Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Galuh Purborini, author

KAJIAN MENGENAI PENGATURAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERISI HAL-HAL LAIN YANG DIPERJANJIKAN SELAIN HARTA KEKAYAAN (STUDI PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PASAL 29 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLEMENTASIN = STUDY ON REGULATIONS FOR THE MAKING OF A MARRIAGE AGREEMENT CONTAINING OTHER PROBLEMS PROMISED OTHER THAN ASSETS (STUDY OF MAKING MARRIAGE AGREEMENTS RELATED TO ARTICLE 29 PARAGRAPH (2) OF LAW NUMBER 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE AND HOW IT'S IMPLEMENTED BY A

Tesis ini membahas mengenai pengaturan pembuatan perjanjian perkawinan yang berisi hal-hal lain yang diperjanjikan selain harta kekayaan yang dengan mengkaitkannya terhadap pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan implementasinya oleh Notaris. Permasalahan dalam penulisan ini ialah seperti apa batasan isi perjanjian perkawinan yang tidak hanya...

2019

T54771

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Niken Palmadica Esthinia, author

Perseroan Terbatas Yang Sahamnya Dimiliki Oleh Pasangan Suami Istri Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus PT YZ) = Limited Liability Company Whose Shares are Owned by Spouse Without a Marriage Agreement (Case Study of PT YZ)

Tesis ini membahas mengenai keabsahan Perseroan Terbatas (PT) YZ yang sahamnya dimiliki oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian perkawinan serta tanggung jawab notaris terhadap tindakannya dalam pembuatan Akta Pendirian PT YZ. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kei Hapetua, author

Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Merugikan Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps) = Violations Committed By Notary Against The Deed Of Marriage Agreement Is Detrimental To Foreign Nationals (Study of Decisions of the Denpasar District Court Number 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps)

Akta perjanjian perkawinan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun pada praktiknya terdapat persoalan dimana para pihak yang terdiri dari 2 (dua) pihak, salah satu penghadapnya, yaitu WNA tidak mengerti bahasa Indonesia. Dalam hal ini Notaris digugat oleh penghadap WNA dengan surat gugatannya yang diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Reyhan Arsyaputra, author

Analisis perbandingan pengaturan dan isi perjanjian perkawinan Indonesia dengan Jerman = Comparative analysis on regulation and content of marriage agreement between Indonesia and Germany

[Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan dan isi perjanjian perkawinan menurut hukum Indonesia dan Jerman, dengan melakukan analisis langsung terhadap peraturan di Indonesia yaitu KUH Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan di Jerman yaitu Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) atau yang juga disebut sebagai German Civil Code. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62382

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Putri Lenggo Sari, author

Keabsahan akta perjanjian kawin dibuat sepanjang perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga: studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor 534/PDT/2019/PT SMG = The validity of marriage agreements made during marriage before the verdict of the Constitutional Court of Republic of Indonesia number 69/PUU-XIII/2015 and its legal effect to third party: case study of Central Java's High Court Verdict number 534/PDT/20T/2019/PT SMG

Tesis ini membahas mengenai perjanjian kawin yang dibuat sepasang suami istri sepanjang perkawinan saat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK) belum diputuskan. Perjanjian kawin yang tujuan utamanya untuk mengatur harta benda perkawinan wajib dibuat secara tertulis oleh suami istri sebelum atau saat dilangsungkannya perkawinan serta disahkan ke...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yulia Dwi Chandrayanti, author

Janji dan Keterangan Palsu pada Saat Ta'aruf terhadap Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2318/PDT.G/2021/PA.DPK) = False Promises and Statements at the Time of Ta'aruf Against Marriage Annulment (Study of Decision of the Depok Religious Court Number 2318/PDT.G/2021/PA.DPK)

Ta’aruf, proses perkenalan menuju perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, kembali menjadi trend di masyarakat. Namun ternyata banyak disalahgunakan dengan cara melakukan penipuan. Salah satu contoh adalah tercermin dalam putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Depok. Pada saat ta’aruf, Termohon memberikan janji palsu untuk tidak meminta Pemohon keluar dari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Putri Ridzka Maheswari Djasmine, author

Akibat Hukum Pembuatan Klausula Moralitas Dalam Perjanjian Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri = The Legal Consequences Of Including Morality Clauses In Marriage Agreement For Interfaith Marriage Held Abroad

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris sudah seharusnya memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan agar tidak melanggar batas-batas hukum dan agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Jika kemudian pasangan suami-istri yang berbeda...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hamdi Haykal Miswar, author

Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Publisitas Terhadap Perubahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 = Juridicial Review The Application of The Principle of Publicity related to The Change of Marriage Agreement after The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015

Pada tanggal 27 Oktober 2016, MK RI telah mengeluarkan putusan nomor 69/PUU-XIII/2015 yang merubah bunyi Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan. Namun, sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK tersebut sehingga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nuri Trianingsih Pangestika, author

Pertanggungjawaban notaris dalam hal terdapat sanggahan pihak dalam akta perjanjian kawin studi kasus putusan majelis pengawas wilayah notaris DKI Jakarta nomor 05/pts/mj.pwn.dki.jakarta/viii/2015 = Notary public s accountability regarding other party s refutation on marriage agreement case study of regional supervisory board of notary of DKI Jakarta no 05 pts mj pwn DKI Jakarta viii 2015

Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta perjanjian perkawinan yang dibuatnya namun kebenarannya telah disanggah oleh salah satu pihak dalam Akta perjanjian perkawinan tersebut. Maka, telah timbul permasalahan mengenai Akta perjanjian perkawinan tersebut. Yaitu, Bagaimanakah akibat hukum adanya sanggahan Akta perjanjian kawin oleh pihak dalam Akta dan Bagaimanakah pertanggung...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48852

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nurmaida Delviana, author

Perbandingan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung sebelum dan setelah adanya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015: analisis penetapan nomor 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr. dan akta perjanjian perkawinan Y = Comparison of postnuptial agreement before and after the decision of the constitutional court No. 69/PUU-XIII/2015: analysis on decree of state court of justice number 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr. and postnuptial agreement Y

Di Indonesia, terdapat dua jenis perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut dibuat sebelum dan setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015. Dari hal itu timbul pertanyaan bagaimanakah perbandingan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan belangsung sebelum dan setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015? Dengan menggunakan metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian