Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK

Latar Belakang
Salah satu sektor pembangunan yang menarik perhatian di negara kita dewasa ini adalah pembangunan di bidang pariwisata. Pariwisata diharapkan dapat memacu dan memobilisasi pertumbuhan ekonomi masyarakat, devisa negara, membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah wisata itu sendiri.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 dinyatakan bahwa pembangunan pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa negara meningkat melalui pembangunan pariwisata di tanah air.

Berbagai alasan pentingnya pembangunan pariwisata didasarkan beberapa pemikiran sebagai berikut: Pertama, mengingat potensi minyak bumi yang kian merosot di pasar dunia terutama diawali pada dekade 1980-an sehingga tidak lagi menggembirakan masa kini, disamping potensi minyak bumi makin berkurang berkat ekploitasi secara besar-besaran dalam mengejar pembangunan khususnya pada awal Orde Baru.

Abstrak :
PT. Krakatau Steel merupakan salah satu BUMN yang ditunjuk negara untuk memungut PPh 22 atas pembeliannya. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 36 Tahun 2008. Agustus 2010 terbit peraturan baru yang mengubah posisi PT. Krakatau Steel sebagai pemungut pajak yaitu PMK Nomor 154/PMK.03/2010. Perubahan ini juga menimbulkan dampak lain bagi PT. Krakatau Steel. Melalui penelitian ini penulis mencoba menganalisa dampak-dampak yang dihadapi oleh PT. Krakatau Steel selaku pemungut PPh 22 dan asas-asas dari penerapan peraturan baru tersebut. Dampak yang dihadapi oleh PT. Krakatau Steel adalah berupa perubahan subjek dan objek pajak, mekanisme penghitungan, mekanisme penyetoran dan pelaporan, serta masalah lain terkait aktivitas PPh 22. Penulis menganalisa bagaimana PT. Krakatau Steel menghadapi dampak ini dan menganalisa kewajiban perpajakan PPh 22 PT. Krakatau Steel untuk melihat keseuaian asas penerapan dari peraturan baru. Penulis menemukan bahwa perubahan ini secara umum telah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak.

---

PT. Krakatau Steel is one of state-owned enterprise that selected to collect Income Tax Article 22 for their purchase. This is based on UU Nomor 36 Tahun 2008. At August 2010 new rule was released and that change PT. Krakatau Steel position as Income Tax Article 22 collector. The rule is PMK No. 154/No.03/2010. The rule causes some impacts for PT. Krakatau Steel. This research is aimed to analyze the impacts to PT. Krakatau Steel as income tax article 22 collector and the principle in the changed rule.The impact that faced by PT. Krakatau Steel is the change in tax subject and object, calculation mechanism, deposit and report mechanism, and other problem according to tax activity. It also analyze principle of changed rule by analyze PT. Krakatau Steel income tax especially article 22. According to the research results principle is well prepared and well placed in the change.

Abstrak :
SARS-CoV-19 merupakan salah satu virus mematikan yang pernah ada, merenggut 6 juta nyawa di seluruh dunia dan 155 ribu di Indonesia yang dimulai dari tahun 2019 akhir sampai 21 Juni 2022. Virus SARS-CoV-19 yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini menyebar melalui udara. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Indonesia telah melakukan banyak cara. Walaupun vaksin sudah tersedia, memakai masker dan menjaga jarak menjadi kunci utama dalam penekanan penyebaran virus tersebut. Dengan diwajibkannya pemakaian masker menjadi sebuah tantangan bagi para peneliti untuk mengembangkan sistem pendeteksian masker wajah secara real-time, untuk mengetahui apakah memakai masker atau tidak. Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk membuat sistem deteksi wajah yang bertujuan memiliki sistem yang akurat, cepat, dan efektif. Penelitian yang sudah dilakukan memakai metode yang berbeda-beda. Mulai dari RetinaNet, FaceNet, MobileNet, OpenCV, R-CNN, RefineDet dan YOLOv5. Penelitian ini mengembangkan sistem pengembangan masker wajah menggunakan metode YOLOv5 dimana mampu mendeteksi tiga kelas dan juga mendeteksi objek yang banyak. YOLOv5 sendiri merupakan sebuah framework pada machine learning yang digunakan untuk mendeteksi objek secara real-time. Dataset yang digunakan dikumpulkan dari beberapa dataset lain dengan total 4900 gambar. Beberapa skenario dengan parameter dilakukan dan hasil terbaik didapati dengan menggunakan dataset tanpa augmentasi dengan batch-size 32, dengan presisi sebesar 95,9%, recall sebesar 95,7%, dan mAP sebesar 95,7%. ......SARS-CoV-19 is one of the worst viruses that ever exist, claiming the lives of 6 million people globally and 155,000 in Indonesia that started in 2019 until 21 June 2022. SARS-CoV-19 virus that caused COVID-19 is spreading through air. Indonesia has taken a variety of measures to prevent the COVID-19 from spreading. Even while vaccines are available, wearing masks and keeping a safe distance are the most effective ways to prevent the virus from spreading. The mandated use of masks become a challenge for developers to inventing a real-time face mask detection system that can determine whether to employ a mask. Many experiments have been undertaken to improve the effectiveness and accuracy of facial recognition systems, and using a different kind of methods, such as RetinaNet, FaceNet, MobileNet, OpenCV, R-CNN, RefineDet, and YOLOv5. This research will used YOLOv5 algorithm for face mask detection system which can define 3 different classes and multi-object. YOLOv5 is a machine learning framework for object detection in real-time. The datasets that used was collected from several other datasets with total of 4900 images. Different test scenarios with different parameters completed and the dataset without augmentation with batch size 32 scenarios is the best results, with precision score 95,9%, recall score 95,7%, and mAP score 95,7%.

