Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi efektivitasdalam pelaksanaan lelang jabatan camat dan lurah di DKI Jakarta. Pendekatanilmiah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Hasil daripenelitian ini menunjukkan secara umum pelaksanaam lelang jabatan camat danlurah DKI Jakarta dapat dikatakan efektif dibanding promosi jabatan terdahulukarena terlihat ada peningkatan kinerja camat dan lurah di sebagian besar wilayahDKI Jakarta kecuali Jakarta Pusat. Namun yang perlu diperhatikan adalah biayayang digunakan dalam lelang jabatan sangat besar dibanding pelaksanaan promosicamat dan lurah sebelumnya. Untuk itu, biaya-biaya yang kurang berkaitandengan efektivitas lelang jabatan dapat dikurangi.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to determining and evaluating the effectiveness of Open Selection for District Head and Village Head Position in DKI Jakarta. The scientific approach method used in the study is qualitative approach. The result of this study indicate that the general implementation of Open Selection for District Heads and Village Head’s Position in DKI Jakarta can be said to be effective than previous promotion since the performance of the District Heads and Village Head in most regions are increased. However, the main concern is the cost estimation. The cost for open selection is quite high compared to previous promotion. Hence, the costs that are less related to the effectiveness of the open selection recommended to be reduced."

"Sistem seleksi terbuka merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur di tingkat kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu lurah hasil sistem seleksi tersebut adalah Lurah Susan Jasmine Zulkiflie sebagai lurah di Kelurahan Lenteng Agung. Namun, pada awal kepemimpinannya Lurah Susan mendapatkan penolakan dari sekelompok warga di Lenteng Agung karena perbedaan agama. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana gaya kepemimpinan Lurah Susan di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori gaya kepemimpinan perilaku dari Ralph White dan Ronald Lippitt yaitu autocratic leadership, democratic leadership, dan laizzes faire leadership. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Lurah Susan cenderung menggunakan gaya kepemimpinan democratic yang dikombinasi dengan gaya kepemimpinan autocratic dalam beberapa perilaku kepemimpinan tertentu.

---

Open selection system is one of DKI Jakarta Province Government`s program as an effort to improve and enhance quality of human resources at subdistrict level which aim to enhance the quality of public service. One of the open selection system result is Subdistrict Head Susan Jasmine Zulkifli at Lenteng Agung Subdistrict. However, at the begining of her leadership Susan gets rejjection from the group of people in Lenteng Agung because of religious differences. Therefore, this paper will discuss how is Subdistrict Head Susan`s leadership style at Lenteng Agung Subdistrict, South Jakarta. This study is conducted through post positivist approach by qualitative data analysis. In the analysis, researcher used behavioral leadership style theory of Ralph White and Ronald Lippitt about autocratic leadership, democratic leadership, and laizzes-faire leadership. The research found that Subdistrict Head Susan tend to use democratic leadership style which combined with autocratic leadership style in several leadership behaviors."

"ABSTRAKPengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Negara Sipil Berbasis Sistem Merit: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok Puncak perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia adalah disahkannya UU ASN tahun 2014 yang secara tegas mendasarkan manajemen kepegawaian berbasis sistem merit ternyata tidak serta merta mampu diimplementasikan begitu saja di Indonesia. Penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang berbasis merit ternyata mengalami hambatan baik dari sisi kebijakan maupun penatalaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi ASN, determinan sistem merit dalam pengisian jabatan berbasis sistem merit, serta strategi meningkatkan efektifitas penerapannya. Melalui pendekatan kualitatif, dengan mengambil kasus pengisian JPT pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 secara historis model seleksi/promosi pejabat yang pernah ada dan diterapkan di Indonesia ada tiga model, yakni collegua gift, selective logging, dan relative merit; 2 praktik seleksi terbuka saat ini di Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok masih belum sepenuhnya merit karena masih terdapat hambatan struktural structural blockage dan budaya cultural blockage dalam penyelenggaraannya; hambatan-hambatan ini harus diatasi dengan merumuskan strategi-strategi agar merit secara absolut dapat dilakukan. Strategi-strategi yang dirumuskan dan dibangun dalam sepuluh hingga dua puluh tahun 2014 -2035 . Pada tahapan pertama, di sepuluh tahun pertama, strategi yang dibangun adalah penguatan kelembagaan berbasis sistem merit serta paradigma merit. Kemudian pada sepuluh tahun berikutnya dibangun strategi secara makro mengenai pemisahan kekuasaan politik dalam birokrasi sehingga terbentuknya tren model MSDM berbasis sistem merit. Kata kunci: sistem merit, PNS, pengisian jabatan pimpinan tinggi, seleksi terbuka.

