Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta risalah lelang terhadap objek lelangyang tidak berada dalam wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II Studi KasusPT. M Finance Pekanbaru dan Pejabat Lelang Kelas II Bekasi . Objek lelangdalam tesis ini berada di wilayah Pekanbaru, sedangkan akta risalah lelang dibuatoleh Pejabat Lelang Kelas II Bekasi. Dalam praktiknya, terdapat Pejabat Lelangyang membuat akta risalah lelang yang objeknya tidak berada dalam wilayahjabatannya. Praktik ini tidak sesuai dengan peraturan yang diberikan dalamPeraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yangmenetapkan bahwa seorang pejabat lelang hanya bisa mengeluarkan akta risalahlelang yang objeknya berada dalam wilayah jabatannya. Oleh karena itu, masalahpenelitian yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan akta risalahlelang terhadap objek lelang yang tidak berada dalam wilayah jabatan PejabatLelang Kelas II dan bagaimana akibat hukum bagi Pejabat Lelang Kelas II yangmembuat akta risalah lelang terkait objek lelang yang tidak berada dalam wilayahjabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknikpengumpulan data menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian menemukanbahwa akta risalah lelang yang objeknya tidak berada dalam wilayah jabatanPejabat Lelang Kelas II adalah tidak sah. Risalah Lelang tidak dapatdiklasifikasikan sebagai akta otentik, namun menjadi akta biasa dan akibat hukumdari kasus ini adalah Pejabat Lelang dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Kata Kunci : Lelang, Risalah Lelang, Pejabat Lelang

---

This thesis discusses the validity of an auction deed of auction objects which arenot in the jurisdiction of the Class II Auctioneer A Case Study of PT M FinancePekanbaru and the Class II Auctioneer of Bekasi . The auction objects in thisthesis were in Pekanbaru territory while the legal document of the auction, namelyRisalah Lelang, was made by a Class II Auctioneer in Bekasi. In practice, therewas an Auctioneer making a Risalah Lelang of several auction objects which werenot in his her legal territory. This practice was not in conformity with the rulesgiven in the Minister of Finance Regulation concerning the Auction Directivewhich stipulates that an Auctioneer can only issue auction deeds of auction objectwithin his her jurisdiction. Therefore, the research issues discussed in this thesisare the validity of the auction deed of auction objects which are not within theClass II Auctioneer rsquo s jurisdiction and its legal consequences for the Class IIAuctioneer who conducts the auction. The research method used in this theseswas normative juridical. Data collection technique used was the study ofdocuments. The research found that the auction deed of auction objects which areoutside the jurisdiction of the competent Auctioneer are not valid. The RisalahLelang can not be classified as an authentic deed, but becomes an ordinary deedand the legal effect of this case is the Auctioneer can be dishonorably discharged. Keywords Auction, Auction Deed, Auctioneer.

Abstrak :
Tanah memiliki nilai ekonomi yang senantiasa meningkat disebabkan oleh faktor permintaan atas tanah dari masyarakat semakin tinggi sedangkan ketersediaan akan tanah tetap. Oleh karena itu, ketika terdapat harga tanah yang relatif murah jika dibandingkan dengan harga tanah yang ada di kawasan sekitarnya, hal tersebut akan banyak menarik calon pembeli. Salah satu cara untuk mendapatkan tanah adalah dengan membeli melalui lelang, dimana objek yang dilelang haruslah sesuai dengan deskripsi objek yang akan dibeli oleh pembeli lelang. Namun ada kalanya pembeli lelang tidak memperhatikan secara mendetail objek yang dibelinya, karena yang dipikirkannya hanyalah bagaimana cara memiliki objek tersebut. Persoalan yang terjadi adalah ketika lelang cessie ini dikatakan dapat membeli tanah dan bangunan dengan harga yang murah, padahal yang sebenarnya dibeli oleh pembeli adalah hak tagih. Dengan pembelian hak tagih tersebut, maka jaminan yang ada didalamnya akan ikut beralih tetapi pembeli hanya sebagai pemegang jaminan. Dalam tesis ini akan membahas mengenai status kepemilikan dari objek lelang yang dibeli melalui lelang cessie dan Pejabat Lelang yang berwenang untuk melaksanakannya. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada narasumber atau informan yang kompeten dalam bidangnya. Hasil dari penelitian ini adalah status kepemilikan dari objek lelang cessie ini, pembeli merupakan pemilik dari hak tagih dan sebagai pemegang dari jaminan tanah dan bangunan yang dibebankan Hak Tanggungan, dan lelang cessie ini termasuk jenis lelang noneksekusi sukarela karena pengalihan hak tagih tidak bersifat eksekutorial dimana kewenangannya dapat diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas II.

