Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini adalah untuk mendapatkan gambaran nyata dari lapangan tentang struktur pembiayaan yang dikeluarkan setiap calon TKI dalam penempatan ke luar negeri sekaligus terhadap pola pembiayaan yang normatif dan layak. Studi ini juga membahas tentang seberapa besar penyimpangan struktur pembiayaan penempatan yang terjadi dilapangan terhadap struktur pembiayaan penempatan TKI yang sudah ditetapkan Pemerintah, apakah terdapat perbedaan besar pembiayaan antara satu daerah dengan daerah lain ke satu negara tujuan serta apakah struktur biaya tersebut relevan, layak dan telah mencakup seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk seorang TKI dari pendaftaran sampai penempatan calon TKI. Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk menghitung tingkat kelayakan ekonomis alasan bermigrasi ke luar negeri dengan menggunakan model dari Todaro, kemudian menganalisis ragam dan pola penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan ketentuan pembiayaan penempatan. Dari hasil analisis ragam dan pola penyimpangan ini, kemudian dihitung deviasi masing-masing komponen biaya untuk penempatan tenaga kerja ke Iuar negeri, dan pada akhirnya merumuskan rekomendasi kebijakan penempatan TKI yang akan bekerja di luar negeri. Hasil dari studi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana seseorang berkeinginan kuat untuk bekerja ke Iuar negeri dengan memaksimalkan pendapatan yang diperoleh oleh calon tenaga kerja dengan model cost-benefit yang dikembangkan oleh Todaro. Hasil lain adalah merumuskan rekomendasi kebijakan penempatan TKI yang akan bekerja di luar negeri dengan penyempurnaan struktur pembiayaan penempatan TKI yang sudah ada yang dibebankan kepada TKI.

---

This study is to accomplish actual figure of cost structure spent by Indonesian migrant workers needed for job placement abroad and normative and reasonable cost patterns. This study also explores deviation of actual placement cost in the field from that is defined by the government, differences costs needed in an area to another, and appropriateness, feasibility, and coverage of the costs. The objective of this study is to calculate economics' feasibility level of reasons of migration by using Todaro's Model and analyzes varying and pattern of the deviation to policy of placement cost implementation. From this analysis, deviation of every cost component will be calculated. Finally this study will formulate policy recommendation for Indonesian Migrant Workers' job placement. Results of this study can be used as material to recognize how a prospective worker has high motivation to get work abroad to get maximizing received wage by using Todaro's cost-benefit model is. Another result of the study is to give policy recommendation for revising Indonesian Migrant Workers' job placement cost structure.

