Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris atas suatu akta, yang di kemudian hari dibatalkan karena memenuhi unsur Actio Pauliana. Rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah kedudukan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sebelum putusan pailit dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 serta bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan Perjanjian Kerja Sama dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis, metode analisis data kualitatif serta alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Perjanjian Kerja Sama dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 adalah sah serta berkekuatan sebagai akta autentik sampai dengan dibatalkan melalui putusan pengadilan karena memenuhi unsur Actio Pauliana. Selanjutnya Notaris memiliki tanggung jawab perdata terhadap pembatalan akta dalam putusan tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran perdata Notaris adalah penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, namun berdasarkan asas ultra petita, hakim menghukum para tergugat dan Notaris untuk membayar biaya perkara. Tanggung jawab administrasi dan moral juga dapat dibebankan kepada Notaris dengan membuat laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris serta Dewan Kehormatan pada organisasi Notaris. Saran yang diberikan adalah Notaris sebagai Pejabat Umum seharusnya dapat bertindak jujur serta memberikan penyuluhan terkait perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para penghadapnya untuk mengantisipasi agar suatu perbuatan hukum tidak merugikan pihak lain. Selain itu, Notaris juga harus bertindak hati-hati karena apabila notaris terbukti melakukan kesalahan, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara perdata, pidana, administrasi maupun moral profesi. 

---

This thesis examines the Notarys liability on a deed, which later be canceled because it comply with the element of Actio Pauliana. The issue raised in this research is how the position of the Cooperation Agreement that been made before The Bankruptcy Verdict Number 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016, and how the Notarys liability towards the cancellation of the deed in that verdict. The research method used is normative juridical research, with the typology of the research is descriptive analytical, the data analysis method is qualitative, and the data collection tools is the document study and interview. Based on the reseach, the conclusions are the position of the Cooperation Agreement is valid and standing as an authentic deed until being cancelled through the verdict as it comply with the elements of Actio Pauliana. The notary has civil liability towards the cancelation of the deed in that verdict. The sanctions toward the civil foul are the reimbursement of costs, compensation, and interest, but according to the Ultra Petita principle, the judge sentences the defendants and Notary for paying court fees. Administrative and moral liabilities can also be charged to the Notary by making a report to the Regional Supervisory Board of the Notary and the Honorary Board to the Notary organization. The advice given is that the Notary as a General Officer should be able to act honestly and provide counseling related to legal actions that will be carried out by the viewers to anticipate that legal action does not harm the other party. In addition, the Notary also have to be prudence, because if the notary is proven to be committed error, a notary can be held liabilities, such as civil, criminal, administrative and moral profession."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur dan saksama. Dalam praktik pembuatan akta oleh Notaris, banyak ditemukan pelanggaran dimana Notaris tidak mengindahkan kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Seperti halnya akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Euis Komala, S.H., dimana sebelum dibuatnya akta, Notaris tidak melakukan prosedur pengecekan sertipikat tanah yang ternyata berada dalam sengketa, akibatnya pembeli mengalami kerugian materiil. Permasalahan yang diangkat adalah akibat dari kelalaian Notaris yang tidak melakukan pengecekan sertipikat tanah yang ternyata sudah beralih kepada pihak laindan pertanggungjawaban Notaris atas kelalaianya yang mengakibatkan kerugian sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dapat dilanjutkan menjadi Akta Jual Beli. Tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitisdengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Akibat dari kelalaian Notaris yang tidak melakukan pengecekan sertipikat tanah yang ternyata sudah beralih kepada pihak lain membuat pengikatan jual beli tidak dapat dilanjutkan menjadi akta jual beli karena objek jual beli sudah bukan lagi milik penjual. Pertanggungjawaban Notaris atas kelalaianya tidak melakukan pengecekan sertipikat tanah yang mengakibatkan kerugian, dapat dimintai pertanggungjawaban secara administatif, kode etik, perdata maupun pidana. Notaris dalam menjalankan kewajibannya dituntut harus selalu teliti dalam memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh penghadap dan berpegang teguh pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

