Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai perbedaan persepsi arsiparis terhadap profesi kearsipan berdasarkan pengalaman diklat dan pengalaman kerjanya di bidang kearsipan. Di samping itu penelitian juga dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas atau kinerja arsiparis dan kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan profesinya. Penelitian survei ini dilakukan dengan melibatkan sampel yang dipilih secara acak sejumlah n=217 responden. Populasi penelitian N=514 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan arsiparis yang terbesar di berbagai instansi pemerintah pusat (departemen) di Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner atau angket. Uji hipotesis mengenai ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara persepsi dan kinerja arsiparis berdasarkan pengalaman kerja dan pengalaman pendidikan dilakukan menggunakan analisis "Kai Kuadrat" (Chi Square Test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden menyatakan sikap positif terhadap jabatan fungsional arsiparis. Di sisi lain sebagian besar responden arsiparis berpersepsi positif terhadap kegiatan kearsipan yang mencakup pengolahan dan pelayanan kearsipan, menilai dan menyeleksi arsip, memasyarakatkan kearsipan dan pengembangan profesi kearsipan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal persepsi arsiparis terhadap profesi kearsipan baik antara mereka yang kursus dan tidak kursus kearsipan minimal 3 bulan, maupun antara mereka yang bekerja dan tidak bekerja di bidang kearsipan. Dalam hal pelaksanaan tugas atau kinerja arsiparis, sebagian arsiparis memperlihatkan kinerja di atas standar minimal, artinya kinerja mereka cukup baik, walaupun ada sebagian arsiparis yang menunjukkan kinerja kurang baik yaitu berada di bawah standar minimal. Secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal kinerja arsiparis antara mereka yang pernah kursus dan tidak pernah kursus kearsipan minimal 3 bulan, kecuali dalam kegiatan pelayanan kearsipan. Namun ada perbedaan kinerja arsiparis antara mereka yang sekarang bekerja dan tidak bekerja di bidang kearsipan kecuali kegiatan pemasyarakatan kearsipan. Kendala dan permasalahan yang dihadapi arsiparis dalam menjaiankan tugasnya, antara lain, adalah terbatasnya sarana dan peralatan kerja, kurangnya apresiasi/dukungan pimpinan, dan kurangnya kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas. Secara umum dapat disimpulkan bahwa keberadaan jabatan fungsional arsiparis dan profesi kearsipan memperoleh tanggapan positif dan memiliki harapan cukup baik untuk masa mendatang. Namun diakui, bahwa tugas-tugas dan kegiatan kearsipan yang tercantum dalam SK MENPAN Nomor: 36 7 ahun 1990 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh arsiparis, sehingga kinerja mereka belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja arisparis.

---

Archivists' Perception toward Archival Profession: A Survey Study on the Govermental Institutions (Ministries) in JakartaThis study is intended to illustrate the perception of archivists toward their profession based on their working experience and educational background as related to their performance in handling archival activities. Constraints in carrying out their assignments in archival activities are also identified. The sample of this study was n = 217 respondents randomly drawn from 514 archivists working in 15 public institutions in Jakarta. A set of questionnaire, used as the data collection instrument, was distributed directly to respondents in their working place. Descriptive statistical analysis was carried out in order to describe the perception of archivists toward their profession based on their working experience and educational background. While the Chi Square Test was conducted to test the hypothesis on the relationship between perception toward profession and performance of archivists. Results of this study indicated that in general, archivists have positive perception toward their profession. There is no significant difference of archivists perception based on their educational background and their "real" assignment - whether or not they are handling archival activities. The results of this study also illustrate the general performance of archivists based on the performance criteria of SK MENPAN No. 36/199d. The general picture showed that most archivists are performing around 1-3 times of minimal criteria, and some of them are performing under the minimal criteria. Furthermore, in general, there is no significant difference of archivists performance based on their educational background. However, there is significant difference of archivists performance based on their "real" assignment, except in terms of socializing/promoting archive to public audience. According to the archivists involved in this study, there are many constraints they are facing in carrying out their archival assignment, among others the lack of proper equipments, lack of appreciations and supports from managers toward their achievement, and insufficient knowledge and technical skills on the part of the archivists themselves. In a general, the study concludes that archivists have positive perceptions toward their profession. They are seeing their profession as having a good future. However, there are still rooms for improvement, especially in maximizing their performance in archival activities, which at the end will improve the overall picture of archivists and archive.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam penyusunan Laporan Perencanaan Kas Pemerintah Pusat, penyusunan dan penyampaian Rencana Penarikan Dana RPD Harian oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga kepada KPPN merupakan bagian yang sangat penting. Perencanaan kas yang dilakukan Pemerintah Pusat berfungsi untuk melakukan pengelolaan dan manajemen kas yang akuntabel di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah serta dalam rangka melakukan respon kebijakan atas terjadinya kelebihan atau kekurangan kas. Tingkat akurasi RPD Harian yang disusun Satuan Kerja Kementerian/Lembaga akan berpengaruh terhadap tingkat akurasi perencanan kas yang disusun oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia SDM Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Kinerja Aplikasi SAS, Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Sistem Reward and Punishment dan pengajuan Dispensasi terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian yang disusun oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner terhadap seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyampaikan RPD Harian pada Tahun Anggaran 2017 dalam lingkup KPPN Jakarta II. Metode penelitian menggunakan Regresi Logistik Binary. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian. Secara parsial, Kualitas SDM dan Kinerja Aplikasi SAS berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian. Penelitian merekomendasikan penyempurnaan implementasi Sistem Reward and Punishment dan pengaturan kebijakan pemberian Dispensasi agar Tingkat Akurasi RPD Harian Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dapat lebih ditingkatkan sehingga perencanan kas yang disusun Pemerintah Pusat semakin efektif.

