seekers?s destinations in the world. Due to the difficulties faced by the asylum seekers prior they fled their country of origin for instance the country is at war, etc, most of them do not have the proper documents to travel legally but ilegally by sea. In July 2013, as Kevin Rudd has been elected as Australian Prime Minister, the new policy in the processing of asylum seekers also has recently implemented by the Government of Australia and the Government of Papua New Guinea which then called as Regional Resettlement Arrangement 2013. The policy itself basically says that the persons including asylum seekers travel irregularly by sea to Australia are entitled to be transferred and assessed in Papua New Guinea. In addition to a refusal action of the access to asylum seekers, the policy also does not consider the human rights aspect of asylum seekers in Papua New Guinea as the host country, which in the other side; Papua New Guinea is not a quite stable with sufficient capacity and adequate experiences country to meet the needs of asylum seekers. Here, the writer raises the following legal questions; whether this Australian Immigration policy is accordance with the international law and how it impacts the South East countries as the countries of transit and if it is linked to the collective responsibility by the country of asylum, country of transit, and country of origin of the asylum seekers. The selected methodology of writing the thesis is inductive methodology with the appropriate legal approach. The approach is done by conducting the research of a number international convention, and some other relevant legal instruments. The result of the analysis comes up with the answers that Australian Immigration policy in transferring asylum seekers to Papua New Guinea is breach of the non-refoulment principle and it truly impacts the South East Country region in the negative effects. However, linked to the state responsibility and sovereignity, Australia as an independent entity has its own competence and capacity to freely determine its national policy. Therefore, as an advise of the research outcome, the writer gives the alternative way which is to immediately evaluate the policy and proposes the collective responsibility concept by all the parties such Australia as the country asylum, country of origin, country of transit, UNHCR, and IOM as the relevant inter-governmental organizations.

Abstrak :
Peningkatan jumlah pencari suaka memicu respon serius dari pemerintah Australia dalam bentuk implementasi kebijakan. Serangkaian kebijakan imigrasi diusung oleh Partai Buruh dan Partai Koalisi Liberal-Nasional tentunya memiliki corak serta perbedaan tersendiri dalam implementasinya. Penelitian ini membahas mengenai perbedaan dalam implementasi kebijakan imigrasi antara kedua partai besar Australia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggunakan konsep Multiculturalism yang dikemukakan oleh Charles Taylor untuk menjelaskan perbedaan ideologi yang mendasari perbedaan kebijakan serta konsep National Interest oleh Hans J. Morgenthau untuk menjelaskan bagaimana kebijakan imigrasi digunakan sebagai alat pertahanan guna melindungi kepentingan nasional Australia. Penelitian ini menemukan bahwa Partai Buruh dan Partai Koalisi Liberal-Nasional memiliki arah gerak partai yang berbeda akibat latar belakang ideologinya. Hal ini yang kemudian berpengaruh terhadap pendekatan masing-masing partai terhadap pembentukan sebuah kebijakan. ......The increase in the number of asylum seekers triggered a serious response from the Australian government in the form of policy implementation. A series of immigration policies promoted by the Labor Party and the Liberal-National Coalition Party certainly have their own style and differences in their implementation. This study discusses the differences in the implementation of immigration policies between the two major Australian parties. With a qualitative approach, this study will use the concept of Multiculturalism put forward by Charles Taylor to explain ideological differences and the concept of National Interest by Hans J. Morgenthau to explain how immigration policy is used to protect Australia's national interests. This study found that the Labor Party and the Liberal-National Coalition Party have different directions of movement due to their ideological backgrounds. This then influences the approach of each party towards the formation of a policy.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh kasus O'keefe terhadap kebijakan Austalia Putih. Pembahasan penulisan ini dimulai ketika pada tahun 1947, dengan adanya kebijakan deportasi yang berdasarkan kebijakan Australia Putih oleh Menteri Imigrasi Australia A.A. Calwell terhadap Mrs. Annie O'Keefe seorang pengungsi perang asal Indonesia. Kebijakan deportasi tersebut dimulai pada saat Mrs. Annie menerima surat resmi dari Pemerintah yang isinya memerintahkan Mrs. Annie dan anak-anaknya untuk segera meninggalkan Australia. Mrs. Annie yang telah menikah dengan suami berwarga negara Australia bernama Mr. John O'Keefe merasa bahwa dirinya tidak bisa dideportasi oleh Pemerintah Australia. Perjuangan Mrs. O'Keefe melawan kebijakan deportasi tersebut telah menyebabkan munculnya simpati dari masyarakat Australia. Dengan adanya dukungan dari masyarakat Australia tersebut telah membuat posisi Pemerintah yang pada saat itu dikuasai oleh Partai Buruh mengalami beberapa masalah. Akhirnya pada tahun 1949 terjadi perubahan kebijakan politik terhadap peraturan imigrasi di AuUstralia bagi para imigran kulit bewarna terutama Asia. Dapat dikatakan bahwa kasus O'keefe adalah kasus bagi imigrgan kulit bewarna sebagai bentuk pertentangan terhadap sikap Pemerintah dalam menjaga eksistensi kebijakan Australia Putih di Australia. This thesis discusses the influence of O'keefe case towards White Australia Policy. This writing discussion is begun when in the year 1947, with deportation policy existence based on White Australia Policy by Minister of Immigration Australia A.A. Celwell towards Mrs. Annie O'keefe an Indonesian wartime refugee. Deportation policy begun that Mrs. Annie get official letter from government its contents commands Mrs. Annie and the childrens to leave from Australia. Mrs. Annnie had merried with husband Australian citizen has named Mr. John O'keefe felt that self can't be deported by Australian Government. Mrs. O'keefe struggle oppose deportation policy causes sympathy appearance from Australian society. The Existence support from Australian society make government position which is on moment that dominated by labour has experienced several problems. Final in the year 1949 heppen policies change towards immigration regulation at Australian to all coloured immigrant as discord from towards government attitude in watch over white Australia Policy existence in Australia.