---

Land as an asset has significant economic value that increases overtime due to its higher demand than supply. Therefore, when a land is being sold at a lower price than the market prices, it will attract many potential buyers. One of the ways to acquire land as an asset is through auction. However there are times when the auction buyers puts their attention in the wrong place, focusing on how to acquire the land instead of paying attention to the real object itself. Problems arise when cessie auction is labeled as an auction where the buyer can purchase the land as an asset at a lower price. Where in fact the actual object bought by the buyer is only the claim rights. With the purchase of the claim rights, the collateral as written on the agreement will be shifted to the buyer, however buyers are only the collateral holders with no right to own the asset. This thesis will discuss the ownership status of the auctioned object that has been purchased through cessie auction and the auctioneer. The research method used are normative juridical with literature study and supported by interviews with relevant individuals in the field. The result of this research shows that the buyer only owns the claim rights and the holder of land collateral that bears mortgage. Thus this cessie auction is classified as voluntary auction because the claim rights transfer is not considered as executorial where the authorization can be given to the class II auctioneer.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penjualan lelang eksekusi gadai saham melalui pelelangan umum harus dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Namun pada prakteknya lelang terdapat lelang eksekusi gadai saham yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II dan dilakukan di Balai Lelang Swasta sebagaimana dituangkan dalam risalah lelang nomor RL-0XX/2011. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya kewenangan pejabat lelang, khususnya Pejabat Lelang Kelas II, dalam melaksanakan lelang gadai atas saham serta bagaimanakah dampak pelanggaran kewenangan pejabat lelang terhadap lelang yang telah dilaksanakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan risalah lelang yang telah diterbitkan oleh Pejabat Lelang dan diperbandingkan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran kewenangan pejabat lelang dalam melaksanakan lelang, maka terhadap pejabat lelang tersebut akan dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang dan izinnya sebagai Pejabat Lelang dapat dikenakan sanksi berupa pembebastugasan untuk jangka waktu tertentu. Pejabat Lelang tersebut juga berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, terhadap lelang yang dilaksanakan tanpa kewenangan pejabat lelang, maka lelang tersebut dianggap batal demi hukum. Namun prosedur pembatalan lelang yang batal demi hukum belum diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lelang yang ada saat ini.

---

ABSTRACT
Shares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer?s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia. ;Shares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer?s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia. ;Shares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer?s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia. , Shares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer’s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia. ]