---

ABSTRACT
Preparation and submission of agencies rsquo Daily Cash Withdrawal Planning of Line Ministries to KPPN Office of the State Treasury Service play important role in Central Government Cash Planning Report. Cash planning by Central Government is beneficial to administer accountable cash management with limited resources and to establish policy responses of cash excess or shortage. The accuracy level of agencies rsquo Daily Cash Withdrawal Planning of Line Ministries will influence the accuracy level of cash planning organized by Central Government. This research examines the effects of the quality of agencies rsquo human resource, the performance of SAS Unit Application System , the completeness of agencies rsquo facilities and infrastructure, Reward and Punishment System, and request of dispensation on the accuracy level of agencies rsquo Daily Cash Withdrawal Planning RPD of Line Ministries. The research was conducted by passing the questionnaire to all of the Line Ministries Agencies who had submitted the Daily RPD in 2017 fiscal year in the scope of KPPN Jakarta II using The Binary Logistic Regression method. The result shows that all variables simultaneously have significant influence on the accuracy level of Daily RPD. The quality of human resources and SAS application performance partially, positively and significantly influence the accuracy level of Daily RPD. This research recommends for improvement of Reward and Punishment System implementation and dispensation policy arrangement to escalate the accuracy level of agencies rsquo Daily Cash Withdrawal Planning of Line Ministries to eventually increase the effectiveness of the Central Government cash planning.

Abstrak :
Skripsi ini akan membahas kewenangan antara Kementerian Kesehatan Dengan Kementerian Perdagangan terkait penentuan batas tarif tertinggi pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Dalam membidangi urusan ini tentunya melibatkan beberapa kementerian yang menjalankan urusan masing-masing. Tes RT-PCR merupakan salah satu alat kesehatan yang digunakan untuk mendeteksi virus Covid-19 di tubuh seseorang. Jika dilihat dari bidangnya, maka nampak bahwa kewenangan terkait penentuan batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR berada di naungan Kementerian Kesehatan. Namun disisi lain, Kementerian Perdagangan juga memiliki kewenangan terkait penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) barang-barang tertentu. HET sendiri pada dasarnya merupakan penentuan batas tarif tertinggi untuk barang-barang yang beredar di masyarakat. Dalam skripsi ini akan melihat bagaimana pembagian kewenangan antar kedua kementerian tersebut. Setelah melihat pembagian kewenangan antar lembaga tersebut maka dapat terlihat apakah terjadi potensi sengketa kewenangan yang terjadi antar lembaga tersebut dalam membidangi urusan tersebut serta bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian dari skripsi ini adalah berbentuk yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terletak pada Peraturan Perundang-undangan serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu tipe penilitian skripsi ini adalah bersifat deskriptif. ......This Thesis will discuss mainly about the authority between the Ministry of Health and Ministry of Trade regarding the Maximum Rate Limit for Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). In dealing with this matter, of course, it involves several ministries that carry out their respective affairs. Test RT-PCR is one of the medical devices used to detect the Covid-19 virus in a person's body. When examines the matters, it appears that the authority regarding the determination of the highest tariff limit for RT-PCR examinations is under the authority of the Ministry of Health. But in the orher side, Ministry of Trade also had the authority regarding to set the highest retail price for some item. The highest retail price itself is basically the determination of the highest price limit for items that circulating in the community. This thesis will discuss how the distribution of authority between these two ministry work. After that, it can be seen whether there is a potential dispute of authority that occurs between the two ministry in charge of this matter and how to resolve it. The research method of this thesis is in the form of normative juridical which refers to the legal norms that lie in the laws and regulations and the prevailing customs in society. In addition, the type of research in this thesis is descriptive.

