Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berawal dari program One Agency, One Innovation yang diusung oleh Kementerian PANRB guna meningkatkan optimalisasi pelayanan publik melalui inovasi maka dari itu dibentuklah program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk meningkatkan daya saing pemerintah dalam menciptakan inovasi. Dari banyaknya proposal inovasi yang masuk ke Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) belum ada pengawasan lebih lanjut mengenai keberlangsungan inovasi setelah berhasil mendapatkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Dari banyaknya proposal inovasi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komponen inovasi pelayanan publik guna mengetahui arah perkembangan bangsa selanjutnya dengan menggunakan teori framework public service innovation dari Pratama (2019). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor keberlanjutan inovasi pelayanan publik dengan menggunakan teori sustainability innovation oleh Pradana, Susanto, dan Kumorotomo (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, data sekunder, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa komponen inovasi pelayanan publik terdiri dari Inovator, Kategori Inovasi, Hasil Inovasi, Sektor Kebijakan, dan Perspektif Geografis. Serta pada faktor keberlanjutan inovasi menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberlanjutan, yaitu faktor konteks politik, manajemen publik, karakteristik inovasi, dan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan lebih lanjut mengenai dampak yang dihasilkan inovasi terhadap keberlanjutannya.

---

Starting from the One Agency, One Innovation program promoted by the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform to increase the optimization of public services through innovation, the Public Service Innovation Competition (KIPP) program was formed to increase the government's competitiveness in creating innovation. Of the many innovation proposals submitted to the Public Service Innovation System (SINOVIK), there has been no further monitoring regarding the sustainability of the innovation after successfully obtaining the Top 99 Public Service Innovations. Of the many innovation proposals, the aim of this research is to analyze the components of public service innovation in order to determine the direction of the nation's further development using the public service innovation framework theory from Pratama (2019). Apart from that, this research also aims to analyze the sustainability factors of public service innovation using the theory of sustainable innovation by Pradana, Susanto, and Kumorotomo (2022). This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, secondary data and literature study. The results of this research show that the public service innovation component consists of Innovators, Innovation Category, Innovation Results, Policy Sector, and Geographical Perspective. And the innovation sustainability factor shows that there are 4 factors that influence sustainability, namely political context factors, public management, innovation characteristics, and the external environment. Therefore, there needs to be further consideration regarding the impact that innovation has on its sustainability."

"Penulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis mekanisme komplain pada platform SP4N-LAPOR dengan menggunakan pendekatan best practice complaint management. Provinsi DKI Jakarta menjadi kawasan yang menarik untuk diteliti karena menjadi pemerintahan daerah yang memiliki laporan terbanyak. Peneliti menggunakan empat dimensi teori dari Robert Johnston dan Sandy Mehra (2002), yaitu Easily Understood and Accesed Complaint, Complaint-Soliciting Culture, Process Simplicity, dan Systematic Follow-up. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak- pihak yang terkait dan didukung oleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pengaduan SP4N-LAPOR! di DKI Jakarta Sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya tujuh indikator dari sebelas indikator teori. Tujuh indikator tersebut yaitu, aksesibilitas, kemudahan mekanisme komplain pengaduan, transparansi, satu titik kontak pengaduan, evaluasi terhadap output, survei kepuasan, dan pendekatan terpusat dna terdesentralisasi. Namun masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki dalam mengelola SP4N-LAPOR! di DKI Jakarta seperti perlu ditingkatkan kesadaran bagi staff pengelola, peningkatan kecepatan dalam merespon pengaduan, dan peningkatan kemampuan staff dalam menyelesaikan pengaduan. Mekanisme pengaduan SP4N-LAPOR! di DKI Jakarta yang sudah baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengaduan.

---

This research aims to analyze the complaint mechanism on the SP4N-LAPOR platform using best practice complaint management approach. DKI Jakarta Province is an interesting area to study because it is the regional government that has the most reports. Researchers used four dimensions of theory from Robert Johnston and Sandy Mehra (2002), namely Easily Understood and Accesed Complaints, Complaint-Soliciting Culture, Process Simplicity, and Systematic Follow-up. This research uses a post- positivist approach with data collection techniques carried out through in-depth interviews with related parties and supported by secondary data. The research results show that the SP4N-LAPOR! in DKI Jakarta is well managed. This can be seen from the fulfillment of seven indicators out of eleven theoretical indicators. The seven indicators are, accessibility, ease of complaints mechanism, transparency, one point of contact for complaints, evaluation of output, satisfaction survey, and decentralized approach. However, there are obstacles dan challanges that need to be improved dan fixed in managing SP4N-LAPOR! in DKI Jakarta, such as need to increase awareness of management staff, increase speed in responding to complaints, and increase staff ability in resolving complaints. SP4N-LAPOR! in DKI Jakarta which is already well managed is expected to increase public trust and encourage Citizen participation in making complaints."

"ABSTRAKPeningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian yang merupakan ujung akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan di Indonesia. Berbagai kebijakan dibidang pelayanan publik telah ditetapkan sebagai pondasi instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Akan tetapi, perkembangan tren global yang dimotori oleh kemajuan teknologi telah mendorong berbagai perubahan, antara lain perubahan, antara lain perubahan ekspetasi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Untuk menghadapi berbagai perubahan tersebut tersebut, kementerianPANRb melalui deputi pelayanan publik melaksanakan upaya komprehensif agar dapat memberikan pelayanan publik sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. "