Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Pada dasarnya, fasilitas pembebasan bea masuk diberikan guna menunjang pembangunan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk impor bajaj adalah karena bajaj bukan termasuk kendaraan umum yang memiliki fungsi vital bagi transportasi Indonesia.

---

Jakarta Transportation Agency has applied for exemption of import duty on gas-fueled bajaj. However, the request was not granted by the Ministry of Finance. This study aims to explain the background of not granting exemption of import duty on gas-fueled bajaj. Basically, the import duty exemption is given to support national development. This thesis uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results showed that the background is not given import duty exemption for Bajaj three-wheeler because bajaj is not including public transport which has a vital function for the Indonesian transport."

"Tesis ini membahas tentang Pengenaan Bea Masuk Atas Importasi Barang Tak Berwujud  (Intangible Goods) Di Indonesia dengan melihat posisi Indonesi pada  Joint Statement On E-Commerce Initiatives (JSI), kemudian membahas Penerapan Pengenaan Bea Masuk Atas Impor Intangible Goods Di Negera-Negara Lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Hasil penelitian menyarankan bahwa Posisi Indonesia pada JSI, diharapkan tetap terlibat dalam keanggotaan, mengingat sampai saat ini perdagangan global e-commerce terutama yang terkait dengan intangible goods masih belum signifikan menjadi sumber devisa negara dan belum dipersepsi seragam secara universal oleh negara-negara di dunia maka diperlukan lebih banyak upaya kerjasama kesepahaman antara Indonesia dengan negara-negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, terutama sesama anggota WTO dalam JSI, diperlukan sistem yang integratif sebagai model yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia dengan cara mempelajari, meniru, dan mencontoh dari negara-negara maju yang lain yang telah berhasil menerapkannya secara efektif dan optimal dan Dibutuhkan regulasi yang paripurna terutama dalam hal implementasi teknis penerapan dan pengawasan aturan-aturan terkait perdagangan e-commerce global di Indonesia serta badan-badan pelaksana dari regulasi tersebut. Selain itu adanya keinginan yang kuat pemerintah untuk menciptakan keadilan pada sektor perpajakan melalui Undang-Undang Perpajakan dan Omnibus Law diharapkan dapat segera diwujudkan untuk memperbesar basis pajak dari sektor ekonomi digital.

---

This thesis discusses the Imposition of Import Duty on Intangible Goods Importation in Indonesia by looking at Indonesias position in the Joint Statement On E-Commerce Initiatives (JSI), then discussing the Imposition of Imposition of Import Duty on Intangible Goods Imports in Other Countries. This study uses a legal research method. Research result suggested that Indonesias position at JSI is expected to remain involved in membership, bearing in mind that to date global e-commerce trade, especially related to intangible goods, has not yet been a significant source of foreign exchange and has not been universally perceived by countries in the world. a lot of collaborative understanding efforts between Indonesia and other countries, both bilaterally and multilaterally, especially fellow WTO members in JSI, an integrative system is needed as the most appropriate model to be applied in Indonesia by learning, imitating and emulating from countries other advanced companies that have succeeded in implementing it effectively and optimally and a comprehensive regulation is needed, especially in terms of the technical implementation of the application and supervision of rules related to global e-commerce trade in Indonesia and the implementing agencies of the regulation. In addition, the governments strong desire to create justice in the taxation sector through the Taxation Law and Omnibus Law is expected to be realized soon to enlarge the tax base of the digital economy sector."

"Perkembangan e-commerce semakin meningkatkan arus barang lintas negara. Disaat barang impor yang masuk melalui e-commerce meningkat, pemerintah meningkatkan ambang batas nilai barang kiriman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang dari fasilitas ambang batas nilai barang kiriman, proses formulasi kebijakan ambang batas barang kiriman yang baru, dan terkait implikasi kebijakan yang baru terhadap UMKM dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar belakang pemerintah memberikan fasilitas barang kiriman, bagaimana proses formulasi kebijakan yang baru dan implikasi kenaikan ambang batas yang baru terhadap UMKM.Hasil penelitian yang diperoleh yaitu latar penerapan ambang batas ini untuk meminimalisir biaya pemungutan lebih besar dari pada penerimaan dan juga untuk menyederhanakan prosedur. Dalam memformulasikan kebijakan berdasarkan pertimbangan yang ada namun belum mengikutsertakan pihak yang terdampak dari maraknya barang impor. Implikasi dari dinaikkannya ambang batas yang dirasakan bagi UMKM antara lain ketidaksetaraan perlakuan pajak dan meningkatnya persaingan antara produk local dengan produk impor.

---

The development of e commerce increases the flow of across countries goods. As imported goods entering through e commerce increase, the government increases the de minimis threshold. This study aims to analyze the background of the de minimis threshold, the process of formulation of the new freight threshold policy, and related things to the new policy implications for the domestic MSMEs. This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique through in depth interview and literature study. The purpose of this research is to know the background of government giving de minimis threshold, how to process new policy formulation and implication of new threshold increase to the MSMEs.The result of the research is the standard of this threshold to minimize the cost of collection is greater than the income and also to simplify the procedure. In formulating policies based on the considerations that exist but have not included the affected parties from the rampant imported goods. The implications of the increased threshold perceived for MSMEs include tax treatment inequality and increased competition between local products and imported products."