Abstrak :
Lembaga Kantor Staf Presiden sebagai lembaga non struktural, yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden diberikan kewenangan dan kedudukan yang sama dengan pembantu Presiden lainnya seperti kementerian negara, sehingga mengakibatkan kemungkinan terjadinya konflik atau tumpang tindih kewenangan sesama kelembagaan ataupun jabatan di lingkungan lembaga eksekutif. Dengan adanya perluasan fungsi dan kewenangan lembaga Kantor Staf Presiden (bukan merupakan anggota kabinet), seakan-akan berkedudukan di atas kementerian negara (merupakan salah satu anggota kabinet). Penelitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yang dilaksanakan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan terkait sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk preskriptif-analitis. Berdasarkan ketentuan dari dasar hukum pembentukan kementerian negara dan lembaga Kantor Staf Presiden, kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tugas, fungsi, dan kewenangan yang begitu luas diberikan kepada lembaga Kantor Staf Presiden menyebabkan terjadinya konflik kewenangan dengan kementerian negara, yang sama-sama sebagai pembantu Presiden. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari terjadinya konflik kewenangan di lingkungan lembaga kepresidenan, sebaiknya Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif melakukan survei sebelumnya terkait urgensi pembentukan lembaga baik yang bersifat struktural maupun non struktural. ......The Presidential Staff Office as a non-structural institution, which has direct responsibility to the President, is given the same authority and position as other assistants to the President such as state ministries, resulting in the possibility of conflicts or overlapping authorities of fellow institutions or positions within the executive branch. With the expansion of the functions and authorities of the Presidential Staff Office (not a member of the cabinet), it is as if it is located above a state ministry (a member of the cabinet). This thesis research uses a form of normative juridical research, which is carried out by examining the relevant laws and regulations so as to produce research in a prescriptive-analytical form. Based on the provisions of the legal basis for the formation of state ministries and institutions of the Presidential Staff Office, these two institutions have the same position in the Indonesian government system. The tasks, functions, and powers that are so broadly assigned to the Presidential Staff Office lead to conflicts of authority with state ministries, which are both assistants to the President. Therefore, in order to avoid conflicts of authority within the presidential institution, the President as the head of the executive government should conduct a previous survey regarding the urgency of establishing institutions both structural and non-structural.

Abstrak :
Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan menteri oleh presiden setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, bagaimana pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengangkatan menteri menurut tinjauan Hukum Tata Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari kekuasaan presiden sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya kewenangan dalam memilih dan mengangkat menteri, serta kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengaturan proses pemilihan menteri dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun setelah amandemen tidak banyak berubah, dan secara substansi tidak ada yang berubah sama sekali. Meski demikian, setelah amandemen, terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kementerian negara, yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di dalam undang-undang tersebut, proses pemilihan dan pengangkatan menteri tidak diatur sama sekali. Hal yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Kementerian Negara adalah persyaratan untuk menjadi seroang menteri. Kewenangan memilih menteri merupakan kewenangan yang melekat pada presiden, inherent power. Sedangkan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses pemilihan menteri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maka disebut diskresi atau hak prerogatif presiden. ...... This study addresses two main issues: First, how the process of selection and appointment of ministers by the president after the amendment of the Constitution of 1945. Secondly, how the inclusion of the Corruption Eradication Commission in the appointment of ministers according to a review of Constitutional Law. The method used is juridical-normative. The discussion starts with the president's powers before and after the amendment of the Constitution of 1945, in particular the authority to select and appoint ministers, as well as the position of the Corruption Eradication Commission in the state system of Indonesia. The arrangement of ministerial election process in the Constitution of 1945 both before and after the amendment has not changed much, and substantially no change at all. However, after the amendment, there is a law that specifically regulates the state ministries, namely Law No. 39 of 2008 concerning the Ministry of State. In the law, the process of selection and appointment of ministers is not regulated at all. It is specifically regulated in the Law of the Ministry of State is the requirement to be a minister. The authority of choosing a minister is attached to the president's authority, inherent power. While involving the Corruption Eradication Commission in the electoral process the minister is not set in legislation, the so-called discretionary or prerogative of the president.