Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai peningkatan kapabilitas militer Jepang di tengah berbagai pembatasan yang diberlakukan melalui konstitusi pasca perang Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas militer Jepang disebabkan oleh dilema dalam aliansi yang menyebabkan Jepang berada dalam posisi takut ditinggalkan karena ketergantungannya yang besar dalam aliansi. Peningkatan kapabilitas militer ditujukan untuk memenuhi kewajiban Jepang dalam aliansi dalam kerangka kerja sama.

---

This thesis will focus about the increasing of Japan`s military capability despite its pacifis stance under Japan's pre-war constitution. It is a quantitative study using literature and library research method. The findings show that the increasing of Japan`s military capability is caused by the high dependency of Japan upon its ally that caused the fear of the abandonment. The increment is aiming to fulfill Japan`s responsibility in the alliance through cooperation.

Abstrak :
Selaras dengan kebutuhan dan perkembangan industri digital dalam era globalisasi ini, aspek teknologi informasi dan komunikasi dinilai banyak manfaat di berbagai bidang, perkembangan ini tidak terlepas dari peran kepemimpinan entrepreneurial . Model kepemimpinan entrepreneurial (entrepreunerial leadership) sering diabaikan oleh perusahaan terutama petahana, karena efek inersia. Seiring perusahaan tumbuh besar, mereka cenderung berhadapan dengan kekuatan inertia (Tornatzky dan Fleischer 1990). Penelitian ini dilakukan di PT Telekomunikasi Indonesia yang merupakan perusahaan telekomunikasi milik pemerintah dan sebagai incumbent pada industri telekomunikasi telah banyak melakukan inovasi, namun kemampuan untuk mengembangkan inovasi tersebut masih rendah. Faktor yang mempengaruhi antara lain kepemimpinan entrepreneurial  merupakan kemampuan untuk memerankan sumber daya pengelolaan lainnya untuk mencari peluang dan mencari keuntungan (Ireland, 2003), kapabilitas inovasi dan pada gilirannya kinerja inovasi itu sendiri. Untuk memperoleh kinerja inovasi yang baik, perusahaan memerlukan kepemimpinan entrepreneurial  yang didukung oleh kapabilitas inovasi. Temuan utama penelitian ini menunjukkan kepemimpinan entrepreneurial berpengaruh dalam pembentukan kapabilitas inovasi dan pada performa inovasi perusahaan, terutama perusahaan petahana. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi memperkaya konsep kepemimpinan entrepreneurial dan secara manajerial memberikan arah kepada manajer dalam menerapkan kepemimpinan entrepreneurial. Dengan demikian tingkat manajerial dapat menstimulasi terciptanya kapabilitas inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja inovasi perusahaan. Penelitian ini menguji hipotesisnya dengan menggunakan SEM PLS. ......In line with the needs and developments of the digital industry in this era of globalization, information and communication technology aspects are valued for many benefits in various fields, this development is inseparable from the role of entrepreneurial leadership. The entrepreneurial leadership model (entrepreneurial leadership) is often overlooked by companies especially incumbent, as it focuses on mining old business. One industry that is expected to have competitiveness is the telecommunications industry. PT Telekomunikasi Indonesia, which is a state-owned telecommunications company and as an incumbent in the telecommunication industry has made many innovations, but the ability to develop innovation is still low. Factors that influence, among others, entreurpreneurial leadership are the ability to portray other management resources to seek opportunities and seek profit (Ireland, 2003), innovation capabilities and in turn innovation performance itself. To achieve good innovation performance, companies need innovative capabilities supported by business strategy and organizational capability in strategically managing human resources and knowledge. The main purpose of this research is to explain the link between entrepreneurial leadership, innovation capacity, and innovation performance. It is expected that this research has theoretical and managerial contribution, to know the entreurpreneurial leadership relationship through innovation capability to innovation performance.

