Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. Krakatau Steel merupakan salah satu BUMN yang ditunjuk negara untuk memungut PPh 22 atas pembeliannya. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 36 Tahun 2008. Agustus 2010 terbit peraturan baru yang mengubah posisi PT. Krakatau Steel sebagai pemungut pajak yaitu PMK Nomor 154/PMK.03/2010. Perubahan ini juga menimbulkan dampak lain bagi PT. Krakatau Steel. Melalui penelitian ini penulis mencoba menganalisa dampak-dampak yang dihadapi oleh PT. Krakatau Steel selaku pemungut PPh 22 dan asas-asas dari penerapan peraturan baru tersebut. Dampak yang dihadapi oleh PT. Krakatau Steel adalah berupa perubahan subjek dan objek pajak, mekanisme penghitungan, mekanisme penyetoran dan pelaporan, serta masalah lain terkait aktivitas PPh 22. Penulis menganalisa bagaimana PT. Krakatau Steel menghadapi dampak ini dan menganalisa kewajiban perpajakan PPh 22 PT. Krakatau Steel untuk melihat keseuaian asas penerapan dari peraturan baru. Penulis menemukan bahwa perubahan ini secara umum telah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak.

---

PT. Krakatau Steel is one of state-owned enterprise that selected to collect Income Tax Article 22 for their purchase. This is based on UU Nomor 36 Tahun 2008. At August 2010 new rule was released and that change PT. Krakatau Steel position as Income Tax Article 22 collector. The rule is PMK No. 154/No.03/2010. The rule causes some impacts for PT. Krakatau Steel. This research is aimed to analyze the impacts to PT. Krakatau Steel as income tax article 22 collector and the principle in the changed rule.The impact that faced by PT. Krakatau Steel is the change in tax subject and object, calculation mechanism, deposit and report mechanism, and other problem according to tax activity. It also analyze principle of changed rule by analyze PT. Krakatau Steel income tax especially article 22. According to the research results principle is well prepared and well placed in the change."

"Natural gas is one kind of goods that belong to the goods that takes directly from the sources in VAT law. With no definitions about the criteria or limitation of goods that takes directly from the nature, it cause dispute between the taxpayer and tax investigator. The goal of this research is to analyses about the certainty of Value Added Tax (VAT) object (taxable goods) for transfer of natural gas from PT. PGN (Persero) Tbk. to customer. This research also explains about implication of VAT input that cannot be credited with operational expense. The approach used in this research is qualitative approach. The research type is descriptive. The data collection technique used in this research is by reading the literature that focuses on the research, observation, and interview. The result of this research shows that dispute between tax payer and tax investigator in determine the VAT object for natural gas, caused by no definition about the criteria or limitation of goods that takes directly from the nature in tax regulation. According to the concept of VAT that generalize all of goods and services is object to VAT, except for goods and services that state in the tax regulations. The exemption of VAT can be justified for the public goods (known as merit goods), may be designed to improve rightly or wrongly the progressively of VAT, the goods that too difficult to tax (not fill ease of administration principle). Based on that concept, goods that ready to consume, and if not difficult to tax, so that the goods are taxable goods or object to VAT. Even tough natural gas is public goods, however for the transaction of natural gas not difficult to tax, so natural gas that ready to consume is object to VAT. For Transfer of gods that exempted from VAT, the VAT input cannot be credited. VAT input that cannot be credited can be adds in operational expense. Beside can be adds on operational expense, the inappropriate application of regulation can emerge cost of taxation for enterprise. Based on this research, definition about the criteria or limit of goods that takes directly from the nature and the limit of goods that already processes is not clearly stated in the tax regulation. It is desirable for tax regulator to publish regulation that clearly explained about that definition. That regulation should base on VAT concept and substance of the goods (substance over from principle). VAT input that could not be credited by PT.PGN, the VAT invoice that accepted by PT. PGN, should be well administrated and must appropriate with the tax regulation, so VAT input can be used as expense for company. PT. PGN must discuss with tax regulator about regulation for natural gas more comprehensive to avoid the appeared the cost of taxation. "

"Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan tergantung dari Nilai Jual Objek Pajak. Ketetapan pajak bumi dan bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak yang merupakan hasil dari penilaian atas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan.Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kisaran dianggap terlalu besar oleh PT. Barkie Sumatera Plantations Tbk. Dengan adanya Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang terlalu besar tersebut, apakah di dalam proses penilaian Nilai Jual Objek Pajak yang telah dilakukan oleh fiskus sudah benar ?, dan apakah usaha yang dilakukan oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk untuk mengurangi jumlah kewajibannya yang dianggap terlalu besar tersebut ?.Dalam hal ini tujuan penulis untuk menjeiaskan proses penetapan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kisran. Selain itu juga menjelaskan usaha yang dilakukan oleh PT. Barkie Sumatera Plantations Tbk untuk mengurangi jumlah beban pajak yang terlalu besar tersebut Di dalam mencari atau mengumpulkan data metode penelitian yang digunakan adalah Tehnik Wawancara. Dilakukan dengan menetapkan beberapa nara sumber (responden) yang sering disebut key informant. Metode ini digunakan bila data yang diperlukan sebagian besar atau seluruhnya berada di dalam benak pikiran responden yang akan diwawancarai oleh penulis.Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dijelaskan bahwa proses penilaian Nilai Jual Objek Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kisaran sebagai fiskus dan PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk sebagai wajib pajak ada perbedaannya. Hal tersebut dilihat dari penilaian atas tanah, tanaman dan bangunan. Dengan adanya perbedaan penilaian tersebut, PT. Bakrie mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak, hingga banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.Kesimpulan terakhir adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak memberikan keputusan dengan menerima sebagian banding PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Dan pihak wajib pajak harus menerima keputusan tesebut dan segera melaksanakan kewajiban perpajakannya. Saran yang diberikan oleh penulis adalah baik fiskus maupun wajib pajak di dalam proses penilaian Nilai Jual Objek Pajak harus ada keseragaman atau kesamaan persepsi tentang Objek pajak yang akan dinilai, sehingga memperoleh hasil yang tidak terlalu jauh perbedaannya."

"Penetapan surplus Bank Indonesia sebagai objek pajak penghasilan dalam UU nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah mengundang kontroversi sejak dari Rencana Undang-undang tersebut dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa pihak dengan argumentasinya mendukung, sementara pihak lain dengan argumentasi yang berbeda menolak. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa penetapan surplus BI sudah sesuai dengan prinsip keadilan, sedangkan pihak yang menolak menyatakan bahwa dari sisi keuangan Negara adalah tidak tepat, karena BI adalah Lembaga Negara yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak berorientasi profit.Untuk menghentikan kontroversi maka penelitian ini akan menganalisis kebijakan penetapan surplus BI sebagai objek pajak penghasilan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dengan menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP), khususnya analisis manfaat, biaya, peluang dan risiko (BOCR). Digunakannya pendekatan ANP adalah untuk menggabungkan argument baik yang setuju maupun yang tidak setuju, sehingga kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat lebih objective dan holistic.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan key informan. Dengan menggunakan data persepsi para pakar yang diasumsikan memahami perpajakan dan karakteristik BI sebagai lembaga Negara dan terlibat dalam perumusan penetapan kebijakan ini serta yang terkena kebijakan, didapatkan hasil ANP yang menegaskan bahwa kebijakan menetapkan surplus BI sebagai objek pajak penghasilan adalah kebijakan yang tepat dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara. Meskipun demikian, hasil ANP juga menegaskan bahwa kebijakan menetapkan surplus BI sebagai objek pajak juga mengandung risiko. Implikasi hasil ANP ini adalah bahwa penetapan kebijakan surplus BI sebagai objek pajak harus diikuti dengan beberapa penyesuaian dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan berbagai risiko tersebut."

"ABSTRAKDengan di daerahkannya PBB-P2, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak NJOP nya, Pada tahun 2015 pemerintah Depok melakukan peningkatan NJOP. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP di Kota Depok dan mengetahui dampak dari kebijakan peningkatan NJOP di Kota Depok terhadap Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Faktor yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP adalah peningkatan harga pasar, kebutuhan untuk penerimaan PBB, permintaan masyarakat untuk penilaian kembali, penilaian kembali berdasarkan lokasi Objek Pajak dan pendekatan kondisi lingkungan. Dampak peningkatan NJOP bagi Pemerintah Daerah adalah pemberian stimulus pengurang pembayaran PBB, peningkatan PAD dan pemutakhiran data. Kata kunci:PBB-P2; Nilai Jual Objek Pajak NJOP ; Pemerintah Daerah.

