Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas serta output/pendapatan. Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public works (jalan, bendungan dan saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang. Pembangunan infrastruktur memiliki karakteristik monopoli alamiah, dimana skala ekonomis yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur tersebut sedemikian besar sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mengalokasikan sumber Jaya dalam pengelolaannya, baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan pihak swasta. Intervensi pemerintah untuk pengadaan infrastruktur diperlukan baik itu melalui pengadaan langsung maupun melalui peraturan harga dan perundangan. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Karena itu, sebagai konsekuensinya jika terjadi kegagalan infrastruktur akan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat. Penyediaan infrastruktur merupakan hasil dari kekuatan penawaran dan permintaan bersama dengan pengaruh dari kebijakan publik. Pada kenyataannya kebijakan publik memegang peranan yang sangat besar karena ketiadaan atau ketidaksempurnaan mekanisme harga dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya penerapan harga yang dilakukan pemerintah untuk jasa pelayanan infrastruktur selain memperhatikan aspek ekonomi juga harus memperhatikan aspek sosial. Keberadaan infrastruktur secara umum dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan hubungan tersebut dalam berbagai model ekonomi, baik hubungan secara langsung, tidak langsung maupun hubungan timbal balik (kausalitas). Penelitian ini membahas signifikansi pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dengan menggunakan analisis ekonometrik data panel. Variabel infrastruktur yang digunakan pada penelitian ini adalah infrastruktur ekonomi yakni jalan, listrik, telepon dan air minum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi regional yang diwakili oleh pendapatan perkapita penduduk.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan dari pembangunan infrastruktur dengan investasi swasta. Panjang jalan, panjang jaringan listrik, dan distribusi air digunakan sebagai proksi dari pembangunan infrastruktur. Dengan menerapkan Fixed Effect Estimation pada data panel di level provinsi periode tahun 2000-2009, penulis menemukan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki hubungan positif dengan jumlah investasi swasta di Indonesia, walaupun korelasi yang signifikan hanya terjadi pada infrastruktur air dan listrik.

Selanjuntnya, penulis mendesain composite index untuk mengobservasi relasi infrastruktur secara keseluruhan dengan investasi swasta. Adapun hasilnya juga menunjukan hubungan yang signifikan secara statistik antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Indonesia Bagian Barat dan Timur juga diuji dalam penelitian ini.

Hasilnya mengungkapkan bahwa terjadi kesenjangan yang cukup besar pada penyediaan infrastruktur listrik dan penyediaan air di kedua wilayah ini, sehingga menciptakan disparitas jumlah investasi swasta di kedua wilayah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah Indonesia agar lebih menerapkan pembangunan infrastruktur yang seimbang untuk semua propinsi di Indonesia sehingga dapat lebih lagi menarik investasi baik domestik maupun asing.

---

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the relationship between the infrastructure developments and private investment. The road length, electricity, and water distribution are employed as the measurement of the infrastructure. Applying Fixed Effect Estimation to the 2000-2009 periods of panel data of Indonesia country, I found that infrastructure does have positive correlation with the level of private investment even though the significant relations only exist in the water and electricity infrastructure.

Moreover, I construct a composite index to observe the relationship between the infrastructures as a whole with private investment. Interestingly, the result demonstrates a statistically significant and positive correlation between those two variables. Furthermore, the gap of infrastructure provision between the west area of Indonesian and the east is examined in this study.

The result discloses that there is a sizeable gap of electricity and water provision in both these regions; it yields a disparity of the amount of private investment in both regions. These findings hopefully would reinforce the Indonesia government to develop more a well-balanced infrastructure development in all provinces of Indonesia to attract more domestic investment as well as the foreign investment.

Abstrak :
The privatization policy of the Philippines is embodied in the 1987 constitution which declares the state's recognitionof the indispensable role of the private sector in persuing development objectives....

Abstrak :
Indonesia sangat berpotensi untuk memimpin pasar ASEAN. Namun hal tersebut terhambat oleh kondisi infrastruktur yang belum memadai terutama pada sektor transportasi. Untuk mengatasi kendala infrastruktur tersebut, CSID bekerja sama dengan Saatnyadidengar.org, melakukan survey online yang disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Survey tersebut berisi pendapat masyarakat mengenai sektor infrastruktur mana yang menjadi prioritas pembangunan, serta permasalahan dan usulan solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan infrastruktur transportasi dan solusinya berdasarkan hasil survey online tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode analisis konten terhadap jawaban masyarakat. Hasilnya, kemacetan masih menjadi permasalahan utama, disusul dengan kurangnya tingkat keamanan transportasi, dan kurangnya akses penghubung antar daerah. ...... Indonesia has a huge potential to lead ASEAN market. But it is constrained by inadequate infrastructure condition, especially in transport sector. To overcome the infrastructure constraints, CSID cooperate with Saatnyadidengar.org, conduct an online survey that was distributed to all region of Indonesia. The survey shows public opinion about the infrastructure development priorities, as well as the problems and the proposed solutions. This research aims to identify the problems of transport infrastructure and solutions based on the results of the online survey. This study uses content analysis method to determine the problems of transport infrastructure and solutions. The result is traffic congestion remains a major issue, followed by the lack of transport safety level, and lack of access to the inter-regional.

