Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena irregular migration merupakan fenomena yang terjadi ketika seseorang masuk atau tinggal di suatu negara tanpa memiliki status kewarganegaraan negara tersebut dan telah melanggar hukum imigrasi atau peraturan yang ada. Fenomena ini sesungguhnya tidak memiliki definisi serta batasan konseptual yang pasti sehingga terdapat beragam penggunaan istilah maupun pemahaman ketika menjelaskan fenomena irregular migration dalam literatur. Ketidakpastian definisi tersebut juga mengakibatkan fenomena irregular migration dicanangkan sebagai suatu ancaman bagi negara dan suatu bentuk kejahatan transnasional hingga akhirnya wacana tersebut menjadi wacana dominan yang melekat pada fenomena irregular migration. Tinjauan pustaka ini mengkaji literatur yang menunjukkan wacana dominan mengenai fenomena irregular migration yang kemudian berkembang hingga muncul berbagai literatur yang menantang wacana dominan tersebut. Dengan metode pengorganisasian literatur berupa kronologi dan taksonomi, tinjauan pustaka ini menunjukkan adanya perkembangan literatur di segi istilah dan konseptualisasi, faktor penyebab, unit analisis dari negara menjadi individu yaitu migran serta fenomena irregular migration yang dianggap sebagai isu kejahatan transnasional. Perkembangan pembahasan mengenai irregular migration serta irregular migrants dalam literatur umumnya dipicu oleh peristiwa serta latar belakang akademisi yang beragam. Berdasarkan berbagai literatur yang sudah dikaji, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa fenomena irregular migration sesungguhnya merupakan suatu konstruksi sosial, politik dan legal yang dicanangkan oleh negara dan berdampak nyata pada kehidupan migran sehingga tidak sepatutnya irregular migrants dikriminalisasi dengan mudah.

---

The phenomenon of irregular migration is a phenomenon which happened when someone entered or lived in a country in which they have no citizenship or in which they have violated the existing immigration laws and regulations. This phenomenon doesn rsquo t have an absolute definition or conceptual limitations, therefore there are many terminology and understanding in explaining the phenomenon of irregular migration in literature. The uncertain definition leads to how irregular migration is constructed as a threat for states and as a form of transnational crime. This discourse has been the dominant discourse of irregular migration. This literature review showcases literature that depict the dominant discourse and literature which contest the dominant discourse of irregular migration. Using chronology and taxonomy method, this literature review shows the development of literature about irregular migration according to the development in terminology and conceptualization, development of causes of irregular migration, development of analytical unit which evolves from state to individual or migrants and the development of literature which consider the phenomenon of irregular migration as a transnational crime issue. In general, the development of phenomenon of irregular migration and irregular migrants in literature is preceded by events and various academic background of the writer of literature. This literature review aims to show that the phenomenon of irregular migration is actually a social, political and legal construction that is constructed by states and affect the lives of migrants, therefore the irregular migrants are not supposed to be criminalised easily."

"ABSTRAKGlobalisasi yang tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi kehidupanmanusia, namun juga dapat memberikan sisi negatif. Semakin kabuniya batasbatasnegara menjadi salah satu penyebab teqadinya penyelundupan migransebagai bagian dari kejahatan transnasional. Oleh karena isu-isu penyelundupanmigran di Indonesia yang beredar tak kunjung reda, maka muncul suatu dugaanbahvva ada jaringan penyelundup migran yang memainkan suatu bisnis dalam lalulintas migrasi transnasional. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untukmelihat peran jaringan penyelundup migran di Indonesia dalam melakukankegiatan bisnis migrasinya yang juga melibatkan agen lokal dalam operasinya.Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan konsep kejahatan transnasionaldan didukung dengan teori bisnis migrasi, untuk melihat bentuk kegiatan bisnismisrasi yang dilakukan oleh jaringan penyelundup migran di Indonesia.

---

ABSTRACTGlobalization does not only bring a positive impact on human life, but also cancause a negative side. The blurring of the state boundaries become (s) one of thecauses of migrant smuggling as part of transnational crime. Therefore, because ofmigrant smuggling issues in Indonesia never stop, it appears a suspicion that thereis a network of migrant smugglers who plays a traffic business in tenus oftransnational migration. Under these conditions, this thesis focuses to see the roleof the network of migrant smugglers in Indonesia in conducting business activitieswhich also involve the migration of local agents in the operation. Therefore thisstudy uses the concept of transnational crime and supported by the business theoryof migration, to see the form of the business activities conducted by the networkmigration of migrant smugglers in Indonesia."

