Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Demonstrasi tolak UU Cipta Kerja menjadi sorotan utama dalam pemberitaan media massa pada bulan Oktober 2020. Pelaksanaan demonstrasi tolak UU Cipta Kerja diperlihatkan melalui visualisasi dinamika kekerasan dan konflik dalam pemberitaan media massa sehingga memunculkan cara pandang yang negatif terhadap pelaksanaan demonstrasi tersebut. Dalam protest paradigm hal ini dijelaskan sebagai pola liputan media yang berfokus untuk menyoroti konteks-konteks di luar dari isu utama dari pelaksanaan demonstrasi. Adapun lebih lanjut dalam perspektif kriminologi visual, representasi visual terhadap pelaksanaan demonstrasi mengindikasikan visualitas untuk menutupi kekerasan oleh negara yang dalam konteks ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh polisi sebagai aparat pengendalian resmi negara. Untuk menganalisis konteks tersebut, penulis melakukan analisis visual kualitatif terhadap data-data visual yang dikumpulkan dari pemberitaan-pemberitaan terhadap demonstrasi tolak UU Cipta Kerja selama bulan Oktober 2020 sebanyak 142 data visual beserta caption yang tertera di bawah gambar. Lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa representasi visual terhadap pelaksanaan demonstrasi memperlihatkan tindakan melanggar hukum dan penyimpangan dalam visualitas demonstran dan disisi lain dapat menutupi bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh polisi sebagai aparat pengendalian resmi. Pelaksanaan demonstrasi pun kemudian melekat dengan citra negatif dan dinilai sebagai tindakan yang sia-sia. ......Demonstrations against UU Cipta Kerja became the main focus in the mass media coverage in October 2020. The demonstration against UU Cipta Kerja was shown through visualizing the dynamics of violence and conflict in mass media reporting, giving rise to a negative perspective on the implementation of the demonstration. In the protest paradigm this is explained as a pattern of media coverage that focuses on highlighting contexts outside of the main issue of conducting demonstrations. Furthermore, in the perspective of visual criminology, the visual representation of the implementation of the demonstration indicates visuality to cover up violence by the state which in this context is violence perpetrated by the police as the official state control apparatus. To analyze this context, the author conducted a qualitative visual analysis of the visual data collected from reports on demonstrations against UU Cipta Kerja during October 2020 around 142 visual data alongside caption that is included below. It can further be concluded that the visual representation of the demonstration shows unlawful acts and deviations in visuality of demonstrators and on the other hand can cover up the forms of violence carried out by the police as an official controlling apparatus. The demonstration was then attached to a negative image and was judged as a futile act.

Abstrak :
Perilaku menghindari tilang telah menjadi sebuah kebiasaan yang umum terjadi di masyarakat dan menimbulkan dampak negatif berupa social harm. Skripsi ini membahas mengenai tindakan-tindakan menghindari tilang yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di jalanan Jakarta pada periode 2016-2018, serta social harm yang diperwujudkan oleh perilaku tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologi visual untuk menginterpretasi perwujudan dalam gambar/video terkait perilaku menghindari tilang yang ada di masyarakat dan social harm yang tergambar dari fenomena tersebut. ......The behavior of avoiding a ticket has become a common habit in society and has a negative impact in the form of social harm. This thesis discusses the actions to avoid ticketing done by motorized vehicle drivers on the streets of Jakarta in the 2016-2018 period, as well as the social harm embodied by this behavior. This study uses a visual criminology approach to interpret the embodiment in pictures/videos related to the behavior of avoiding ticketing in society and the social harm depicted by this phenomenon.