---

ABSTRACTRecruitment of Civil State Apparatus for Senior Executive Level Based Merit System Case Study on West Java Province and Depok City The turning point of bureaucratic reform in Indonesia is the published of Civil State Apparatus Act in 2014. The Act stated that merit system is the basic fundamental system for managing civil apparatus in Indonesia. Unfortunately, the recruitment of Senior executive level in bureaucracy which is becoming the model of merit implementation has many obstacles. This research aim are analyzing recruitment for senior executive level based merit system determining merit system factors in recruit the senior executive level, and designing strategies to build the merit effectiveness. Researcher hope that by using qualitative perspective, and case study in West Java Province and Depok City this research questions. The result of this research are 1 historically, by analyzing the model of civil servant promoting system in Indonesia, there are divided into three model, such as colleague gift, selective logging, and relative merit 2 practically, open recruitment system for recruiting the senior executive level in West Java province and Depok City are still have many obstacles or blockage, such as structural blockage and cultural. For this reasons, finally, the researcher design the strategies to implement merit effectively. The strategies design in two steps, obviously, in one decade 2014 2025 the strategies called strengthening the institution and built the paradigm of merit. Second step 2025 2035 , it design the splitting of bureaucracy and politics to build the future HRM based merit. Keywords merit system, civil service apparatus, senior executive level, recruitment, open selection "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak dari penerapan seleksi terbuka dapat mengurangi jumlah korupsi JPT pada pemerintah daerah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences-in-differences (DDD), penelitian ini menganalisis data panel korupsi JPT di Indonesia yang telah inkracht yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2009-2019. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka memiliki dampak positif terhadap penrunan kasus korupsi Jabatan Pimpinan Tinggi di Indonesia pada pemerintah daerah. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka memiliki efek terhadap jumlah kasus korupsi sebesar -0.892% dan signifikan pada tingkatan 10% pada daerah dengan total belanja modal yang tinggi. Temuan ini memperlihatkan dampak dari seleksi terbuka yang positif terhadap kasus korupsi JPT dan dengan demikian mendukungstudi-studi terdahulu mengenai dampak positif dari pelaksanaan sistem merit, khusunya seleksi terbuka terhadap jumlah kasus korupsi JPT pada daerah yang memiliki total belanja yang tinggi. Selain itu, untuk memperkuat hasil penelitian dengan menambahkan studi kasus dan wawancara mendalam dengan KASN dan ICW. Didapatkan bahwa peran politik daerah yang sangat kental sangat mempengaruhi pelaksanaan seleksi terbuka. Biaya politik di daerah yang tinggi lah yang menjadi penyebab utama yang menyebabkan korupsi gubernur, walikota dan bupati diikuti oleh pejabat perangkat daerah dibawahnyaakan terus terjadi.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the extent to which the impact of open selection can reduce the amount of corruption cases of high leadership position on Indonesian local governments. Using a difference-in-differences-in-differences (DDD) approach, this study analyzes panel data in Indonesia that has been inkracht handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2009-2019. Estimation results show that the implementation of open selection has a positive impact on the decline in corruption cases of High Leadership Position in Indonesia in local governments. This study found that the implementation of open selection had an effect on the number of corruption cases by -0.892% and was significant at the 10% level in regions with high total capital expenditures. This finding shows the positive impact of open selection on the number of corruption cases of high leadership position and thus supports previous studies on thepositive impact of implementing the merit system, especially the open selection in regions with high total expenditure. In addition, to strengthen research results by adding case studies and in-depth interviews with KASN and ICW. It was found that the very strong role of regional politics greatly influenced the implementation of open selection. Political costs in the high regions are the main cause of corruption in governors, mayors and regents followed by officials of the regional apparatus underneath."

"Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan besar bagi manajemen ASN di Indonesia melalui penerapan sistem merit. Sistem merit adalah prinsip penting dalam manajemen ASN yang bertumpu pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, unsur, atau kondisi kecacatan (UU No. 5 Tahun 2014). Perjalanan menuju sistem meritokrasi yang sehat juga sangat berliku. Menjamurnya praktik jual beli jabatan yang masuk dalam kategori korupsi dan sudah melembaga juga menjadi keresahan besar bagi masyarakat. Seseorang bisa mendapatkan jabatan tertentu hanya dengan “orang dalam”, tanpa memperhatikan kompetensi dan juga kualifikasinya. Untuk itu, sistem merit hadir sebagai sistem yang diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis refleksi pelaksanaan sistem merit di Indonesia dalam seleksi rekrutmen CASN dan seleksi terbuka JPT. Penelitian ini menggunakan teori sistem merit dengan dimensi competence, qualification, performance, openness, dan fair and orderly process. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem merit di Indonesia belum baik akibat dari resistensi internal, keterbatasan kapasitas pengawasan, dan praktik nepotisme.

---

The enactment of Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN) has brought significant changes to ASN management in Indonesia through the implementation of the merit system. Merit system is an important principle in ASN management that emphasizes qualification, competence, and performance fairly and justly without discrimination based on political background, race, skin color, religion, origin, gender, marital status, elements, or disability status (Law No. 5 of 2014). The journey towards a healthy meritocracy has also been very winding. The rampant practice of buying and selling positions, which is categorized as corruption and has become institutionalized, is also a major concern for the public. Someone can get a certain position only with "insiders", without considering their competence and qualifications. Therefore, the merit system comes as a system that is expected to create a bureaucracy that is professional, competent, and has high integrity. This study aims to analyze the reflection of the implementation of the merit system in Indonesia in CASN recruitment selection and open JPT selection. This study uses the merit system theory with the dimensions of competence, qualification, performance, openness, and fair and orderly process. This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this study show that the implementation of the merit system in Indonesia is not yet good due to internal resistance, limited supervisory capacity, and nepotism practices."