Abstrak :
Analisis kualitas penyelenggaraan program pemagangan ke Jepang (Studi Kasus Program Kerjasama Depnakertrans RI dengan IMM Jepang) Pada 1994, Departemen Tenaga Kerja melalui Sub.Dit.Jen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas telah menandatangani kerjasama dengan Asosiasi Pengembangan Tenaga Kerja untuk Perusahaan Berskala Kecil - Menengah Jepang (IMM) mengenai program pemagangan bagi tenaga kerja muda Indonesia di Jepang. Tujuan program ini adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja Indonesia melalui pemagangan. Diharapkan dari hasil permagangan pemuda-pemuda Indonesia memiliki bekal pengalaman, alih teknologi, etos kerja dan ide-ide baru yang cukup untuk membuka peluang usaha baru. Namun sejak tahun 2000, kuota pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang terus menurun. Peserta yang gagal menyelesaikan program sesuai kontrak selama 3 tahun pun mencapai rata-rata 15%. Banyak hal yang menjadi penyebab kegagalan, antara lain karena alasan pribadi peserta atau karena permasalahan dalam program. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan program pcmagangan melalui analisis kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi peserta magang setelah menyelesaikan kontrak selama 3 tahun dengan menggunakan metode servqual Parasuraman et.aI. Data dikumpulkan melalui observasi, penelitian terdahulu dan kuesioner yang terbagi atas 5 tahap penyelenggaraan program tersebut, yaitu 1)Sosialisasi, rekrutmen dan seleksi; 2) Pelatihan Tahap I; 3) Pelatihan tahap II; 4) Pemagangan di Jepang; dan 5) Pasca Pemagangan. Dari pengolahan data sccara statistik diperoleh hasil bahwa seluruh dimensi servqual pada setiap tahap penyelenggaraan bernilai kurang dari 0 (nol). Artinya kualitas penyelenggaraan secara keseluruhan menurut responden masih belum memuaskan. Penggambaran secara deskriptif dengan diagram kartesius menunjukkan beberapa atribut-atribut yang mendapat prioritas perbaikan ditinjau dari tingkat kepentingannya menurut peserta magang. ......Service Quality Analysis of Apprenticeship Program to Japan (Case Study of Cooperation Program of Dep. Manpower RI and IMM Japan) In 1994, a Memorandum of Understanding between Department of Manpower under Sub. Dit.Jen Training and Productivity and The Association of Medium and Small Enterprises (EMM) Japan is made regarding apprenticeship program where by it is agreed that Indonesia is given opportunity to send its manpower for technical training and industrial practice. This program known as “Program Pemagangan ke Jepang”. The objective of this program is to help developing skill and knowledge of Indonesian manpower. Hopefully the successors could create new ideas, new job opportunities and entrepreneurship. Unfortunately, since the year of 2000 the sending quota keeps declining. About 15 percent of the participants fail to finish this program up to 3 years as contract. There are a lot of problems caused. Most of them are because of personal affairs and the program it self. This research focuses to find out the apprenticeship program quality through participants’ perception and expectation gap analysis after finished 3 years’ contract by using Servqual Method of Parasuraman et.a1. The data is obtained by using observation, exploring previous researches and questionnaires which are divided into 5 service steps as the apprenticeship program set (Socialization, recruitment and selection ; Preparatory Training I, Preparatory Training II, Apprenticeship in Japan and After Apprenticeship). The result indicated that based on statistic count, all dimensions of Servqual in every service steps is less than 0. This means that the quality of service as a whole is still unsatisied. The description using Kartesius Diagram showing some attributes that requires priority to enhance the performance due to it is considered as the most important.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perkara yang terjadi antara seorang Pekerja, yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan sebuah Perusahaan Indonesia yang menyalurkan Pekerja pada sebuah perusahaan yang berkedudukan di Singapura dengan suatu Perjanjian Kerja, yang kemudian menempatkan Pekerja pada perusahaan lain di mana Pekerja pada akhirnya bekerja di Republik Pantai Gading, Afrika. Dalam kasus ini terhadap Pekerja pada akhirnya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. Tesis ini memperlihatkan mengenai hubungan kerja, hubungan antara pihak ? pihak, pemutusan hubungan dan segala prosedurnya dikaitkan dengan kasus serta pelaksanaan penempatan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia, di mana terlihat perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam hal ini masih sangat lemah, sehingga diperlukan perhatian lebih terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, salah satunya adalah dapat dilakukan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar pada perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang hingga saat ini dirasakan masih kurang bertanggung jawab. This thesis discusses the cases that occurred between a worker, who is Indonesian Workers who work abroad distributed by Indonesia Company to the Singapore?s Company by a Labor Agreement, which then puts workers at other companies where workers eventually work in the Republic of Ivory Coast, Africa. In this case against the Worker eventually happen Termination. This thesis shows the Employment Relationship, the relationship between the parties, Termination of Employment and all the procedures associated with the case and the implementation of the placement and protection of Indonesia Migrant Workers, where the visible protection of Indonesian Migrant Workers in this regard is still very weak, so that needed attention more towards the protection of Indonesian Migrant Workers who working abroad, one of which is to be done by giving greater responsibilities Indonesian Migrant Workers Supplier Company, which until now still felt less responsible.

Abstrak :
Para pekerja migran Indonesia asal Lembata sudah lama dikenal luas sebagai bagian dari migran tradisional sejak tahun 1950an yang bermigrasi ke Sabah, Malaysia. Mereka bermigrasi ke Sabah dengan didasarkan pada nilai-nilai jaringan sosial yang berakar dari para migran pioneer mereka yang sudah terlebih dahulu tinggal di Sabah. Sekalipun Pemerintah Indonesia sudah menciptakan banyak peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, akan tetapi para pekerja migran asal Lembata tetap cendrung mempergunakan jalur non prosedural ketimbang jalur prosedural sebagaimana dikampanyekan dan dijamin oleh pemerintah. Berdasarkan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukan bahwa jaringan sosial pekerja migran asal Lembata sudah terstruktur dengan kokoh karena didukung oleh nilai-nilai lokal mereka sendiri baik dari segi kultur sosial, struktur sosial maupun proses. ......The Indonesian migrant workers from Lembata have been widely known as a part of the traditional migrant workers since 1950s in Sabah Malaysia. They migrate to Sabah based on their social network rooted by their pioneers migrant in Sabah. Although the government of Indonesia has created many rules and regulations such as Act No. 39/2004 (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004) about the Placement and Protection of the Indonesian Overseas Workers, however, migrant workers from Lembata prefer to use unprocedural system then procedural one as campaigned and guaranteed by the goverment. Based on a qualitative approach, found that the social network of the migrant workers from Lembata is well structured which supported by their own values both in social culture, structure, and process.

