Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang dugaan praktik kartel kedelai impor yang dilakukan oleh beberapa perusahaan importir di Indonesia. Dugaan ini timbul setelah adanya tata niaga impor kedelai oleh Kementerian Perdagangan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 45/M-DAG/PER/8/2013. Berdasarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang diterbitkan, terlihat adanya pembagian kuota impor yang tidak proposional dimana terdapat tiga importir yang memiliki jatah impor melebihi 66 persen dari total kuota impor yang memberikan peluang sangat besar untuk dapat dilakukannya kartel yang melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Terlebih lagi dugaan ini diperkuat dengan adanya kelangkaan komoditas kedelai di pasar yang mengakibatkan melambungnya harga kedelai di Indonesia sekaligus tercatat sebagai harga kedelai termahal yang pernah ada. Namun pembuktian terjadinya praktik kartel bukanlah perkara yang mudah. Dituntut peran KPPU yang optimal dalam menjalankan fungsinya untuk membuktikan apakah benar terjadi kartel atau tidak.

---

This thesis analyzes the alleged of cartel practices of imported soybeans by some importer companies in Indonesia. These allegations arose after the Trade Ministry made a new trade system of imported soybeans by promulgating the regulation of the Minister of Trade No. 45/M-DAG/PER/8/2013. Based on a letter of approval to import, the division of the import quota to each importers is not propotional, where there were three importers who have more than 66 percent quota of the total import quota. That gives enormous opportunities to be able to do the cartels that violate the provisions of article 11 of Regulation Number 5 Year 1999. Moreover, these allegations were reinforced by the scarcity of soybeans commodity in the market that led to soaring price of soybean in Indonesia and also listed as the most expensive ever. But proving the cartel practices is not an easy matter. Optimal KPPU's role demands in carrying out its functions to prove whether or not the cartel does occur.

Abstrak :
Industri perbankan sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Agar pembangunan dalam suatu negara dapat terus berjalan, maka kredit yang difasilitasi oleh bank sebagai salah satu sarana terpenting dalam penyaluran modal bagi usaha negara dan swasta, harus tetap dijaga kestabilannya. Tingkat kestabilan kredit di Indonesia dapat dilihat melalui besaran suku bunga kredit. Selain itu, persaingan antar bank umum juga memiliki pengaruh terhadap kestabilan suku bunga kredit di Indonesia. Kenaikan tingkat suku bunga kredit yang terlalu tinggi dapat menghambat pembangunan negara dan menjadi beban pada roda perekonomian negara maupun masyarakat sebagai pelaku usaha yang melakukan investasi. Keberadaan persaingan dalam industri perbankan di Indonesia pada umumnya akan menciptakan persaingan diantara para pelaku usaha yang akhirnya akan menguntungkan masyarakat melalui persaingan harga. Namun mulai pertengahan tahun 2011 ditemukan indikasi oleh KPPU bahwa terdapat bank umum besar baik negeri maupun swasta melakukan persaingan usaha tidak sehat melalui kartel. Dimana melalui kartel tersebut suku bunga bank menjadi tinggi dan memiliki besaran yang serupa. Besaran bunga bank yang dirasa terlampau tinggi tersebut kemudian dikhawatirkan dapat menghambat iklim investasi, khususnya pada sektor UMKM. Indikasi ini terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2013. Melalui penelitian ini dilakukan analisa terhadap indikasi perjanjian kartel tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Diharapkan melalui penelitian ini pelaku usaha dapat bersaing secara sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas hubungan antara karakteristik industri semen dengan potensi terjadinya kartel dalam industri tersebut. Selain itu, dilakukan juga analisis kasus kartel terhadap tiga negara, yaitu Uni Eropa, India, dan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain wawancara dan grounded theory. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembuktian kartel bukanlah hal yang mudah dan meskipun secara teori dan konsep membenarkan adanya hubungan positif antara potensi kartel dengan karakterisitik industri semen, namun perlu analisis lebih lanjut akan adanya faktor penting lain yang dapat mempengaruhi, yaitu tingkat substitusi. Selain itu, hasil penelitian menyarankan Indonesia lebih memahami teori dan konsep ekonomi dalam rangka menggunakan bukti ekonomi dalam pembuktian kartel, terutama berdasarkan contoh empiris di dua negara lainnya yang berhasil menangani kasus kartel semen tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis described the interrelationship between the characteristics of cement industry in Indonesia with some of the factors that promote cartel within the cement industry. Furthermore, cases analysis are carried out by doing case studies in solving cement cartel in European Union, India and Indonesia. The research in this thesis used qualitative analysis with design interview and grounded theory. The investigation concludes that proving the existence of cartel is not easy and even though there is a strong possibility of cartel formation due to the characteristics of the cement industry, further analysis is needed to display other practical important factor such as the demand level of substitutes. Besides that, the investigation suggests Indonesia learns more about the theory and concept of economics in using economics evidence as the evidence to prove cartel, especially from the empirical cases in European Union and India that have proven to be effective in solving cartel formation with all its pro

