"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena yang terjadi di PKN STAN mengenai kesiapan PKN STAN dalam mengimplementasikan KKNI, SN-Dikti, dan IES 4, motivasi mengadopsi pembelajaran professional values, ethics and attitudes, kesesuaian implementasinya dengan KKNI, SN-Dikti, dan IES 4, serta peran aktor dalam organisasi terhadap proses desain pembelajaran mengenai professional values, ethics and attitudes. PKN STAN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang menyelenggarakan program pendidikan akuntansi dan lulusannya sebagian besar bekerja di pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan kualitatif serta menggunakan institutional theory dalam menganalisis permasalahan penelitiannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa desain pembelajaran PKN STAN mengenai professional values, ethics and attitudes telah sesuai dengan KKNI dan SN-Dikti, tetapi belum menerapkan IES 4. Dalam merespons konvergensi IES 4, PKN STAN menunjukkan kondisi normative isomorphism dan dinilai telah cukup siap untuk menerapkan standar tersebut dengan sistem pendidikan saat ini.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the phenomenon that occurs in PKN STAN about the readiness of PKN STAN in implementing KKNI, SN Dikti, and IES 4, the motivation to adopt the learning of professional values, ethics and attitudes, the suitability of its implementation with KKNI, SN Dikti, and IES 4, as well as the role of actors in the organization of the learning design process of professional values, ethics and attitudes. PKN STAN is one of the official universities that organizes accounting education programs and graduates mostly work in government. This research uses case study and qualitative approaches and use institutional theory in analyzing research problem. This research indicates that PKN STAN 39 s learning design on professional values, ethics and attitudes has been in accordance with KKNI and SN Dikti, but has not implemented IES 4. In response to convergence of IES 4, PKN STAN shows normative isomorphism condition and is considered ready to apply standard with the current education system. "

"

 

Nama	:	Syanni Yustiani
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Judul	:	Transformasi Fungsi Audit Internal Sebagai Dampak  Penerapan Tata Kelola Berbasis Sistem Informasi. Studi Kasus: Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan sebagai dampak penerapan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Untuk menganalisis fenomena tersebut maka penelitian ini akan menganalisis secara rinci mengenai tekanan-tekanan terhadap Inspektorat Jenderal untuk menerapkan tata kelola pada level makro,  asumsi pengendalian dalam Sistem Informasi DJP yang berdampak pada perubahan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai auditor Intern, upaya penyelarasan antara SIDJP sebagai logics dengan prinsip tata kelola dan Fungsi Audit Intern, adaptasi yang dilakukan oleh Inspektorat Umum setelah SIDJP diimplementasikan di Direktorat Jenderal Pajak dan pengaruh adaptasi yang dilakukan terhadap legitimasi Inspektorat Jenderal sebagai fungsi auditor internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori institusional dalam menganalisis fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara atas narasumber kunci yang mewakili pihak regulator, asosiasi profesi, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal pada awal pelaksanaan SIDJP adalah resisten (defiance), kemudian dengan didirikannya audit unit TI pada tahun 2014 maka respon strategis ITJEN berubah menjadi kompromi (compromise) setelah semakin meningkatnya kapabilitas SDM ITJEN melalui berbagai pelatihan dan pendidikan maka Inspektorat Jenderal berubah menggunakan Strategi penerimaan (acquiescence). Strategi tersebut membuat beberapa perubahan pada ruang lingkup dan praktik Inspektorat Jenderal, struktur, persyaratan keahlian auditor, alat audit, ukuran audit, hubungan dengan departemen TI sementara sumber audit dan hubungan dengan auditor eksternal tetap sama.

 

Kata Kunci:

Audit Intern; sistem informasi; institutional theory; institutional logics; isomorphism.

 

---

ABSTRACT

 

 

Name	:	Syanni Yustiani
Program	:	Master of Accounting
Judul	:	Transformation of Internal Audit Function as Impact of  Information System Based Governance Implementation. Case Study: Inspectorate General of the Ministry of Finance.