Abstrak :
Some of objectives of infrastructure development are pushing economic growth and decreasing unemployment. Economic crises that started in 199 brought the bad condition in Indonesian infrastructure, this condition arise because government doesn 't have enough fund to increase quality and quantity t the infrastructure. This paper tries to offer new source of fund for Indonesia infrastructure development through Islamic bonds. This is a prospective way I absorb fund, because this type of bonds is very demanding, especially from gulf countries

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, adalah sulitnya proses pengadaan tanah, yang seringkali disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. UU No. 12 tahun 2012 menjamin dan memberi ruang lebih bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengadaan tanah sampai dengan pelaksanaan pembangunan, melalui prinsip keterbukaan dan keikutsertaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pengadaan tanah, terutama melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dan manfaat dari pengadaan tanah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan di dua lokasi pembangunan jalan  di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengadaan tanah di Kebumen tidak sesuai dengan tahapan dalam undang undang, terutama untuk pengadaan tanah lebih dari 5 Ha, karena tidak ada sosialisasi sebelum penetapan lokasi dikeluarkan oleh Bupati dan penilaian harga satuan tanah yang didasarkan pada buku status tanah tahun 1960.  Warga berpartisipasi dalam pengadaan tanah karena keterpaksaan dan mengharapkan ganti rugi yang tinggi atas aset yang terkena dampak. Manfaat pengadaan tanah adalah adalah naiknya harga tanah dan perbaikan akses menuju fasilitas pendidikan dan ekonomi. Kebutuhan warga akan adanya perubahan tingkat kesejahteraan yang lebih baik menyebabkan warga sukarela menerima rencana pembangunan jalan, meskipun keterlibatan warga dalam proses pengadaan tanah tidak maksimal.  

---

ABSTRACT
One factor cause of delay in road development was difficulties of land acquisition due to lack community participation in all of it stages. Law No. 2/2012 guarantee and emphasis for communities to participate in all stages of land acquisition up to development following openness/transparent and participation principle. Purpose of this research was to see how far land acquisition implementation, specifically related to ccommunity participation, compare to the law. This research use qualitative descriptive method, conducted in two location of road development in Kebumen District. Conclusion from this research shown that land acquisition was not implemented as per stages in the law, specifically for land acquisition more than 5 Ha. Inconsistency was related to no socialization conducted prior to location determination and determination of land price which refer to Buku Status prepared in1960. Communityty participated to land acquisition due to compulsion and expected of high compensation for their affected asset. The benefit of land acquisition  to communitiy was increasing of land price, opportunity to have new source of income and improvement of access to education and economic facilities. Community received the road development eventhough the could not fully participated in the land acquistion process due to their needs on the betterment of live condition.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah baik dalam maupun sekitar organisasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Rencana penerbitan obligasi daerah di Provinsi Jawa Barat sudah dikaji sejak tahun 2012. Hasil penelitian dari rencana penerbitan obligasi daerah pada Provinsi Jawa Barat adalah sudah siap jika ditinjau dari penilaian keuangan. Namun, secara penilaian administratif masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Diketahui pula hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya komitmen pemerintah dalam hal peraturan dasar obligasi daerah yang kurang memadai untuk menerbitkan obligasi daerah, belum adanya sinergi antar lembaga yang terlibat, dan tingginya pajak yang dikenakan atas tingkat bunga dan/atau diskonto obligasi daerah yang dapat menyebabkan kurangnya minat investor serta sulitnya obligasi daerah untuk dapat berkompetisi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

---

ABSTRACT
This study discusses Factors Affecting the Preparation of Bond Issuance in both within and around the organization as an alternative financing infrastructure development. This research uses post positivist approach, using qualitative data collection technique through in depth interview and literature study. The plan to issue local bonds in West Java Province has been studied since 2012. The research results of the planned issuance of regional bonds in West Java Province is ready when viewed from the financial valuation. However, in administrative assessment there are still some things to be considered. It is also influenced by the lack of government commitment in terms of inadequate local bond regulations to issue local bonds, the absence of synergies between the agencies involved, and the high taxes imposed on the interest rate and or discounted regional bonds that may lead to a lack of interest Investors and the difficulties of local bonds to compete at the local, national, and global levels.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengaruh kebijakan infrastruktur pemerintah Jokowi terhadap siginifikansi Cumulative Average Abnormal Return CAAR dan Average Abnormal Return AAR saham di sektor Basic Industry and Chemicals; Property, Real Estate and Building Construction; serta Infrastructure, Utilities, and Transportation pada enam peristiwa tahun 2014 ndash; 2016 dengan metode event study, yaitu Jokowi unggul di quick count pilpres 2014, Sidang Kabinet Paripurna, Penyampaian R-APBN 2016, Paket Kebijakan Ekonomi 5, Paket Kebijakan Ekonomi 9, dan Penyampaian R-APBN 2017; sektor Property, Real Estate and Building Construction memiliki CAAR signifikan paling banyak dengan empat peristiwa. Sedangkan dari semua peristiwa, AAR tidak signifikan di semua sektor.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the impact of Jokowi 39 s government infrastructure policy towards the siginificance of Cumulative Average Abnormal Return CAAR and Average Abnormal Return AAR of shares in sector of Basic Industry and Chemicals Property, Real Estate and Building Construction and Infrastructure, Utilities, and Transportation during six events in 2014 2016 using event study method. The events are Jokowi excel in quick count 2014 president election, Plenary Cabinet Session, R APBN Submission 2016, Economic Policy Packages Number 5, Economic Policy Package Number 9, and Submission R APBN 2017. Therefore, sector Property, Real Estate and Building Construction has significant CAAR at most with four events. As for all events, AAR is not significant in all sectors.

