Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencapai lima persen selama hampir dua dekade terakhir tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan yang terlihat dari koefisien Gini yang mengalami tren meningkat dan mencapai level 0,41 pada tahun 2014. Penelitian ini mencoba melihat dampak pendalaman sektor keuangan dan akses sektor keuangan terhadap ketimpangan pada provinsi-provinsi Indonesia. Dengan melakukan studi empiris pada data provinsi-provinsi di Indonesia serta melihat karateristik pemilik tabungan di provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2007 hingga 2014, ditemukan bahwa pendalaman sektor keuangan secara signifikan tidak mengurangi ketimpangan dan akses sektor keuangan tidak signifikan mengurangi ketimpangan. Temuan ini berlawanan dengan berbagai penelitian empiris lainnya yang dilakukan di level antar negara. Hal ini bisa terjadi karena akses sektor keuangan di Indonesia masih sangat didominasi oleh masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, berpenghasilan tinggi, bekerja di sektor jasa formal, dan berpendidikan tinggi. Sementara hasil estimasi MPS hanya sebesar 0,1.

---

Indonesia's GDP annual growth of five percent on average in last two decades is not accompanied with the equalization of income distribution. Such circumstance is reflected by the increasing trend of Gini coefficient. The number is attained 0.41 in 2014. This research aims to examine the effects of financial deepening and financial access towards inter-provinces income inequality in Indonesia. By conducting an empirical study on some provincial data and observing the characteristics of savings account owners, it is revealed that financial deepening is positively correlated with income inequality and statistically significant; however, financial access is found to be statistically insignificant in affecting income inequality. The latter discovery is not corresponding with some empirical studies which analysis cover inter-countries observation. Micro data at household level show that the access to financial sector in Indonesia is highly dominated by urban citizen, high income population, work on formal sector, and high educated. While estimation result shows MPS at level 0,1."

"ABSTRACTStudi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi arus migrasi antarprovinsi di Indonesia selama 1990 hingga 2010 menggunakan metode OLS dan panel. Ketimpangan ekonomi, barang publik dan belanja modal menjadi variabel yang akan dieksplorasi efeknya selain variabel kontrol terhadap arus migrasi internal. Temuan pertama adalah bahwa peningkatan ketimpangan relatif menurunkan migrasi antarprovinsi hingga titik minimum dan kemudian kembali naik, atau terdapat hubungan berbentuk kurva U antara ketimpangan relatif dengan besar migrasi. Kemudian, biaya bermigrasi di Indonesia jauh lebih tinggi dari negara lain dan menunjukkan tren peningkatan. Terakhir, faktor pendorong di daerah asal masih menjadi determinan penting dalam memengaruhi migrasi selama 20 tahun terakhir. Migrasi antarprovinsi di Indonesia selama 20 tahun terakhir terjadi dari daerah berpendapatan rendah dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi menuju daerah kaya dengan ketimpangan yang lebih rendah, belanja modal yang lebih tinggi, dan penyediaan fasilitas publik yang cukup

---

ABSTRACTThis study aims to probe the determinants of inter-provinces migration flows in Indonesia during the reformation era in the late 1990s until 2010 with cross-section and panel data analysis. Economic inequality, public goods and public expenditure are examined along with control variables to explore their effects towards inter-provinces migration. Three substantial findings are resulted from the analysis. First, an increase in relative inequality between origin and destination provinces decrease inter-provinces migration with U-shaped trend. Second, the distance elasticity in Indonesia is relatively high in comparison to other countries leading to high migration cost and perform an increasing trend. Third, push factors, including lower economic inequality and public goods provision in origin provinces, become more powerful triggers for people to migrate instead of the push factors. At the end, it can be deduced that people move from low wage and high economic inequality region into wealthier and more prosper region in terms of lower economic inequality, higher number of public expenditure budget, and adequate public goods provision"

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penanaman modal asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan atau PGI Triangle. Variabel yang digunakan adalah alokasi FDI berdasarkan provinsi, PDRB regional, koefisien gini, dan headcount ratio. Penelitian menggunakan sampel 33 provinsi di Indonesia pada periode 2007-2013. Dengan menggunakan metode panel, ditemukan hasil yang konsisten dimana FDI meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun dampak pada kemiskinan dan ketimpangan tergantung pada tingkat pendidikan di tiap provinsi.

---

This research aims to examine the impact of foreign direct investment on growth, poverty, and inequality (PGI Triangle in Indonesia). The determinants that represent FDI is level of allocation FDI in each province, while growth represented by regional GDP, inequality by gini coefficient, and poverty by headcount ratio. This research uses sample from 33 provinces in Indonesia within the period of 2007-2013. By using panel method, the result of this study is consistent whereas FDI significantly affect growth in all province, but the effect on inequality and poverty depends on education level in each province."

"Permasalahan ketimpangan ekonomi telah menyebabkan krisis yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Credit Suisse, diketahui bahwa 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49.3 persen kekayaan nasional. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut, pemerintah Indonesia dapat menerapkan kebijakan berbasis Universal Basic Income (UBI) untuk kalangan masyarakat miskin. Dengan diterapkannya kebijakan berbasis UBI untuk kalangan masyarakat miskin, maka diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas masyarakat secara keseluruhan sehingga akan menurunkan angka ketimpangan ekonomi. Kendati demikian, pertama kita harus menjawab suatu permasalahan filosofis penting terkait apakah kebijakan berbasis UBI tersebut pada hakikatnya memanglah bersifat adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melakukan suatu penelitian filosofis dengan menggunakan metode analisis deskriptif terhadap kemungkinan penerapan kebijakan berbasis Universal Basic Income (UBI) di Indonesia yang dilandaskan pada teori keadilan Rawls. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa penerapan kebijakan berbasis Universal Basic Income (UBI) pada hakikatnya sudah bersifat adil karena mewujudkan kesetaraan kesempatan dan keadilan sosial lewat pemberian manfaat UBI.