Abstrak :
Masalah keamanan dan stabilitas kawasan merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Pada saat itu, isu keamanan dianggap sebagai isu yang sensitif. Namun dalam perkembangannya, isu keamanan tidak bisa dihindarkan sebagai suatu agenda kerjasama ini. Ide pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN (APSC) pada tahun 2015 merupakan perwujudan salah satu pilar Komunitas ASEAN (ASEAN Community) yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN dan mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Tesis ini membahas peningkatan kapabilitas militer negara-negara ASEAN dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015 (2007-2014). Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kapabilitas militer negara-negara ASEAN adalah kebangkitan Cina. Negara-negara ASEAN mencoba untuk merespon kebangkitan Cina sebagai upaya dari deterrence menghadapi kebangkitan Cina tersebut. ......Security and stability of the region are factors underlying the establishment of the ASEAN as a regional organization in Southeast Asia. At that time, the issue of security was considered as a sensitive issue. However, in its development, security issues cannot be avoided as this cooperation agenda. The idea of the establishment of the ASEAN Political-Security Community (APSC) in 2015 is a manifestation of one of the pillars of the ASEAN Community (ASEAN Community) which aims to accelerate the political security cooperation in ASEAN and establishes peace in the region, including the international community. This thesis discusses increasing military capabilities of ASEAN countries towards ASEAN Community 2015 (2007-2014). One of the factors that led the arms buildup among ASEAN countries is the rise of China. ASEAN countries are trying to respond to the rise of China as an effort of deterrence to face the rise of China.

Abstrak :
[ABSTRAK
Orientasi kewirausahaan dan kapabilitas dinamik telah menjadi subjek penelitian yang menarik berkaitan dengan organisasi yang menghadapi ketidakpastian lingkungan eksternal. Implementasi dari orientasi kewirausahaan dan kapabilitas dinamik diharapkan mampu mendorong kinerja organisasi ke tingkat yang lebih tinggi. Penelitian ini mengenai analisis pengaruh dari orientasi kewirausahaan dan kapabilitas dinamik terhadap kinerja dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan eksternal. Unit analisisnya merupakan karyawan manajerial bandar udara yang dikelola salah satu Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Hasil temuannya adalah walaupun orientasi kewirausahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap kapabilitas dinamik, namun orientasi kewirausahaan tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja. Kombinasi antara orientasi kewirausahaan dan kapabilitas dinamik merupakan sumber potensial untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan peningkatan kinerja dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan eksternal.

---

ABSTRACT
Orientation entrepreneurial and dynamic capability have been the subject of interesting research related to organization facing uncertainty of the external environment. Implementation of entrepreneurial orientation and dynamic capability are expected to drive performance of the organization to a higher level. This study about the effect of entrepreneurial orientation and dynamic capabilities on performance in the face of the uncertainty of external environment. The unit of analysis are airports managerial employees managed by one of the State-Owned Enterprises in Indonesia. Although its findings are entrepreneurial orientation has a positive influence on the dynamic capability, but entrepreneurial orientation has no influence on performance improvement. The combination of entrepreneurial orientation and dynamic capabilities are potential sources for creating competitive advantage and achieve higher performance dealing with external environment uncertainty, Orientation entrepreneurial and dynamic capability have been the subject of interesting research related to organization facing uncertainty of the external environment. Implementation of entrepreneurial orientation and dynamic capability are expected to drive performance of the organization to a higher level. This study about the effect of entrepreneurial orientation and dynamic capabilities on performance in the face of the uncertainty of external environment. The unit of analysis are airports managerial employees managed by one of the State-Owned Enterprises in Indonesia. Although its findings are entrepreneurial orientation has a positive influence on the dynamic capability, but entrepreneurial orientation has no influence on performance improvement. The combination of entrepreneurial orientation and dynamic capabilities are potential sources for creating competitive advantage and achieve higher performance dealing with external environment uncertainty]