---

Notary in carrying out their positions must be carried out trustworthy, honest and thorough. In the practice of making a notarial deed, many are found to violate the Notary public not heeding their purchase in the Notary Position Act. Like inviting a Bind of Deed of Sale and Purchase made by Notary Euis Komala, S.H., before the deed was made, the Notary did not carry out the procedure of checking the land certificate which turned out to be in dispute, as a result the buyer suffered a material loss. The problem raised is the result of the negligence of the Notary who did not check the certificate of land which turned out to have been transferred to another party and the Notarys liability for negligence resulting in a loss so that the Agreement on Binding of the Sale and Purchase could not be continued to be a Deed of Sale. This study uses a normative juridical type of research that is analytical descriptive by using secondary data as the main source of data obtained through library research. As a result of the negligence of the Notary who does not check the land certificate which turns out to have been transferred to another party, the binding of the sale and purchase cannot proceed to the sale and purchase deed because the object of sale and purchase no longer belongs to the seller and the Notarys liability for negligence does not check the land certificate resulting in losses, can be held accountable administratively, code of ethics, civil or criminal. In carrying out its obligations, the notary must always be careful in verifying the truth of the data provided by the taper and holding fast to Article 16 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position."

"Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diterapkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Terutama bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen jasa notaris. Dalam hal konsumen jasa notaris mengalami kerugian, apakah notaris bertanggung jawab dan bagaimanakah konsumen menegakkan haknya. Peneliti membahas mengenai apakah notaris dapat disebut sebagai pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal apakah yang dapat mengakibatkan seorang notaris bertanggung jawab secara hukum, dan apakah hakim dalam praktik telah menganggap notaris sebagai pelaku usaha. Peneliti juga membahas mengenai kasus yang benar terjadi berdasar Putusan No. 14/PDT/2013/PT.DPS. Dengan demikian akan dapat tergambar lebih nyata bagaimana kasus mengenai perlidungan hukum terhadap pengguna jasa notaris ini diterapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

---

Law protection of the consumer can be applied in many aspects of society life. Especially for consumers which are aggrieved by business-doers. This thesis discusses the law protection for consumers of notary services. In terms of consumer of notary had cost damages off notary service, would the notary is liable and how consumers could enforce their rights. Writer discussed about is notary could be regarded as business in Consumer Protection Act, what circumstances a notary is liable in law, and wether judges already regards notary as a business. Writer also discussed the case that occured based on Putusan No. 14/PDT/2013/PT.DPS. Thus will illustrate more accurate how the case regarding law protection against consumers of notary services is applied. The research method is juridical-normative which refers off law norms that is occured in law regulations and verdicts."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta pengakuan hutang sekaligus perjanjian pengikatan jual beli atas tanah sebagai jaminan berdasarkan kasus Putusan Nomor 368/PDT/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat penerapan hukum yang keliru. Sehingga keabsahan akta pengakuan hutang dan perjanjian pengikatan jual beli tidak sah dan notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta-akta yang dibatalkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penjualan jaminan yang berupa tanah dengan sertipikat hak milik seharusnya menggunakan Lembaga jaminan Hak Tanggungan. Selain itu jika tidak menggunakan Hak Tanggungan, akta pengakuan hutang itu sendiri dapat dipergunakan untuk mengeksekusi jaminan apabila debitur cidera janji yakni dengan mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang yang dikeluarkan atas permintaan dari kreditur. Sehingga, notaris sebenarnya tidak perlu membuat perjanjian pengikatan jual beli yang mana bukan merupakan salah satu lembaga jaminan karena dengan mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang itu sendiri, eksekusi sudah dapat dilakukan. Notaris hendaknya memperhatikan asas-asas dan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, kode etik notaris serta selalu menambah ilmu pengetahuan dibidangnya. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, praktisi hukum khususnya kepada notaris agar berhati-hati dalam memberikan penyuluhan hukum yang pada akhirnya akan mempengaruhi konstruksi hukum yang akan dibuat.