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis praduga Penetapan Harga dan Praktek Kartel yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor AHM dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Pelanggaran diperkuat oleh pertemuan golf, email, dan kesaksian. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, praktik dan harga kartel terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 5 tahun 1999, tetapi ada ketidakberesan dalam membuktikan unsur perjanjian, sehingga putusan KPPU seolah memaksakan. ......This thesis analyzes the presumption of Price Fixing and Cartel Practice conducted by PT. Astra Honda Motor AHM and PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. The violations are reinforced by Golf encounters, emails, and testimonies. Based on inspection conducted by KPPU, cartel practices and pricing proved to violate Article 5 paragraph 1 of Law number 5 year 1999, but there are irregularities in proving the element of agreement, so that KPPU 39 s decision seems impose.

Abstrak :
Skripsi ini membahas permasalahan tentang dugaan praktik kartel garam impor yang dilakukan oleh beberapa perusahaan importir di Indonesia. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tata niaga impor garam, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Oleh karena itu, perlu diketahui struktur industri garam impor dalam persaingan usaha dan indikasi kuat adanya dugaan praktik kartel dalam penyelenggaraan bisnis garam impor di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur industri garam impor yang terbentuk tergolong kedalam struktur pasar oligopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999. Serta, apabila melihat indikasi yang ada, tidak terdapat bukti yang cukup adanya dugaan praktik kartel garam impor di Indonesia. Penulis menyarankan dibutuhkan peran serta pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga terkait untuk dapat mengatasi permasalahan pada sektor pergaraman Indonesia. ......This study addresses the issue of cartel allegation of imported salt which is done by several import companies in Indonesia. As an effort to solve the problem of the imported salt trade, Ministry of Trade Republic of Indonesia enacted Regulation No. 125/M-DAG/PER/12/2015 Concerning Imported Salt Provision. Thus, it is important to understand the structure of imported salt industry in business competition and the strong indication of cartel allegation in imported salt business in Indonesia. This study is library research, which is done by using the tipology of juridical normative research. The result of this study shows that the built structure of imported salt industry is classified as oligopoly market, as referred to article 4 of Law No.5 of 1999. Also, based on the existing indication, there is not enough proof of imported salt cartel allegation in Indonesia. This Author suggests that the participation of government, enterpreneurs and concerning institutions are needed to solve the problem in salt sector in Indonesia.

Abstrak :
Praktik pembuktian keberadaan suatu kartel bukanlah merupakan hal yang mudah. Hal ini dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung (direct evidence), mengingat pada umumya perjanjian kartel tidak dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Dikarenakan kesulitan tersebut, munculnya praktik penggunaan indirect evidence sebagai alat bukti pun banyak dilakukan di berbagai negara, didasari pertimbangan bahwa memang sulit memperoleh bukti langsung dari praktik kartel. Indirect Evidence berarti bukti tersebut tidak secara langsung mendeskripsikan istilah perjanjian, namun bisa dalam bentuk menfasilitasi adanya perjanjian, atau pertukaran informasi Pada praktiknya, indirect evidence yang digunakan oleh KPPU adalah hasil analisis terhadap hasil pengolahan data yang mencerminkan terjadinya kartel. Dalam Putusan KPPU 24/KPPU-I/2009, KPPU hanya menggunakan indirect evidence sebagai alat bukti tunggal, KPPU menganalisa bahwa indirect evidence dalam kasus kartel minyak goreng ini adalah pertemuan dan/atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh para produsen minyak goreng yang membahas mengenai harga, kapasitas produksi, dan struktur biaya produksi yang disinyalir mengarah kepada perjanjian kartel dan perilaku produsen minyak goreng yang mencerminkan adanya price paralellism. Namun dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan indirect evidence sebagai alat bukti tunggal didalam Putusan KPPU tidak cukup kuat untuk membuktikan terjadinya kartel. Bahwa untuk melihat telah terjadinya kartel, indirect evidence harus didukung alat bukti lain serta keterangan ahli sehingga pada akhirnya indirect evidence akan menjadi bukti yang kuat dan dapat mengungkap kartel ataupun tindak persaingan usaha tidak sehat lainnya. ...... Practice of proving the existence of a cartel is not easy. it is caused by cartel cases rarely or do not have direct evidence. Generally, the cartel agreement doesn?t based on a written agreement. Due to these difficulties, the rise of the practice of the use of indirect evidence as evidence was mostly done in various countries, based on the consideration, it is difficult to obtain the direct evidence of cartel practices. Indirect Evidence means evidence is not directly describe the terms of the agreement, but it could be inside the form of facilitating the existence of an agreement , or the exchange of information. In fact, indirect evidence used by the Commission that was the result of an analysis of the data processing that reflects the carte . In Law 24/KPPU-I/2009 Commission's Decision, the Commission uses only indirect evidence as the sole evidence.The Commission analyzes that indirect evidence in the case of the oil cartel is meeting and /or good communication, directly or indirectly made by the manufacturer of the oil producers discussing about the price, capacity, and cost structure that allegedly led to the cartel agreement and the behavior of oil producers that reflects the price paralellism. However, in this study it can be concluded that the use of indirect evidence as the sole evidence in the Commission's decisions are not strong enough to prove the cartel. To see that there has been a cartel, indirect evidence must be supported other evidence and expert testimony indirect evidence that in the end will be strong evidence and can uncover cartels or other unfair competition acts.