Abstrak :
Tesis ini akan membahas tentang peningkatan kapabilitas militer India yang terjadi pada periode 2003-2011. Penelitian ini akan menggunakan teori ofensif realisme oleh John J Mearsheimer. Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka. Dari hasil penelitian ini, ditemukan tiga indikator penyebab terjadinya peningkatan kapabilitas militer India periode 2003-2011. Pertama, hubungan antara India dengan Pakistan dan Tiongkok menciptakan ketidakpastian di kawasan Asia Selatan. Kedua, kapabilitas militer Pakistan dan Tiongkok menimbulkan ancaman bagi India. Ketiga, India berupaya untuk mempertahankan posisinya sebagai regional hegemoni di kawasan Asia Selatan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa India mempunyai ambisi untuk menjadi regional hegemoni di Asia. ......This thesis will discuss about India's military capabilities improvement that occurred in 2003-2011. This study will use the theory of offensive realism by John J Mearsheimer. This study will use qualitative research methods literature. The result of this research found three main indicators that cause the increase in India?s military capabilities from 2003 until 2011. First, India's relations with Pakistan and China creates uncertainty in the South Asian region. Second, Pakistan and China?s military capabilities pose a threat to India. Third, India tried to maintain its position as a regional hegemony in South Asia. In addition, this research also found that India also has the ambition a regional hegemony in Asia.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat ancaman dan kerawanan pelanggaran wilayah udara Indonesia di Ambalat serta pertahanan udara berbasis skenario-kapabilitas untuk menghadapinya. Penelitian menggunakan mixedmethod dengan mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisis kuantitatif melalui one sample t-test menunjukkan adanya perbedaan antara tingkat ancaman yang ditetapkan sebesar 4 (kategori ?tinggi?), dengan hasil pengukuran yang lebih tinggi, yaitu sebesar 4,2098 (kategori ?sangat tinggi?), terutama ditandai oleh indikator Antusiasme Malaysia dengan skor 4,55 (kategori ?sangat tinggi/akut?). Sedangkan hasil analisis kerawanan menunjukkan tidak adanya perbedaan antara tingkat kerawanan yang kategorinya ditetapkan ?tinggi? yaitu sebesar 4, dengan skor hasil pengukuran yang kategorinya juga ?tinggi? yaitu sebesar 3,9811, dimana indikator yang menonjol adalah Dampak Kerugian Non-Material dengan skor 4,43 (kategori ?sangat tinggi/akut?). Selanjutnya dalam analisis kualitatif untuk mendalami hasil temuan analisis kuantitatif, hasilnya menguatkan temuan tingkat ancaman yang terukur sangat tinggi, yaitu Malaysia menunjukkan konsistensi kehadirannya di Ambalat guna menguatkan klaimnya atas wilayah tersebut. Sebagai solusi, penelitian ini kemudian menjalankan pengembangan skenario yang hasilnya mengarah pada pentingnya pemenuhan kapabilitas Kohanudnas yang difokuskan pada kemampuan menghalau sasaran udara sebelum memasuki Ambalat, serta perlu didukung strategi penggelaran Alutsista secara efektif dengan kemampuan siaga 1x24 jam/minggu guna mengantisipasi adanya fenomena ?gunung es? pelanggaran wilayah udara di Ambalat

---

ABSTRACT
This research purpose is to analyze the level of threat and vulnerability of Indonesian airspace violations in Ambalat and scenario-capability-based air defense to deal with them. The research is carried out using a mixed-method by combining or associating the quantitative and qualitative forms. The result of quantitative analysis through one sample t-test shows the difference between the threat level set at 4 (category "high") and the higher measurement result, which is 4.2098 (category "very high"), mainly characterized by Malaysia?s Desire indicator with score 4.55 (category "very high/acute"). Meanwhile, the result of vulnerability analysis shows no difference between the "high" catagory set as 4, and the result of measurement which is also at "high" category scored 3.9811, which has the prominent indicator of Non-Material Losses Impact with the score of 4.43 (categorized as "very high/acute"). Furthermore, qualitative analysis is executed to explore the findings of the quantitative analysis, which the result confirms the finding of a very high threat level, about Malaysia?s intention to show the consistency of its presence in order to strengthen its claim over Ambalat. As the solution, this research then run the scenario development which the result leads to the importance of compliance with Kohanudnas (National Air Defence Command) capability should focus on the ability to dispel air targets before entering Ambalat, and needs to be supported with major weapons system deployment strategies effectively with the ability to standby 24 hours a day in a week in anticipation of "iceberg" phenomenon of airspace violations in Ambalat

