Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
A phenomenon of educational problem especially in Public Senior High School I Membalong is there is no fulfillment of eight national standard of education. School principal, teachers, administrator staffs, students, school committee, and school supervisor have the role to implement the quality improvement program continuously through the utilization of school self evaluation to achieve the national standard of education. This thesis discusses about the utilization of school self evaluation at Public Senior High School I Membalong Belitung Regency using qualitative method through Soft Systems Methodology (SSM) approach. The result of the study suggested that school self evaluation at Public Senior High School I Membalong hat to be utilized to develop quality improvement program continuously by involving all stakeholders to create satisfaction of customer.

---

A phenomenon of educational problem especially in Public Senior High School I Membalong is there is no fulfillment of eight national standard of education. School principal, teachers, administrator staffs, students, school committee, and school supervisor have the role to implement the quality improvement program continuously through the utilization of school self evaluation to achieve the national standard of education. This thesis discusses about the utilization of school self evaluation at Public Senior High School I Membalong Belitung Regency using qualitative method through Soft Systems Methodology (SSM) approach. The result of the study suggested that school self evaluation at Public Senior High School I Membalong hat to be utilized to develop quality improvement program continuously by involving all stakeholders to create satisfaction of customer.

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian SPS memuat kerangka aturan dan tata tertib secara multilateral yang harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota dalam langkah untuk mengembangkan dan menegakkan tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan agar memperkecil pengaruh negatif terhadap perdagangan melalui pengharmonisasian tindakan-tindakan tertentu. Perjanjian SPS memperbolehkan negara anggota dalam menerapkan kebijakannya sendiri untuk menentukan standar kesehatan atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengamankan produk pangannya ataupun atas hewan dan tanaman di dalam wilayahnya (standar nasional). Namun, di sisi lain, Perjanjian SPS tidak secara rinci mengatur penerapan atau ruang lingkup dari standar nasional oleh negara anggota. Berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan, timbul permasalahan mengenai pengaturan kebijakan standar nasional oleh negara-negara anggota WTO serta dampak dari pemberlakuan Perjanjian SPS bagi produk pertanian Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan internasional dan hukum positif Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data sekunder dan data kepustakaan sebagai sumber utama serta hukum positif yang berlaku, antara lain konsep-konsep hukum perdagangan internasional dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia, teori-teori mengenai standar privat dan nasional, serta Perjanjian Perlindungan Kesehatan dan Kehidupan Manusia, Hewan, dan Tumbuhan

---

ABSTRACT
SPS Agreement contains rules and orders in a multilateral manner which must be obeyed by all members for taking sanitary and phytosanitary measures necessary for reducing negative impact on trade through specified measures harmonization. In the SPS Agreement, members have the right to take sanitary and phytosanitary measures through its regulations and policies by choosing healthy standard or actions which can be done for saving food products or another actions for its sanitary and phytosanitary in their territories (national standard). However, SPS Agreement is not in detail regulating the application or scope of national standard by members. Regarding with this issUni Eropa, there are several problems of setting policy of national standard by WTO members and the impact of this Agreement for Indonesian Agriculture products according to the international regulations and prevailing law of Indonesia. The method of this final project is a normative juridical, which emphasize on the secondary data and literature study as its primary source and also the governing law and regulation. These data would be in the form of concepts in international trade law in the framework of World Trade Organization, the theory national standard and private standard, as well as the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures

Abstrak :
Sampai saat ini kebakaran masih menjadi ancaman terutama pada bangunan bertingkat. Penelitian ini membahas tentang evaluasi kesesuaian antara sistem proteksi kebakaran aktif (sprinkler, alarm, detektor asap dan panas, APAR, pompa kebakaran dan hidran), pasif (konstruksi bangunan dan komaprtemen), sarana penyelamatan jiwa (sarana jalan keluar, koridor, tangga darurat, tanda petunjuk arah, pintu darurat dan pencahayaan darurat ) serta Manajemen Keselamatan Kebakaran Gendung dengan acuan peraturan di Indonesia berupa Permen PU No. 26/PRT/M/2008, Kepmen PU No.11 tahun 2000 serta Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Proteksi Kebakaran Aktif, Pasif, Sarana Penyelamatan Jiwa dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang tersedia sudah sesuai dengan acuan yang digunakan namun masih diperlukan beberapa perbaikan serta peningkatan dari kelengkapan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang telah ada. ......Until now, fire is still becomes threat especiall in high-rise building. This research discussed about suitability evaluation of active fire protection system (sprinkler, alaram, heat and smoke detektor, APAR/minor fire extinguisher, fire pump and hydrant), passive fire protection system (building construction and compartment), life saving equipment (exit way, corridor, emergency stairs, direction sign, emergency doors and emergency lighting) and building’s fire safety management with regulatory reference of Indonesia PERMEN PU No. 26/PRT/M/2008, Kepmen PU No.11 2000, and some of Indonesian National Standard (SNI). This research used analytic descriptive research with comparative approach. In resulting evaluation of active and passive fire protection system, life saving equipment and building’s fire safety management are suitable with regulation and Standard but it’s necessarry to improvement and enchancement of the fire prevention completeness and countermeasures facility that have been there.