"Indonesia sebagaimana dikenal oleh dunia internasional merupakan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya berasal dari sektor kehutanan. Hal ini dapat dijadikan alasan mengapa berbagai korporasi asing berlomba untuk datang ke Indonesia. Akan tetapi jalan yang ditempuh oleh korporasi kebanyakan melanggar hukum dan undang-undang dan pada akhirnya korporasi asing tersandung masalah hukum yang berlaku di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh korporasi asing dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan antar-negara karena telah terbukti berdasarkan pernyataan pihak kepolisian melakukan pembakaran lahan dan hutan. Fenomena berlanjut serta berimbas dengan terjadinya bencana kabut asap. Berdasarkan fakta yang ada, korporasi asing juga dilibatkan dan memenuhi unsur untuk dikatakan melakukan kejahatan transnasional. Beririsan dengan kejahatan transnasional, perusahaan asing dengan serta merta divonis melakukan kejahatan lingkungan antar-negara. Hasil dalam tulisan karya akhir ini mengungkapkan bahwa korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan transnasional.

---

Indonesia is internationally known as a country with abundant natural resources, which one of those comes from forestry sector. This is one of the reasons why many foreign corporations compete to take over Indonesia rsquo s forestry. However, most of these works have been done illegally, hence causing those foreign corporations to stumble upon legal issues in Indonesia. These kinds of work are categorized as inter state environmental crimes since it has been proven referring to the statement of Indonesian Constabulary. These illegal works had also caused further effect of forest fires. Based on fact, these foreign corporates are also categorized as transnational criminals. With transnational crimes, foreign companies are immediately convicted of inter state crimes. The results in this final paper reveal that corporations involved in forest and land fires are forms of transnational crimes."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami respon negara terhadap ancaman terorisme melalui proses kerja sama transnational crime yang dilakukan oleh negara tersebut. Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi terhadap bangunan ilmu dalam kajian terorisme terutama terkait dengan aplikasi teori kerja samadalam penanggulangan terorisme. Melalui penelitian ini, peneliti ingin memberikan gambaran bahwa teori kerja sama di bidang Transnational Crime dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan terorisme dari sudut pandang yang berbeda dari perspektif kejahatan lintas batas yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai panduan pembelajaran bagi negara dalam merespon ancaman terorisme internasional

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to understand the state's response to the threat of terrorism through a cooperative process of transnational crime committed by the state. Researcher hope to contribute to the science in the study of terrorism, related to the application of the theory of cooperation in counter-terrorism. Through this study, researcher wanted to give an idea that the theory of cooperation in the field of Transnational Crime can be used to study the problems of terrorism from a different point of view from the perspective of cross-border crime, in the end it is possible to use as a study guide for the country in response to the threat of international terrorism."

"ABSTRACTSebagai upaya untuk memerangi ancaman kejahatan transnasional, Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia POLRI, telah terlibat dalam berbagai program kerjasama internasional yang ditujukan untuk memperkuat otoritas maupun kapabilitas penegakan hukumnya. Aspek menarik yang tulisan ini sorot adalah bahwa keterlibatan Indonesia dalam kerjasama kontra-kejahatan transnasional via POLRI tersebut, hadir dalam intensitas kedalaman kerjasama police-to-police yang beragam, dimulai dari bentuk kerjasama pertukaran informasi hingga pembangunan fasilitas penegakan hukum permanen yang dikelola bersama oleh POLRI dengan mitra internasionalnya. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa ragam keterlibatan POLRI tersebut merupakan konsekuensi dari pengaturan proses pengambilan keputusan kerjasama kontra-kejahatan transnasional Indonesia, yang harus dilakukan melalui koordinasi antara agensi penegakan hukum POLRI dan Kemlu RI selaku representasi politik luar negeri Indonesia. Sejauh mana keterlibatan Indonesia dalam suatu kerjasama police-to-police untuk memerangi kejahatan transnasional merupakan hasil kompromi dari preferensi organisasional masing-masing focal point tersebut. Merujuk pada kerangka pemikiran perumusan Kebijakan Luar Negeri model birokrasi-politik dan konsep internasionalisasi kepolisian, tulisan ini akan membahas: 1 bagaimana proses pengambilan keputusan Indonesia terkait kerjasama police-to-police; 2 pertimbangan apa saja yang melandasi preferensi organisasional dari POLRI dan Kemlu RI; 3 bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut telah berdampak pada ragam program kerjasama kontra-kejahatan transnasional Indonesia yang dikelola oleh POLRI; dan 4 penerapan konsepsi pengambilan keputusan tersebut pada proses pembentukan Densus-88 AT dan JCLEC, selaku dua produk kerjasama kontra-kejahatan transnasional Indonesia dengan tingkat intensitas paling mendalam.

