Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Barang mewah adalah salah satu benda yang tidak bisa dilepaskan di dalam kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat kalangan atas. Semakin banyak permintaan terhadap barang mewah dijadikan kesempatan untuk para penyelundup untuk memperoleh keuntungan dengan cara penyelundupan barang mewah. Barang mewah khususnya yang diperoleh melalui impor merupakan salah satu barang kena pajak yang tergolong tinggi yang termasuk dalam Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan berperan besar dalam pemasukan negara. Apabila terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran mengenai barang mewah tentu akan mempengaruhi pemasukan negara.Penyelundupan adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang yang dilakukan oleh pelaku. Regulasi terhadap penyelundupan impor barang mewah diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan. Namun dalam hal regulasi khusus terhadap barang mewah belum diatur secara rinci. Selain itu pengenaan sanksi yang bersifat kumulatif akan sangat merugikan negara dalam hal menerima pemasukan. Pemerintah Indonesia seharusnya mengatur lebih jelas regulasi mengenai pengenaan sanksi terhadap Tindakan penyelundupan impor barang mewah serta menggunakan konsep “pengembalian kerugian negara” untuk mengoptimalkan pemasukan dan menghindari kerugian negara. Dengan ini negara akan menerima haknya serta masyarakat secara adil dapat merasakan pembangunan dan kesejahteraan melalui pemasukan negara yang optimal.

---

Luxury goods are one of the things that cannot be separated from the needs of the Indonesian people, especially for the upper class. The increasing demand for luxury goods is used as an opportunity for smugglers to make a profit by smuggling luxury goods. Luxury goods, especially those obtained through imports, are one of the high taxable goods which are included in the Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) and play a major role in state revenue. If there is abuse and violations regarding luxury goods, it will certainly affect state income. Smuggling is the illegal entry of goods to avoid import duties or because of the smuggling of prohibited goods by the perpetrator. The regulations for the smuggling of imports of luxury goods are regulated in Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan. However, the specific regulations for luxury goods have not been regulated in detail. In addition, the imposition of cumulative sanctions will greatly harm the state in terms of receiving revenue. The Indonesian government should set more clearly the regulations regarding the imposition of sanctions against the smuggling of luxury goods imports and use the concept of "return of state losses" to optimize revenues and avoid state losses. With this the state will receive its rights and the people can fairly experience development and prosperity through optimal state revenue."

"Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur mengenai kewajiban pembayaran pajak menggunakan self assessment system, yang pada intinya mekanisme tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara mandiri. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai kriteria pengenaan PPnBM, dimana pada saat ini pengenaan PPnBM hanya dikenakan terhadap sedikit jenis barang. Penenlitian ini menganalisis mekanisme penghitungan, pemungutan, dan pelaporan PPnBM menggunakan mekanisme self assessment system yang ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum dan menganalisis kriteria pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal dengan sifat penelitian preskriptif. Analisis terhadap mekanisme self assessment system dilakukan dengan menggunakan teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham sedangkan analisis terhadap kriteria pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut PPnBM) dilakukan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan menggunakan teori-teori alasan pembenar negara memungut pajak, teori four maxims yang dikemukakan oleh Adam Smith, dan teori yang memuat mengenai prinsip pembentukan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPnBM dengan mekanisme self assessment system telah sesuai dengan teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham mendapatkan nilai kebahagiaan lebih besar dibandingkan nilai kerugiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai kriteria pengenaan PPnBM bagi barang yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor berdasarkan PP 61/2020 tidak selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan perubahannya sehingga perlu dilakukan perluasan terhadap jenis barang yang tergolong mewah yang dikenai PPnBM dengan melakukan perubahan PP 61/2020.