Abstrak :
Tulisan ini membahas seksualisasi karakter perempuan di dalam video game, khususnya Honkai Impact 3rd dan Genshin Impact dan dampaknya dalam memandang cosplayer perempuan. Tulisan ini adalah tulisan kualitatif dengan model deskriptif-eksplanatori. Hasil penelitian menemukan karakter perempuan masih kerap kali didesain berdasarkan male gaze dan diobjektifikasi. Ketika perempuan cosplay sebagai karakter video game yang diseksualisasi, batas antara fantasi dan realitas seolah kabur dengan adanya standar yang diimplementasikan bagi para penikmat video game terhadap cosplayer perempuan. Standar ini seringkali mengakibatkan adanya komentar dan lelucon seksis, bermakna kekerasan dan pelecehan seksual, juga menghina tubuh cosplayer. Penelitian menggunakan visual kriminologi yang telah diintegrasikan dengan feminis kriminologi agar mendapat cara pandang untuk masalah yang diteliti. ...... This research discusses the sexualization of female characters in video games, especially Honkai Impact 3rd and Genshin Impact, and their impact on viewing female cosplayers. This research uses a qualitative writing style with a descriptive-explanatory model. Results found that female video game characters are often designed based on the male gaze and are usually objectified. When women cosplay as sexualized video game characters, the boundaries between fantasy and reality seem to blur due to the standards implemented by video game enjoyers towards female cosplayers. These standards repeatedly result in sexist comments and jokes, sexual harassment remarks, and insults to the cosplayer's body. The research uses visual criminology integrated with feminist criminology to get a perspective on the problem of the study.

Abstrak :
Hubungan yang tercipta antara hewan dengan manusia pada saat ini cenderung bertujuan untuk menciptakan rasa saling memahami, perasaan senang, dan persahabatan. Meskipun demikian, rasa sayang tersebut belum tentu memberikan manfaat bagi hewan itu sendiri, seperti halnya ketika X memanfaatkan hewan eksotis yang dipeliharanya untuk tujuan komersial demi mendapatkan keuntungan, yakni dengan cara mengunggah video yang mengandung unsur kelucuan, keindahan, keunikan, dan kesenangan ke media sosial Youtube. Namun, pada kenyataannya tindakan X yang pada awalnya bertujuan untuk menyelamatkan hewan eksotis dari kepunahan karena rusaknya alam liar dan maraknya perburuan, malah menjadi paradoks kejahatan lingkungan. Tulisan ini berfokus pada konten visual yang diunggah oleh X di media sosial YouTube selama tahun 2021. Kerangka pemikiran dan analisis pada tulisan ini dipayungi oleh pemikiran Goyes (2019) mengenai Southern Green Criminology, kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui animal welfare dalam beberapa hal, yakni 1) kontrol reproduksi; 2) sifat buatan manusia; 3) perasaan afektif; 4) fungsi biologis; dan 5) fungsi alami, kriminologi visual untuk melihat visualisasi yang ditawarkan dalam konten X, dan menggunakan metode content analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya sentimen publik sehingga menciptakan paradoks kejahatan lingkungan, khususnya terkait pemeliharaan hewan eksotis.  ......The relationship that was created between animals and humans at this time tends to aim to make sense of mutual understanding, feelings of pleasure, and friendship. However, this affection does not necessarily benefit the animals themselves, as is the case when X uses the exotic animals it keeps for commercial purposes for profit, namely by uploading videos that contain elements of cuteness, beauty, uniqueness, and fun to social media. YouTube. However, in reality, X's actions which initially aimed to save exotic animals from extinction due to the destruction of the wild and rampant hunting, have become a paradox of environmental crimes. This paper focuses on visual content uploaded by X on YouTube social media during 2021. The framework and analysis in this paper overshadowed by Goyes' (2019) thoughts on Southern Green Criminology, then explained further through animal welfare in several ways, namely 1 ) reproductive control; 2) human control; 3) affective feelings; 4) biological function; and 5) natural functions, as well as visual criminology to see the visualizations offered in X content, and using the content analysis method. The results of this study indicate the existence of public sentiment that creates a paradox of environmental crimes, especially related to the maintenance of exotic animal.

Abstrak :
Unjuk rasa dalam menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2019 yang diikuti oleh ribuan mahasiswa di Indonesia. Dalam unjuk rasa tersebut, banyak mahasiswa yang mengalami luka hingga meninggal dunia akibat bentrok dengan aparat kepolisian. Tulisan ini berfokus pada visualisasi kekerasan yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa dalam melakukan pemolisian unjuk rasa. Penulis menggunakan teori kekerasan kolektif yang akan menjadi landasan untuk menganalisis 32 gambar yang ada pada temuan data terkait kekerasan polisi dalam unjuk rasa tahun 2019. Hasilnya didapati bahwa kekerasan dan tindakan represif aparat kepolisian tervisualkan dalam gambar-gambar tersebut. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. ......The protest against the Criminal Code draft and the revision of the Corruption Eradication Commission Law was a protest that took place in 2019, which was attended by thousands of students in Indonesia. During the protest, many students were injured and died due to clashes with the police. This paper focuses on the visualization of violence perpetrated by police against students in policing demonstrations. The author uses collective violence theory, which will be the basis for analyzing 32 images in the data findings related to police violence in the 2019 protest. The results show that violence and repressive actions by the police apparatus are visualized in these pictures. This act constitutes a violation of human rights and is against the principles of democracy adhered to by the Indonesian state.