---

ABSTRACTAs an effort to combat its threat of transnational crime, Indonesia through its Indonesian National Police POLRI , has been involved in a range of international cooperation programs which are intended to strengthen its law enforcements authority and capabilities. The interesting aspect that this research paper highlights from Indonesia rsquo s involvement in combatting transnational crime via POLRI is its variation in police to police cooperation depth, ranging from information exchange to the establishment of a permanent law enforcement facility unit co managed by POLRI and its international counterpart. This paper argues that POLRIs variation in police to police cooperation depth is a consequence from Indonesias Foreign Policy Decision Making setup, that requires POLRI ndash Indonesias law enforcement agency, to first coordinate with Kemlu RI ndash the Ministry of Foreign Affairs representation of Indonesias foreign policy, in order to decide Indonesias involvement in said counter transnational crime cooperation. To what extent Indonesia is able to commit in a police to police cooperation to combat transnational crime, is a result of compromise from each focal points organizational preference towards the issue. In accordance to the bureaucratic politics model of Foreign Policy Decision Making framework and the concept of police internationalization, this paper will discuss 1 Indonesias Foreign Policy Decision Making process on determining police to police cooperation to combat transnational crime 2 the fundamental considerations that underlie both POLRI and Kemlu RI organizational preference towards counter transnational crime cooperation 3 Indonesias Foreign Policy Decision Making process impact on its variation of involvement in counter transnational crime cooperation as managed by POLRI and 4 the decision making process of Densus 88 AT and JCLEC, as two of Indonesias most profound police to police cooperation products. "

"ABSTRAKSalah satu barang yang dilarang untuk diekspor dari Indonesia dalam perdagangan internasional adalah benih lobster. Hal ini dilakukan untuk menjaga jumlah lobster yang ada di laut Indonesia serta menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri lobster dewasa. Adanya larangan ini membuat terjadinya penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Di balik kasus-kasus penyelundupan benih lobster yang terjadi ditemukan adanya jaringan perdagangan ilegal benih lobster. Dalam tulisan ini kasus perdagangan ilegal benih lobster dianalisis menggunakan 10 kategori modus operandi oleh L. W. Artcherly, yaitu classword, entry, means, object, time, style, tale, pal, transport, dan trademark, untuk menggambarkan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, kategori pals juga dapat menjelaskan pelaku-pelaku yang terlibat serta karakteristik dan perannya dalam perdagangan ilegal benih lobster. Sehingga dapat digambarkan keterlibatan jaringan transnational organized crime dalam perdagangan ilegal ini.ABSTRACTOne item that is prohibited from being exported from Indonesia in international trade is baby lobster. It is done to maintain the number of lobsters that exist in the Indonesian sea and ensure the raw material needs for the adult lobster industry. This prohibition makes the smuggling of baby lobster exists. Behind the cases of baby lobster smuggling is found the networks of baby lobster trafficking. In this paper the cases of baby lobster trafficking are analyzed using 10 categories of modus operandi by L. W. Artcherly, which are classword, entry, means, object, time, style, tale, pal, transport, and trademark, to describe the modus operandi of the perpetrator. In addition, the category pals can also explain the actors involvement, their characteristics and roles in the baby lobster trafficking. So that it can be described the involvement of the transnational organized crime network in this illegal trade."

"Kejahatan semakin berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dunia. Kejahatan atau tindak pidana yang awalnya berkutat di dalam satu wilayah Negara saja semakin berkembang hingga dirasakan hingga di luar wilayah suatu Negara. Jenis kejahatan yang seperti itu disebut sebagai kejahatan transnasional. Dalam rangka menanggulangi kejahatan jenis tersebut semakin merajalela, dilaksanakan suatu mekanisme yang diharapkan akan efektif memfasilitasi kerjasama antar Negara. Kerjasama yang dimaksud adalah Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dibuat dalam bentuk perjanjian bilateral internasional hingga perjanjian multilateral internasional. Pengikatan antar Negara dalam bentuk perjanjian bilateral dianggap lebih efektif karena melibatkan dan berlaku hanya dalam yurisdiksi dua Negara.