---

This thesis discusses the validity of the deed of acknowledgement of debt once Binding Agreement Of Sale and Purchase upon the land as collateral based on the decision of the high court no. 368/PDT/2018/PT.DKI. The method of this research is descriptive normative juridical analytically with a qualitative approach. Based on the research and the analysis that has been indulged, the notary has made a mistake in the application of the law. So, the validity both of the deed is not valid and the notary can be held responsible against the deed-the deed which is cancelled. This is due to the implementation of the sales collateral in form of land with freehold title should be subject with the law of Hak Tanggungan. In addition, even if not using that regulations, deed of acknowledgement of debt itself can be used to execute a guarantee if the debtor injury promises, namely by issuing grosse deed of acknowledgement of debt and must be requested by creditors. So, the notary actually do not need to make Binding Agreement Of Sale and Purchase which is not among the institutions guaranteed. By spending grosse deed of acknowledgement of debt itself, execution has to be done. The Notary should pay attention to the principles and provisions contained in legislation and notary code of ethics as well as always increase knowledge in their major. With the presence of this paper are expected to provide knowledge to the public, legal practitioners in particular to the notary to be careful in providing legal counseling that will ultimately affect the construction of the law will be made."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas sebagai dasar pembuatan akta jual beli hak atas tanah serta tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta kuasa menjual. Bentuk penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi dokumen dengan penggunaan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas tidak sejalan dengan fungsi kuasa jual sebagaimana mestinya yang dicantumkan dalam perjanjian pengikatan jual beli sebagai kepastian hukum terhadap pembeli yang sudah membayar lunas. Sementara itu, bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas dan telah beralih hak atas tanahnya kepada pihak lain terdiri dari pertanggungjawaban administratif yang merujuk pada UUJN serta pertanggungjawaban secara perdata yang merujuk pada KUH Perdata. Penelitian ini menyarankan sangat dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai kuasa menjual dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk menentukan batasan benar atau tidaknya pembuatan kuasa menjual khususnya dalam pengikatan jual beli yang belum lunas serta Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, semestinya harus dilandaskan pada tindakan yang saksama dan menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan akta sebagaimana kewajiban Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

---

This research discusses the position of a power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full as the basis for making a sale and purchase deed of land rights as well as the Notary's responsibility for making the power of attorney deed. The form of research used is doctrinal research with an explanatory research typology. The data collection tool used is document study using qualitative juridical data analysis methods. The results of this research conclude that the position of the power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full is not in line with the function of the power of sale as stated in the sale and purchase agreement as legal certainty for buyers who have paid in full. Meanwhile, the form of responsibility of a Notary in making a power of attorney deed for a sale and purchase agreement which has not been paid off and whose land rights have been transferred to another party consists of administrative responsibility which refers to the UUJN and civil responsibility which refers to the Civil Code. This research suggests that there is a great need for special regulations governing the power of attorney in sales and purchase agreements to determine its validity, especially in sales and purchase agreements that have not yet been paid off, as well as a Notary as an official authorized to produce authentic evidence in the form of a deed that has the strength of perfect proof must be based on careful actions and safeguarding the interests of the parties in making the deed as per the Notary's obligations in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN."

"Tesis ini membahas mengenai Tanggung Jawab Notaris Atas Ketidaksesuaian Kehendak Para Pihak Dan Kehendak Notaris Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan MPWN Jawa Barat Nomor 6/PTS/MPWN Provinsi Jawa Barat/IV/2017). Notaris dalam membuat akta dapat dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian kehendak dengan para pihak dalam membuat akta notaris. Hal ini terjadi tentunya ketika notaris tidak memahami dan kurang teliti terhadap apa kehendak para pihak dalam membuat akta notaris. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai Bagaimana Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris yang bukan merupakan pihak dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, terhadap isi Perjanjian. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a) UndangUndang Jabatan Notaris. Sehingga dalam hal ini sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi administrasi dan telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara penjatuhan Sanksi Administratif. Dengan demikian penulis menyarankan agar lebih teliti serta berhati-hati dan memperhatikan segala dokumen yang ada dalam pembuatan akta dan harus menjalankan jabatan dengan memenuhi kewajibannya yaitu tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