Abstrak :
Disertasi ini mengangkat isu penggunaan sepeda motor di jalan raya perkotaan sebagai pergulatan (kompetisi dan konflik penggunaan) ruang. Tujuan disertasi memberikan perspektif alternatif mencermati masalah lalu lintas. Kajian menggunakan metode campuran yang bertumpu pada pendekatan kualitatif, berupa metode visual yang disokong metode kuesioner. Metode visual diterapkan dalam tiga tahap. Tahap pertama pengumpulan data sekunder visualisasi daring situasi lalu lintas. Tahap kedua merekam situasi dan kondisi lalu lintas menggunakan kamera video. Hasil rekaman video diolah dengan memberikan kode secara tematik menggunakan perangkat lunak Maxqda 2020. Tahap ketiga merekam menggunakan kamera drone dan hasilnya diolah secara manual. Metode kuesioner digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari pengguna sepeda motor, terutama beberapa tangkapan gambar dari tahap. Kuesioner disebarkan secara daring. Hasil analisis menunjukkan pergulatan terjadi dalam berbagai bentuk ruang jalan karena dominasi penggunaan sepeda motor. Pergulatan diperlihatkan melalui perilaku-perilaku yang mengentaskan kompetisi dan dapat menimbulkan konflik. Terdapat pula pengabaian dan ketidakpedulian baik antar sesama pengendara sepeda motor, pengguna jalan hingga para pengatur lalu lintas. Kesemua hal itu selain menimbulkan perlukaan dan kerugian sosial juga menunjukkan adanya keruntuhan sosial dan keruntuhan budaya. Pengabaian dan ketidak pedulian dari pihak yang memiliki kewenangan justru mengentaskan viktimisasi struktural. ......This dissertation raises the issue of motorcycle use on urban highways as a struggle (competition and conflict over use) of space. It aims to provide an alternative perspective at traffic problems. The study uses a mixed method that relies on a qualitative approach, in the form of a visual method supported by a questionnaire method. The visual method was applied in three stages. The first stage collected secondary data of online visualization of the traffic situation. The second stage recorded the traffic using a video camera then were processed by thematically coding them using Maxqda 2020 software. The third stage recorded using a drone camera and the results were processed manually. The questionnaire, which distributed online, method was used to obtain responses from motorcycle users, especially some image captures from the second stage. The results show that struggles occur in various forms of road due to the dominance of motorcycle use. It is shown through behaviors that alleviate competition and can lead to conflict. There is also neglect and indifference among road users and traffic controllers, which in addition to shows social harm are also shows social and cultural entropy. Neglect and indifference from the authority actually alleviate structural victimization.

Abstrak :

Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta merupakan salah satu institusi penegakan hukum yang bertugas menangani penyelundupan narkoba melalui Bandara Soekarno-Hatta. Visualisasi terhadap peran bea dan cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba memiliki unsur penggentarjeraan. Unsur tersebut dapat dianalisa menggunakan pendekatan kriminologi visual melalui berbagai foto Trophy shot Bea dan Cukai yang dipublikasi melalui berita online. Tulisan ini berfokus pada konteks visual, mengulas bagaimana visualisasi peran Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta dalam menangani kasus penyelundupan narkoba melalui foto trophy shot Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta yang dipublikasikan oleh portal berita online dalam kurun waktu 2017-2019. Kerangka berpikir dan analisis tulisan ini dilandasi pada pemikiran Stack (2010) dan Winters (2014) terkait karakteristik hukuman, konsep Trophy Shot yang dikemukakan oleh Linemann (2016), dan konsep image work policing. Karakteristik Hukuman yang dimaksud adalah Kepastian (certainty), Kelancaran (celerity), Keparahan (severity), dan Proporsionalitas. Penulis mengelompokkan foto trophy shot yang menggambarkan peran Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta dalam menangani penyelundupan narkoba ke dalam 4 jenis, yaitu Trophy shot saat petugas Bea dan Cukai menjalankan tindakan pemolisian pencegahan penyelundupan narkoba, Trophy shot barang bukti, Trophy shot pelaku penyelundupan narkoba, dan Trophy shot saat konferensi pers berlangsung. Hasilnya, Trophy shot yang memvisualisasikan peran Bea dan Cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba dapat membangun citra tentang efek penggentarjeraan dan menggambarkan penerapan image work policing.