---

Article 12 of Law Number 6 on 1983 about General Provisions and Tax Procedures Law regulate about tax payment obligation using self assessment system, in wich the core is that the mechanism gives trust to taxpayer to make tax calculating, depositing, and reporting independently. Beside that, there is a problem about the criteria of sales tax on luxury goods (hereinafter referred to as PPnBM) imposition wich is PPnBM imposition now a days is only taxed for a few kinds of goods. This study analyzes the mechanism of calculating, collecting and reporting sales tax on luxury goods using self-assessment system mechanism reviewed from the law utilitarian aspects. And it analyzes criteria of sales tax on luxury goods imposition based on the law and regulation being applied. The method which is used in this study is the doctrinal study method with prescriptive study nature. The analysis on the self-assessment system mechanism is conducted using utilitarian theory stated by Jeremy Bentham, while the analysis on the criteria of PPnBM is conducted based on the Government Regulation No 16 of 2020 about the categories of taxable goods classified as luxury goods except motor vehicles which are taxed on sales tax on luxury goods using justification principles theory that the government collects taxes, four maxims theory stated by Adam Smith, and theory that contains the principles of law construction. The result of the study indicates that calculation, collection and report of sales tax on luxury goods using self-assessment system mechanism has been suitable for utilitarian theory stated by Jeremy Bentham getting more advantages value rather than the disadvantages ones. The result of the study indicates that the regulation about the criteria of sales tax on luxury goods imposition for the luxurious goods except motor vehicles based on the Government Regulation no. 16 of 2020 is not aligned with the regulation in Law number 8 of 1983 on Value-added Tax of goods and services and sales tax on luxury goods and the alteration, therefore the extension should be carried out for the luxurious goods which is taxed on sales tax on luxury goods."

"Pertumbuhan penjualan pasar barang mewah Indonesia saat ini mencapai 6,6% per tahun. Di Indonesia, terjadi perubahan kelompok usia pembeli barang mewah ke yang lebih muda, dari Generasi X dan Y ke Generasi Z. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, pertumbuhan penjualan barang mewah pun semakin pesat. Hal ini bertentangan dengan nilai Islam yang diajarkan dalam hidup untuk tidak materialistis. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi willingness to pay a premium Generasi X, Y dan Z untuk membeli barang fashion mewah. Metodologi purposive sampling yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan 490 responden yang pernah membeli barang mewah di level masstige selama tiga tahun terakhir. Dengan model Theory of Reasoned Action dan pendekatan kuantitatif melalui metode Partial Least Square, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa attitude towards behavior, subjective norms memiliki pengaruh positif signifikan terhadap purchase intention, sementara pengaruh religiosity ditemukan tidak signifikan. Religiosity memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap attitude towards behavior, subjective norms, dan willingness to pay a premium. Brand value dan purchase intention memiliki pengaruh positif signifikan terhadap willingness to pay a premium.

---

Indonesia's luxury goods market sales growth currently reaches 6.6% per year. In Indonesia, there has been a change in the age group of buyers of luxury goods to younger ones, from Generations X and Y to Generation Z. Considering that Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, sales of luxury goods are growing rapidly. This is contrary to Islamic values which are taught in life not to be materialistic. Therefore, the purpose of this research is to analyze the factors that influence the willingness to pay a premium of Generations X, Y and Z to buy luxury fashion goods. The purposive sampling methodology used in this study involved 490 respondents who had purchased luxury goods at the masstige level in the last three years. With the Theory of Reasoned Action model and a quantitative approach through the Partial Least Square method, the results of this study indicate that attitude towards behavior, subjective norms have a significant positive effect on purchase intention, while the effect of religiosity is found to be insignificant. Religiosity has a significant negative effect on attitude towards behavior, subjective norms, and willingness to pay a premium. Brand value and purchase intention have a significant positive effect on willingness to pay a premium."