---

ABSTRACT With the submission of Property Tax, local goverment now have authority to manage determining their tax object sales value NJOP , in 2015 local goverment makes increase of tax objects of value. The purpose of this research is to factors are considered in increasing NJOP in depok city and to know the impact of policy improvement of NJOP in Depok city to Local Government. This study used a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in depth interviews. Factors to be considered in increasing the NJOP are an increase in market prices, the need for UN revenues, public demand for reassessment, revaluation based on the location of the Tax Object and the environmental conditions approach. The impact of the increase of NJOP for the Local Government is the provision of UN reducing payment stimulus, increasing PAD and updating the data. Key words Tax Property, tax object sales value NJOP , Local Goverment."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penentuan objek Pajak Penghasilan atas imbalan royalti dan jasa teknik pada transaksi-transaksi yang terjadi pada PT GNC (perusahaan periklanan digital di Indonesia) dengan para vendor dan menganalisis dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi PT GNC. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan PT GNC dengan Mobile 218 Sdn Bhd, Dorce Pte Ltd, dan Oliver Pte Ltd tidak memenuhi kategori royalti, baik ditinjau dari teori maupun regulasi terkait. Hal tersebut dikarenakan tidak ada penyerahan hak, tidak ada hak untuk mengkomersialisasi atau menduplikasi konten ataupun layanan yang ada di dalam platform, tidak terdapat transfer pengetahuan di dalamnya, vendor terlibat dalam pemberian jasa, dan vendor bertanggung jawab atas output yang dihasilkan.. Transaksi-traksaksi yang dilakukan tersebut lebih dapat dikategorikan sebagai jasa teknik, baik dari segi teori maupun regulasi. Hal tersebut disebabkan pemberi jasa terlibat dalam pemberian jasa, bertanggung jawab atas output yang dihasilkan, pembayaran yang dilakukan oleh PT GNC didasarkan pada banyaknya manfaat jasa dalam platform tersebut. Untuk memperkuat argumentasi tersebut, PT GNC dapat menyediakan dokumen pendukung berupa kontrak atau terms and condition, invoice, skema transaksi, riwayat transaksi, COD, dan DGT Form. Terbatasnya kapasitan penyimpanan secara online dan kurangnya koordinasi antara divisi operasional dan keuangan menjadi tantangan dalam proses pendokumentasian bukti pendukung. Untuk mengurangi terjadinya perbedaan interpretasi, penulis menyarankan diterbitkannya pengaturan lebih lanjut pada peraturan domestik dan tax treaty terkait royalti dan imbalan jasa teknik pada transaksi digital. Selain itu, untuk penyimpanan dokumen pendukung, PT GNC dapat menggunakan penyimpanan online yang memiliki kapasitas lebih besar dan berkoordinasi dengan divisi operasional untuk kepentingan administrasi pajak.

---

This thesis aims to analyze the object of income tax on royalties and technical services in transactions that occur at PT GNC (a digital advertising company in Indonesia) with vendors and analyze supporting documents that can be used to strengthen PT GNC's argument. This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies. The results of this study indicate that the transactions made by PT GNC with Mobile 218 Sdn Bhd, Dorce Pte Ltd, and Oliver Pte Ltd do not meet the royalty category, both from theory and related regulations. These because there is no transfer of rights, there are no rights to commercialize or duplicate content or services on the platform, there are no transfer of knowledge, vendors are involved in providing services, and vendors are responsible for the output produced. These services can be categorized as technical services, both in terms of theory and regulation. These because service providers are involved in providing services, responsible for the output, and the payments made by PT GNC are based on the how many services are used in those platforms. To strengthen this argument, PT GNC can provide supporting documents in the form of contracts or terms and conditions, invoices, transaction schemes, transaction history, COD, and DGT Forms. The limited online storage capacity and lack of coordination between the operational and financial divisions are challenges in the process of documenting supporting evidence. For differences in interpretation, the authors suggest for further regulation of domestic regulations and tax treaties related to royalties and technical service fees in digital transactions. In addition, to store supporting documents, PT GNC can use online storage that has a larger capacity and coordinate with operational division for tax administrative obligation."

"Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai subjek dan atas Penghasilan OJK sebagai objek pajak. Analisis dilakukan karena DJP menetapkan OJK sebagai Subjek Pajak Penghasilan dan pungutan yang dilakukan OJK terhadap sektor jasa keuangan adalah objek pajak penghasilan, hal tesebut dapat menimbulkan isu pajak berganda (double tax) dikarenakan atas sisa pungutan tahun berjalan dan anggaran tahun berikutnya harus disetorkan OJK Ke Kas Negara. Penelitian ini menggunakan teori kedaulatan negara untuk mengevaluasi apakah penetapan tersebut telah berjalan sesuai undang-undang. Studi kasus menjadi metode yang dipilih bertujuan agar dapat memperdalam penelitian fenomena penetapan tersebut secara lebih dalam dan dapat memberikan saran bagi Otoritas Jasa keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang memiliki fungsi menjalankan salah satu tugas pemerintahan bukanlah subjek pajak murni dan penghasilan pungutan Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari PNBP sehingga tidak tepat jika dijadikan objek pajak.

---

This research was conducted to examine the determination of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as a tax subject and object by the Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP determines levies by the OJK on the financial sector related to tax objects, this can lead to double taxation problems depending on the remaining levies of the current year and the following year's budget must be submitted by the OJK to the Treasury. This study uses the state sovereignty theory to request that this stipulation is under statutory regulations. Case studies are the chosen research strategy to deepen the study of this determination phenomenon more deeply and can provide advice to the OJK and the DJP. Data were collected by interview method and document study. This study found that the OJK as a body that has the function of one of the purely administrative tasks and the translation of the OJK levy is part of PNBP so that it cannot be used using object tax."

"Penelitian ini berjudul Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Perumahan terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilandasi pada teori pemanfaatan tanah dan sewa tanah yang menyatakan bahwa pemanfaatan yang berbeda akan mempunyai nilai yang berbeda pula. Selain itu pemanfaatan tanah yang sudah sesuai dengan peruntukkannya akan memberikan nilai sewa yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kepadatan penduduk, daya tarik pusat kota, pendapatan penduduk, jarak lokasi ke jalan utama yang menuju ke kota Yogyakarta dan kondisi jalan di dekat lokasi mempengaruhi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini penggunakan data karat lintang yang diambil berdasarkan data yang tersedia (convenience sample) di lapangan pada empat kecamatan di Kabupaten bantul yang berpeluang tinggi dalam perkembangan kotanya, dan data yang digunakan 96 data. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan penelitian di lapangan dengan 96 sampel untuk 4 kecamatan Banguntapan 37 sampel, Kecamatan Sewon 31 sampel, kecamatan Kasihan 25 sampel dan kecamatan Sedayu 3 sampel. Data sekunder diperoleh dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, Kantor Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kantor Kecamatan Sewon, Kantor Kecamatan Kasihan, Kantor Kecamatan Sedayu serta Kantor Kepala Desa yang berada di wiiayah keempat kecamatan tersebut di atas. Dari data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif melalui analisis ekonomi. Analisis ekonomi dilakukan dengan model regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa. Selanjutnya hasil regresi diuji berdasarkan kriteria ekonomi, statistika dan ekonometrika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yaitu kepadatan penduduk, koefisien daya tarik pusat kota, dan kondisi jalan di depannya berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan bangunan) dengan a = 5 % dan variasi variabel - variabel tersebut mampu menjelaskan 74,47% terhadap variabel NJOP tanah. Ini berarti bahwa sekitar 74,47% variasi variabel NJOP dapat dijelaskan variabel bebasnya. Sedangkan sisanya sebesar 25,53% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunannya."

"Giving the authority of law income tax to thegovernment for decided kind of service as income tax object article23, evoke extend income tax object article23, that is not only as a passive income but also as a business income.There is two analytical questions in this research, the first is how to implications of extend income tax object article 23 for the government, with holder and income tax receiver. The second, what the suitable of taxobject that can change to be a saw with holding income tax article 23 base on with holding income tax conception and international best practice.This research used qualitative approach with a descriptive researc htype to describe an objective with facts that revealed. The collecting data technique itself is done by a literature study from various sources like an article, book, internet and in¬depth interview with some informants whoa rerelated with this research.The result of this research shown that development income tax object article 23 has an implication to the government such as increase tax acceptance, decrease cost collection, and have opportunity cost. For with holder have burden. Moreover, for implication to income tax receiver is the cash flow tax receiver can be decrease, time of money lose, and increase compliance cost. Base donw it hholding income tax conception and international best practice, the suitable object as income tax object article 23 is inpassive income.This research recommended, the administration tax system in thegovernment need tobe fix, giving reward to with holder, apply proper income tariff that cannot disturbed the cashflow, clarify the object of income taxarticle 23 with giving definition and sample from theobject, streamline income tax article 25."