Abstrak :
Penelitian ini berkaitan dengan problematika yuridis dalam lelang, yang bertujuan untuk mengetahui apakah Pejabat Lelang berwenang untuk membeli barang bergerak yang dilelang dihadapannya. Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Problematika yuridis antara Vendu Reglement dan Vendu Instructie dan aturan pelaksananya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I terkait dengan Pejabat Lelang untuk membeli barang bergerak dalam lelang eksekusi dan non eksekusi yang dipimpinnya dapat disimpulkan bahwa karena kedudukan Vendu Reglement dan Vendu Instructie lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri Keuangan maka secara yuridis Pejabat Lelang berwenang untuk membeli barang bergerak dalam lelangyang dilelang di hadapannya. Tetapi dilihat dalam praktek, ternyata tidak ada Pejabat Lelang yang melakukan pembelian barang bergerak yang dilelang di hadapannya. Dengan demikian ketentuan Vendu Reglement dan Vendu Instructie tersebut kurang efektif. Pejabat Lelang cenderung mematuhi Peraturan Menteri Keuangan. Mengingat hasil penelitian tersebut. Penulis berpendapat sebaiknya yang diubah adalah Vendu Reglement dan Vendu Instructie, sebab kedua aturan tersebut merupakan peraturan zaman Hindia Belanda. Peraturan mengenai lelang terutama mengenai Pejabat Lelang sebaiknya diatur dalam Undang-Undang yang telah disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman yang terjadi di bidang lelang di Indonesia sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia sehingga peraturan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan, masyarakat sehingga diharapkan keberlakuannya pun akan lebih efektif. ......This research related to the auction juridical issues, which aims to determine whether the Auction officials are authorized to purchase the moving goods which auctioned in front of him. This research is normative juridical which equipped with field research. Legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. juridical issues between Vendu Reglement and Vendu Instructie and rules implementing i.e., the Finance Minister Regulation Number 93/PMK.06/2010 About the auction officials to purchase moving goods in execution and non-execution auction which led by him and it can concluded that because the position of Vendu Reglement and Vendu Instructie are higher than the Finance Minister regulation, hence in juridical way, auction officials areauthorized to purchase moving goods whether in execution and non execution auction. practically, there are no auction officials who purchase moving goods which auctioned in front of him. Thus the Vendu Reglement and Vendu Instructie regulation are less effective. The Auction officials tend to adhere the finance minister. Regarding to these research result, the authors has an opinion that Vendu Reglement and Vendu Instructie should be changed, because those regulations are the regulations product of Dutch East Indies era. Regulations regarding with the Auction officials should be regulated in the Act that has been customized with the situation, conditions and time developments that occurred in the field of auctions in Indonesia in accordance with the personality and culture of Indonesian people so that regulation is more reflective of the justice in community so hopefully the enforceability will be more effective.

Abstrak :
Tesis ini membahas perkembangan lelang di Indonesia. Selama ini lelang di Indonesia identik dengan lelang penjualan putus dengan objek lelang berupa barang-barang berwujud atau bertubuh. Jadi, dalam jual beli lelang selalu terjadi peralihan kepemilikan atas objek lelang dari pihak penjual kepada pemenang lelang (pembeli). Namun demikian, perkembangan kebijakan pemerintah akhir-akhir ini menunjukkan adanya lelang tanpa peralihan kepemilikan atas objek lelang, yaitu lelang Hak Menikmati Barang. Pada akhir bulan Desember 2018, DJKN menerbitkan regulasi baru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5 KN 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Dokumen Persyaratan Lelang dengan Objek Berupa Hak Menikmati Barang. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, pemerintah membuka kemungkinan pelaksanaan lelang atas Hak Menikmati Barang, seperti hak sewa. Pada pelaksanaan lelang ini tidak terjadi peralihan kepemilikan atas objek lelang. Lelang hanya digunakan untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai penyewa. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan pelaksanaan lelang Hak Menikmati Barang dengan objek lelang berupa hak sewa menurut Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5 KN 2018 ditinjau dari Vendu Reglement dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 PMK.06 2016 serta bagaimana penyesuaian isi Risalah Lelang pada lelang Hak Menikmati Barang dengan objek lelang berupa hak sewa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (normative law research) dengan metode analisis data kualitatif. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam tesis ini penulis menemukan bahwa lelang Hak Menikmati Barang dengan objek lelang berupa hak sewa lebih sesuai dengan perjanjian sewa menyewa daripada perjanjian jual beli karena kepemilikan atas objek lelang tidak beralih. Lelang ini hanya mengalihkan hak untuk menikmati (menyewa) objek lelang untuk waktu tertentu. Penulis menyarankan agar Direktorat Lelang melakukan beberapa penyesuaian terhadap isi Risalah Lelang Hak Menikmati Barang antara lain di kutipan Risalah Lelang Hak Menikmati Barang dituliskan kalimat Diberikan Kutipan kepada Pemenang Lelang Hak Menikmati Barang sebagai Akta Hak Menikmati. Dikarenakan lelang Hak Menikmati Barang dengan objek lelang berupa hak sewa lebih mirip dengan esensi sewa menyewa maka adanya perjanjian sewa menyewa bukan merupakan keharusan namun hanya merupakan pilihan dari para pihak saja jika diperlukan.