Abstrak :
Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki kerentanan yang cukup tinggi akan sindikat penempatan ilegal PMI terindikasi perdagangan manusia. Data Penempatan dan Pelindungan PMI menunjukkan masih adanya kenaikan PMI yang menjadi korban perdagangan manusia akibat penempatan ilegal. BP2MI selaku badan yang ditunjuk untuk melindungi PMI tentunya memiliki tugas untuk melakukan pelindungan PMI dari sindikat penempatan ilegal. Namun sayangnya, BP2MI memiliki keterbatasan wewenang terkait dengan proses penindakan dan penegakkan hukum pada para sindikat penempatan ilegal terindikasi perdagangan manusia ini. Oleh sebab itu, BP2MI kemudian membentuk Satuan Tugas Sikat Sindikat dan menunjukkan sejumlah hasil positif. Tujuan dari penulisan ini adalah melihat bagaimana kinerja dari Satuan Tugas Sikat Sindikat sebagai unit yang melindungi Pekerja Migran Indonesia dan melengkapi keterbatasan BP2MI. Kinerja dari Satuan Tugas Sikat Sindikat dianlisis menggunakan pendekatan konsep Multi Agency Anti-Crime dan pencegahan kejahatan. ......Indonesian Migrant Workers (PMI) have a fairly high vulnerability to the placement of illegal PMI syndicates with indications of human trafficking. PMI Placement and Protection data shows that there is still an increase in PMI who are victims of human trafficking due to illegal placements. BP2MI as the agency appointed to protect PMI certainly has a duty to protect PMI from illegal placement syndicates. But unfortunately, BP2MI has limited authority related to the process of taking action and enforcing the law on these illegal placement syndicates indicated by human trafficking. Therefore, BP2MI then formed a Sikat Sindikat Task Force and showed a number of positive results. The purpose of this paper is to see how the performance of the Sikat Sindikat Task Force as a unit that protects Indonesian Migrant Workers and complements the limitations of BP2MI. The performance of the Sikat Sindikat Task Force was analyzed using the Multi Agency Anti-Crime concept approach and crime prevention.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis strategi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU ini perlu dilakukan perbaikan karena di dalamnya sangat minim aturan yang berperspektif HAM bagi TKI. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dan kerangka pemikiran strategi gerakan sosial transnasional (Transnational Social Movement) Sidney Tarrow dan Donate Della Porta sebagai alat analisa, yang berfokus pada proses difusi, domestikasi, dan eksternalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa SBMI merupakan aktor non negara dengan model gerakan sosial bersifat transnasional dalam upaya mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. SBMI menggunakan dua strategi utama gerakan sosial transnasional, yaitu (1) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Jaringan Buruh Migran (JBM) di level domestik, dan (2) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Human Right Working Group (HRWG) dan Migran Forum in Asia (MFA). Setiap tahapan proses (difusi, domestikasi, dan eksternalisasi) mendorong terbentuknya koalisi gerakan sosial transnasional dalam merubah undang-undang nomor 39 tahun 2004. Gerakan sosial SBMI didominasi oleh gerakan-gerakan sosial yang berskala domestik. Meski demikian dalam membangun gagasan dan ide gerakan sosial SBMI dipengaruhi oleh ide dan gagasan yang berkembang di level internasional. Dalam kasus ini mengadopsi esensi Konvensi Migran 1990 dan Konvensi ILO 189 dalam gerakan medorong perubahan undang-undang nomor 39 tahun 2004.

---

The research analyses Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) strategies in encouraging the Indonesia Law number 39/2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers Overseas. This movement happen is because of the Indonesian Law have minimum of human right essence for Indonesian migrant workers. This research used qualitative method with study case research, and used Sidney Tarrow and Donate Della Porta theoretical frame work about transnational social movement, with process of diffusion, domestication, and externalization. The research found that SBMI is non state actor with transnational movement model in encouraging the Indonesian Law. SBMI use two main strategies are Jaringan Buruh Migran (JBM) or Migrant Workers Network is SBMI`s coalition on domestic level, and Migrant Forum in Asia (MFA) and Human Right Working Group (HRWG) is SBMI`s coalition in international level. All process (diffusion, domestication, and externalization) encouraging to transnational social movement in revising the Indonesian Law. SBMI`s social movement is dominated by action of movement in domestic level. But it was influenced by idea and social movement that located in international level. In this case, the movement encourages to adopt the Migrant Convention 1990 and ILO Convention number 189 in SBMI social movement.