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek tahapan audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang perlu disiapkan untuk menerapkan opini audit intern beserta usulan rancangan penerapannya yang cocok. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyiapan aspek tahapan audit intern seperti penyempurnaan pedoman proposal pengawasan di tahap perencanaan, pembuatan pedoman penugasan lapangan di tahap pelaksanaan, dan penyiapan format eskalasi temuan dan laporan untuk tahap komunikasi. Model opini audit intern yang cocok adalah berbentuk tiga atau empat tingkatan, dengan prioritas objek berupa proses bisnis dan pengendalian intern, serta difokuskan pada level mikro pada jangka pendek. Penerapan opini level makro pada jangka panjang dapat disiapkan dengan membangun model self-assessment dan pedoman pendukungnya. ......The purposes of this research are to determine how to improve Inspectorate General of the Ministry of Finance rsquo s audit phases in order to implement audit opinion and to determine how the design for the implementation. It is a qualitative research using a case study approach. Data are collected through the study of documents, observation, and interviews. The results show a number of required improvement such as audit proposal in planning phase, audit fieldwork guidance in performing phase, and finding escalation and report format in communication phase. The appropriate design for audit opinion is using three or four grade, with priority to business processes and internal controls, and focused on the micro level in short term. Macro level opinion implementation in long term can be prepared by designing self assessment model and other supporting guidance.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, mengidentifikasi kelemahan masing-masing elemen dan key process area dengan menggunakan Internal Audit-Capability Model. Berdasarkan kelemahan key process area diidentifikasikan area of improvement dan dirancang strategi serta rencana tindak untuk meningkatan level kapabilitas APIP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa level kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama berada pada level 1 initial. Kelemahan pada elemen peran dan layanan, manajemen sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja serta struktur tata kelola harus mendapatkan perhatian untuk mempercepat pencapaian target ke level 3 integrated. Strategi peningkatan level kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal adalah melakukan penguatan kapasitas, kewenangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. ......The objective of the research is to asses capability level of Government Internal Auditor APIP at General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs, to identifying weakness of each elements as well as key process area using Internal Audit Capability Model IA CM. By weakness of such key process area had been identified area of improvement, strategy design and its follow up for increasing such capability level of APIP. This research uses qualitative method with case study method. The study indicated that capability level of General Inspectorate of Ministry of Religious Affairs is in 1 initial. This study identifies the weakness in the element of role and service, human resources management, professional practice, performance management and accountability and governance structure should be observed in order to accelerate target achievement to level 3 integrated. Strategy to increase capability level of APIP at general inspectorate is by strengthening capacity, authority and increasing of human resource competency.

Abstrak :
Paradigma pembangunan sekadar berbasis materialistis dan hanya berfokus pada capaian pertumbuhan ekonomi telah meminggirkan manusia sebagai subjek khususnya perempuan. Pembangunan infrastruktur energi dan kelistrikan yang buta gender bukan memberikan manfaat kepada perempuan melainkan menghasilkan tekanan tambahan. Penelitian ini bertujuan mengungkap implikasi pembangunan fasilitas listrik berbasis komunitas terhadap kapabilitas perempuan di kampung adat, utamanya persoalan akses dan partisipasi dalam pembangunan, pemaknaan perubahan dari listrik dan pembentukan kapabilitas perempuan. Penelitian ini menggunakan teori kapabilitas yang disandingkan dengan teori interseksionalitas dan pemikiran feminisme postkolonial untuk menganalisis temuan-temuan empirik. Metodologi penelitian kualitatif dilakukan melalui analisis data sekunder, observasi, dan wawancara mendalam terhadap lima perempuan subjek utama serta dua orang subjek pendukung. Lokasi penelitian dilakukan di kampung adat Ubu Oleta, desa Weetana, kecamatan Laboya Barat, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menemukan bahwa akses dan prasarana masih buruk dan minim partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Perempuan di kampung adat masih belum dapat memanfaatkan kehadiran listrik secara optimal. Aturan adat berupa belis merupakan hambatan dalam pertisipasi, akses, dan pemanfaatan listrik bagi perempuan. Perempuan di kampung adat selain mengalami diskriminasi akibat aturan adat, sebagai individu dengan beragam identitas, juga mengalami tekanan secara interseksionalitas struktural, politik, dan representasional. Temuan yang juga penting adalah perempuan tetap mampu mengaktifkan faktor-faktor konversi lingkungan, sosial, dan personal dalam mencapai fungsi kapabilitas mereka sebagai perwujudan penggunaan listrik. Kendala struktural aturan adat dan belis menjadi hambatan utama dalam mencapai fungsi kapabilitas mereka, karena berbagai diskriminasi yang muncul dari praktik adat tersebut, menyebabkan beban ekonomi yang menjurus ke pemiskinan terstruktur. Rekomendasi utama adalah mengupayakan revitalisasi aturan adat terkait belis dan meningkatkan peran partisipasi perempuan yang hakiki dalam proses pembangunan energi. ......The development paradigm that based on materialism is only focuses on achieving economic growth, which has tendency to marginalize people especially women. Gender- blind development of energy and electricity infrastructure does not provide benefits to women but creates additional pressure. This study aims to reveal the implications of the development of community-based electricity facilities on women's capabilities in traditional villages, especially the issues of access and participation in development, the significant of changes from electricity and the development of women's capabilities. This study utilize capability theory alongside intersectionality theory and postcolonial feminist thinking to analyze empirical findings. The qualitative research methodology was carried out through secondary data analysis, observation, and in-depth interviews with five women as the main subjects and two informants as supporting subjects. The research location was carried out in the Kampung Adat Ubu Oleta, Desa Weetana, kecamatan Laboya Barat, kabupaten Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. This research found that access and infrastructure were poor and women's participation in the development process was insignificant. Women in kampung adat are still unable to optimized utilization of electricity. The customary rule in the form of belis is an obstacle in the participation, access and utilization of electricity for women. In addition women are experiencing discrimination due to customary rules, women in kampung adat, as individuals with various identities, also experience pressure from structural, political and representational intersectionality. An important finding is that women are still able to activate environmental, social and personal conversion factors in achieving their capability function as a result utilization of electricity. Structural constraints on customary rules and belis are the main obstacles in achieving their capability function, because various discriminations that arise from these customary practices cause an economic burden that leads to structured impoverishment. The main recommendations are seeking to revitalize customary rules regarding belis and increase the role of women's participation in the energy development process.