 

---

Soekarno-Hatta Airport Directorate General of Customs and Excise is one of the law enforcement institutions tasked with handling drug smuggling through Soekarno-Hatta Airport. Visualization of the role of Customs and Excise in handling drug smuggling cases has an element of general deterrence. These element can be analyzed using visual criminology approach through various trophy shot of Customs and Excise that published through online news. This paper focuses on the visual context, reviewing how the visualization of the role of the Customs and Excise of Soekarno-Hatta Airport in handling drug smuggling cases through a trophy shot of Customs and Excise of Soekarno-Hatta Airport that published by online news portals in the period 2017-2019. The thinking and analysis framework of this paper is based on the thought of Stack (2010) and Winters (2014) regarding the characteristics of punishment, the concept of the trophy shot that proposed by Linemann (2016), and the concept of image work policing. The characteristics of the punishment referred to are certainty, celerity, severity and proportionality. The Author grouped trophy shot photos that illustrate the role of Customs and Excise of Soekarno-Hatta Airport in dealing with drug smuggling into 4 types, namely (1) Trophy shots when customs and excise officers carry out policing measures to prevent drug smuggling, (2) Trophy shots of drug smugglers, (3) Trophy shots of evidence, and (4) Trophy shot during the press conference. As a result, the Trophy shot that visualizes the role of Customs and Excise in handling drug smuggling cases can build an image of the deterrence effects and illustrates the application of image work policing.

Abstrak :
Tulisan ini berupaya menjelaskan film dokumenter The True Cost melalui pendekatan kriminologi visual. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah film dokumenter The True Cost memposisikan fast fashion sebagai bentuk kejahatan lingkungan terhadap negara-negara yang tidak atau belum maju (Global South). The True Cost merupakan film dokumenter yang rilis pada tahun 2015 dengan Andrew Morgan sebagai sutradaranya. Film ini menampilkan mengenai kenyataan di balik murahnya fast fashion. Fast fashion sebagai bentuk kejahatan lingkungan dianalisis menggunakan teori Southern Green Criminology oleh Goyes. Teori ini melihat bahwa fast fashion sebagai bentuk kejahatan lingkungan diciptakan oleh Global North dengan mengorbankan Global South. Hasil analisis menunjukkan bahwa murahnya fast fashion ternyata dibayar mahal oleh kerusakan lingkungan di kawasan Global South. Film dokumenter ini memperlihatkan fast fashion sebagai kejahatan lingkungan yang merugikan manusia, hewan, dan ekosistem. Berbagai macam kejahatan lingkungan tersebut ditemukan dari proses produksi dan siklus akhir fast fashion, dimana keduanya terjadi di Global South. ......This paper attempts to explain The True Cost documentary film through a visual criminology approach. The aim is to answer the question of how The True Cost documentary film positions fast fashion as a form of environmental crime against countries that are not or have not yet developed (the Global South). The True Cost is a documentary film released in 2015 with Andrew Morgan as the director. This film shows the reality behind the cheapness of fast fashion. Fast fashion as an environmental crime is analyzed using the Southern Green Criminology theory by Goyes. This theory sees that fast fashion as a form of environmental crime was created by the Global North at the expense of the Global South. The results show that the cheapness of fast fashion is paid for by environmental damage in the Global South. This documentary film shows fast fashion as an environmental crime that harms humans, animals, and ecosystems. Various kinds of environmental crimes are found in the production process and the final cycle of fast fashion, both of which occur in the Global South.