Abstrak :
Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sangat menarik untuk dikaji karena pemerintah belum memiliki aturan setingkat undang-undang yang mengikat semua pihak yang terkait dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Peraturan yang ada hanya mengatur mengenai pra penempatan dan purna penempatan dan belum menyentuh pada aspek perlindungan secara komprehensif. Tidak adanya aturan yang mengikat ini mengakibatkan pengiriman tenaga kerja tidak memenuhi standar baik dari segi kualitas maupun persyaratan-persyaratan teknis dan administrasi yang kemudian melahirkan begitu banyak tenaga kerja ilegal. Tesis ini membahas tentang pelaksanaan fungsi legislatif yang merupakan saiah satu fungsi utama DPR RI. Tesis ini berusaha memperoleh gambaran sejauhmana DPR RI telah dapat menjalankan fungsinya yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator suatu proses demokratisasi. Pokok permasalahan tesis ini berusaha mengungkap proses konversi, yaitu bagaimana input kepada DPR berupa RUU usul inisiatif Anggota Dewan diproses menjadi output yaitu menjadi sebuah Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR RI. Teori yang digunakan adalah teori sistem David Easton, dan teori kelompok kepentingan Gabriel Almond. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan model tertutup dan dokumentasi. Untuk menganalisa masalah menggunakan pendekatan komprehensif integralistik, sedangkan mekanisme pembahasannya dilakukan secara terbuka, serta pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama proses konversi berlangsung, berbagai masukan dari universitas, dan kelompok kepentingan segera diartikulasikan, dikelompokkan dan disatukan, baru kemudian diolah menjadi sebuah draft RUU usul inisiatif DPR RI. Bahkan draft RUU telah mengalami penyempurnaan beberapa kali sebelum akhirnya disampaikan kepada Presiden.

---

Process of Preparation of the Initiative by the DPR RI on Draft of Law concerning Protection toward Indonesian Migrant Workers Abroad (Study on Public Planning and Policy)Protection toward Indonesian migrant workers (Tenaga Kerja Indonesia - TKI) to foreign countries is an interesting subject to study since the government has no regulation parallel to law that binding all parties related to the placement of Indonesian workers abroad. The existing regulations only deal with pre placement and post placement and not touching the aspect of protection comprehensively. No binding regulation means low standard of quality as well as technical and administrative requirement of the placement of Indonesian workers that leads to increasing number of illegal migrant workers. This thesis analyzes the legislative function execution as one of the main function of the DPR RI. This thesis tries to illustrate to what extent the DPR RI has execute its function and can be one measure of the process of democracy. The main issue of this thesis is to try to describe conversion process, which is in a way that the input to DPR in form of members' initiative Draft of Law goes through a process to become an output that is Draft of Law on behalf of an initiative of the DPR RI. The system theory of David Easton is used and theory of group interest of Gabriel Almond is used. This research use qualitative research method with data collecting technique in form of closed list questions and documentation. To analyzed problem using comprehensive approach of integrality while its solution mechanism is conducted openly, and also decision-making by using general consensus. Result of from this research indicate that since conversion process took place from the beginning, all input from university, and group interest soon would articulate, categorized and gathered them to become a Draft of Law concerning Protection toward Indonesian Migrant Workers. The draft of the Law has changes for 3 times before finish to send Executive (Presidens).

Abstrak :
Strategi NGO Migrant Care dalam Advokasi Kasus Hukuman Mati Tenaga Kerja Indonesia Wilfrida Soik Pada Tahun 2012-2014 rdquo; Penelitian ini membahas Tenaga Kerja Indonesia Wilfrida Soik yang mendapatkan hukuman mati di Malaysia. Migrant Care merupakan NGO Non Governmental Organization yang mengadvokasi kasus Wilfrida Soik. Dalam investigasi oleh Migrant Care, terdapat bukti bahwa Wilfrida Soik merupakan seorang anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Migrant Care membentuk jaringan advokasi transnasional yang kemudian berhasil membebaskan Wilfrida Soik dari hukuman mati. Rumusan pertanyaan yang hendak dijawab adalah ldquo;Bagaimana strategi NGO Migrant Care dalam advokasi kasus hukuman mati Tenaga Kerja Indonesia Wilfrida Soik pada tahun 2012-2014? rdquo; Menggunakan kerangka pemikiran konstruktivis, penelitian ini menyoroti peran NGO di dalam pendekatan HAM kritis.

---

NGO Migrant Care Strategy in Indonesian Migrant Worker Wilfrida SoikDeath Pinalty Case Advocacy on 2012 2014 rdquo This research explains Indonesian Migrant Worker Wilfrida Soik who wassentenced with death penalty in Malaysia. Migrant Care is a NGO NonGovernmental Organization that advocated Wilfrida Soik. In Migrant Care rsquo sinvestigation found that Wilfrida Soik is a child who became human traffickingvictim. Migrant Care established Transnational Advocacy Network which latersuccess to release Wilfrida Soik from death penalty. This research question is, ldquo How the strategy of NGO Migrant Care in advocating the death penalty case ofIndonesian Migrant Worker Wilfrida Soik on 2012 2014 Using constructivist asperspective, this research highlights NGO role in the critical human right approach.