Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persekongkolan tender dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat dalam ranah hukum persaingan usaha karena dapat memberikan dampak negatif secara langsung bagi perekonomian suatu negara. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai larangan persekongkolan tender beserta pendekatan hukum yang dipakai dalam menyelesaikan perkara persekongkolan tender berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Korea Selatan. Walaupun pendekatan hukum yang dipakai oleh Indonesia dan Korea Selatan berbeda, dimana Indonesia menggunakan pendeketan rule of reason dan Korea Selatan menggunakan pendekatan per se illegal, namun digunakannya kedua konsep pendekatan hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menyelesaikan perkara persekongkolan tender dengan melihat dampak atau kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode Yuridis Normatif yang akan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkaitan, dan studi komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian tesis ini menyarankan agar KPPU lebih memahami lagi konsep pendekatan rule of reason yang digunakan untuk menyelesaikan perkara persekongkolan tender sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai.

---

Bid rigging is considered as a form of serious violation in the realm of competition law because it can cause a direct negative impact for the nation rsquo s economy. This thesis research aims to provide an explanation of the prohibition of bid rigging along with the used of legal approach to solve bid rigging cases under the competition law in Indonesia and South Korea. Although there is a difference between the used legal approach by Indonesia and South Korea, in which Indonesia uses rule of reason approch while South Korea uses per se illegal approach but the use of both legal approach concepts has the same goal that is to be able to solve the bid rigging case by paying attention to the negative impact or losses due to these act. This thesis is using legal normative method which will refer to the legal norms contained in the relevant regulations, any related court decicions and comparative study between Indonesia and South Korea. The result of this thesis research suggest that KPPU should be able to understand more about the concept of rule of reason approach, so that by using this approach to solve the bid rigging case, legal certainty and justice will be achieved."

"Tesis ini membahas mengenai studi perbandingan hukum pelaksanaan perjanjian rumah susun sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia dan Korea Selatan. Perbandingan hukum ini dilakukan dengan berdasarkan Undang-Undang Rumah Susun yang ada di Indonesia serta Special Act on Public Housing dan Housing Lease Protection Act di Korea Selatan serta peraturan terkait lainnya di bidang sewa menyewa rumah susun yang berlaku di kedua negara. Penelitian ini juga menganalisis mengenai tata cara pelaksanaan sewa menyewa rumah susun, hak dan kewajiban antar pihak, serta permasalahan yang ada dalam pelaksanaanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Jenis penelitian menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya hasil penelitian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan cara kualitatif. Dalam penulisan tesis ini teori hukum yang digunakan adalah teori keadilan distributif. Dari permasalahan tersebut, selanjutnya akan diperoleh beberapa faktor pembanding sebagai dasar perbandingan atas permasalahan tersebut. Dari hasil perbandingan tersebut akan didapat beberapa perbedaan dan persamaan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah susun yang berlaku di Indonesia dan Korea Selatan, seperti jenis rumah susun sewa, jenis perjanjian rumah susun, badan pengelola rumah susun, jangka waktu sewa, kelompok sasaran dan bagaimana prosedur seleksi penghuniannya serta hukum mana yang dapat diaplikasikan di kedua negara.

---

The main purpose of this thesis is to compare the implementation of apartments lease agreement for low-income families in Indonesian and South Korea. This comparative law will be done by based on the Apartment Act in Indonesia and Special Act on Public Housing and Housing Lease Protection Act in South Korea and also other acts that regulates about this issues. This study also analyzes about the procedures, rights and obligations between parties, and the problems that exist in this study about how the implementation of this agreement can be done. This legal reaserch uses a jurisdist normative method with a comparative approach. The theory used in this thesis is the theory of distributive justice. From these problems, it will be obtained several comparative factors about the problems of this apartment lease agreement between countries. Based on the comparison, the differences and similarities about the implementation of apartments lease agreement between Indonesia and South Korea will be found, such as the types of the apartment, types of the agreement, the apartment’s management agency, rental period, target group and the procedure for the selecting the tenants and also the laws that can be applied in both country."

"ABSTRAKHubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan secara resmi terjalin sejak tahun 1966. Pada tahun 2006 kedua negara menyepakati Joint Declaration Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation. Jurnal ini menjelaskan dampak dari dibuatnya perjanjian tersebut terhadap hubungan kerja sama diantara kedua negara. Tujuan jurnal ini adalah untuk menganalisa tentang dampak perjanjian tersebut dalam bidang sosial-budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Hasil dari jurnal ini menunjukkan secara umum dampak dari Indonesia-South Korea Joint Declaration Strategic Partnerhip to Promote Friendship and Cooperation dalam bidang sosial budaya. Kesimpulan dari jurnal ini adalah perjanjian Indonesia-South Korea Joint Declaration Strategic Partneship to Promote Friendship and Cooperation memberikan dampak positif bagi hubungan sosial-budaya kedua negara. Hubungan sosial-budaya kedua negara mencakup bidang pertukaran budaya, turisme, edukasi, pemuda dan olahraga, kesehatan, bantuan untuk bencana alam, serta hubungan konsuler dan hukum. Di antara hubungan tersebut, dampak yang paling menonjol adalah dalam bidang pemuda yang ditunjukkan dengan dibentuknya Indonesia-Korea Youth Exchange. Walaupun demikian, kerja sama Indonesia dan Korea di bidang sosial-budaya masih perlu untuk dikembangkan terutama untuk bidang konsuler.