---

Crimes are growing along with the development of the world community. Crime which initially taken place just in one state?s territory then growing up to be taken place in more than one state?s territory. This type of the crime called as transnational crime. In order to cope with that increasing crime there is one mechanism that is expected to facilitate effective international cooperation which can be called as Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Mutual Assistance In Criminal Matters were made in the form of international bilateral agreements or in multilateral international treaties. Bilateral agreements are considered to be more effective because it involves and applies only in the jurisdiction of two states."

"ABSTRAKini mencoba untuk menjelaskan tentang implementasi program penanggulangan kasus penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal Satgas Illegal Fishing . Dalam Satgas tersebut KKP, TNI AL, Polri, BAKAMLA, dan Kejaksaan Agung bekerja sama untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Pada implementasinya, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari kerjasama dengan lembaga dalam negeri, organisasi internasional dan negara lain. Kekurangan dalam implementasi terjadi pada pertukaran informasi dan komunikasi yang kurang intens sehingga terjadi kecolongan, dan juga BAKAMLA yang partisipasinya tidak begitu terlihat dalam penanggulangan illegal fishing ini.

---

ABSTRAKpaper attempts to explain the implementation of illegal fishing cases control program in Indonesian waters conducted by the Illegal Fishing Task Force. Previous systems failed to handle the case of illegal fishing, so, through Presidential Decree No. 115 2015, a Task Force was formed to combat illegal fishing. Inside the Task Force, the Ministry of Marine and Fisheries, Navy, Police, BAKAMLA, and the Attorney General are working together to combat illegal fishing that occurred in Indonesian waters. In its implementation, various attempts have been made, ranging from cooperation with domestic institutions, international organizations and other countries. Shortcoming in the implementation occurs in the exchange of information and communication, and also BAKAMLA whose participation is not so visible in response to illegal fishing problem."

"Penelitian ini menganalisis bentuk upaya Interpol dalam pemberantasan isu penyelundupan narkoba di Indonesia dengan usaha kerja sama. Dengan menggunakan metode tracing, peneliti mengambil konsep Rezim Internasionaldalam melihat bagaimana rezim membentuk usaha serta upaya Indonesia dalammenangani kasus penyelundupan narkoba. Penelitian ini berkontribusi padaperluasan dan pendalaman teori rezim internasional dengan memperdalam tigavariabel utama menurut Stephen D. Krasner yaitu Kepentingan Negara, KekuatanPolitik, serta Norma dan Prinsip. Melihat variabel analisis, hasil akhir daripenelitian ini menegaskan bahwa kerja sama dalam rezim membangun danmempengaruhi bentuk penanganan konsisten yang dipilih oleh Indonesia terkait isupenyelundupan narkoba agar lebih “tertata” dan menjadi alasan Indonesia untukmemperkuat kerja sama taraf internasional. Ini merupakan hasil akhir dari strukturrezim yang dikaitkan antara tiga variabel inti dan menghasilkan perilaku negarayang dalam hal ini; pilihan langkah menangani isu penyelundupan narkoba. Hal inididorong dengan bentuk murni dari narkoba sebagai salah satu isu kejahatantransnasional yang tidak mementingkan peran perbatasan negara dan menuntutkerja sama antar negara.

---

This study analyzes Interpol's effort in eradicating drug trafficking cases in Indonesia by means of cooperation. Employing tracing method, the author adopt the concept of International Regime by Krasner and its three variables, i.e. national interest (egoistic self-interest), Political Power, and Norms and Principles in investigating how a regime shape Indonesia's efforts in handling drug trafficking cases. The result affirms that cooperation within regime helps to nurture and influence Indonesia's consistency and organized method in handling drug trafficking cases. This also serves as the reason why Indonesia chooses to strengthen international cooperation in drug trafficking issues. Moreover, the research also justifies that the cooperation is the byproduct of regime structure with three main variables; therefore, resulting in state's behavior, in this case, Indonesia's choice of action in handling drug trafficking cases. Further, Indonesia's action is also justified considering that the nature of drug trafficking as a transnational crime issue that goes beyond nation's border and demands intergovernmental cooperation."