Abstrak :
Pemilihan umum atau pemilu di tahun 2019, khususnya pemilihan presiden oleh nomor urut 1 dan 2 merupakan pesta demokrasi untuk masyarakat Indonesia. Informasi seputar politik tentunya ramai di kehidupan nyata dan di ranah cyberspace. Perkembangan zaman yang maju mendukung segala penyebaran pesan kampanye politik melalui cyberspace dengan media sosial sebagai wadah berbagi informasi. Namun, pesan kampanye politik yang tersebar tidak sedikit mengandung suku, agama, ras (SARA) dan politik identitas yang tujuannya membuat konflik satu sama lain. Informasi seputar kampanye politik di ranah cyberspace yang memuat infromasi berita palsu atau hoaks. Fenomena ini kemudian, menghadirkan upaya-upaya literasi digital oleh lembaga Kepolisian RI dan Kominfo melalui cyberspace. Tulisan ini berfokus pada konten visual yang diunggah pada platform media sosial, situs resmi, dan situs berita oleh kedua instansi tersebut, sebagai upaya literasi digital. Kerangka pemikiran dan analisis pada tulisan ini dilandasi oleh tiga konsep yaitu post truth, pengendalian sosial di ranah cyberspace yang memuat legal measures, informal request, outsourcing, just-in-time blocking, patriotic hacking, targeted surveillance and social – malware attacks, dan kriminologi visual yang memuat visuality dan remaking. Hasilnya, pengendalian sosial di ruang siber pada masa pemilu 2019 oleh Kepolisian RI dan Kominfo dengan visualisasi konten yang diunggah, dapat membantu kedua instansi tersebut dalam memberikan literasi digital terkait konten hoaks ke masyarakat. ......The general eletions in 2019, spesifically the presidential election number 1 and 2, is a democratic party for the people of Indonesia. Information about politics is certainly spread in real life and in the realm of cyberspace. The development of the modern era bolsters all the deployment of political campaign messages through cyberspace with social media as a platform for sharing information. Nevertheless, the political campaign messages that were spread contain a lot of ethnicity, religion, race (SARA) and identity politics with the aim of creating conflicts with each other. This phenomenon presents digital literacy efforts by the Indonesian Police and Ministry of Communication and Informatics institutions through cyberspace. This paper focuses on visual content uploaded on social media platforms, official websites and news sites by the two agencies, as a digital literacy effort. The framework and analysis are based on three concepts, namely post truth, social control in the realm of cyberspace which includes legal measures, informal requests, outsourcing, just-in-time blocking, patriotic hacking, targeted surveillance and social - malware attacks, and visual criminology that include visuality and remaking. As a result, social control in cyberspace during the election of 2019 by the Indonesian Police and Ministry of Communication and Informatics institutions with the visualization of uploaded content, it can help the two agencies in providing digital literacy related to hoax content to the society.

Abstrak :
Victim blaming atau tindakan menyalahkan korban sering terjadi dalam masyarakat ketika muncul kasus kekerasan seksual, salah satunya adalah ketika kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus. Film Penyalin Cahaya (2021) menjadi salah satu film yang menceritakan mengenai kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus dan dunia digital, serta korban yang harus mengalami victim blaming karena mencoba untuk mengusut kekerasan seksual yang dialaminya. Penulis mengidentifikasi film menggunakan pendekatan kriminologi visual dan film tersebut memberikan representasi victim blaming serta menggambarkan perjuangan korban mendapatkan keadilan. Melalui viktimologi kritis, penulis mengidentifikasikan juga kalau Penyalin Cahaya memperlihatkan bagaimana kebijakan kampus tidak dapat melindungi korban kekerasan seksual dan adanya tumpang tindih kekuasaan yang dimiliki pelaku. ......Victim blaming, or the act of blaming the victim, often occurs in society when cases of sexual violence arise, one of which is when sexual violence occurs on campus. The film Photocopier (2018) is one of the films that talk about sexual violence, especially in the campus environment and the digital world, as well as victims who must experience victim blaming for trying to investigate the sexual violence they experienced. The writer identifies the film using a visual criminology approach, and the film provides a representation of victim blaming and depicts the victim's struggle for justice. Through critical victimology, the author also identifies that the Photocopier shows how campus policies cannot protect victims of sexual violence and that there is an overlap of powers that the perpetrators have.