Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Najamuddin, author
Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai pusat pemelintahan NIT dengan
Ibukotanya Makassar antara tahun 1946 hingga tahun I949 temyata sangat
mengecewakan pihak Belanda Rencana Pemerintah Belanda menjadikan NIT sebagai
?Pilar Projek ? bagi negara-negara bentukan federal sesudahnya tidak beljalan lancar.
Secara tak terduga, di selumh kawasan Sulawesi Selatan merupakan daerah basis
Republiken penentang utama kchadiran negara...
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2000
T5295
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wisnu Jaya Surya Putra, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia khususnya dalam pembentukan peraturan daerah sejak era orde baru sampai dengan era reformasi serta analisis pengaturan terkait dengan pelaksanaan pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah saat ini seringkali ditemukan berbagai macam permasalahan selain banyaknya peraturan daerah...
2018
T50443
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agustiah, author
Kalimantan Barat periode 1945-1950, tidak banyak diketahui oleh bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak begitu sulit bagi Belanda (NICA) untuk menguasai kembali daerah Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan tidak ada lagi tokoh yang menjadi pimpinan masyarakat. Mereka hampir semua dibunuh oleh Jepang, sedangkan yang masih hidup m asih terbayang...
1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
S8569
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Indah Retnowati, author
Kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah tidak jarang menimbulkan permasalahan. Karena itu, pada negara kesatuan, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah lepas dari pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat. Tingkat pengawasan tersebut bergantung pada sistem penyelenggaraan desentralisasi yang dianut oleh suatu negara. Dalam skripsi ini, akan dibahas pengawasan peraturan daerah di negara-negara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
William Aditya Sarana, author
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU-XIII / 2015 dan Nomor 56/PUU- XIV/2016, Pemerintah Pusat tidak lagi dapat membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten Kota namun tetap dapat membatalkan Peraturan Kepala Daerah. Mahkmah Agung menjadi satu-satunya lembaga negara yang dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam dua Putusan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Cahaya Budi Indonesia, 2019
959.8 NEG
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Tri Widodo W. Utomo
There is no general agreemnet among sholars in the degree of decentralization in a certain country. There is also disagreement whether unitary states tend to be more centralized while federal states are likely more decentralized. Yet, comparing unitary and federal states in implementing decentralization and its variants is...
Bandung: Lembaga pengembangan administrasi STIALAN Bandung, 2012
JIA 9 : 1 (2012)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Muhammad Ridhwan Indra, author
Beberapa wacana pemikiran yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, sejak mulai goyahnya kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa lebih ’ dari ’30 tahun, pada akhir 1997, yang disebabkan krisis moneter yang populer disebut krismon dan kemudian berubah dengan amat cepat menjadi krisis multi dimensional, yang saat ini lebih populer disebut sebagai era...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36301
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizki Ananda, author
ABSTRAK
Pembentukan daerah otonomi khusus atau daerah yang bersifat istimewa, sekiranya perlu dimuat dan menjadi suatu landasan dalam menerjemahkan Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945. Aceh, Papua, Yogyakarta, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mempresentasikan pola desentralisasi asimetrik, namun pengaturan mengenai pembentukan daerah khusus di Indonesia tidaklah pernah diatur secara...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45519
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
