Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberadaan layanan keuangan digital berbasis aplikasi menjadi fenomena di masyarakat, keberadaan DANA Indonesia sebagai salah satu perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran berbasis server dengan platform aplikasi ponsel menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen atas transaksi online yang nyaman dan mudah didapatkan. Dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh DANA Indonesia, konsumen diwajibkan untuk memasukan data pribadi miliknya untuk dapat mempergunakan layanan yang disediakan. Pengumpulan data pribadi konsumen ini cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan keuangan digital serta dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai regulasi yang menjadi kepastian hukum DANA Indonesia selaku penyelenggara jasa sistem pembayaran yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan data pribadi yang dikumpulkannya kepada pihak lain maupun konsumen sendiri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen yuridis dengan hasil penelitian menunjukan bahwa DANA Indonesia memiliki acuan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dengan beberapa pendapat untuk adanya regulasi pendukung. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diperlukan regulasi yang lebih spesifik dari pemerintah terkait pengaturan pengelolaan data pribadi sehingga menjadi guidline perlindungan konsumen. ......The existence of application-based digital financial services is a phenomenon in society, the existence of DANA Indonesia as one of the providers of server-based payment system services with a mobile application platform is the answer to consumer needs for convenient and easy-to-obtain online transactions. In utilizing the services provided by DANA Indonesia, consumers are required to enter their personal data to be able to use the services provided. This collection of consumer personal data tends to be misused by irresponsible parties and can cause harm to users of digital financial services and can cause legal problems related to the misuse of consumer personal data. This thesis discusses the regulations that become legal certainty for DANA Indonesia as a payment system service provider who is responsible for protecting the personal data it collects to other parties and consumers themselves. This type of research is qualitative descriptive data collection techniques, namely in-depth interviews, observation and juridical document studies with the results of the research showing that DANA Indonesia has a legal certainty reference to protect consumers with several opinions for supporting regulations. The results of this study suggested that a more specific regulation from the government is needed regarding the regulation of personal data management so that it becomes a consumer protection guideline.

Abstrak :
Industri perbankan menjadi salah satu sektor yang memimpin dalam penggunaan teknologi informasi. Salah satunya adalah layanan keuangan digital dalam bentuk aplikasi mobile banking. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi mobile banking terhadap profitabilitas perbankan Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dari 12 bank di Indonesia yang sudah memiliki aplikasi mobile banking dan diolah menggunakan metode random effect model selama periode 2006-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi mobile banking memiliki hubungan positif dengan profitabilitas tetapi tidak signifikan. Hubungan positif ini dapat mendorong perbankan untuk menghadirkan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital di Indonesia. ...... The banking industry has become one of the leading sectors in using the information technology; or instance digital finance service in the form of mobile banking application. This study discusses the impact of mobile banking application on Indonesian banking profitability. The study used panel data of 12 banks in Indonesia which have mobile banking application and was processed using the random effect model within the 2006 to 2013 period. The results show that the mobile banking application has a positive relationship with profitability although not significant. This positive relationship can encourage banks to enhance their profitability performance, since it may increase people participation in banking and financial systems.