Abstrak :
Dalam kerangka perdagangan internasional, penetapan kebijakan standardisasi di suatu negara dapat dipandang sebagai suatu faktor pendorong perdagangan global sekaligus sebagai suatu bentuk hambatan teknis perdagangan. Di Indonesia, kegiatan standardisasi nasional berupa penetapan kebijakan Standar Nasional Indonesia SNI Wajib telah dilakukan sejak tahun 1979. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan SNI Wajib terhadap impor Indonesia dari 5 negara RCEP selama periode 2011-2015 untuk 25 jenis komoditas pada level HS 2 digit. Hasil empiris menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan frequency measures, penetapan kebijakan SNI Wajib pada komoditas pertanian dan hasil pertanian akan menurunkan impor sedangkan pada komoditas manufaktur non pertanian akan meningkatkan impor Indonesia. ......In the international trade framework, the establishment of a standardization policy can be viewed as a driving factor in global trade as well as a technical barriers to trade. In Indonesia, the national standardization activities in the form of Mandatory Indonesia National Standard SNI Wajib have been conducted since 1979. This paper aims to analyze the impact of the implementation of SNI Wajib to the value of Indonesia rsquo s import from 5 RCEP countries during the period 2011 ndash 2015 for 25 commodities at the level of 2 digit HS Code. Empirical results indicate that by using frequency measures, the implementation of SNI Wajib is trade restricting for agriculture goods but trade promoting for manufacture goods.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap standar mutu suatu produk dan upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk menyelesaikan perkaranya yang ditinjau dari kasus pelanggaran tanggung jawab standar mutu produk mobil oleh PT. Nissan Motor Indonesia. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyarankan bahwa pemerintah perlu membentuk peraturan Standar Nasional Indonesia yang khusus mengatur mengenai standar mutu produk mobil guna melindungi hak-hak konsumen dari pelaku usaha yang melanggar tanggung jawab standar mutu produk mobil, serta guna mencegah munculnya ketidakjelasan tanggung jawab produk dari pelaku usaha, khususnya tanggung jawab atas standar mutu produk mobil. ......This thesis discusses aspects of consumer protection to the quality standard of a product and the efforts of legal protection that can be taken by consumers to resolve the matter in terms of responsibility for violation case of quality standards of the car product by Nissan motor Indonesia Limited Company. The result of this research suggest that governments need to establish the Indonesian National Standard regulation specifically regulating automobile product’s quality standards to protect consumers’ rights of business operators who violate the standards of responsibility for cars’ quality product, and to prevent the emergence of unclear responsibility of products from business actors, in particular responsibility for the quality standards of car product.

Abstrak :
Praktik kerja profesi di Direktorat Standardisasi Produk Pangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Periode Bulan September Tahun 2017 bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker di lembaga pemerintahan Direktorat Standardisasi Produk Pangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan praktek kefarmasian di lembaga pemerintahan, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktek kefarmasian di lembaga pemerintahan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM , khususnya di Direktorat Standardisasi Produk Pangan. Praktik kerja profesi di BPOM dilakukan selama empat minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;Penyusunan Konsep Rancangan Standar Nasional Indonesia 1 RSNI 1 Wortel Beku rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mempelajari dan mengetahui proses perumusan Standar Nasional Indonesia SNI , mengetahui tujuan dari penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia 1 RSNI 1 wortel beku serta dapat menyusun rancangan Standar Nasional Indonesia 1 RSNI 1 wortel beku. ...... Internship at Directorate of Standardization of Food Products of National Agency of Drug and Food Control Month Period September 2017 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in government institutions of the Directorate of Food Standardization of Food Products of National Agency of Drug and Food Control, having the insight, knowledge, skills and practical experience to undertake pharmaceutical practice Government agencies, can also have the insight of pharmaceutical practice issues in government institutions such as the National Agency of Drug and Food Control FD C , particularly in the Directorate of Standardization of Food Products. Practice professional work in FD C conducted for four weeks with a special assignment is ldquo;Drafting Concept of Indonesian National Standard 1 INS 1 For Frozen Carrot rdquo;. The purpose of this special asignment is to study and to know the drafting process of Indonesian National Standard INS , to know the purpose of composing the Indonesian National Standard Draft 1 for frozen carrot and can compose the Indonesian National Standard Draft 1 for frozen carrot.