---

ABSTRACTThe diplomatic relations between Indonesia and South Korea officially began since 1966. In 2006 both country agreed the Joint Declaration Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation. This paper eximines about the impact of Indonesia-South Korea Joint Declaration of Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation particulary in socio-cultural aspect. Based on historical method used in this paper, the result shows that the generally Indonesia-South Korea Joint Declaration of Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation gave positive influence toward the development of socio-culture area in both countries. Those can be prove through the development on many sectors such as: culture exchange, tourism, aducation, youth and sport, health, natural disaster, and consular and legal cooperation. Among those there is the most effective influence as impact of the Joint Declaration of Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation on youth and sport area. However, Indonesia and South Korea still need to make another strategic to make more developed on socio-culture area such as in consular affair."

"Penelitian ini membahas implementasi hak moral dalam hukum hak cipta, dengan fokus pada studi perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan. Hak moral, yang mencakup hak atribusi dan integritas, sangat penting untuk menjaga martabat dan integritas pencipta serta ciptaannya. Indonesia dan Korea Selatan telah membangun kerangka hukum untuk melindungi hak cipta, namun menghadapi tantangan yang berbeda dalam penegakannya, terutama di era digital. Penelitian ini mengungkap perbedaan dalam ketentuan hak moral, praktik penegakan hukum, dan persepsi budaya di kedua negara. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dan peluang untuk meningkatkan sistem hukum agar lebih melindungi hak moral. Temuan ini menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak cipta sekaligus mendorong keseimbangan antara inovasi dan hak kekayaan intelektual.

---

This research examines the implementation of moral rights in copyright law, focusing on a comparative study between Indonesia and South Korea. Moral rights, encompassing the right of attribution and integrity, are critical for maintaining the dignity and integrity of authors and their creations. Indonesia and South Korea have established legal frameworks to protect copyright, yet face distinct challenges in enforcement, particularly in the digital age. This study highlights differences in moral rights provisions, enforcement practices, and cultural perceptions in both countries. Using a normative legal research method, the research identifies gaps and opportunities for improving legal systems to better safeguard moral rights. The findings offer policy recommendations to enhance copyright protection while fostering a balance between innovation and intellectual property rights. "

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana citra destinasi memediasi hubungan antara citra negara dan niat berkunjung. Penelitian ini mengumpulkan 270 responden dengan kriteria usia antara 19 hingga 60 tahun, berkebangsaan Korea Selatan, dan berdomisili di Korea Selatan. Data penelitian ini dianalisis dalam Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan software AMOS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra negara berpengaruh positif terhadap citra destinasi, namun tidak berpengaruh positif terhadap niat berkunjung dan citra destinasi berpengaruh positif terhadap niat berkunjung. Selain itu, citra destinasi fully memediasi hubungan antara citra negara dan niat berkunjung. Studi ini akan memberikan kontribusi kepada pemasar yang bekerja di industri terkait pariwisata Indonesia untuk membuat strategi pemasaran pariwisata yang lebih efektif untuk menarik lebih banyak wisatawan Korea Selatan untuk berkunjung ke Indonesia.

---

The purpose of this study is to understand how the destination image mediates the relationship between the country image and intention to visit. This research collected 270 respondents with the age criteria between 19 to 60 years old, South Korean nationals, and living in South Korea. The data of this research were analyzed in Structural Equation Modelling (SEM) using AMOS 26 software. The result of this study shows that country image positively influenced the destination image but did not positively influenced the intention to visit and the destination image positively influenced the intention to visit. Moreover, the destination image fully mediated the relationship between the country image and intention to visit. This study will contribute to marketers who are working in Indonesian tourism related industries to make more effective tourism marketing strategy to attract more South Korean tourists to visit the country."

"Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan dan permasalahan yang timbul dari kebijakan pembangunan ekonomi lima tahun di Indonesia dan di Korea Selatan dalam upayanya membangun perekonomian periode 1969-1998 untuk Indonesia dan periode 1962-1996 untuk Korea Selatan. Dengan motede kualitatif melalui teknik studi literatur, penelitian ini berusaha membandingkan kedua kebijakan dan mengambarkan letak perbedaan serta permasalahan yang timbul sehingga hasil dari kebijakan tersebut berbeda di kedua negara. Hasil analisis memperlihatkan adanya perbedaan arah pembangunan antara kebijakan yang dijalankan di Indonesia dan Korea Selatan terkait dengan hubungan yang terbentuk antara pemerintah dan pengusaha serta perubahan sistem politiknya. Studi ini berkesimpulan bahwa dengan penerapan kebijakan pembangunan ekonomi seperti di Korea Selatan yang mengikutsertakan partisipasi dari pemerintah, masyarakat hingga kelompok pebisnis mampu memberikan hasil pembangunan yang lebih baik dibandingkan Indonesia.

---

This study is about the process of implementation the Five-Year Economic Development Plan in Indonesia and South Korea in order to increase their economies during the period of 1969-1998 for Indonesia and 1962-1996 for South Korea.With qualitative method through literature studies, this study compared different problems and results in both countries based on their policies. The analysis of this study show the differences of the development direction between the two countries based on the relations between the goverment and businessman, and the influence of their political system. This study concludes that the implementation of the economic development policies in South Korea which included the participation of government, citizens and business groups can provide a better result than the implementation in Indonesia."