The purpose of this study is to analyze the transformation of  Inspectorate General of Ministry of Finance as impact of Direktorat Jenderal Pajak’s System Information (SIDJP) implementation, To elaborate the phenomena this study will analyze this into detail on what is the macro-governance pressures for Inspectorat General, what is the SIDJP’s control assumption that impact Inspectorate General as it’s internal audit function, how is the alignment between SIDJP logic with governance principles and Internal Audit Function, how the Inspectorate General adaptation after SIDJP is implemented in the Directorate General of Taxation and how the adaptation carried out affects the legitimacy of the Inspectorate General as a function of internal auditor. This study uses case study and qualitative approach and uses institutional theory in studying the phenomenon studied. Data collection is done through content analysis and interviews with key informants representing regulator, Directorate General of Taxation, Supreme Audit Board and Inspectorate General. This study shows that the strategy used by Inspectorate General in order to adapt with SIDJP implementation, at the beginning of SIDJP implementation the responsive strategy given is Defiance, then in 2014 as IT Audit Unit was founded, the strategic response by ITJEN turn into compromise. After ITJEN HR capabilities improved then Inspectorate General using Acquiescence Strategy. The strategy that was taken make some changes on Inspectorate General’s Scope and practice, structure, auditor skill requirement, audit tools, audit size, relationship with IT department while audit source and relation with external auditor are remain the same.

 

Keywords:

Internal Audit; system information; institutional theory; institutional logic; isomorphism.

 

"

"PSAK No. 71 merupakan konvergensi dari IFRS 9 yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 di mana implementasi dini diperkenankan. Kompleksitas standar ini menyebabkan sebagian besar belum melakukan tahap penilaian dampak sesuai roadmap OJK. Perubahan standar ini mengakibatkan kontroversi yang tercermin adanya penolakan berlakunya IFRS seperti di Perancis karena tekanan dari unsur politik yang mempertimbangkan volatilitas dari neraca dan juga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berdampak negatif bagi stakeholder seperti penurunan ekuitas (Ball, 2006) serta adanya pengaduan pelanggaran yang dilakukan pembuat ketentuan IFRS 9 yaitu melakukan perubahan tanpa proses yang tepat (Bouvier, 2017). Di Indonesia, IFRS 9 telah diadopsi menjadi PSAK No. 71, oleh karena itu problematika yang terjadi di negara-negara lainnya diprediksi akan terjadi juga di Indonesia. Namun dalam kenyataan nya terdapat Bank yang telah mengimplementasikan secara dini PSAK No. 71 (early adopters). Studi ini menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian di mana analisis konten, tematik dan analisa perbandingan konstan diaplikasikan guna menganalisa instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara semi terstruktur. Penelitian ini menemukan bahwa early adopters adalah Bank dengan jenis kepemilikan pemerintah, asing dan campuran. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa motif untuk mengambil keputusan baik untuk melakukan atau tidak melakukan implementasi PSAK No. 71 secara dini didominasi oleh kondisi isomorphism yang muncul (normative isomorphism) karena adanya tekanan atau tuntutan dari profesional yang dinilai benar mengingat ketentuan belum berlaku efektif dan tidak ada paksaan untuk mengikuti perusahaan induk. Tidak dapat dikesampingkan motif karena alasan tekanan meniru (mimetic isomorphism) juga terjadi namun demikian dapat dipastikan bahwa tekanan paksaan (coercive isomorphism) tidak terjadi. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan (heteregoneity) perilaku para aktor dan institusi pada masing-masing bank umum yang dipengaruhi oleh multiple logics yaitu ketentuan (regulatory logics) dan keuntungan (banking logics). Hal tersebut dilakukan para aktor untuk menjaga keseimbangan kedua logika tersebut dengan menggabungkan keduanya serta melihat faktor eksternal dan internal institusi. Normatif; Logika Regulator; Logika Perbankan.

---

PSAK No. 71 convergence of IFRS 9 which will become effective on January 1, 2020, where early implementation is permitted. The complexity of this standard has caused several Banks not to carry out the impact assessment stage according to the OJK roadmap. Changes in accounting standards have caused controversy, which is reflected in the refusal of IFRS to take effect in France because the pressure from political elements that consider the volatility of the balance sheet and have negative impacts on stakeholders such as decreasing equity (Ball, 2006)and there is accusation violation committed by the rule makers without going through the right process in making IFRS 9 (Bouvier, 2017). Considering IFRS 9 was adopted as PSAK No. 71, it is suspected that this can be a problem in Indonesia. However, there were Banks that had implemented before PSAK No. 71 effective (early adopters). This study applies a case study as its research strategy were content, thematic, and constant comparative analyses were used in analysing data collected from questionnaire and semi-structured interviews. This study found that several early adopters are Banks that are owned by the government (state owned banks), foreign, and joint venture banks. Besides, this study found that the motive in making the decisions to adopt / not to adopt  PSAK No. 71 is dominated by normative isomorphism as the pressures or demands being professional and considered right in the business dominate the motives and there were  no mandatory requirements imposed by the parent company to adopt PSAK 71 at this stage. There is a motive that cant be excluded out due to mimetic isomorphism as the pressure to follow their peer group and also it can be ascertained that coercive isomorphism does not occur. This study also found that there are differences (heteregoneity) in the behavior of the actors and institutions in each of the commercial bank that were influenced by multiple logics (i.e., rules as regulatory logics, and profit being the banking logics). This is done so by the actors to maintain both logics by combining the two and looking at the external and internal factors of the institution."