---

This thesis discusses the development of auctions in Indonesia. Until recently auctions were perceived as the sale of tangible objects. Thus, in auctions, there always be transfers of ownership of auctions objects from sellers to purchasers. However, recent development of government policy shows the possibility of conducting auctions without transfering ownership of auction objects, namely auctions of the Right to Utilize Goods. At the end of December 2018, DJKN issued a new regulation, namely the Director General of State Assets Management Regulation Number 5 KN 2018 on the Request Procedure and Required Documents for Auction of the Right to Utilize Goods. With the enactment of this regulation, the government has opened the possibility of auctioning the rights to utilize goods, among others lease rights. In these auctions, there are no transfers of ownership of auction objects. Auctions are merely used to determine who the winners of the rights to utilize goods will be. Based on the aforementioned explanation, this thesis will analize the legality of auctions of the rights to utilize goods, particularly the lease rights, governed by the Director General of State Assets Management Regulation Number 5 KN 2018 in the light of Auction Law (Vendu Reglement) and the Minister of Finance Regulation Number 27 PMK.06 2016 and the adjustment of the Auction Deed (Risalah Lelang) of auctions of the rights to utilize goods, particularly the lease rights. This research is a normative law research with qualitative data analysis methods. The typology used in this research is descriptive research. In this thesis the author found that the auction of the rights to utilize goods with lease rights as an auction objects is more likely a lease agreement than a sale purchase agreemant because there is no transfer of ownership of auction objects. Auctions only transfer the rights to utilize (lease) auction objects for a certain time. The author suggested that the Directorate of Auctions make several adjustments to the contents of the Auction Deed for the rights to utilize goods, among others the addition of a phrase Given as an Excerption of Auction Deed to the Highest Winning Bidder of the Rights to Utilize Goods as a Deed of Utilize Rights. Because the auction of the rights to utilize goods with lease rights as auction objects is similar to the essence of leasing, then the existence of a lease agreement is not a requirement but is only a choice of the parties if needed.

Abstrak :
ABSTRAK Keluhan kantor-kantor lelang di daerah mengenai tidak meratanya pendapatan dari penjualan lelang, serta kekhawatiran akan timbulnya gugatan terhadap tempat pelaksanaan lelang lintas wilayah sehubungan dengan otentisitas risalah lelang merupakan alasan dihapuskannya dispensasi tempat lelang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013. Tesis ini akan menganalisis mengenai otentisitas risalah lelang yang dibuat berdasarkan dispensasi tempat lelang, dan dampak penghapusan dispensasi tempat lelang terhadap kinerja balai lelang dan notaris sebagai pejabat lelang kelas II. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan hasil penelitian ialah bahwa pemberian dispensasi tempat lelang tidak mengurangi otentisitas risalah lelang dan dampak penghapusan dispensasi tempat lelang adalah penurunan kinerja balai lelang serta notaris sebagai pejabat lelang kelas II.

---

ABSTRACT Due to complaints from several state auction offices concerning the declining of state revenues derived from auctions, as well as concerns about the emergence of lawsuits against the dispensation of auction location in relation to the authenticity of the auction deed, cause the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Ministerial Regulation No. 106/PMK.06/2013. This thesis analyzes two things. First, it analyzes the relation between the dispensation of the auction location and the authenticity of the auction deed. Second, it analyzes the impact of the abolition of provisions concering the dispensation of the auction location on the performance of the auction house and the notary's performance as a class II officer auctions. Methodology used in this research is juridis normative, combined with interviews to several prominent persons. The result of this research is that the provisions on the dispensation of the auction location does not reduce the authenticity of the auction deed, and that the removal of the aforementioned provisions has an adverse impact on the declining of the performance of private auction houses and notaries as the class II auctioneers.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II seharusnya memiliki peran yang penting dalam rangka membantu menurunkan tingkat tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana peran dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta bagaimana kasus hukum yang terkait dengan peran dari masing-masing profesi tersebut dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meliputi studi kepustakaan dan wawancara dan kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD). Sedangkan tindakan pemberantasan dapat dilakukan dengan melakukan kewajiban pelaporan kepada PPATK bagi profesi yang telah menjadi Pihak Pelapor atau melaporkan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang kepada instansi penegak hukum bagi profesi yang belum menjadi Pihak Pelapor, selain itu para Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II juga dapat berperan dalam rangka memberantas tindak pidana pencucian uang dengan bertindak secara kooperatif apabila keterangan atau kesaksiannya diperlukan dalam suatu proses hukum.

