Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Pandu Nugroho, author
Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 44 UUJN mengatur bahwa Notaris, penghadap dan minimal 2 (dua) orang saksi harus menandatangani akta segera setelah akta dibacakan. Namun bagaimana...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26136
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
E.A. Muftiha, author
Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur secara spesifik mengenai kewajiban dan kewenangan Notaris, serta mengatur bentuk dan tatacara pembuatan akta Notaris atau lebih dikenal dengan persyaratan formal akta Notaris. Agar akta yang...
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27415
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Pandu Nugroho, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37553
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Hanna Yustianna Yusuf, author
ABSTRAK
Adanya pengecualian kewajiban Notaris dalam membacakan akta
sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris
melatar belakangi penelitian ini, karena pengaturan kewajiban pembacaan akta
oleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris malah menyebabkan
timbulnya persepsi seakan-akan membacakan akta sudah menjadi tidak wajib lagi
sifatnya, yaitu dalam praktek berubah dari wajib menjadi fakultatif karena adanya
aturan...
2012
T30771
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Pandu Nugroho, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37553
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Maya Amalia Chandra, author
Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang merangkap sebagai PPAT terkait pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak. Pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik PPAT maupun kode etik Notaris karena telah melanggar prinsip kejujuran dan prinsip tanggung jawab yang harus...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47392
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Masykur Burhan, author
ABSTRAK
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat
dalam akta notaris atau akta PPAT, meskipun demikian pembuatan akta SKMHT
secara notariil dalam praktek hanya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan
blanko SKMHT. Seorang notaris ketika menggunakan blanko SKMHT tunduk
pada tata cara pengisian blanko SKMHT dan Undang-undang Jabatan Notaris
(UUJN). Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis...
2011
T28986
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dewi Rahmawati, author
Tesis ini membahas mengenai otentisitas dari akta jual-beli yang didalamnya terdapat kesalahan penandatanganan. Kesalahan penandatanganan didalam akta berakibat pada hilangnya keotentisitas dari akta tersebut dan akta tersebut dapat batal demi hukum. Akta jual beli yang kehilangan ketotentikannya karena tidak sempurna tetap dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah di...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38758
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library