"Dalam teori, pajak umumnya mengenal dua fungsi, yaitu fungsi budgeter untuk meningkatkan penerimaan dan fungsi regulerend untuk mengatur masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Ketika diatur ulang melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2019, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor diubah menjadi lebih didasarkan pada tingkat emisi dalam rangka mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, dengan mengenakan dasar pengenaan pajak yang lebih besar terhadap kendaraan yang menghasilkan emisi lebih besar pula. Hal ini menyiratkan adanya tujuan pengendalian emisi dari PPnBM kendaraan bermotor, khususnya melalui fungsi regulerend. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan PPnBM ditinjau dari fungsi budgeter dan fungsi regulerend dan bagaimana penerapan PPnBM Kendaraan Bermotor menurut PP No. 73 Tahun 2019 dapat berpengaruh terhadap emisi kendaraan bermotor. Penelitian ini ditulis dengan menggabungkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka dengan metode analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPnBM memiliki kedua fungsi budgeter maupun regulerend, adapun PPnBM kendaraan bermotor yang berlaku saat ini tidak berkaitan langsung dengan emisi, namun kaitan antara PPnBM dengan emisi dapat dipertegas melalui earmarking pendapatan PPnBM kendaraan bermotor.

---

In theory, taxes commonly know two functions, the budgeter function to increase revenue and the regulerend function to regulate people and achieve certain goals. When re-regulated through Government Regulation No. 73 of 2019, the Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) on motorized vehicles is modified to be based more on emission levels in order to encourage the use of energy-efficient and environmentally friendly motor vehicles, by imposing a larger tax base on vehicles that produce more emissions. This implies the objective of controlling emissions of PPnBM on motor vehicles, particularly through the regulerend function. This study discusses how PPnBM is implemented according to the budgeter and regulerend functions and how the application of PPnBM on motorized vehicles, according to Government Regulation No. 73 of 2019, can affect motor vehicle emissions. This research is written by combining secondary data in the form of regulations and literature with a legal-doctrinal analysis method. The result of the study shows that PPnBM has both budgeter and regulerend functions, as for the current PPnBM on motorized vehicle is not directly related to emissions, but the connection between PPnBM and emissions can be emphasized through earmarking the revenue of PPnBM on motorized vehicles."

"Laporan magang ini membahas mengenai strategi pemasaran PT XYZ dalam memasarkan luxury goods. Dalam menganalisis strategi pemasaran tersebut, terdapat beberapa aspek pemasaran yang dibahas, meliputi marketing mix, integrated marketing communication, segmentasi pasar, obyektif dan strategi pemasaran, evaluasi rencana pemasaran, serta consumer decision journey. Penelitian ini menggunakan metodologi riset kualitatif dengan pendekatan riset menggunakan case study. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sales dan awareness menjadi obyektif pemasaran utama yang ingin dicapai oleh PT XYZ. Untuk itu, PT XYZ memanfaatkan serangkaian promotional mix yang sesuai, meliputi advertising, direct marketing, digital marketing, public relations, dan personal selling yang dimanfaatkan dalam customer touch point. Dalam mengevaluasi rencana pemasaran, performa pemasaran diukur menggunakan OKR dengan menetapkan beberapa metriks pada promotional mix yang digunakan. Selain itu, consumer decision journey turut dikonsiderasikan dengan menetapkan promotional mix tertentu pada setiap tahap perjalanan konsumen yang meliputi awareness, consideration, purchase, serta post purchase.

---

This internship report discusses PT XYZ's marketing strategy for luxury goods. In analyzing the marketing strategy, there are several marketing aspects discussed, including marketing mix, integrated marketing communication, market segmentation, marketing objectives and strategies, marketing plan evaluation, and consumer decision journey. This study uses a qualitative research methodology with a case study research approach. Based on the research results, it was found that sales and awareness are the main marketing objectives set to be achieved by PT XYZ. Therefore, PT XYZ utilizes a series of appropriate promotional mixes, including advertising, direct marketing, digital marketing, public relations, dan personal selling that are utilized in customer touch points. In evaluating marketing plans, marketing performance is measured using OKR by establishing several metrics in the promotional mix used. In addition, the consumer decision journey is also considered by establishing a certain promotional mix at each stage of the consumer journey which includes awareness, consideration, purchase, and post purchase."

"Skripsi ini membahas evaluasi kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang-barang sangat mewah. Analisis dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William Dunn. Studi fokus kepada evaluasi kebijakan sesuai kriteria efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang sangat mewah belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu pada indikator efektif, efisien, responsivitas, dan ketepatan.