"

Sampai dengan Oktober 2019, pada Pemerintahan Indonesia, hanya 19 Kementerian/Lembaga (K/L) (22.09%) yang berinisiatif untuk menyusun Laporan Tahunan (Laptah) di samping Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan prinsip utama good governance (transparansi) menjadi tidak optimal. Penelitian ini menggunakan teori institutional logics dan isomorphism untuk menganalisis perbedaan perilaku para manajer yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan publikasi laptah. Strategi penelitian menggunakan studi kasus dengan menggali fenomena dalam penyusunan laptah dan faktor institusional yang menjadi latar belakangnya. Penggalian data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada 86 K/L. Tingkat pemenuhan persyaratan symbolic carriers dalam penyusunan laporan tahunan masih rendah.  Terkait material carriers, fenomena budaya kurangnya inovasi dan kurangnya adaptasi dapat menjadi faktor penghambat dalam penyusunan laporan tahunan.  Keberadaan SOP menjadi salah satu faktor penggerak yang memudahkan K/L dalam menyusun laporan tahunan. Dari sisi artifacts, dukungan teknologi dan sistem informasi yang ada saat ini sudah baik dan mampu memfasilitasi K/L dalam menyusun laporan tahunan. Adanya pandangan bahwa penyusunan laporan tahunan merupakan suatu kewajiban karena adanya amanat dari peraturan (coercive isomorphism), menjadi motivasi utama bagi K/L dalam menyusun laporan tahunan. Motivasi kedua adalah karena adanya dorongan profesionalisme (normative isomorphism) bahwa penyusunan laporan tahunan ini merupakan bentuk tanggung jawab transaparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Praktik mencontoh atau mempertimbangkan keputusan yang diambil oleh K/L lain (mimetic isomorphism) tidak ditemukan pada penelitian ini. 

---

Until October 2019, in the Government of Indonesia, only 19 Ministries/Institutions (SM/I) (22.09%) took the initiative to prepare an Annual Report (AR) in addition to the Financial Statements and Performance Reports. This resulted in the implementation of the main principles of good governance (transparency) being not optimal. This study uses the theory of institutional logics and isomorphism to analyze differences in the behavior of managers who are responsible for the preparation and publication of the report. The research strategy uses case studies by exploring phenomena in the preparation of the report and institutional factors that are the background. Data mining was carried out through questionnaires and interviews to 86 SM/I. The level of fulfillment of symbolic carriers' requirements in preparing annual reports is still low. Regarding material carriers, lack of innovation and lack of adaptation can be a limiting factor in the preparation of annual reports. The existence of SOPs is one of the driving factors that facilitate SM/I in preparing annual reports. In terms of artifacts, technology support and existing information systems are already good and able to facilitate SM/I in preparing annual reports. The view that the compilation of annual reports is an obligation because of the mandate of regulations (coercive isomorphism), becomes the main motivation for SM/I in preparing annual reports. The second motivation is due to the encouragement of professionalism (normative isomorphism) that the preparation of this annual report is a form of responsibility of transparency and accountability to the community. The practice of imitating or considering decisions taken by other SM/I (mimetic isomorphism) was not found in this study.