Abstrak :
This research have SIM-Q Queue simulator sofware implementation and designed which behavioral simulation queue system according to given system architecture system architecturedesigned by taking elementary idea of diagram from emit a stream of made moderate GPSS simulation language methodology orient object (MBO) Coad Yourdon used as by methodologies to analyse and design SIM-Q....

Abstrak :
Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Objek pemeriksaan pajak Kualitas adalah bahan baku yang dibutuhkan DJP untuk pemeriksaan pajak dapat berjalan secara efektif. DJP telah membentuk Komite Perencanaan Audit yang memiliki: kewenangan untuk menetapkan objek pemeriksaan mutu. Objek inspeksi wajib memenuhi 4 (empat) variabel yaitu indikasi ketidakpatuhan wajib pajak, modus Ketidakpatuhan Wajib Pajak, potensi tax/tax gap, dan tingkat kolektibilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kualitas variabel pemilihan objek pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan objek pajak merupakan proses penting yang harus dilakukan agar DJP dapat memperoleh objek tersebut pemeriksaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan upaya pemeriksaan pajak.
Tax audit is one form of law enforcement carried out by the Directorate General of Taxes General of Taxes (DGT) to improve taxpayer compliance. Tax inspection object Quality is the raw material needed by DGT for tax audit can run effectively. DGT has established an Audit Planning Committee which has: authority to determine the object of quality inspection. Mandatory inspection object fulfills 4 (four) variables, namely an indication of taxpayer non-compliance, mode of Taxpayer non-compliance, potential tax/tax gap, and collectibility level. This research using a qualitative approach that aims to analyze the quality of the variables selection of tax audit object. The results of this study indicate that the selection of tax object is an important process that must be carried out so that the DGT can obtain the object quality audits in order to improve tax audit efforts.