---

ABSTRACT
A Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II should have an important role in the prevention and eradication of money laundering in Indonesia. This paper discusses about the role of Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II in the prevention and eradication of money laundering and various legal cases relating to the role of each of these professions in preventing and combating money laundering in Indonesia. The problem is answered by using normative juridical research method, which includes studies of literature and interviews. It leads to the conclusion that the prevention measure which should be taken and implemented by a Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II are Know Your Customer (KYC) principle, Customer Due Diligence (CDD) principle and Enhanced Due Diligence (EDD) principle. A Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II should also help combat money laundering by reporting requirements to INTRAC to those who have become Reporting Parties or reporting indication of money laundering to the law enforcing institutions for those who have not become Reporting Parties, moreover Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II may also combat money laundering by acting cooperatively in the event of providing evidence and information in any relevant judicial proceeding.

Abstrak :
ABSTRAK
Pejabat Lelang sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik berupa Risalah Lelang, bertanggung jawab terhadap autentisitasnya. Pejabat Lelang juga bertanggung jawab terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang, serta membantu permohonan lelang yang diajukan padanya. Lelang merupakan sistem jual beli secara terbuka yang handal, aman dan terpercaya, dan harus selalu dilakukan menurut prosedur yang berlaku. Lelang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari segala bentuk pengalihan hak atas objek lelang. Namun demikian, pada pengalihan hak objek lelang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/TUN/2016, walaupun lelang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan pembatalan objek lelangnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan mengenai keamanan dan perlindungan hukum dari mekanisme lelang, sehingga pada akhirnya dapat menghambat perkembangan lelang noneksekusi sukarela di masyarakat. Berdasarkan kasus tersebut, maka tesis ini menguraikan pengalihan hak melalui mekanisme lelang noneksekusi sukarela untuk objek lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II agar lebih menjamin perlindungan hukum bagi pembeli, dan tanggung jawab pejabat lelang kelas II terhadap objek lelang yang dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kekeliruan di Badan Pertanahan Nasional BPN yang telah menerbitkan objek lelang ketika sedang dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Agar dimasa mendatang tidak terjadi kasus serupa yang dapat merugikan berbagai pihak, disarankan kepada Pejabat Lelang dan Peserta/Pembeli Lelang selalu menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian yaitu dengan meneliti dan mengetahui secara terperinci mengenai keadaan dan status hukum dari objek lelang dimaksud sebelum lelang dilaksanakan. Penulis menyarankan agar dibuat sistem verifikasi, pendaftaran, dan pengalihan hak atas tanah yang terintegrasi antara BPN dan Badan Peradilan Indonesia.Kata kunci:Pejabat Lelang, Lelang Noneksekusi Sukarela, Pengalihan Hak, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang.

---

ABSTRACT
An auctioneer is a public officer who creates an authentic deed of auctions. The auctioneer is responsible for the authenticity of the auction deeds and the formal legality of the subject and the object of the auction, as well as assisting the auction request submitted. Auction is an open and reliable and safety selling and buying system, and should always be done according to the applicable procedures. The auction aims to ensure the legal certainty transfer of rights its auction object. However, on the transfer of auction object rights in the case of the Supreme Court Verdict Number 481 K TUN 2016, although the auction has been conducted in accordance with applicable procedures, it has created legal uncertainty with the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This case may lead to distrust of the security and legal protection of the auction mechanism, thereby ultimately impeding the development of non execution voluntary auction in the society. Based on the aforementioned case, this thesis analizes the transfer process of the auction object rights through non execution voluntary auction by Class II Auctioneer to ensure legal protection for the buyer, and the responsibility of Class II Auctioneer on the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This thesis research uses normative juridical method with qualitative descriptive analytical approach. The research found that there is a mistake in The Indonesian National Land Agency who issued the auction object while there is a dispute on that object in the State Administrative Court. Finally, the writer suggests that the auctioneer and the auction participants, particularly buyers, always to apply the precision and prudent principle by researching and knowing in detail the state and legal status of the auction object before the auction is held. The writer also suggests the Government to create a new integrated system between The Indonesian National Land Agency and The Indonesian Judiciary Board on the verification, registration and right transfer of the land. Keywords Auctioneer, Non execution Voluntary Auction, Transfer of Right, Legal Protection For Auction Buyer