Abstrak :
Sejarah perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi bangsa ini bergerak seiring dengan industri perbankan. Ekonomi Indonesia adalah bank-based economy, sebuah perekonomian yang bergantung pada keberadaan perbankan sebagai sumber pembiayaan. Oleh sebab itu, upaya memperkuat sistem perbankan yang sehat, efisien dan bermanfaat bagi perekonomian menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional. Salah satu yang menjadi perhatian saat ini adalah tingginya tingkat suku bunga yang ada di Indonesia di bandingkan dengan negara ? negara lain khususnya ASEAN Tingginya tingkat suku bunga akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian bangsa ini secara umum dan secara khusus akan menghambat pengembangan-pengambangan usaha baik dari UMKM maupun pengusaha-pengusaha multinasional. Terhadap hal ini sejak 2011 KPPU menaruh perhatian dan mulai mencari penyebab tingginya tingkat suku bunga di Indonesia. Terhadap hal tersebut telah ditemukan fakta bahwa jika BI Rate naik (acuan dalam menentukan suku bunga bank), maka suku bunga dasar kredit perbankan sangat cepat naiknya, tapi jika turun, suku bunga dasar kredit perbankan tidak ikut turun. Berdasarkan fakta tersebut KPPU menduga terjadinya Kartel di antara bank-bank besar di Indonesia. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 dugaan kartel ini belum dapat dibuktikan, karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dan sulitnya pembuktian berupa perjanjian sebagaimana unsur kartel dalam Pasal 11 UU No. 5/1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu tidak menentunya pemberian suku bunga kepada tiap-tiap nasabah juga mempersulit KPPU untuk membuktikan adanya dugaan kartel. Oleh karenanya untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia khususnya terkait dengan suku bunga bank diharapkan sinergi antara KPPU, OJK dan BI dalam mengawal dan membuat kebijakan-kebijakan perbankan yang dapat mengontrol tingginya tingkat suku bunga bank di Indonesia

---

Economic history of Indonesia shows that the economy of this nation is moving along with the banking industry. Indonesian Economy is bank-based economy, an economy that relies on the presence of banks as a source of financing. Therefore, as an effort to strengthen the good banking system, efficient and beneficial to the economy is the key of success in maintaining the sustainability of national economic development. One of the current concern is the high rate of interest that exist in Indonesia that compared to another countries, especially ASEAN The high level of interest rates will greatly affects the nation's economy generally, and specifically would hinder the business development, both UMKM and multinational businessmen. Against to this, since 2011 the Competition Law supervisory Commission (KPPU) paid attention and start looking for the cause of high interest rates in Indonesia. Against this, it has been found that if the BI Rate rises (a reference in determining the interest rate), then the bank prime lending rate will also rise very fast, but if it goes down, bank lending rate does not go down. Based on these facts, the Commission suspected the cartel among the major banks in Indonesia. Since 2011 until 2016 allegations of cartel is not forthcoming, because of the limited authority possessed by the Competition Law supervisory Commission (KPPU) and the difficulty proving regarding the form of the agreement as an element of the cartel in Article 11 of Law No. 5/1999 About Unfair Competition Law. Besides, uncertainty of interest rates to the provision of each client is also complicates the Competition Law supervisory Commission (KPPU) to prove the allegations of cartel. Therefore, to maintain economic stability in Indonesia, particularly related to bank interest rates, expected there is the synergies between the Competition Law supervisory Commission (KPPU), OJK and BI in guarding and making banking policies to control the high interest rates of banks in Indonesia.