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini mengenai urbanisasi yang hingga saat masih menjadi tantangan global dan nasional. Proses urbanisasi memberikan dorongan pada perubahan struktur ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu wilayah. Tingkat urbanisasi sepanjang Pantura juga mengalami kenaikan dan memberikan dampak pada tingkat ketimpangan wilayah. Masalah dalam penelitian adalah perkembangan ekonomi di Pulau Jawa, kondisi infrastruktur jalan mempengaruhi perkembangan kota-kota yang dilewati sehingga diperlukan strategi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola pembangunan infrastruktur, dampak pada daya dukung lingkungan dan perkembangan kota, pengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat, serta merumuskan konsep pembangunan infrastruktur untuk menunjang keberlanjutan kota. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dengan metode analisis spasial, analisis statistika, dan indeks pembangunan infrastruktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola pembangunan infrastruktur di Pantura Jawa Tengah tidak merata, daya dukung lingkungan mengalami penurunan dan perkembangan kota terus mengalami kenaikan, serta kesejahteraan masyarakat tidak terpengaruh langsung dari pembangunan tersebut. Kesimpulan untuk mewujudkan keberlanjutan kota dapat dilakukan langkah penentuan prioritas pembangunan infrastruktur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta peran aktif pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. ......The background of this research are an urbanization has an impact on a global and national level. The process of urbanization gives changes in a region's economic, social and environmental structure. The level of urbanization along the Pantura has also increased and has impacted regional disparity. The problem are along with economic development in Java Island, the condition of road infrastructure affects the development of the cities along the corridor, so an economic and sustainable development strategy is needed. The research aims to determine the pattern of infrastructure development, the impact on the carrying capacity of the environment and urban development, and the impact on the level of community welfare and formulate the infrastructure development concept to support urban sustainability. The method used is quantitative, with spatial analysis methods, statistical analysis, and an infrastructure development index. The analysis results show that the pattern of infrastructure development in the Pantura of Central Java is unwell distributed, the environment's carrying capacity has decreased, and urban development continues to increase. Also, community welfare is not directly affected by this development. Conclusion in context or urban sustainability, various actions can be taken to determine priority for infrastructure development following conditions and needs in terms of economic, social and environmental dimensions as well as the role of stakeholders according to their duties and functions.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini membahas dampak sosial pembangunan infrastruktur di sektor energi khususnya dalam proyek pembangkit tenaga listrik. Secara umum pendekatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah lebih dominan menggunakan strategi yang bersifat legal-formal dan cenderung koersif. Peran masyarakat, khususnya di tingkat komunitas, dalam proses pembangunan belum bersifat partisipatif sehingga dampak sosial yang muncul kurang diperhatikan oleh pemerintah. Penelitian sebelumnya mengenai dampak sosial lebih memperhatikan dampak yang bersifat materil, akan tetapi abai dalam melihat dampak non materi. Dengan menggunakan perspektif pembangunan alternatif dampak sosial pembangunan infrastruktur sebenarnya dapat di hindari dengan memberikan tekanan kepada otonomi pengambilan keputusan oleh komunitas, yang berlandaskan kepada sumber daya pribadi secara langsung melalui proses yang bersifat partisipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial dengan pengalaman langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus pada pembangunan PLTU Tanjung Jati B. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembangunan alternatif menurut Friedmann tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Hal ini karena pembangunan alternatif membutuhkan sistem politik yang demokratis dan tingkat ekonomi masyarakat yang sudah mapan, sedangkan di Indonesia penerapan demokrasi masih sebatas tataran prosedural dan ekonomi masyarakatnya belum mapan karena masih mengandalkan perekonomian yang subsisten.

---

ABSTRACT
This study discussed social impact of the construction of infrastructur in energy sector, specially in the construction of power plan. Generally, development approach which is done by the government tend to using the legal-formal strategy and coersive. The role of society, especially in the level of community, the process of development is yet not participative. So that the social impact tend to focussing on the material impact, but still ignoring the non material. Using alternative development approach, the social impact of infrastructure development can be avoided by giving the pressure to the decision maker of the autonomous community, based on private resources directly through the participative, democratics, social learning and experience process. This study using qualitative approach and case study in the construction of steam power plan Tanjung Jati B. This study find that the application of alternative development from Friedmann can not fully applicated in Indonesia. This explain that alternative development recquire democratic political system and prosperous economic rate. While in Indonesia, the application of democracy is just procedural process and the economical rate of the people is still low and depending on the subsistence economy.