Abstrak :
Peningkatan penggunaan Inovasi Keuangan Digital selain memberikan dampak positif bagi pihak penyelenggara dan masyarakat, namun juga memiliki risiko terjadinya penggunaan layanan Inovasi Keuangan Digital sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terkait hal ini, ternyata dalam pelaksanaan rezim APU-PPT di Indonesia, Inovasi Keuangan Digital belum termasuk ke dalam pihak pelapor sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan latar belakang tersebut, Pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini antara lain bagaimana pengaturan mengenai prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dalam penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital di Indonesia serta bagaimana penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa peraturan mengenai IKD diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 dan peraturan mengenai APU-PPT secara khusus dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019. Sedangkan terkait pelaksanaanya, berdasarkan hasil penelitian diketahui fakta bahwa kewajiban penerapan prinsip APU-PPT bagi Penyelenggara IKD akan efektif diberlakukan pada tahun 2022 dan telah dilakukan pembahasan terkait dengan rencana disertakannya Inovasi Keuangan Digital sebagai salah satu pihak pelapor dalam rezim APU-PPT. Saran yang diberikan Penulis yaitu penggolongan klaster IKD berdasarkan tingkat risiko adanya pencucian uang dan penyusunan pedoman teknis tata cara pengisian laporan bagi perusahaan fintech. ......The increase of Digital Financial Innovations usage in addition to having a positive impact on both the operators and the public, also has the risk of its services being utilized as a means of money laundering and terrorism financing. Pertaining to this, it turns out that in the implementation of the AML/CFT regime in Indonesia, Digital Financial Innovations aren’t yet included as a reporting party as stipulated in the legislation. Based on this background, the main issues raised in this research includes how the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) principles are regulated in the operation of Digital Financial Innovations in Indonesia and also how the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism principles are implemented in Digital Financial Innovations in Indonesia. The research method used is analytical descriptive in the form of normative legal research. From the results of the achieved research, it was known that the regulations regarding DFI are regulated in POJK Nomor 13/POJK.02/2018 and the regulations regarding AML/CFT are specifically regulated in POJK Nomor 12/POJK.01/2017 as amended by POJK Nomor 23/POJK.01/2019. Meanwhile, on the subject of its implementation, based on the results of the research, it was known that the obligation to implement the AML/CFT principles for DFI Operators will be effective in 2022 and discussions concerning the plan to include Digital Financial Innovations as a reporting party in the AML/CFT regime has also been held. The recommendations that given by the author are classification of DFI Clusters based on the level of risk of money laundering and preparation of technical guidelines for filling out reports for fintech companies.

Abstrak :
ABSTRAK
Uang Elektronik merupakan salah satu solusi yang tepat untuk dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, uang elektronik terus berkembang dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di perkotaan besar sebagai cara untuk melakukan pembayaran baik dalam berbagai lini transaksi di masyarakat seperti pada pembelanjaan ritel, pembayaran transportasi, transfer dana dan sebagainya. Sebagai salah satu alat pembayaran modern, uang elektronik juga berpeluang untuk dijadikan sebagai sarana pencucian uang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab seperti layaknya alat pembayaran lainnya. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai penerapan prinsip mengenal pengguna jasa pada yang uang elektronik pada Produk X yang merupakan salah satu upaya pencegahan uang elektronik digunakan sebagai sarana pencucian uang tersebut. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT Y Tbk selaku penerbit dari Produk Uang Elektronik X dalam hal ini telah berusaha untuk melaksanakan prinsip mengenal jasa uang elektronik dengan baik namun masih ditemukan beberapa ketentuan dalam PBI Uang Elektronik dan PBI APU PPT LSB yang belum dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, penulis menyarankan agar PT Y Tbk selaku penerbit dari Produk Uang Elektronik X harus menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa uang elektronik dengan baik khususnya sesuai dengan yang diatur pada PBI Uang Elektronik dan PBI APU PPT LSB.

---

ABSTRACT Electronic money is one of right solution to maintain the continuity of payment method in society. Right now, electronic money keep on growing and being used by Indonesian society especially those who live in big cities as a payment method in many activities such as retail trade, transportation, money transfers and etc. Despite being one of the modern payment methods, electronic money can also be used as money laundering practice by irresponsible people, just like any other payment methods. This thesis explains about the analysis of application of ldquo Know Your Customer rdquo principle for electronic money user on Product X as one of many other ways to prevent electronic money being used in money laundering practice. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis concludes that PT Y as the issuer of Electronic Money X product has tried its best to apply the ldquo Know Your Customer rdquo principle for electronic money users, nevertheless there are some rules in PBI Uang Elektronik and PBI APU PPT LSB that has not been properly implemented. Therefore, the author suggests that PT Y as the issuer of Electronic Money X product have to implement the Know Your Customer principle as regulated on PBI Uang Elektronik and PBI APU PPT LSB properly.