---

This study discusses Evaluation of Income Tax Article 22 Policy on Very Luxury Goods. The analysis is based on the evaluation criteria of public policies according to William Dunn. Researchers focused on policy evaluation criteria for effectiveness, efficiency, responsiveness, and appropriateness. This research was conducted with a qualitative approach. This study conclude that the policy of Article 22 of Income Tax on very luxury goods does not meet the public policy evaluation criteria, namely on indicators of effective, efficient, responsiveness, and appropriatness."

"Penelitian ini membahas evaluasi perubahan kebijakan pungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol. Penelitian ini meneliti tentang evaluasi perubahan kebijakan PPnBM dan cukai atas MMEA dengan menggunakan empat kriteria yaitu biaya pemungutan pajak, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, kesederhanaan dan kewajaran penerimaan bagi pemerintah. Pertanyaan penelitian ini yaitu apa yang menjadi latar belakang perubahan kebijakan atas PPnBM dan cukai atas MMEA dan bagaimana evaluasi perubahan kebijakan pemungutan PPnBM dan Cukai atas MMEA ditinjau dari prinsip pajak ideal. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak ada perubahan biaya administrasi atau biaya kepatuhan pajak. Kenaikan tarif cukai atas MMEA membuat beberapa pabrik MMEA tutup dan peningkatan mutu MMEA dari produsen yang berhasil bertahan.. Pengadministrasian pemungutan cukai menjadi lebih sederhana dan dapat memprediksi jumlah penerimaannya.

---

This research discusses the evaluation of of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage. The research is about evaluation of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage by using four criterias which are economy in collection, economic growth and efficiency, simplicity and appropiate government revenue.

The research questions are what is the background of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage and how does the evaluation of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage with good tax policy principle. The study was descriptive qualitative research. This research used qualitative method.

The results of the research are no differences of the administrative cost and the complaince cost after the policy applied. The increase of excise rate cause some factory shut down and increase the quality of ethyl alcohol beverage. Administration of collecting excises are more simple than before. Using specific rate in excise lead to predictable revenues."

"Tesis ini membahas mengenai makna kepemilikan barang mewah preloved bagi millenials dan proses transaksi melalui instagram. Seiring dengan munculnya trend pembelian barang mewah yang tidak lagi terbatas pada produk baru, tetapi konsumsi barang mewah bekas (preloved) mulai popular, dirasa perlu untuk memahami segmen konsumen yang berkembang ini. Untuk mengetahui motivasi yang mempengaruhi pembelian barang mewah preloved serta makna kepemilikan yang melekat. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian dilakukan dengan desk research dan interview mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bagi millennials, makna kepemilikan tas preloved adalah rasionalitas, investasi dengan tetap mendapatkan prestis. Motif utama adalah motif ekonomi. Sedangkan transaksi preloved melalui Instagram dimaknai sebagai kemudahan, ekonomis, dan terpercaya.

---

This thesis discusses the meaning of preloved luxury goods ownership for millenials and transaction processes through Instagram. Along with the emergence of the trend of purchasing luxury goods that are no longer limited to new products, but the consumption of preloved luxury goods is becoming popular, it is necessary to understand this growing consumer segment. To find out the motivation that affects the purchase of preloved luxury goods and the inherent meaning of ownership. This study uses a constructivist paradigm with a qualitative approach. The research method is done by desk research and in-depth interviews.

The results of this study show that for millennials, the meaning of preloved bag ownership is rationality, investment while still getting prestige. The main motive is economic motives. Whereas preloved transactions through Instagram are interpreted as convenience, economical and reliable."