"

"Pengambilan keputusan adalah salah satu tugas dari pimpinan perusahaan/ organisasi, di mana dalarn memutuskan sesuatu seorang pemimpin seyogyanya harus berdasarkan pada rasionalitasnya. Namun kenyataan berbicara lain, karena banyak hasil keputusan yang pada akhirnya berbeda dengan yang diperkirakan sebelumnya dan tentunya hal ini dilatarbelakangi oleh determinan yang mempengaruhinya. Penelitian ini mencoba untuk mempelajari determinan tersebut. yaitu LMX (Leader-Member eXchange), POS (Perceived Organizational Support), kepribadian (personality} yang berdasarkan pada Big Five Theory dan pengaruh ekstema1 (isomorphism). Unit analysis pada penelitian ini adalah suatu perusahaan operator telekomunikasi yang mempunyai wilayah cakupan nasional, dengan respondcn adalah para pejabat yang sudah sering melakukan pengambilan keputusan. Dengan model hipotesis bahwa semua determinan tersebut akan mernpengaruhi pengambilal keputusan secara positif, dan perhitungan menggunakan GLM (Generalize Linear Model), ternyata hasilnya adalah hanya determinan isomorphism yang berpengaruh secara signifikan. Dimensi yang diukur pada isomorphism adalah coercive. mimetic dan normative. Temuan yang cukup menarik adalah determinan LMX dan POS ternyata tidak mempengaruhi pada pengambilan keputusan. Hal ini berarti kondisi organisasi yang baik dan mapan tidak mendukung dalam pengambilan keputusan. Determinan lainnya seperti personality pada dasarnya adalah mempengaruhi secara signifikan, di mana dimensi yang diukur adalah berdasarkan pada Big Five Theory7 yaitu openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness dan neuroticism. Namun secara statistik data untuk determinan personality ini tidak reliable, Sejalan dengan itu, pangambilan keputusan yang diteliti adalah proses yang dilakukan dengan cara intuisi dan rasional. Hasil penelitian ternyata pengarnbilan keputusan secara intuisi dan rasional bukanlah suatu hal yang berlawanan, karena determinan isomorphism itu berpengaruh pada kedua cara pengambilan keputusan lersebut. ......Decision making is one of the tasks of company/organization leader, where a leader in deciding for a getting a best decision result should be based on his/her rationality. In faet, there are many of the decisions are different from its expected previous1y, due to so many factors are influencing the decision. This research attempts to study the factors, i.e, LMX (Leader-Member eXchange), POS (Pereeived Organizational Support), personality which is based on the Big Five Throry and the external influence (isomorphism). Unit of analysis in this research is a telecommunications service company that has national coverage area, and the respondents are the officers who frequently making decisions. With the hypothetical model that all determinants influencing positively to decision making, with the calculation using the GLM (Generalize Linear Model) the result is only isomorphism that effect significantly. Dimensions measured on the isomorphism are coercive, mimetic and nonnative. The findings are quite interesting, i.e. determinants of LMX and POS do not appear to influences on decision making. This means that even condition of the organization is well established but those don't support in decision making. Basically personality is essentially a significant influence, and the dimensions measured based on the Big Five Theory are openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness and Neuroticism. Unfortunately the data personality determinant is not reliable. The decision-making process can be examined with intuition and rational way. Results of research that decision-making and rational intuition is not a case of the opposite, because this research shows that isomorphism of factors that affect the way the both decision making, i.e. intuition and rational."

"ABSTRACTReporting This study aims to investigate motivations, stakeholder engagament issues as well as issues and challenges in preparing Integrated Reporting. This research applies mixed method approach during its research design and data collection stages in which interview was utilized for a case study of PT Pertamina EP PEP as preparer of the integrated report, followed by interview with relevant stakeholders such as regulatory and professional accounting bodies. Questionnaire with open ended question was also undertaken to explore perspective of investors on Integrated Reporting. This study founds that motives behind the preparation of integrated report is due to lack of knowledge among stakeholders on PEP. Hence, PEP is eager to provide an understanding to stakeholder for two important facts 1 knowledge on the upstream oil and gas industry in which PEP operates and 2 the understanding where PEP is a state owned company that has a positive performance and has a great impact and contribution towards Indonesia. PEP s integrated report has limited conformity with with IIRC due to the absence of value creation framework and principle of connectivity between information and consiseness. Issues and challenges in preparing Integrated Reporting are 1 Increasing cost to prepare the report 2 Business confidentiality of information within the report 3 Inadequate information system to suppor the required data. While its issues on stakeholder engagement are lack of demand by investors as most of them are short term market culture. Implementation of integrated report is also not listed as the priority from regulatory and professional accounting body perspective, since they have more urgent matters to be tackled.