Abstrak :
Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan contoh kasus pemanfaatan drone dalam terorisme sebagai alat intelligence, surveillance, reconnaisance sampai bentuk serangan drone yang dapat dimodifikasi dengan tambahan bom. Konsep asimetric warfare merupakan salah satu alasan teroris menggunakan drone sebagai jawaban atas konflik yang tidak seimbang dengan menargetkan VVIP atau Objek Vital Nasional. Perubahan paradigma penggunaan drone dari militer ke ranah sipil, kemajuan teknologi yang semakin maju, canggih dan mudah didapat menjadi ancaman yang tidak bisa dinafikan dari pemanfaatan drone dalam terorisme di masa depan yang dapat terjadi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan metode intrinsic case study dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan sumber primer dari Kementerian/Lembaga terkait mengenai peran dalam pencegahan aksi teror yang memanfaatkan drone. Sedangkan data sekunder didapatkan dari strategi studi pustaka. Teori CPTED dan Kebijakan publik digunakan sebagai analisis peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait dikuatkan dengan enam konsep seperti mitigasi, drone, kontra terorisme, terorisme, perang asimetris, dan 16 langkah penurunan kejahatan. Hasil penelitian menemukan bahwa peran Paspampres dan Kohanudnas sebagai fasilitator dan eksekutor dalam pencegahan pemanfaatan drone dalam terorisme pada target VVIP, BNPT dan Ditpamobvit Polri sebagai evaluator desain keamanan Objek Vital Nasional, dan peran Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan sebagai regulator dalam peraturan kontra drone. Namun masih ditemukan kelemahan dan kekurangan dalam peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait setelah dilakukan analisis dengan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti misalnya secara mitigasi non struktural perlu penguatan peraturan pengoperasian dan perizinan drone secara komprehensif yang tidak hanya melibatkan Kementerian/Lembaga tertentu, anggaran yang terbatas kepada BNPT untuk melakukan evaluasi desain keamanan Objek Vital Nasional, pembuatan MoU antara pengelola objek kepada Ditpamobvit Polri yang masih sedikit jumlahnya, Densus 88 yang belum memiliki SOP pencegahan kontra drone dan desain keamanan yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan konsep mitigasi struktural, teknik pengurangan kejahatan dan teori CPTED seperti pada elemen target hardening. Maka dalam penelitian ini memberikan saran dan rekomendasi berupa tambahan langkah mitigasi struktural, non struktural dan penelitian selanjutnya sebagai bentuk batasan dan kekurangan dari penelitian ini. ......Several previous studies have found examples of cases of using drones in terrorism as intelligence, surveillance, reconnaissance to the form of drone attacks that can be modified with additional bombs. The concept of asymmetric warfare is one of the reasons terrorists use drones as an answer to unequal conflicts by targeting VVIP or Nasional Vital Objects. The paradigm shift in the use of drones from the military to the civilian realm and technological advances that are increasingly advanced, sophisticated and easily available are threats that cannot be denied from the use of drones in future terrorism that can occur in Indonesia. A qualitative approach with the method was intrinsic case study chosen as the type of research with primary sources from the relevant Ministries/Institutions regarding the role in preventing terror acts using drones. While the secondary data obtained from the literature study strategy. CPTED theory and public policy are used as an analysis of the role of each related ministry/institution strengthened by six concepts such as mitigation, drones, counter terrorism, terrorism, asymmetric warfare, and 16 steps to reduce crime. The results of the study found that the role of Paspampres and Kohanudnas as facilitators and executors in preventing the use of drones in terrorism on VVIP targets, BNPT and Ditpamobvit Polri as evaluators of National Vital Object security designs, and the role of the Ministry of Transportation, Ministry of Defence, Ministry of Communication and Information, and Ministry of Trade as a regulator in counter drone regulations. However, there are still weaknesses and shortcomings in the role of each related ministry/institution after analysing the concepts and theories used in this study. For example, in non-structural mitigation, it is necessary to comprehensively strengthen operating regulations and drone licensing that does not only involve certain Ministries/Institutions, a limited budget for BNPT to evaluate the security design of National Vital Objects, the making of MoUs between object managers and the Ditpamobvit Polri which is still limit, Densus 88 which does not yet have a counter-prevention procedures and security design that still needs to be improved according to the concept of structural mitigation, crime reduction techniques and CPTED theory as in the element target hardening. So in this study, it provides suggestions and recommendations in the form of additional structural, non-structural mitigation measures and further research as a form of limitations and shortcomings of this research.

Abstrak :
ABSTRAK
Kolokasi merupakan gabungan kata yang memiliki hubungan makna dan selalu muncul berdampingan. Hubungan makna menyebabkan kolokasi tersebut tidak dapat digantikan dengan kata lain, atau jika digantikan dengan kata lain, akan menyebabkan perubahan makna. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pembentukan kolokasi dari bidang semantik kognitif. Penelitian ini merupakan penelitian campuran yang mengkombinasikan penelitian kuantitif dan kualitatif. Objek penelitian adalah kolokasi verba dan objek bahasa Mandarin bidang transportasi yang bersumber dari korpus data Chinese Web 2017 (zhTenTen11) Simplified Sketch Engine. Hasil penelitian terhadap 900.029 kolokasi verba dan objek bidang transportasi menunjukkan bahwa konsep yang direpresentasikan oleh karakter Han berperan dalam pembentukan kolokasi, komponen makna dari verba berasosiasi dengan komponen makna dari nomina membangun makna kolokatif menyebabkan kolokasi tersebut tidak tergantikan, bingkai menunjukkan perbedaan perspektif dan interaksi elemen pembentuk kolokasi, dan pemaduan konseptual terbukti dapat digunakan sebagai alat untuk menggambarkan dan menjelaskan pembentukan kolokasi verba dan objek. Di samping itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kolokasi verba dan objek bahasa Mandarin mencerminkan pemahaman penutur bahasa Mandarin yang memahami kejadian berdasarkan interaksi anggota tubuh dengan benda secara keseluruhan dan detail.