"Pemerintah melakukan perubahan ambang batas hunian mewah yang dikenakan PPnBM menjadi Rp 30 miliar yang dituangkan dalam PMK Nomor 86/PMK.010/2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang formulasi perubahan ambang batas hunian mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dan proses formulasi kebijakan perubahan ambang batas hunian mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tujuan dinaikkannya batasan PPnBM hunian mewah adalah sebagai upaya pemerintah mendukung pertumbuhan industri properti residensial yang sedang melemah. Sedangkan proses formulasi kebijakan dilakukan dengan cara dimulai dari pemberian masukan oleh REI. Setelah itu, dilakukan pembahasan substansi kebijakan yang dipimpin oleh BKF dengan pihak-pihak terkait. Pihak tersebut diantaranya adalah DJP, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PUPR. Lalu, dilakukan rapat perumusan RPMK dengan mengundang biro hukum masing-masing Kementerian dan Kemenkumham.

---

The government made changes to the luxury residential threshold subjected to PPnBM into IDR 30 billion as outlined in PMK Number 86/PMK.010/2019. This study aims to analyze the background of the formulation of changes in the threshold for luxury residences subjected to sales tax on luxury goods and the policy formulation process for changing the threshold for luxury residences subjected to sales tax on luxury goods. This study uses a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and qualitative data analysis methods. The results of this study are the purpose of increasing the PPnBM threshold for luxury residences as an effort by the government to support the growth of the residential property industry which is currently slowing down. While the policy formulation process is carried out by starting from providing input by REI. After that, a discussion of the substance of the policy led by the Fiscal Policy Agency (BKF) was carried out with related parties. These parties include the DGT, the Coordinating Ministry for the Economy, and the Ministry of Ministry of Public Works and Public Housing. Then, a meeting was held to formulate the RPMK by inviting the legal bureaus of each Ministry and the Ministry of Law and Human Rights."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas kendaraan listrik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2019 s.t.d.d Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021. Dalam peraturan ini diatur mengenai insentif PPnBM atas kendaraan listrik untuk tipe hybrid, PHEV, FCEV, dan BEV. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPnBM atas kendaraan listrik di Indonesia sesuai dengan prinsip kebijakan insentif kendaraan listrik yang efektif dan strategi penerapan kebijakan insentif PPnBM atas kendaraan listrik dengan membandingkan penerapan kebijakan cukai atas kendaraan listrik di Thailand. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivism dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPnBM atas kendaraan listrik di Indonesia memenuhi prinsip jenis dan waktu pemberian insentif, kesederhanaan insentif, daya tahan insentif, tetapi tidak memenuh ketersediaan insentif yang menjadi salah satu tantangan penerapan kebijakan insentif PPnBM atas kendaraan listrik. Selanjutnya, strategi penerapan yang telah disiapkan oleh pemerintah adalah 1) mengkaji ulang persyaratan TKDN agar kendaraan listrik dapat mendapatkan tarif insentif PPnBM, 2) meningkatkan jumlah infrastruktur pengisian publik, 3) menyelaraskan kebijakan antara kendaraan konvensional dan kendaraan listrik, dan 4) sosialisasi mengenai kendaraan listrik dan kebijakan insentif atas kendaraan listrik.

---

The Government of Indonesia issued an incentive policy of Sales Tax on Luxury Goods on electric vehicles which is regulated in Government Regulation No. 73 of 2019 as amended by Government Regulation No. 74 of 2021. This regulation regulates PPnBM incentives for electric vehicles for hybrid, PHEV, FCEV, and BEV types. This study aims to analyze the luxury tax policy on electric vehicles in Indonesia in accordance with the principles of an effective electric vehicle incentive policy and the strategy for implementing the luxury tax incentive policy on electric vehicles by comparing the implementation of the excise policy on electric vehicles in Thailand. The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivism paradigm and a descriptive type of research. The results of this study indicate that the luxury tax policy on electric vehicles in Indonesia meets the principles of type and timing of incentives, simplicity of incentives, durability of incentives, but does not meet the availability of incentives which are one of the challenges of implementing luxury tax incentive policies on electric vehicles. Furthermore, the implementation strategies that can be carried out by the government are 1) reviewing the local content requirements so that electric vehicles can get luxury tax incentive rates, 2) increasing the number of public charging infrastructures, 3) aligning policies between conventional vehicles and electric vehicles, and 4) socializing about electric vehicle and incentive policies for electric vehicles."