---

ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk menyelidiki motivasi, isu terkait keterlibatan pemangku kepentingan sekaligus isu dan tantangan dalam penyusunan pelaporan terintegrasi. Riset ini mengaplikasikan pendekatan metode campuran dalam desain riset dan tahap pengumpulan data dimana wawancara digunakan untuk studi kasus pada PT Pertamina EP PEP sebagai penyusun laporan terintegrasi, diikuti dengan wawancara dengan pemangku kepentingan yang relevan seperti regulator dan organisasi profesi. Kuesioner dengan pertanyaan terbuka juga dilakukan untuk menyelidiki perspektif investor terhadap pelaporan terintegrasi. Studi ini menemukan bahwa motif dibalik penyusunan pelaporan terintegrasi diawali dari kurangnya pengetahuan pemangku kepentingan terhadap PEP. Karenanya, PEP ingin menyediakan pemahaman kepada pemangku kepentingan terhadap dua fakta penting: 1 Pengetahuan tentang industri hulu minyak dan gas tempat PEP beroperasi 2 Pemahaman bahwa PEP adalah perusahaan BUMN yang memiliki kinerja positif dan punya dampak dan kontribusi besar pada Indonesia. Pelaporan terintegrasi PEP juga memiliki kesesuaian yang sangat terbatas dengan IIRC, karena tidak adanya kerangka penciptaan nilai dan prinsip konektivitas informasi serta keringkasan. Isu dan tantangan terkait penyusunan pelaporan terintegrasi antara lain 1 Naiknya biaya pembuatan laporan 2 Kerahasiaan informasi pada pelaporan terintegrasi 3 Sistem informasi yang tidak cukup baik dalam mendukung ketersediaan data. Hubungan terhadap pemangku kepentingan pelaporan terintegrasi juga memiliki isu seperti kurangnya permintaan dari investor karena budaya pasar yang masih berorientasi jangka pendek. Dari aspek regulator dan organisasi profesi akuntansi, mereka juga tidak memprioritaskan implementasi pelaporan terintegrasi karena mereka juga memiliki hal yang lebih penting untuk diselesaikan. "

"Berkembangnya teknologi yang dapat digenggam ditangan masyarakat membuat banyak keuntungan dan kerugian. Salah satu keuntungannya adalah semakin mudahnya mendapatkan barang yang diinginkan oleh konsumen. Akan tetapi, hal tersebut juga berlaku kepada barang-barang yang seharusnya dibeli secara legal, bisa didapatkan secara ilegal melalui pengunduhan melalui sumber yang tidak dibawah ranah hukum, khususnya musik. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat untuk melakukan pembajakan musik dalam kalangan masyarakat yang beragama Islam. Peneliti menggunakan metode Structural Equation Modelling Partial Least Square untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap niat untuk melakukan pembajakan musik. Religiusitas tidak ditemukan untuk mempengaruhi niat untuk tidak membajak. Akan tetapi, Obligasi Moral, Tekanan Normatif, Willingness to Pay, Tekanan Meniru, dan sikap berpengaruh secara signifikan terhadap niat untuk tidak membajak. Penelitian ini mempunyai implikasi untuk pemerintah yang ingin mengurangi pembajakan media digital di Indonesia khususnya musik serta industri media digital. ......The advancement of technology that can be held by the hands of all classes of people can make some benefits and drawbacks. One of the benefits is the ease of procurement of goods. Although, it is also applicable to goods that should have been bought legally, where can be procured illegaly through ilegal downloading, especially music. This paper aims to analyze the effects of the factors that can affect intention to pirate music in the moslem population. The researcher uses SEM PLS as his method to analyze the effects to no pirate music. The study has found that religiosity has no effect to intention, but Moral Obligation, Normative Pressure, Willingness to pay, Mimetic Pressure, and Attitude significantly affects intention to not pirate. This research has implications to governments who wanted to reduce digital piracy especially in Indonesia also Digital media industry, both Halal and the industry as a large."