---

The problem of economic inequality has caused a very deep crisis for the Indonesian people. Based on a survey conducted by Credit Suisse, it is known that the richest 1 percent in Indonesia controls 49.3 percent of national wealth. As one of the efforts to overcome the problem of inequality, the Indonesian government can implement policies based on Universal Basic Income (UBI) for the poor. With the implementation of UBI-based policies for the poor, it is hoped that there will be an increase in the productivity of society as a whole so that it will reduce economic inequality. Nevertheless, first we have to answer an important philosophical issue related to whether the UBI-based policy is in essence fair for all Indonesian people. Therefore, this study aims to carry out a philosophical research using descriptive analysis methods on the possibility of implementing Universal Basic Income (UBI)-based policies in Indonesia which are based on Rawls's theory of justice. From the results of the analysis, it was found that the implementation of policies based on Universal Basic Income (UBI) was essentially fair because it created equality of opportunity and social justice by providing UBI benefits."

"Isu ketimpangan saat ini merupakan isu penting yang harus segera ditanggulangi di Indonesia karena ketimpangan memiliki dampak yang besar baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Penelitian ini mempelajari hubungan antara kriminalitas dengan ketimpangan dengan menggunakan data panel propinsi di Indonesia periode 2009-2013. Dengan mengontrol berbagai variabel seperti PDRB per kapita penyelesaian kasus yang ditangani kepolisian kemiskinan dan pengangguran hasil estimasi ekonometrika dengan fixed effect menunjukkan ketimpangan indek gini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Penyelesaian kasus di kepolisian kinerja kepolisian memiliki dampak negatif terhadap kriminalitas di Indonesia. Selain itu dampak kemiskinan dan pengangguran terhadap kriminalitas lebih kecil dibandingkan dengan dampak ketimpangan terhadap kriminalitas.

---

Inequality today is a challenging issue that must be addressed in Indonesia because inequality has socio economic consequence. This research then aim at studying the relationship between inequality and crime using a panel data of provincial level in Indonesia during 2009-2013. By controlling with some variables such as GDP per capita crime clearance ratio reported crimes and processed crimes handled by police poverty and unemployment the econometric estimation with fixed effect found that inequality Gini Index has a positive and significant impact on crime. Crime clearance as an indicator of police performance had a negative impact on crime. In addition the impact of poverty and unemployment on crime is smaller than the impact of inequality on crime."

"Seiring perkembangan waktu, masalah ketimpangan serta kemiskinan masih terjadi di hampir semua wilayah di dunia. Menurut Boesen dan Martin (2007) terjadi perubahan ketika sebelumnya kemiskinan dilihat dari Basic needs Approach menjadi Right-Based Approach yang lebih berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk mengatasi masalah Ketimpangan Ekonomi. Dalam penelitian ini hak dasar yang diamati adalah Hak Sipil dan Hak Politik yang tercermin pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) khususnya pada aspek Indeks Kebebasan sipil (IKS) dan Indeks Hak-hak Politik (IHP). Berikutnya ada Hak Atas Pekerjaan dan Hak Atas Kehidupan yang Layak tergambar pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pada Persentase Penduduk Miskin. Penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan Hak Politik dan Hak Atas Kehidupan yang Layak bisa mengurangi Ketimpangan Ekonomi karena IHP dan Persentase Penduduk Miskin memiliki pengaruh yang signifikan pada Ketimpangan Ekonomi. Hal tersebut bisa terjadi karena penggunaan Hak Politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) eksekutif dan legislatif di pusat maupun di daerah serta partisipasi politik masyarakat bisa mempengaruhi kebijakan yang memihak bagi masyarakat miskin dalam hal Ketimpangan Ekonomi. Begitupun Persentase Penduduk Miskin yang menjadi gambaran atas pemenuhan Hak Atas Kehidupan yang Layak dari Pemerintah terhadap Warga Negara Indonesia bisa mempengaruhi angka ketimpangan. Jika negara bisa mengurangi angka kemiskinan yang berarti telah memberikan dan menjamin kesejahteraan penduduknya sesuai amanat UUD 1945 dapat mempengaruhi dan mengurangi tingkat Ketimpangan Ekonomi Nasional.

---

Over time, the problem of inequality and poverty still occurs in almost all regions of the world. According to Boesen and Martin (2007) there was a change when previously poverty was seen from the Basic needs Approach to a Right-Based Approach which focused more on fulfilling the basic rights of citizens to overcome inequality problems. In this study, the basic rights observed are Civil Rights and Political Rights which are reflected in the Indonesian Democracy Index (IDI), especially in the aspects of the Civil Liberties Index and the Political Rights Index . Next, there is the right to work and the right to a decent life which is reflected in the Open Unemployment Rate and in the Percentage of Poor Population. This study finds that the fulfillment of political rights and the right to a decent life can reduce Economic Inequality because IHP and Percentage of Poor Population have a significant influence on the Economic Index. This can happen because the use of political rights in executive and legislative general elections at the center and in the regions as well as community political participation can influence policies that favor the poor in terms of economic inequality. Likewise, the percentage of poor people, which is an illustration of the fulfillment of the right to a decent life from the government for Indonesian citizens, can affect the number of inequality. If the state can reduce the poverty rate, which means that it has provided and guaranteed the welfare of its population in accordance with the mandate of UUD 1945 (Constitution), it can influence and reduce the level of national economic inequality."