Abstrak :
Inovasi dalam sistem pembayaran digital membawa efektivitas bagi proses transaksi pembayaran. Hal tersebut didukung dengan inisiatif Bank Indonesia dalam menciptakan kanal pembayaran standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) yang saat ini daat dilaksanakan secara lintas batas negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS Lintas Negara, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS Lintas Negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan standar nasional QRIS Lintas Negara mengacu pada peraturan induk yakni PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 21/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Adapun pengaturan lebih lanjut terkait penyelenggaraan QRIS diatur dalam PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 23/8/PADG/2021. Dalam hal perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran melalui QRIS Lintas Negara, dibawahi dengan pengaturan hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui mitigasi risiko dalam sistem pembayaran, baik melalui standarisasi monitoring, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Selain itu, penyedia jasa pembayaran juga wajib menerapkan mitigasi risiko terhadap keamanan sistem pembayaran secara internal. ......Innovations in digital payment systems bring effectiveness to the payment transaction process. This is supported by Bank Indonesia's initiative to create a national standard payment channel Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) which currently can be implemented across national borders. Based on this, this study aims to examine arrangements regarding the cross-border QRIS digital payment system, as well as legal protection for consumers in cross-border QRIS payment transactions. To answer these problems, this study uses a doctrinal research method with a qualitative approach in conducting data analysis. The results of this study indicate that the regulation of cross-border QRIS national standards refers to the principal rules, namely PBI Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment Systems and PBI Number 21/11/PBI/2021 concerning National Payment System Standards. Further arrangements for implementing QRIS are regulated in PADG Number 21/8/PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard Quick Response Code for Payments as amended by PADG Number 23/8/PADG/2021. In terms of consumer protection in payment transactions through Cross-Country QRIS, it is subordinated to the legal provisions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Legal protection for consumers in QRIS payment transactions is realized through risk mitigation in the payment system, both through standardization of monitoring, application of information security standards, and consumer protection. In addition, payment service providers are also required to implement risk mitigation for payment system security internally.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang penerapan Standar nasional Indonesia No 7329:2009 di SDN Ciputat 6, SMPN 10, dan SMAN 1 Ciputat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah SMAN 1 Ciputat, SMPN 10 Ciputat, dan SDN Ciputat 6 sudah memenuhi standar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia No 7329:2009. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menyimpulkan bahwa beberapa aspek kondisi perpustakaan di wilayah Ciputat sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh badan standarisasi nasional dari aspek koleksi, pengolahan, perawatan, layanan, organisasi dan manajemen, dan perabot. Namun untuk beberapa aspek masih belum memenuhi standar yakni pada aspek Sumber daya manusia, Ruang, Anggaran, teknologi informasi, dan kerjasama perpustakaan.

---

This study discusses the application of national standards of Indonesia No. 7329:2009 on SDN Ciputat 6, SMP 10, and SMAN 1 Ciputat. The purpose of this study was to determine whether SMAN 1 Ciputat, SMP 10 Ciputat, and SDN Ciputat 6 already meet the standards in accordance with the Indonesian National Standard No. 7329:2009. This research is a qualitative case study approach. The researchers concluded that some aspects of the condition of libraries in the region Ciputat already meet the standards set by national standardization bodies of the aspects of collection, processing, maintenance, service, organization and management, and furniture. But for some aspects still not meet the standards on aspects of human resources, space, budget, information technology, and library cooperation.

Abstrak :
Sistem manajemen mutu (SMM) adalah sistem manajemen organisasi yang direncanakan dan dibangun berdasarkan prosedur dokumentasi dalam suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan (Natarajan, 2017). Sementara itu, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang terstandarisasi, termasuk prosedur dan metode, yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak. Sertifikasi penting untuk mencapai kebutuhan dan harapan pelanggan. Banyaknya lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN di Indonesia, membuat perusahaan harus teliti dalam memilih lembaga sertifikasi, sehingga kerugian baik finansial maupun non finansial dapat diminimalisir. Penelitian diperlukan untuk menentukan peringkat kriteria dalam pemilihan lembaga sertifikasi sehingga kriteria yang paling menentukan dalam pemilihan lembaga sertifikasi dapat diketahui. Responden dipilih secara acak yang memiliki pengetahuan dan tanggung jawab untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen kualitas perusahaan. Kriteria dibagi menjadi empat dimensi, biaya, kualitas, reputasi, dan manajemen. Kerangka pengambilan keputusan yang dihasilkan dari penelitian ini, terutama pemilihan lembaga sertifikasi, diharapkan dapat membantu perusahaan memilih lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan SNI yang sesuai. ......Quality management system (QMS) is an organization management system that is planned and built based on documentation procedures in an organization in order to meet customer needs and expectations (Natarajan, 2017). Meanwhile, Indonesian National Standard (SNI) is a requirement of technical or something that is standardized, including procedures and methods, are compiled based on the consensus of all parties. The importance of certification is to achieve customer needs and expectations. The number of Certification Bodies accredited by KAN in Indonesia, makes companies must be conscientious in choosing the certification body, so the fallacy caused financial or non-financial losses can be minimized. The purpose is to determine the ranking criteria in selection of certification body. Respondents were randomly selected who have knowledge and responsibility for implementing and maintaining a company's quality management system. The criteria are divided into four dimensions, cost, quality, reputation, and management. The decision-making framework resulting from this research, especially the selection of certification bodies, is expected to assists companies choosing the appropriate quality management system and the Indonesian National Standards (SNI) certification body.