"Penelitian riset ini bertujuan untuk melakukan evaluasi sumatif yang komprehensif terhadap pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dengan penggunaan e-kelurahan yang dilihat dari relevansi, efektivitas, dan dampak program. Secara spesifik penelitian ini ingin melihat keberhasilan program dalam meningatkan kapasitas aparatur kelurahan dengan menggunakan analisis main analytical categories, capacity building dan isomorfisme. Penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa pelayanan publik yang baik akan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakatnya. Pelayanan publik disini meliputi hak dari setiap masyarakat atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang terkait dengan kepentingan publik. Peneliti tidak sepenuhnya setuju dengan penelitian sebelumnya, menurut peneliti pembahasan pada pelayanan PATEN ini, masih belum banyak yang melihat pada proses berjalannya dari pelayanan, namun peneliti juga tetap akan melihat bagaimana dampaknya, karena program e- kelurahan adalah program pertama yang ada di kecamatan Kota Depok. Pada program e- kelurahan ini juga belum ada evaluasi secara komprehensif dari penyelenggara program dan studi sebelumnya pada wilayah kecamatan Pancoran Mas. Evaluasi ini menggunakan main analytical categories untuk menganalisis bagaimana program dari perencanaan, proses, output dan keberlanjutannya. Analisis capacity building dan isomorfisme dan metode main analytical categories dapat menjelaskan pengembangan kemampuan pegawai dalam menggunakan program e-kelurahan sehinga dapat mencapai tujuan dari program yaitu pelayanan administrasi yang efisien dan efektif. Selain itu juga dapat membantu untuk menganalisis respon bentuk dari kelurahan sebagai penerima manfaat pada penyelenggara program e-kelurahan atau kecamatan di wilayah kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kekuatan program ada pada output dan dampak karena pelayanan administrasi menjadi lebih efisien dan efektif. Meskipun demikian, proses berjalannya program masih belum maksimal karena tidak adanya monitoring, koordinasi lebih lanjut dan tidak adanya penetapan indikator yang jelas tentang keberhasilan program, yang menghasilkan pencapaian yang baik dari output saja, namun untuk prosesnya masih perlu dikembangkan lagi.......This research study aims to carry out a comprehensive sumatitive evaluation of theimplementation of the District Integrated Administrative Services (PATEN) program in the Pancoran Mas District area of Depok City with the use of e-kelurahan as seen from the relevance, effectiveness, impact, efficiency and sustainability of the program. Specifically, this research wants to see the success of the program in increasing the capacity of village apparatus by using analysis of main analytical categories, capacity building and isomorphism. Previous studies have stated that good public services will have an impact on the quality of life of the people. Public services here include the rights of every community over goods, services and/or administrative services related to the public interest. Researchers didn’t fully agree with previous research, according to researchers discussing PATEN services, not many have seen the running process of the service, but researchers will also see what the impact will be, because the e-kelurahan is the first program in Depok City sub-district. In this e-kelurahan there has also been no comprehensive evaluation from program organizers and previous studies in the Pancoran Mas sub-district area. This evaluation uses the main analytical categories to analyze how the program is planned, process, output and sustainability. Analysis of capacity building and isomorphism and the main analytical categories method can explain the development of employee capabilities in using the e-kelurahan program so that the objectives of the program can be achieved, namely efficient and effective administrative services. In addition, it can also help to analyze the response form of the village as a beneficiary of the e-kelurahan or sub- district program administrators in the Pancoran Mas sub-district, Depok City. The results of the evaluation show that the program's strength lies in its output and impact because administrative services have become more efficient and effective. Even so, the process of running the program is still not optimal because there is no monitoring, coordination and there is no setting clear indicators of program, which results in good achievement of the output alone, but the process still needs to be developed."