---

This thesis discusses about The Duty of the Notary in Terms of Irrelevance Intention of the Parties and Notary Discretion in the Context of Deed of Sale and Purchase Agreement (Case Study Court Decision MPWN West Java No. 6/PTS/MPWN/Provinsi Jawa Barat/2017). The Notary in making the deed may possibly occurred discrepancy of the intention of the parties in the making of notary deed. This event occurred when the Notary did not understand and careless of what the actual intention of the parties when creating the notary deed definitely. In this thesis, will be discussed How Notary Positions and Responsibilities that are not the parties to the Deed of Sale and Purchase Agreement, to the contents of the Agreement. This study uses normative juridical research forms that produce normative juridical research typologies. The results of this study found that the Notary in its position as a public official violated the obligations as regulated in Article 16 paragraph 1 letter (a) of the Notary Position Law. As of in this case the sanctions imposed are administrative sanctions and are in accordance with those regulated in Article 85 of the Notary Position Law and Permenkumham Number 61 of 2016 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions. Thus the authors suggest to be more accurate and careful also pay attention to all the documents that exist in making the deed and must carry out their positions by fulfilling their obligations, namely not taking sides and protecting the interests of the parties involved in legal act."

"Notaris dalam menjalankan tugas profesinya rawan terkena sanksi hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris itu sendiri karena kecerobohan, tidak mematuhi prosedur pembuatan akta sesuai aturan, tidak menjalankan etika profesi Notaris. Banyak Notaris yang baik, tetapi disamping itu ada juga Notaris yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan bahkan terindikasi melakukan perbuatan yang masuk ranah pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Sehingga banyak Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, salah satunya adalah Notaris MS.Berangkat dari permasalahan di atas, penulisan hukum ini berusaha menelaah beberapa pertanyaan seperti bagaimana tanggungjawab Notaris terkait pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum, khususnya pada kasus akta yang salinan aktanya tidak sama dengan minuta akta dan bagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur cacat yuridis akta Notaris dan implikasi hukumnya terkait pelaksanaan sanksi terhadap Notaris MS dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:02/B/MJ.PPN/VI/2012?.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian problem finding dengan tipologi penelitian eksplanatoris, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum atau cacat yuridis dan implikasi hukumnya pada kasus akta yang salinan aktanya tidak sama dengan minuta akta. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk eksplanatoris analitis.Hasil penelitian dapat disimpulkan tanggungjawab Notaris terkait pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum untuk minuta akta yang berbeda isinya (substansinya) dengan salinan aktanya dapat dikategorikan sebagai pemalsuan akta otentik, yaitu suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat bukti, tetapi juga mengandung nilai kepercayaan terhadap pejabat umum yang oleh perundang-undangan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik dimana akta tersebut juga termasuk arsip negara, dan kepada Notaris yang terbukti melanggar peraturan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa pemecatan dan diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah/Menteri karena terbukti telah melalaikan/melanggar Undang-Undang dan Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

---

The notary profession in carrying out tasks of legal sanctions affected cartilage, not only because of internal factors that come from inside of a notary itself because of carelessness, not complying with the procedure of making the deed of compliance, not running the ethics of the profession of notary public. Many a good Notary, but besides that there is also a notary public who commit illegalities against regulations even alleged that enter the realm of doing deals with the criminal deed which he had made. So many Notary reported to the Tribunal by the public Notary Area Supervisors, one of whom is a member of MS.

Departing from the above problems, writing this law attempted to elucidate some question as how the responsibility of the notary deed in case of manufacturing related defects law, especially in the case of a copy of the deed does not equal aktanya minuta deed and how the Office of the notary Act regulates the juridical defect notary and legal implications elated to the implementation of sanctions against the ruling of the Tribunal MS Notary Watchdog Center for notary public of the Republic of Indonesia number: 02/B/MJ.VAT/VI/2012?.

This research uses research methods in library that is normative, juridical research type used was fact finding and problem research finding with the typology of research eksplanatoris, which uses the secondary data source that has been there and analyze some of the legislation pertaining to the responsibility of the notary deed in the making in the event of legal or juridical defect defect and its legal implications in the case of a copy of the deed does not equal aktanya minuta deed. The data obtained are then analysed qualitatively, thus producing a eksplanatoris-shaped analytical research.

Research results can be summed up the responsibility of the notary deed in case of manufacturing related defects in the law for the different certificate contents minuta (substance) with a copy of the aktanya can be categorized as an authentic deed fraud, a crime that deserves to be solved bearing in mind such a deed, not only with regard to evidence, but also contains the value trust of public officials by the legislation is given the authority to make an authentic deed where the deed also includes the State archives, and the Notary who violate regulations based on the provisions of the Statute of the Office of notary public can be penalized in the form of dismissal and be removed from Office by the Government/Ministers because evidently neglect/breaking The Act and code of ethics of the profession of Notary in the exercise of his duties as a public official."

"Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) harus memiliki itikad baik dari pengembang (developer) terhadap konsumen. Peran developer, konsumen dan Notaris sangat penting dalam PJB, karena berhubungan dengan hak dan kepastian para pihak yang terlibat. Developer harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, termasuk penyerahan obyek perjanjian kepada konsumen. Pelaksanaan PJB harus dilakukan tanpa cacat yang tersembunyi, dan jika terdapat kesalahan atau kelalaian yang merugikan konsumen beritikad baik, konsumen berhak meminta pertanggungjawaban dari developer maupun notaris. Tanggung jawab ini memberikan pelindungan hukum kepada konsumen sebagai pembeli yang beritikad baik. Permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai (1) kekuatan hukum terhadap Pengikatan Jual Beli tanggal 13 Februari 2014 Nomor 25 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949 K/Pdt/2022; (2) tanggung jawab developer dan Notaris dalam pembuatan Pengikatan Jual Beli terhadap konsumen yang beritikad baik terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949 K/Pdt/2022. Permasalahan tersebut dijawab menggunakan metode penelitian doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder serta wawancara sebagai data pendukung. Hasil analisis: (1) Akta PJB Nomor 25 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga merugikan konsumen. Majelis hakim tidak tepat dalam menetapkan, bahwa konsumen melakukan perbuatan melawan hukum sebab konsumen terbukti beritikad baik, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016. Sehingga ia berhak atas pelindungan hukum dimana menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2012, konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui Peradilan Umum atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Dapat juga melalui jalur pembuatan akta perdamaian ataupun jalur hukum pidana atas penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh developer; (2) developer tidak beritikad baik, sehingga harus bertanggung jawab atas unsur kesalahan untuk memberi kompensasi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Kemudian developer melakukan penipuan dan penggelapan dengan menjual tanah yang belum sepenuhnya dimilikinya tanpa menyebutkan status tanah dalam sengketa dan agunan bank. Dapat dipidana penjara paling lama empat tahun sesuai Pasal 378 dan 372 KUHPidana. Sementara itu, tanggung jawab Notaris terbatas pada aspek legalitas dan prosedur pembuatan akta, sehingga apabila Notaris dijadikan turut tergugat dalam suatu pengadilan, maka harus dilihat hubungan hukum Notaris dengan para pihak, terkait dengan pembatalan Akta PJB Nomor 25 akibat dari developer yang tidak melunaskan pembayaran harga tanah induk kepada pemilik tanah. Jika dapat dibuktikan bahwa kesalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh Notaris, melainkan oleh kelalaian dari developer yang terlibat dalam transaksi, maka Notaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab sebagai turut tergugat.

---

The preparation of the Deed of Sale and Purchase Binding (SPA) must have good faith from the developer (developer) to consumers. The role  of developers, consumers and Notaries is very important in SPA, because it relates to the rights and certainty of the parties involved. The developer must fulfill its obligations in accordance with the agreement, including the delivery of the object of the agreement to the consumer. The implementation of SPA must be carried out without hidden defects, and if there are errors or omissions that harm consumers in good faith, consumers have the right to hold the developer and notary accountable. This responsibility provides legal protection to consumers as buyers in good faith. The legal issues raised in this study are regarding (1) the legal force of the Sale and Purchase Binding dated February 13, 2014 Number 25 in Supreme Court Decision Number 1949 K/Pdt/2022; (2) the responsibility  of developers and  Notaries in making Sale and Purchase Binding to consumers in good faith related to Supreme Court Decision Number 1949 K/Pdt/2022. These problems are answered using doctrinal research methods. The data used are secondary data and interviews as supporting data. Analysis results: (1) SPA Deed Number 25 is invalid and has no legal force so as to harm consumers. The panel of judges is not appropriate in determining, that consumers commit unlawful acts because consumers are proven to have good faith, in accordance with the Supreme Court Circular (SEMA) Number 4 of 2016. So that he is entitled to legal protection where according to SEMA Number 7 of 2012, consumers can apply for dispute resolution through the General Court or Alternative Dispute Resolution (ADR). It can also be through the path of making peace deeds or criminal law channels for fraud and embezzlement committed by developers; (2)  the developer does not have good faith, so it must be responsible for the element of error to compensate for unlawful acts committed in accordance with Article 1365 of the Civil Code. Then  the developer commits fraud and embezzlement by selling land that he does not fully own without mentioning the status of the land in dispute and bank collateral. It can be sentenced to imprisonment for a maximum of four years according to Articles 378 and 372 of the Penal Code. Meanwhile, the Notary's responsibility is limited to the legality aspect and the procedure for making a deed, so if the Notary is made a defendant in a court, the Notary's legal relationship with the parties relationto the cancellation of SPA Deed Number 25 due to the developer not paying off the payment of the parent land price to the land owner must be studied. If it can be proven that the error occurred was not caused by the Notary, but by the negligence of the developer involved in the transaction, then the Notary can be released from responsibility as a co-defendant."

"Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan terkait kesepakatan, cakap, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Objek dari perjanjian yang harus jelas, nyata, dan memang terbukti ada sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akta pengakuan hutang salah satu bentuk perjanjian yang dimana akta pengakuan hutang memuat pernyataan dari debitur bahwa telah meminjam dan menerima uang dari kreditur. Namun dalam kenyataannya ditemukan suatu akta pengakuan hutang memuat keterangan palsu dan unsur kekhilafan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 835/Pdt.G/2020/PN.Dps. Penelitian ini membahas permasalahan tersebut dengan menganalisis kewajiban notaris untuk meminta bukti telah terjadi transaksi pada saat pembuatan akta pengakuan hutang apabila dikaitkan dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan UUJN dan bentuk tanggung jawab notaris  dalam pembuatan akta pengakuan hutang yang memuat keterangan palsu dan unsur kekhilafan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi eksplanatoir analitis kemudian mengumpulkan data menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, UUJN tidak mengatur mengenai notaris wajib meminta bukti telah terjadi transaksi tetapi dalam Pasal 16 Ayat 1 UUJN diatur kewajiban notaris yang harus bertanggung jawab dan saksama sehingga yang dapat dilakukan notaris adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan bersikap cermat dan teliti dengan meminta bukti telah terjadi transaksi sebagai upaya memastikan akta yang dibuatnya telah benar dan adil. Terkait tanggung jawab maka notaris tidak dapat bertanggung jawab terhadap akta pengakuan hutang yang dinyatakan cacat hukum dikarenakan unsur kekhilafan berasal dari salah satu pihak dan notaris dapat bertanggung jawab atas kelalaiannya yang melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf m terkait kewajiban pembacaan akta sehingga notaris dapat menerima sanksi teguran agar lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya.

---

In making an agreement, you must be considered to agreement, capacity, regarding a certain matter, and a halal cause. The object of the agreement must be clear, real, and proven to exist as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Acknowledgment of Indebtedness is a form of agreement contains a statement from the debtor that he has borrowed and received money from the creditor. However, in reality, acknowledgment of Indebtedness was found to contain element of mistake, as happened in the case of Denpasar District Court Decision Number 835/Pdt.G/2020/PN.Dps. This legal research discusses the problem by analyzing the notary's obligation to ask proof of a transaction at the time of making acknowledgment of indebtedness if it is related to his duties and authority under the UUJN and the form of notary's responsibility in making Acknowledgment of Indebtedness that contains elements of mistake. This legal research used doctrinal research method with analytical explanatory typology then collecting data using secondary data which is then analyzed qualitatively. The results of this study notary public law in Indonesia does not regulate that a notary is obliged to request proof of a transaction, but Article 16 Paragraph 1 of the notary public law regulates the obligations of a notary who must be responsible and careful so that what a notary can do is apply the precautionary principle by being careful and thorough by requesting proof of a transaction as an effort to ensure that the deed he makes is correct and fair. Regarding responsibility, the notary cannot be responsible for the Acknowledgment of Indebtedness that is declared legally defective due to the element of mistake originating from one of the parties and the notary can be responsible for his negligence in violating Article 16 Paragraph 1 letter m regarding the obligation to read the deed so that the notary can receive a reprimand to be more careful in carrying out his position."