Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Corporate is a legal personality or legal entity created by more than a person and legalised by government ,with its property separated by that of owner, shareholder,board of directors and board of trutees...."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengadilan menentukan pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-undang Perseroan Terbatas dan apakah pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan bahwa Kwang Yang Motor Co. Limited selaku pemegang saham ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PT Kymco Lippo Motor Indonesia sudah tepat menurut Undang-undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan pengadilan di Indonesia dalam menentukan pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan Terbatas kerap hanya berpatokan pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan dari tergugat, kerugian yang dialami penggugat dan kausalitas antara kerugian dan perbuatan tergugat. Pengadilan belum mempertimbangkan unsur iktikad buruk dan penyalahgunaan Perseroan Terbatas oleh pemegang saham untuk kepentingan pribadi sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-undang Perseroan Terbatas.Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Kwang Yang Motor Co. Limited selaku pemegang saham ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami PT Kymco Lippo Motor Indonesia sudah tepat, baik menurut Undang-undang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar PT Kymco Lippo Motor Indonesia. Hal ini karena dua hal, yaitu Presiden Direktur melanggar Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar PT Kymco Lippo Motor Indonesia karena tidak meminta persetujuan dari Direksi perwakilan PT Metropolitan Tirtaperdana dalam tiap transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran dana PT Kymco Lippo Motor Indonesia dan Presiden Direktur melanggar Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas karena melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang memberikan keuntungan pribadi pada Kwang Yang Motor Co. Limited dan bukan untuk kepentingan PT Kymco Lippo Motor Indonesia.

---

This thesis discusses on how Indonesian Court determines that shareholder commits a tort which is written in Article 3 (2) letter b of Indonesian Corporation Law and whether the court?s judgement to hold Kwang Yang Motor Co. Limited, the shareholder of PT Kymco Lippo Motor Indonesia personally liable, had been a correct decision. This research is conducted by two approaches: literature and comparative approach. The result of the thesis shows that Indonesian court in holding the shareholder liability for the corporation?s indebtedness is merely based on the elements of Article 1365 of Indonesian Civil Code, i.e. an improper act, a fault by the defendant, a plaintiff's losses, and a causality between the losses and the defendant's fault. The shareholder?s bad faith and its abuse of power to gain personal benefit governed by Article 3 (2) letter b of Indonesian Corporation Law have not been considered by the court. Furthermore, the court has correctly imposed Kwang Yang Motor Co. Limited?s personally liable for the corporation?s indebtedness, based on both Indonesian Corporation Law and the Article of Association of PT Kymco Lippo Motor Indonesia. The President Director of PT Kymco Lippo Motor Indonesia has violated both Article 11 (6) of PT Kymco Lippo Motor Indonesia Bylaws because he did not obtain the approval from PT Metropolitan Tirtaperdana?s representative Director for corporation?s expenditure and Article 99 (1) of Indonesian Corporation Law since he involves in some conflicting transactions providing benefit for Kwang Yang Motor Co. Limited, but not for the benefit of PT Kymco Lippo Motor Indonesia."

"Produk sepatu edisi terbatas (limited edition shoes) sebagai variabel independen pada penelitian ini, yang mempengaruhi variabel perceived value, brand trust, dan purchase intention. Variabel LES memiliki dimensi berupa uniqueness, investment, dan self-expression. Sedangkan variabel mediator PV memiliki dimensinya sendiri yaitu emotional, social, dan economical. Desain penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah descriptive-conclusive dengan metode single cross-sectional. Pengumpulan sampel menggunakan non-probability sampling, dengan 218 responden yang mana berumur 14-35 tahun, berdomisili di Pulau Jawa, dan memiliki sepatu edisi terbatas (limited edition shoes). Pengumpulan survei dilakukan dengan cara via online, menggunakan platform google form, dan metode self-administered questionnaire. Data dari yang sudah terkumpul, akan diolah menggunakan software AMOS 23 IBM SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, characteristic limited edition shoes mempengaruhi perceived value, perceived value mempengaruhi brand trust, perceived value mempengaruhi purchase intention, dan brand trust mempengaruhi purchase intention. Terakhir, variabel moderasi scarcity of message meningkatkan frekuensi pengaruh di tiap variabel yang ada.

---

Limited edition shoe product (limited edition shoes) as an independent variable in this study, which affects the variable perceived value, brand trust, and purchase intention. The LES variable has dimensions in the form of uniqueness, investment, and self-expression. While the Perceived Value as a mediator variable has its dimensions namely emotional, social, and economical. The research design used for this study was descriptive-conclusive with a single cross-sectional method. The sample collection uses non-probability sampling, with 218 respondents who are 14-35 years old, live in Java and have limited edition shoes. The survey was collected online, using the Google form platform, and the self-administered questionnaire method. Data which has been collected, will be processed using IBM SPSS 23 AMOS software. The results of this study indicate that characteristic limited edition shoes affect perceived value, perceived value affects brand trust, perceived value affects purchase intention, and brand trust affects purchase intention. Finally, the scarcity of the message moderation variable increases the frequency of influence on each variable."

"Konsepsi Derivative Action tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan dan hak-hak Pemegang Saham Minoritas. Derivative Right atau Derivative Action merupakan salah satu hak yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kepada pemegang saham yang mempunyai minimal 10% saham, untuk menggugat direksi atau komisaris atas nama perseroan, dalam hal Direksi atau Komisaris melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Jadi pada hakikatnya Derivative Action adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan perseroan, dan tidak secara langsung melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Konsep Derivative Action merupakan terobosan dalam hukum perusahaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi atau komisaris, yang pada umumnya didominasi oleh pemegang saham mayoritas. Makna perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas dalam konsep Derivative Action, bukanlah kepentingan materil secara langsung, dan karenanya ganti rugi yang dihasilkan dari Derivative Action, akan dibayarkan kepada perusahaan, bukan kepada pemegang saham minoritas Penggugat."

"Keadaan pailit tidak menyebabkan debitor pailit menjadi kehilangan kecakapannya bertindak karena kepailitan hanya mencakup dan berkenaan dengan harta kekayaan milik debitor pailit, demi hukum kewenangan untuk menguasai maupun mengurus harta kekayaan yang merupakan bagian dari harta pailit beralih kepada Kurator namun kepemilikan harta pailit tetap berada pada debitor pailit.Pernyataan pailit perseroan tidak dengan sendirinya menyebabkan suatu perseroan bubar demi hukum. Perseroan tetap cakap bertindak yang dalam hal ini diwakili oleh Direksi, untuk itulah keberadaan Direksi sebagai organ perseroan tetap ada. Direksi perseroan tetap berwenang melakukan secara sah setiap perbuatan hukum baik yang berkenaan dengan hak maupun kewajibannya sejauh itu bukan merupakan perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit.Kepailitan hanya berakibat bahwa Perseroan melalui organ-organnya tidak lagi secara sah dapat melakukan perbuatan hukum yang mengikat harta pailit Perseroan, karena kewenangan tersebut telah secara eksklusif ada pada Kurator.Melihat keadaan di atas, maka tidak dapat dipungkiri adanya tumpang tindih dalam pengelolaan dan pengurusan harta kekayaan yang tercakup dalam harta pailit, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari tindakan pengurusan yang dalam keadaan normal merupakan tugas Direksi.Untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang rnuncul dari keadaan tersebut maka perlu dipahami terlebih dahulu secara mendalam konsep dasar dari Perseroan Terbatas dan Hukum Kepailitan."

"Salah satu bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia adalah Perseroan Terbatas ("PT"). Dalam menjalankan tugasnya PT diwakili oleh Direksi dan Dewan Komisaris, tetapi pemegang kekuasaan tertinggi ada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya UU baru tentang PT yaitu No. 40 tahun 2007 memungkinkan RUPS diselenggarakan secara telekonferensi. Berita Acara RUPS yang dilakukan secara telekonferensi tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti karena akta RUPS dibuat oleh Notaris dan berbentuk Relaas Akta yang tidak perlu ditandatangani para peserta rapat dan RUPS harus memenuhi persyaratan sah seperti yang termuat dalam UUPT.

---

One type of legal entity existing in Indonesia is Limited Liability Company (the "Company"). The Company, in running its business and performing legal action, is represented by the Board of Directors but the highest power in the Company is in the General Meeting of Shareholders of the Company. Now, with the new regulation in Limited Liability Company allow the General Meeting of Shareholders with teleconference. The official report of the General Meeting of Shareholders still have a legal power because of the authority of Notary as public official even there is no signature of the shareholder its called Relaas Akta and the General Meeting of Shareholders must appropriate with the applicable Laws of Limited Liability Company."

"Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh keadaan perekonomian Indonesia yang timpang dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Skripsi ini membahas mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi, pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas serta perbandingan antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi didasarkan pada jasa usaha tiap anggota sedangkan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas didasarkan pada jumlah kepemilikan saham. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pemerintah agar berperan lebih besar dalam mendukung dan mengembangkan badan usaha Koperasi di Indonesia.

---

The thesis is based on the unbalanced condition of Indonesian economic and not aligns with the article 33 of Indonesian Constitution (UUD 1945). The focus of this study is about distribution of Cooperative surplus, distribution of Limited Liability Company profit, and comparison between both of them. This research is using normative law research method. The outcome of this research showed that distribution of Cooperative surplus is based on contribution of each members, meanwhile distribution of Limited Liability Company profit is based on the ownership of shares. The research also give suggestion to the government to take a bigger role in supporting and developing Cooperative enterprise in Indonesia"

"Tesis ini mengkaji aturan yang mewajibkan Sekutu Pelepas Uang (SPU) memberikan persetujuan terhadap tindakan tertentu CV di dalam anggaran dasarnya. Secara khusus, tesis ini membahas akibat hukum terhadap SPU dalam hal anggaran dasar CV (AD CV) menentukan untuk tindakan hukum tertentu CV harus mendapatkan persetujuan dari SPU dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) KUHD, dan menganalisis putusan pengadilan Negeri Surabaya No. 325/Pdt.G/2019/PN. SBY yang menyatakan akta persetujuan SPU, yang menyetujui tindakan hukum tertentu CV, tidak memenuhi ketentuan syarat obyektif perjanjian batal demi hukum. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan perbandingan, tesis ini menyimpulkan bahwa persetujuan yang diberikan oleh SPU mengakibatkan hilangnya tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh SPU. Hal ini karena rumusan Pasal 20 ayat (2) bersifat memaksa sehingga tidak dapat diatur berbeda oleh para sekutu dalam AD CV. Adapun putusan pengadilan negeri Surabaya yang menyatakan akta persetujuan SPU tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian batal demi hukum telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu tidak terpenuhinya unsur tidak melanggar UU karena pembuatan akta persetujuan tersebut melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP. Terdapat alasan lain yang dapat dimasukkan sebagai pertimbangan hakim, yaitu ketentuan dalam AD CV yang mensyaratkan persetujuan dari SPU untuk tindakan tertentu CV bertentangan dengan rumusan/substansi Pasal 20 ayat (2) KUHD yang bersifat memaksa. Tesis ini menyarankan perlunya perubahan aturan CV yang memungkinkan SPU mengetahui jalannya persekutuan tanpa menghilangkan tanggung jawab terbatasnya mengingat SPU adalah juga pemilik persekutuan. 

---

This Thesis is reviewing the terms in article of association of limited partnership (LP AOA) which required limited partner(s) to approve certain limited partnership (LP) actions. Specifically, this thesis is studying on legal consequences on limited partner(s) in case of its article of association determine certain legal actions of LP only can be done by obtaining approval from limited partner(s) in connection with term in Article 20 paragraph (2) Commercial Code, and analyze Surabaya court verdict No. 325/Pdt.G/2019/PN. SBY on limited partner approval deed, approving certain legal action of LP, not fulfilled objective requirement of agreement legality requirements is null and void. By using a juridical normative research with juridical, cases and comparative approach, it is concluded that approval from limited partner(s) cause the limited partner lost their limited liability. It is cause by the content of Article 20 paragraph (2) Commercial Code is an imperative clause which cannot be deviated by partners in LP AOA. Surabaya court verdict on nullification of limited partners approval deed which not fulfilled the objective requirement of agreement legality is in accordance with agreement legality requirements namely no violation of law because the drawn up of the deed has violate Article 263 Criminal law Code. There is another reason which can be considered by the judges, the terms in LP AOA which requires approval from limited partner(s) for certain legal actions of LP is violate the imperative term in Article 20 paragraph (2) Commercial Code. This thesis suggests an amendment to LP regulations which enable limited partner(s) to know the development of partnership without loosing their limited liability as they are also the owner of LP."