"ABSTRAKImplementation Governmet Finance Statistics in Indonesia is one of the organizations response to the mandate of Law No. 1 year of 2004. As stipulated by that, the Government Financial Statements that is prepared can produce financial statistik. One of the function of the Government Finance Statistics is to analyze and evaluate fiscal policy. DJPB as an organization that compile report as a constituent of the government's financial statements need to respond to this implementation. To realize the implementation of the Government Finance Statistics, organizations affected by the environment in which is located, so that the organization strives to be similar to the environment that is called isomorphism. Isomorphism occurred because of institutional pressures that influence organizational decision making. This study aims to determine the institutional pressures that affect decision making in impelemntasi GFS in Indonesia. The institutional pressure is divided of three to coersive pressure, mimetic pressure and normative pressure. The methodology used in this study is qualitative methods with intrepretatif techniques through institutional theory approach. The results of this study concluded that the organization experience symptoms that responded isomorphism according to the kind of pressure that appears. So that the organization mapped the pressures that affect the decision making of implementation GFS in Indonesia that have appropriate expectations for the purpose of analysis and evaluation of fiscal policy in accordance with Law No. 1 of 2004."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena berupa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Key Performance Indicator (KPI). Objek penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai single unit analysis yang telah mengadopsi tindak lanjut rekomendasi tersebut dalam KPI/IKU sejak tahun 2018. Meskipun penyelesaian tindak lanjut rekomendasi telah dilekatkan pada KPI/IKU dan target KPI/IKU selalu tercapai, masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum selesai/tuntas dalam 5 (lima) tahun bahkan 10 (sepuluh) tahun. Penelitian ini berupaya mengisi research gap dari penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa faktor penyebab belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK adalah karena tindak lanjut tersebut belum dilekatkan sebagai KPI/IKU dan tidak adanya target yang menunjukkan indikator keberhasilan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C serta latar belakang penyesuaian KPI/IKU dari perspektif Institutional Isomorphism. Analisis data pada penelitian ini menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C, KPI/IKU tindak lanjut rekomendasi BPK belum sepenuhnya memenuhi Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C yaitu (1) Measurable; dan (2) Achievable/Attainable. Tidak dipenuhinya kedua kriteria/prinsip tersebut mengakibatkan masih belum idealnya klaim atas capaian realisasi KPI/IKU yang dilakukan DJP sebab terdapat gap antara periode terbitnya Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK atas pembahasan TLRHP dengan periode berakhirnya masa penilaian kinerja pada DJP. Kondisi ini mengakibatkan capaian realisasi KPI/IKU diklaim secara subjektif dengan menggunakan tindak lanjut rekomendasi yang diusulkan selesai dengan nilai indeks yang sama dengan rekomendasi yang dinyatakan selesai/tuntas oleh BPK. Namun demikian, implementasi KPI/IKU memberikan manfaat bagi organisasi berupa peningkatan komitmen manajemen organisasi dan mendorong strategi organisasi. Kemudian, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian KPI/IKU dari perspektif Institutional Isomorphism. Pertama, faktor yang dipengaruhi fenomena isomorfisme normatif yaitu faktor yang berasal dari sisi eksternal berupa pelibatan pihak eksternal dan faktor dari sisi internal berupa insentif kinerja pegawai dan inovasi organisasi. Kedua, faktor dari perspektif isomorfisme koersif berupa tekanan koersif dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.......This study aims to evaluate the phenomenon of completion of follow-up on the audit finding recommendations of the Supreme Audit Agency (BPK) as a Key Performance Indicator (KPI). The object of this study is the Directorate General of Taxes (DGT) as single unit analysis which has adopted such follow-up recommendations in its KPI since 2018. Although the completion of follow-up recommendations has been embedded to KPI and the KPI targets have always been achieved, there are still some recommendations that have not been completed in 5 (five) years and even in 10 (ten) years. This study seeks to fill the research gap from previous studies which revealed that the factors causing the suboptimal completion of the follow-up on BPK audit findings are because the follow-up has not been adopted as a KPI and there are no targets showing indicators of success. The evaluation is carried out using SMART Criteria and the SMART-C Principle as well as the KPI adjustments that have been made by institution from the perspective of Institutional Isomorphism. The analysis of research data employs content analysis. This study shows that based on the SMART Criteria and SMART-C Principles, the KPI on follow up over BPK recommendations has not fully satisfied the SMART Criteria and SMART-C Principles, namely (1) Measurable; and (2) Achievable/Attainable. The non- fulfilment of those two criteria/principles results in not ideal claim over the KPI realization by the DGT because there is a gap between the issuance period of the Follow-Up Monitoring Report from BPK and the end of the performance assessment period at the DGT. This condition causes KPI realization achievements to be subjectively claimed using follow-up recommendations proposed to be completed by the DGT with the same index value as recommendations declared completed by BPK. However, the implementation of KPI provides benefits to organizations in the form of increasing organizational management commitment and encouraging organizational strategy. There are factors that influence the adjustment of KPI/IKU from the perspective of Institutional Isomorphism. First, factors that are influenced by the phenomenon of normative isomorphism, i.e. factors originating from the external side, namely the involvement of external parties and factors from the internal side, namely the employee performance incentives and organizational innovation. Second, the factor from the perspective of coercive isomorphism is in the form of coercive pressure from the community on the state finance management."