"Tesis ini membahas penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif melalui model regresi berganda dan menggunakan dummy variabel. Hasil penelitian mendapatkan pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok tidak signiffikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk. Namun demikian terdapat tiga variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk yakni Jumlah dokumen impor, Tarif Bea Masuk rata-rata dan Produk Domestik Bruto. Untuk itu agarKantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok meningkatkan pelayanan kepabeanan khususnya dokumen impor. Selain itu diperlukan extra effort oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang lebih baik sehingga dapat dieliminir upaya penghindaran atau pemberitahuan tarif Bea Masuk yang lebih kecil dibanding yang seharusnya.

---

This thesis discusses the revenue import duties before and after establishment of a modern office in the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok. This research is quantitative research through multiple regression model and using dummy variables. The results obtain in the formation of modern office The Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok not signiffikan affect reception import duties. However, there are three independent variables that significantly affect the acceptance of the amount of import duty import documents, the average Import duty Tariff and the Gross Domestic Product. For it to the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok improve customs services specially import documents. In addition to the extra effort required by the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok for example by examination and verification documents more better so that can be eliminated or notification attempt evasion of import duty tariff are lower than they should be."

"Penelitian ini menganalisa dampak dari kebijakan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku komponen kendaraan bermotor, terhadap produktivitas industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor nasional. Dengan model ekonometrika, penelitian ini melakukan pengujian sebanyak dua kali dengan metode Ordinary Least Square. Pengujian pertama dilakukan terhadap data pada waktu sebelum diberlakukannya kebijakan pembebasan bea masuk atas impor suku cadang, yaitu tahun 2006 dan yang kedua dilakukan terhadap data tahun 2007 yaitu waktu selama kebijakan tersebut diberlakukan. Dari hasil pengujian diketahui bahwa produktivitas dalam industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh nilai bahan baku impor dan penggunaan kapital per tenaga kerja.

---

This research were to analyze the impact of Import Duty Exemption on Raw Material for Production of Motor Vehicle Component, toward the equipment and component of four wheeled vehicle industry productivity. With an econometric model, these research undergone two testing with Ordinary Least Square Method. The first test done toward a dataset of time before the decree of Import Duty Exemption on Raw Material was imposed, at 2006. The second test was upon the data when the decree is imposed. From the test, it is known that the company productivity in national Equipment and component of four wheeled vehicle industry on 2007 is positively influenced by imported raw material and capital per labor."

"Pentingnya pemberian fasilitas pembebasan bea masuk komponen kendaraan bermotor dalam rangka mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor dalam negeri, karena impor atas komponen, bahan dan barang menimbulkan beban biaya produksi yang tinggi. Penelitian ini akan membahas tentang latar belakang pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan penerapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yang merupakan perubahan dari bentuk pembebasan bea masuk karena ada amandemen undang-undang kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara sebagai data primer dan data berupa angka sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk masih dibutuhkan oleh industri kendaraan bermotor untuk menekan biaya produksi yang tinggi yang disebabkan oleh impor bahan dan barang untuk keperluan produksi, namun ada kendala yang membuat fasilitas ini menjadi tidak maksimal, yaitu karena terlambat dibuatnya peraturan pemberian fasilitas ini, sehingga pelaku industri kendaraan bermotor tidak dapat menggunakannya selama peraturannya belum disusun.

---

The importance of motor vehicle components import duty exemption in order to encourage the growth of the domestic automobile industry, as imports of components, materials and goods lead to high production costs. This study will discuss the background of the Government Borne Import Duty and implementation of government borne import duties, which is a change of the form of import duty exemption because there is an amendment of customs legislation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews as the primary data and the numeric data as secondary data.

The results showed that administration of import duty exemption are still required by the motor vehicle industry to reduce the high production costs caused by the import of materials and goods for production purposes, but there are obstacles that make this facility to be not optimal, which regulations made for late provision of facilities this, so that the motor vehicle industry can not use it for its regulation has not been prepared."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis dampak kebijakan insentif fiskal terhadap aliran foreign direct investment FDI pada sektor industri di Indonesia. Insentif fiskal yang diteliti dalam penelitian ini antara lain insentif pembebasan bea masuk impor, tax allowance dan tax holiday. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang menjadi stakeholders kebijakan insentif fiskal pada sektor industri di Indonesia. Kedua, pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengestimasi dampak kebijakan insentif fiskal dan variabel kontrol lainnya terhadap aliran FDI pada sektor industri di Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui 1 insentif pembebasan bea masuk impor memiliki dampak yang positif terhadap aliran FDI, 2 insentif tax allowance tidak memiliki dampak terhadap aliran FDI, namun perluasan cakupan bidang industri penerima insentif tax allowance memiliki pengaruh yang positif terhadap aliran FDI, serta 3 insentif tax holiday tidak memiliki dampak bagi peningkatan aliran FDI, dimana insentif ini belum pernah diterbitkan selama periode pengamatan.

