Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
As demanded by global issue for a cleaner and an environment friendly energy, LPG (Liquefied Petroleum Gas) as an altemative fuel, will become an attractive commodity in the future.

Entering free trade era, which will be started by AFTA in the year of 2003, LPG business will also be affected. As a consequence, PERTAMINA, the company that monopolise the LPG domestic market, must prepare upon entering the competition against new entree. To be able to transform itself from a monopolistie controller toward market leader, PERTAMINA should redefine its LPG business process, i.e. restructuring the retail marketing network, especially the partnership scheme with LPG mini filling plant owners.

Crucial matters to be improved are the tariff formulae for transporting LPG, which is considered insufficient for the present operating cost, and the lack of fixed cost structure, which evokes difficulties for an adjustment.

Proposed solution for the above problem is a new, auditable, and adjustable, tariff system, which is arranged fairly between the involved parties and based on a win-win solution. Arrangement of such new system should consider the existence and role of LPG mini filling plant, taking into account their operating cost.

---

Karena perannya sebagai energi altematif pengganti minyak bumi dan semakin kuatnya isu lingkungan hidup yang menuntut pemakaian energi bersih dan akrab lingkungan, maka LPG (Liquified Petroleum Gas) akan menjadi komoditi yang menarik untuk diperdagangkan di masa mendatang.

Berkenaan dengan datangnya era liberalisasi perdagangan yang dimulai dengan AFTA 2003, yang juga akan melanda selctor perdagangan LPG, maka Pertamina yang selama ini memonopoli perdagangan LPG di dalam negeri harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk dapat bersaing dengan para pemain baru.

Untuk dapat mentransformasikan dari posisi sebagai pemegang monopoli menjadi pemimpin pasar (market leader), Pertamina harus meredifinsi proses bisnisnya di bidang usaha LPG antara lain dengan merestrukturisasi jaringan distribusi dan pamasaran LPG di dalam negeri, yang antara lain dengan membenahi ikatan kemitraan dengan para pcmilik Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE). Salah satu masalah yang mendesak untuk dibenahi adalah perumusan sistem pentarifan jasa ankutan LPG oleh SPPBE yang selama ini dinilai sudah tidak sesuai Iagi Serta tidak adanya struktur tarif yang jelas menyebabkan timbulnya kesulitan untuk melakukan penyesuaian. Solusi dari masalah tersebut adalah pembuatan sistem pentanian baru yang adil, wajar, saling menguntungkan, auditable dan ajustable. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka perumusan tarif mempertimbangkan eksistensi dan peran SPPBE yaitu dengan mengakomodasi besarnya biaya operasi masing-masing SPPBE.

Abstrak :
Paket 21 November 1988 khususnya di bidang angkutan laut menyebabkan terbukanya seluruh trayek untuk dilayari secara bebas serta kemudahan usaha di bidang jasa angkutan laut. Sebelum paket ini dikeluarkan, izin usaha pelayaran sangat terbatas jumlahnya, dan berlaku sistem pelayaran tetap dan teratur (RLS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak paket tersebut terhadap bidang operasi kapal barang PT PELNI. Hal ini berkaitan dengan fungsi PT PELNI sebagai agent of development sekaligus sebagai BUMN yang berusaha meraih laba operasi. Penelitian dilakukan dengan menganalisa data primer dan data sekunder, yaitu membandingkan antara kondisi pra dengan pasca Paknov 21 1988. Pada masa pra Paknov 21 1988, seluruh kapal barang Pelni berlayar secara RLS dan dipusatkan pada trayek Nusantara Timur; sehingga muatan dan penumpang terbanyak dihasilkan trayek tersebut. Sedangkan pada masa pasca Paknov sebagian besar kapal berlayar secara bebas (tramper), sehingga muatan terbanyak dihasilkan dari operasi tramper. Meskipun demikian hasil usaha kapal barang Pelni semakin besar kerugiannya. Hal ini berkaitan d8ngan menurunnya hari operasi kapal dan rendahnya kegiatan pemasaran. Kapal yang sebagian besar telah tua serta kondisi fasilitas pelabuhan yang terbatas menghambat kelancaran operasi kapal. Oleh sebab itu, selain meningkatkan kegiatan pemasarannya, Pelni pun harus meningkatkan mutu perawatan kapalnya. Untuk mengimbangi kerugian kapal barang, Pelni dapat meraih peluang usaha dengan memanfaatkan sarana bandara dan galangan kapal yang dimilikinya. Selain itu Pelni perlu meningkatkan mutu sumber daya manusianya agar lebih siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam dunia jasa angkutan laut di Indonesia saat ini.

Abstrak :
Industri jasa angkutan udara makin menunjukkan tingkat pertumbuhan yang demikian pesat. Peningkatan jumlah arus manusia dan barang seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi makro, merupakan lahan pasar potensial bagi industri jasa angkutan udara. Meskipun di sisi lain, pertumbuhan pesat tadi mengakibatkan kompetisi diantara perusahaan jasa angkutan udara. Makin ketatnya kompetisi, memaksa sebuah perusahaan jasa angkutan udara harus merorientasi strategi yang tepat untuk memenangkan "perang" persaingan pasar jasa angkutan udara. Kondisi ini dihadapi juga oleh PT Garuda Indonesia, sebuah BUMN jasa angkutan udara. Dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap berbagai referensi yang ada, riset lapangan ada salah satu teori tentang karakteristik jasa angkutan udara yang menarik yaitu model berbentuk molekuler. Dari teori model molekuler, kita akan memahami makna hakiki dan implikasi dari karakteristik khas jasa angkutan udara. Salah satu hipotesis adalah "faktor kepercayaan konsumen" adalah kunci yang mempengaruhi perilaku konsumen. Artinya, citra terhadap sebuah perusahaan jasa angkutan udara. Untuk memperoleh gambaran penelitian yang proporsional, maka penelitian membandingkan berbagai persepsi konsumen terhadap PT Garuda Indonesia dan pesaing utamnya yaitu PT Sempati Air dan Singapore Airlines. Hasil pengolahan persepsi tadi menggambarkan citra terhadap jasa, usaha/perusahaan, dan manajemen/pimpinan dari ketiga perusahaan jasa angkutan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra Garuda Indonesia dimata konsumen agak tertinggal dibanding pesaingnya. Dalam rangka meningkatkan citra Garuda Indonesia tersebut, maka perlu dilakukan berbagai pembenahan baik ke dalam maupun keluar. Sebagai BUMN, Garuda Indonesia menghadapi masalah klasik yaitu masih banyaknya campur tangan pemerintah ke dalam manajemen. Oleh karena itu manajemen Garuda Indonesia harus memperoleh keleluasaan, reenqineering organisasi, membenahi manajemen sumber daya manusia, menangani pembentukan citra pada tingkat direksi, dan upaya perbai.kan pemasaran lain.