Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penelitian ini dianalisis wawancara Presiden Soekarno dengan wartawan Belanda pada pertengahan bulan Oktober tahun 1966 di istana Bogor. Wawancara ini dilakukan oleh Willem Oltmans, seorang jurnalis asal Belanda yang memiliki hubungan dekat dengan Soekarno. Wawancara dianalisis secara semiotis dengan menjabarkan makna tanda-tanda yang tersurat ataupun yang tersirat dan mengaitkanya dengan teori dan momen-momen sejarah sebagai gambaran hubungan bilateral republik Indonesia – Belanda pada tahun 1966. Penelitian ini menggambarkan bagaimana Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Belanda di tengah panasnya perang dingin dan peralihan orde lama ke orde baru. Analisis wawancara ini bermuara pada kesimpulan Soekarno menunjukan kekuatanya di masa lemah kekuatan politiknya dan usahanya untuk mendapatkan dukungan dari Belanda.

---

This study analyze President Soekarno's interview with a Dutch journalists in mid-October 1966 in the Bogor palace. This interview was conducted by Willem Oltmans, a Dutch journalist who had a close relation with Soekarno. The interview is analyzed from the semiotic perspective by describing the meaning of the signs and linking them with the historical situations of the bilateral relation between the Republic of Indonesia and the Netherland in 1966, during thecold war and the transition of the old and the new era. The analysis of this interview led to the conclusion of Soekarno’sstrength during his weak periods of his political position and his attempts to get support from the Netherland."

"Adopsi adalah tindakan hukum peralihan hak anak. Di Indonesia adopsi dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik untuk anak, dan untuk finalisasi diperlukan untuk didaftarkan ke pengadilan. Dalam kenyataannya adopsi di Indonesia banyak dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur Undang-Undang, akibatnya banyak hak anak yang dilanggar dan tidak tercapai tujuan adopsi. Membandingkan pengaturan adopsi di Belanda dan Amerika Serikat dengan tujuan bisa mempelajari prosedur adopsi di negara lain sehingga bisa dicari solusi dari permasalahan adopsi di Indonesia. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perbandingan peraturan hukum adopsi di Indonesia, Belanda dan Amerika serikat. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis- Normatif dengan metode pendekatan perbandingan dan peraturan perundang-undangan.

---

Adoption is a legal act of transferring children's rights. In Indonesia adoption is carried out based on the principle of the best interests of the child, and for finalization it is required to be registered to the court. In fact, many adoptions in Indonesia done not in accordance with the procedures regulated by law, as a result many children's rights are violated and the purpose of adoption is not achieved. By comparing adoption procedures in the Netherlands and the United States so we be able to study adoption procedures in other countries so that solutions of Indonesia’s adoption problem can be found. In this research, we will discuss the comparative law of adoption in Indonesia, the Netherlands and the United States. This research uses the juridical-normative research by using comparative approach based on methods of comparative law."

"Melalui berbagai tingkatan pertempuran dan perundingan sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka akhirnya konflik Indonesia - Belanda dapat diselesaikan lewat perundingan di Den Haag dalam suatu konferensi yang dinama_kan Konferensi Meja Bundar (KMB) dimulai pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Sebagai hasil dari perundingan tersebut, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Seri_kat (RIS) dan beberapa pasal yang harus diterima oleh RIS yaitu tentang pembayaran hutang yang diwariskan oleh pe_merintah colonial Belanda, dan soal penangguhan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah RIS. Jumlah hutang yang harus dibayar oleh RIS sebesar kurang lebih 1.130 juta dolar Amerika. Sedang wilayah Irian Barat ditangguhkan sela_ma satu tahun dan statusnya akan ditentukan kemudian dengan jalan perundingan antara RIS dengan Belanda. Selama itu masalah dan status poitiknya berada di bawah pa_ngawasan United Nations Commission For Indonesia (UNCI). Dengan kesepakatan hasil-hasil KMB yang telah sa_ma-sama diterima oleh kedua belah pihak (RIS dan Belan_da), bukan berarti persoalan Indonesia-Belanda benar-benar telah berakhir, sebab dalam perkembangan-perkemba_nga selanjutnya perundingan-perundingan yang menyangkut pemyelesaian Irian Barat tidak pernah mencapai kesepaka_tan yang memuaskan terutama bagi Indonesia, Itulah se_babnya di kalangan masyarakat luas, partai-partai politik dan organisasi lainnya timbal kiinginan untuk membatalkan seluruh perjanjian KMB, karena sejak ditandatangani, Belanda senantiasa terutama sejak masa-masa awal penye_rahan kedaulatan, selalu terlibat dalarn persoalan-persoa_alan di Indonesia. Dan Indonesia menganggap bahwa pasal-_pasal yang menyangkut perjanjian KMB, terutama soal-soal yang menyangkut keuangan dan ekonomi, dimana dalam pasal- pasal tersebut memberikan hak-hak istimewa yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia . Kemudian soal yang menyangkut hubungan Uni Indonesia Belanda yang diangkat oleh rakyat Indonesia sebagai sisa penjaja_han Belanda. Sehingga ketika sampai tahun 1954, tidak ada tanda - tanda Belanda mau menyelesaikan masalah Irian Barat, maka Indonesia melakukan upaya untuk membatalkan perjanjian KMB dalam suatu perundingan yang diadakan di Den Haag pada bulan Juli tahun 1954. Dalam perundingan tersebut delegasi Indonesia yang dipimpin oleh menteri luar negeri Mr. Sunario hanya berhasil mencapai persetu_juan tentang pembubaran Uni Indonesia Belanda, dan peng_hapusan beberapa perjanjian KMB yang rnengenai hubungan Indonesia Belanda di bidang kebudayaan dan militer. Dalam perkembangan perundingan selanjutnya keti_ka masalah Irian Barat di bawa Indonesia ke Majelis Umum PBB tahun 1954, namun sidang-sidang ini tidak banyak mengungtungkan Indonesia, sementara perundingan dengan Be_landa juga tidak membawa hasil yang memuaskan bagi Indo_nesia. Oleh karena itu Indonesia terus melakukan upaya penyelesaian pembatalan seluruh parjanjian KMB. Kabinet Bur-hannudin Harahap pada tahun 1955 mengajukan Rancangan Un_dang - undang (RUTS) untuk membatalkan perjanjian-perjan_jian KMB, tetapi walaupun RUU itu sudah disetujui oleh DPRS namun tidak dapat menjadi undang-undang, karena presiden Soekarno rnenolak untuk menandatanganinya, Alasan presiden karena pemilu 1955 sudah selesai, jadi adalah lebih baik bila hasil pemilu yang menentukan UU itu. Selanjutnya dalam kabinet Ali II dalam progamnya untuk menyelesaikan seluruh perjanjian KMB dalam bulan April 1956 mengaju_kan Rancangan Undang-undang (RUU) pembatalan perjanjian KMB kepada DPR dan tidak menghadapi banyak kesukaran. Melalui Undang-undang No.13 tahun 1956 Indonesia secara sepihak membatalkan seluruh perjanjian KMB , dan sejak itu Indonesia merasa tidak terikat lagi dengan se_luruh perjanjian KMB, termasuk soal yang berkenaan dengan status wilayah Irian Barat. Belanda melakukan protes, dan memandang bahwa de_ngan tindakan pembatalan itu, Indonesia telah melanggar perjanjian Internasional."