---

ABSTRACTThis study analyzes the impact of fiscal incentive policy on foreign direct investment FDI flow in industrial sector of Indonesia. Fiscal incentives that examined in this study include exemption incentives import duties, tax allowance and tax holiday. In conducting the analysis, the researchers used two approaches. First, a qualitative approach is conducted by interviewing informants who are stakeholders of fiscal incentive policies in the industrial sector of Indonesia. Second, a quantitative approach with regression analysis to estimate the impact of fiscal incentive policies and other control variables on FDI flows in the industrial sector of Indonesia. This study finds 1 the incentive for import duty exemption has a positive effect 2 tax allowance incentives have no impact on FDI flows, but the expansion of the coverage area of the recipient industries of tax allowance incentives has a positive effect on FDI flows, and 3 tax holiday incentives have no impact on increasing FDI flows, where these incentives have not been published during the observation period."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa pajak atas biaya royalti dalam laporan keuangan pada perusahaan multinasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang membandingkan sengketa Pajak Penghasilan Badan dan Bea Masuk yang dimenangkan otoritas pajak atau bea cukai dan sengketa pajak yang dimenangkan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan pengakuan biaya royalti dalam laporan keuangan yang telah sesuai Standar Akuntansi Keuangan dapat diinterpretasikan sebagai bukan biaya pengurang penghasilan bruto atau dianggap sebagai dividen. Sedangkan di sisi lainnya diinterpretasikan sebagai biaya royalti yang dikenakan bea masuk. Namun kebanyakan sengketa pajak dimenangkan oleh Wajib Pajak.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the tax disputes on royalty expense in the financial report on multinational companies. This study uses qualitative method with analytical descriptive approach that compares the tax disputes specifically on Corporate Tax and Import Duty won by the tax or customs authority and the tax disputes won by the tax payer. The results of this study show that the acknowledgement of royalty expense in the financial report that has been prepared in accordance with the Financial Accounting Standard can be interpreted as non deductible expense against the gross revenue or as dividend. On the other hand it is interpreted as dutiable royalty expense. However most of tax cases were won by Tax Payers."

"Laporan ini bertujuan mengevaluasi tahapan persiapan dokumen untuk kasus sengketa kepabeanan dari PT PWR dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2018. Evaluasi dilakukan berdasarkan pada persyaratan dokumen banding, batas waktu pengajuan banding, dan kecocokan opini. Hasil evaluasi menunjukan PT ANT, selaku kuasa hukum dari PT PWR mampu mendaftarkan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam periode permohonan banding. Serta PT PWR mampu menyediakan seluruh dokumen pendukung untuk permohonan banding terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu permohonan banding yang diajukan PT PWR memiliki kemungkinan kemenangan yang cukup baik dikarenakan seluruh opini yang diajukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak sesuai dengan kondisi barang pokok sengketa. Laporan ini juga memuat evaluasi diri terhadap pengalaman magang di PT ANT.

---

This report is aimed to evaluate the document preparation step of PT PWR's Customs Dispute with Directorate General of Customs and Excise in 2018. Evaluation were performed based on requirements of supporting documents, timeline of appeal application and compatibility of opinion. Result of Evaluation shows that PT ANT, as an attorney of  PT PWR are able to register appeal application within the timeline of appeal to the tax court. PT PWR also able to provide all supporting documents for filing an appeal that is directed towards Directorate General of Customs and Excise. Furthermore, appeal application that is filed by PT PWR has a relatively good probability of winning since all of opinion that proposed by Directorate General of Customs and Excise's are incompatible with the disputed goods' condition. This report is also contains self evaluation on internship experience in PT ANT."

"ABSTRACTBelum tersedianya bahan baku dan komponen untuk memproduksi alat kesehatan membuat pelaku industri alat kesehatan harus melakukan impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen alat kesehatan khususnya untuk produk hospital bed serta menganalisis alternatif fasilitas kepabeanan yang tepat untuk mendukung industri alat kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku industri alat kesehatan keberatan dengan besaran tarif bea masuk yang dikenakan atas impor bahan baku dan komponen alat kesehatan. Alternatif insentif kepabeanan yang dapat pemerintah berikan untuk mendukung industri alat kesehatan adalah dengan memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen alat kesehatan.

---

ABSTRACTThe lack of raw materials and components to produce medical devices left the players of medical devices industry with no choice but to import the raw materials and components of medical devices. This study aims to analyze the implementation of import duty policy on the import of raw materials and components of medical devices specifically for hospital bed products, and to analyze the appropriate alternative customs facilities to support the medical devices industry. This study uses quantitative approach with data collection technique in the form of library research and in depth interview. The result of this study indicates that players in the medical devices industry are reluctant with the import duty tariffs imposed on the import of raw materials and components of medical devices. An alternative of customs incentives that the government can provide to support the medical devices industry is to provide an exemption from import duties on raw materials and components of medical devices."