Abstrak :
Saat ini, semakin banyak orang memilih bermukim di Kota Depok hingga proporsi komuternya tertinggi se-Indonesia. Hal tersebut memberikan dampak terhadap pembangunan wilayah itu, salah satunya yakni membangun perumahan untuk mengakomodasi populasinya yang meningkat. Peningkatan jumlah perumahan di Kota Depok tentunya harus diiringi pula dengan ketersediaan sarananya. Namun, standar tentang sarana perumahan di Indonesia disusun pada tahun 2003 kemudian disahkan pada tahun 2004 sehingga perlu diketahui kesesuaiannya dengan kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengevaluasi penyediaan sarana pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui kesesuaian ketersediaan sarana perumahan di lokasi penelitian dengan SNI tersebut, keberadaan implikasi sosio-spasial sarana perumahan di lokasi penelitian, dan keberadaan pengaruh ketersediaan sarana perumahan di lokasi penelitian terhadap kepuasan bermukim dan keinginan untuk pindah rumah penduduk setempat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode campuran, terdiri atas metode kualitatif dan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana perumahan di Kota Depok masih tidak sesuai dengan SNI terkait. Selain itu, terdapat sarana perumahan yang perlu dan tidak perlu tercantum pada SNI tersebut berdasarkan kebutuhan informan. Lalu, sarana perumahan di Kota Depok memiliki implikasi sosio-spasial. Akan tetapi, ketersediaan sarana tersebut tidak terlalu memengaruhi kepuasan bermukim dan keinginan pindah tempat tinggal penduduk setempat. Meskipun begitu, pemerintah pusat perlu merevisi SNI terkait sarana perumahan berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Setelah itu, menghasilkan Undang-Undang (UU) baru yang mengharuskan pembangunan perumahan di Indonesia harus berdasarkan SNI terbaru tersebut. Kemudian, pemerintah pusat mensosialisasikan hal tersebut kepada pemerintah daerah. Lalu, pemerintah daerah menerapkannya pada peraturan daerah setempat kemudian mensosialisasikan hal tersebut kepada warga daerah setempat sehingga mereka menaatinya. Nantinya, semua developer dan arsitek membangun perumahan di Indonesia berdasarkan SNI terbaru tersebut. Masyarakat Indonesia juga menjadi kritis terhadap ketersediaan sarana perumahan. Peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini perlu memperluas sampel penelitian dan sarana perumahan yang belum disebutkan pada penelitian ini diperbanyak lagi. ......Currently, more people are choosing to live in Depok City until its proportion of commuters is the highest in Indonesia. That matter gives an impact on the development of that area, one of which is building housing to accommodate its increasing population. The increasing in the number of housing in Depok City must be accompanied by the availability of that facilities. However, standards regarding housing facilities in Indonesia were drawn up in 2003 and then finalized in 2004 so it is necessary to know its suitability with current needs. Therefore, the author is interested in researching the provision of facilities in the Indonesian National Standard (Standar Nasional Indonesia abbreviated SNI) 03-1733-2004 concerning Procedure for Environment Housing Planning in Urban Area. The purpose of this study was to determine the suitability of the availability of housing facilities at the research location with mentioned SNI, the existence of housing facilities socio-spatial implications at the research location, and the influence of housing facilities availability at the research location on living satisfaction and the desire to change residence. The research method used is mixed methods, consisting of qualitative method and quantitative method. The research results show that housing facilities in Depok City are still not in accordance with the relevant SNI. Apart from that, there are housing facilities that need and do not need to be listed in the SNI based on the informant's needs. Then, housing facilities in Depok City have socio-spatial implications. However, the availability of these facilities does not really influence the settlement satisfaction and desire to move local residents. Even so, the central government needs to revise SNI regarding housing facilities based on the current needs of Indonesian society. After that, a new Law (UU) was produced which required housing construction in Indonesia to be based on the latest SNI. Subsequently, the central government socialized this matter to regional governments. Then, the regional government applies it to local regional regulations and then socializes this to local residents so that they obey it. In the future, all developers and architects will build housing in Indonesia based on the latest SNI. Indonesian society has also become critical of the availability of housing facilities. Researchers who want to continue this research need to expand the research sample and increase the number of housing facilities that have not been mentioned in this research.