Abstrak :
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting karena memiliki dampak signifikan dalam memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP. Sampai saat ini belum terdapat publikasi hasil penilaian kapabilitas APIP berdasarkan peraturan baru tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas APIP berdasarkan peraturan terbaru tersebut. Studi kasus dilakukan pada salah satu inspektorat pemerintah daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Inspektorat Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai objek penelitian karena mengalami peningkatan kapabilitas setelah penerapan peraturan terbaru. Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu dari 362 APIP dengan level kapabilitas di bawah Level 3, berdasarkan hasil asesmen BPKP tahun 2021. Namun setelah menggunakan peraturan terbaru, hasil penilaian mandiri Inspektorat Kabupaten Sukabumi menunjukan kapabilitas APIP-nya sudah meningkat menjadi Level 3. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara independen hasil penilaian mandiri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus tipe evaluasi. Kerangka evaluasi mengacu pada peraturan baru dan peraturan lama terkait penilaian kapabilitas APIP. Hasil penelitian menunjukan peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi bukan dikarenakan peraturan baru yang lebih longgar. Peraturan baru penilaian kapabilitas APIP lebih ketat dari peraturan lama karena dalam peraturan baru mengalami penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas. Peraturan baru tidak hanya mendorong APIP untuk membangun infrastruktur pengendalian internal, tetapi juga melakukan penerapan dan internalisasi fungsi pengendalian mutu secara penuh untuk mendukung dan menghasilkan pengendalian internal pemerintah yang memadai. Hasil evaluasi juga menunjukan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum dapat mencapai Level 3 sebagaimana hasil penilaian mandirinya. Hal tersebut ditunjukan oleh adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, belum optimalnya audit ketaatan dan audit kinerja, serta PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) belum berbasis risiko. ......The capability of the Government Internal Audit Apparatus (APIP) is very important because it has a significant impact on strengthening the effectiveness of the Government Internal Control System (SPIP) to realize good governance. In 2021, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) issued BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning APIP Capability Assessment. Until now, there has been no publication of the results of the APIP capability assessment based on this new regulation. Therefore, this study aims to evaluate the capability of APIP based on this latest regulation. A case study was conducted at one of the local government inspectorates, namely the Sukabumi District Inspectorate. The Sukabumi District Inspectorate was chosen as the object of research because it experienced an increase in capability after the implementation of the latest regulations. The Sukabumi District Inspectorate is one of 362 APIPs with a capability level below Level 3, based on the results of the BPKP assessment in 2021. However, after using the latest regulations, the results of the Sukabumi District Inspectorate's self-assessment show that its APIP capability has increased to Level 3. This research aims to independently verify the results of the self-assessment. This research uses a qualitative method with an evaluation-type case study. The evaluation framework refers to the new and old regulations related to APIP capability assessment. The results showed that the increase in the APIP capability level of the Sukabumi District Inspectorate was not due to new regulations that were more relaxed. The new APIP capability assessment regulation is stricter than the old regulation because the new regulation has adjusted the concept and mechanism of capability assessment. The new regulation not only encourages APIP to build internal control infrastructure, but also to fully implement and internalize the quality control function to support and produce adequate government internal control. The evaluation results also show that the Sukabumi District Inspectorate has not been able to achieve Level 3 as the results of its self-assessment. This is indicated by the existence of limited Human Resources (HR), lack of socialization, budget limitations, not optimal compliance audits and performance audits, and PKPT (Annual Supervisory Work Program) is not yet risk-based.