---

ABSTARCT
Collocation is a combination of words that have a relationship of meaning and always appear in habitual company. The meaning relationship causes the collocation cannot be replaced with other words; in the event that the collocating words are replaced with others, changes in meaning will occur. The purpose of this study is to explain the formation of collocation from the view of cognitive semantic. This research is a mixed method research which combines quantitative and qualitative research. The object of research is the Chinese language verb-object collocation in the field of transportation sourced from the Chinese Web 2017 data corpus (zhTenTen11) Simplified Sketch Engine. The results of the study on 900,029 verb-object collocation in the field of transportation show that the concepts represented by Chinese characters play an important role in the formation of collocations, the meaning components of verb associated with the meaning components of noun construct the collocative meaning, causing the collocation to be irreplaceable, the frame shows differences in perspective and the interaction of the forming elements of the collocations, and conceptual integration are proven to be used as a tool to describe and explain the formation of verb-object collocation. In addition, the results of the study also showed that the collocation of verbs and objects of the Chinese language reflected the understanding of Mandarin speakers who understood events based on the interaction of the part of the body with objects and view the event as a whole and in detail.

Abstrak :
Masalah dalam skripsi ini bukanlah masalah yang baru. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa buku tata bahasa yang telah membicarakannya dari tahun 1955 (Poejawijatne dan Zoetmulder) hingga sekarang. Setelah penulis mengadakan tinjauan pustaka, ternyata ada dua kelompok pendapat mengenai obyek ganda, yaitu: (1) Tidak setuju adanya obyek ganda , pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Samsuri, Sudaryanto. (2) Setuju adanya obyek ganda, pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Poedjawijatne dan Zoetmulder, Abdulhayi, Soenjono Dardjowidjojo, S. Wojowasito, dam Harimurti Kridalaksana. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan verba bitransitif dari Kamus Umum Bahasa Indonesia untuk kemudian dicari contoh klausanya. Klausa-klausa tersebut penulis temui pada buku--buku dan artikel yang membahas tata bahasa dam ada pula yang penulis buat sendiri dengan terlebih dahulu diuji kelazimannya pads informan. Landasan teori yang penulis pakai dalam penelitian ini antara lain, pendapat Harimurti Kridalaksana, pendapat Sudaryanto dan pendapat Lourens de Vries. Penulis menandakan analisis morfosintaktis dan analisis peran terhadap data yang telah terkumpul. Setelah penulis mengadakan analisis ternyata ada temuan yang tidak sesuai dengan pendapat ahli bahasa yang mengatakan bahwa hanya OTL saja yang dapat menjadi subyek bila klausa diubah menjadi pasif. Pada data dengan bentuk verba me-R-kan ternyata kedua obyek baik OL mau pun OTL dapat menjadi subyek bila klausa diubah menjadi pasif.

Abstrak :
ABSTRACT
Objek merupakan elemen interior pembentuk atmosfir. Atmosfir berperan dalam membangun kualitas ruang bagi penggunanya. Dalam interior, objek dapat berperan sebagai komoditas yang memiliki nilai di masyarakat. Chinoiserie merupakan salah satu contoh komoditas yang berkembang di masyarakat. Chinoiserie dianggap kaya akan nilai kebudayaan, spiritualitas, dan sosial. Dalam ruang interior, Chinoiserie hadir pada objek, furnitur, dan elemen dekorasi. Keberadaan Chinoiserie tercermin dari elemen warna dan pola yang digunakannya. Ketika ditempatkan, Chinoiserie membawa nilai-nilai sebagai komoditas sehingga mempengaruhi kualitas ruang dan penggunanya. Dalam menelusuri penggunaan Chinoiserie dalam ruang interior, digunakan dua studi kasus yaitu Apartemen Coco Chanel dan Restoran Orient8, Hotel Mulia, Jakarta. Dari penelusuran kedua studi kasus tersebut ditemukan bagaimana Chinoiserie sebagai komoditas dimaknai oleh pengguna ruang dan pengaruhnya terhadap interior dan perilaku manusia serta menemukan bagaimana aplikasi Chinoiserie sebagai elemen dekorasi dalam ruang interior domestik dan ruang interior publik.

---

ABSTRACT
Objects as interior element are used to form atmosphere. Atmosphere plays a role to build the quality of space for it rsquo s user. In the interior, objects act as commodities that have value in society. Chinoiserie is one example of a growing commodity in the community. Chinoiserie is considered rich in cultural, spiritual, and social values. In interior space, Chinoiserie is presented in objects, furniture, and decorating elements. The existence of Chinoiserie is reflected in it rsquo s color elements and patterns. When placed in the interior, Chinoiserie carries values as a commodity that affects the quality of space and its users. In searching for the use of Chinoiserie in interior space, two case studies are used Coco Chanel Apartment and Orient8 Restaurant, Mulia Hotel, Jakarta. From the search of two case studies, it is found how Chinoiserie as commodity interpreted by the users and its influence on the interior and human behavior, also the findings how the application of Chinoiserie as a decorative elements in the domestic interior and public interior.