Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Agam Gumelar, author

Pembatalan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan karena perdamaian (Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 89 PK/TUN/2008) = Certificate cancellation based on fully legal power court decision which is not implemented because of mediation (Analysis of supreme court's decision of Republic of Indonesia No. 89 PK/TUN/2008)

Putusan No. 89 PK/TUN/2008 yang berkekuatan hukum tetap telah memenangkan Susuna Dewi dan menyatakan batal Sertipikat HPL No. 1/Kuningan Barat, Sertipikat HGB No. B.119/Kuningan Barat, dan Sertipikat HGB No. 198/Kuningan Barat serta Surat Keputusan Pemberian Hak yang bersangkutan. Namun, pembatalannya tidak dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena adanya perdamaian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Titut Rosawati, author

Analisis pembatalan sertifikat hak milik atas tanah oleh badan pertanahan nasional sebagai peleksanaan eksekusi putus pengadilan( studi kaaus putusan mahkamah agung RI N0 2096,K/Pdt/1987 tgl 28 desember 1987 dan surat keputusan kepala badan pertanahan nasional

Tesis ini membahas sengketa tanah antara Jamian dengan Kasmir dan Jamud yang berakibat pada pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Kramas atas nama Indra Soewignya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 445/Kramas atas nama Nuning Lestari. Penelitian menekankan pada perlindungan hukum bagi Indra Soewignya dan Nuning Lestari selaku pemegang sertipikat hak atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27401

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Diana, author

Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan (Analisis Yuridis: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2285 K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 2008) = revocation of use rights certificate number 32/Kelapa Dua Wetan ( Juridical Analysis: Supreme Court Decision Number 2285 K/PDT/2007 dated May 12, 2008)

Kegiatan Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah mengenai kekuatan pembuktian sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, akan tetapi sertipikat bukan merupakan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegang haknya digugat oleh...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31867

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Fati Zulfiani, author

Akibat hukum pembatalan sertipikat tumpang tindih: tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri nomor :09/Pdt.G/2011/PN.PLG = Judicial review cancellation the right of land in overlapping : judicial analysis decision of Distric Court number :09/Pdt.G/2011/PN.PLG

ABSTRAK
Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Sehubungan dengan marak terjadinya sengketa permasalahan tanah yang ada di Indonesia, atas dasar fakta tersebut Penulis berusaha meneliti...

2013

T33116

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andrew Grey, author

Aspek Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Akta Jual Beli yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan No.72/G/2018/PTUN.BDG) = Legal Aspect of Cancellation of Certificate of Land Ownership Due to The Deed of Sale and Purchase is Legally Defected (Case Study of Decision Number 72/G/2018/PTUN.BDG).

Tesis ini membahas pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah terdapat cacat hukum. Akta jual beli menjadi penting dalam proses pendaftaran tanah karena keabsahannya mempengaruhi keabsahan sertipikat yang akan diterbitkan, sehingga jika akta jual beli cacat hukum maka sertipikat yang diterbitkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yunia Rilia Sari, author

Analisis Pembatalan 31 Sertipikat Hak Milik Nomor M.10036/S.I s/d M.10051/S.I,dst di Desa Sukarame Bandar Lampung. (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 06.PK/TUN/2007 Tanggal 21 Februari 2008). = Analysis of Cancellation of 31 Property Rights Certificates Number M.10036/SI s/d M.10051/SI, etc. in the Sukarame District Bandar Lampung. (Study Case: The Reconsideration Verdict Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 06.PK/TUN/2007 On 21 February 2008)

Tesis ini membahas mengenai realitas sistem Hukum Pendaftaran Tanah dimana sertipikat yang diterbitkan sebagai alat bukti yang kuat untuk kepentingan pemegang hak tanah ternyata masih terdapat potensi dipermasalahkan. Tujuan diterbitkannya sertipikat tanah adalah sebagai salinan dari buku tanah dan berlaku sebagai tanda bukti hak yang kuat. Tesis ini membahas pula...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31869

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Jessica, author

Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 283 K/TUN/2008 berkaitan dengan pembatalan sertipikat hak milik nomor 454/Tamansari diatas tanah bekas hak barat = Analysis supreme court decision number 283K/TUN/2008 related with the cancellation of property right certificate Number 454 tamansari on land formerly west rights

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka terciptalah unifikasi hukum agraria. Setelah 56 tahun sejak UUPA diundangkan, muncul berbagai kasus pertanahan. Persengketaan tanah di peradilan umum begitu banyak, terutama terhadap tanah-tanah bekas hak barat. Salah satu sebab banyaknya sengketa tanah tentang tanah-tanah bekas hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46114

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bunga Shabrina, author

Kemajemukan Kewenangan Pengadilan Sebagai Dasar Pembatalan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 Pk/Pdt/2021) = The Multiplicity of Court Jurisdiction as the Basis for the Cancellation of Land Ownership Rights (Case Study: Supreme Court Decision No. 796 Pk/Pdt/2021)

Penelitian ini membahas mengenai kemajemukan kewenangan pengadilan sebagai dasar pembatalan bukti kepemilikan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021. Beberapa permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini ialah bagaimana kemajemukan kewenangan pengadilan sebagai dasar pembatalan bukti kepemilikan hak atas tanah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 PK/PDT/2021 dan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Astrid Endah Pratiwi, author

Analisis yuridis pembatalan sertipikat atas tanah akibat terjadinya overlapping di Cilandak, Jakarta Selatan : analisis kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan no 438/pdt.g/2008/pn.JKT.Sel, tanggal 14 Agustus 2008 = Judicial analysis of cancellation the right of land certificate due to occurence overlapping in Cilandak, South Jakarta : analyze the case: decision of district court of South Jakarta No.438/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL dated in August 14, 2008

In connection with the widespread occurence of the problem of land disputes that exist in Indonesia, on the basis of these facts the authors tried to examine the case of overlap (overlapping) that occured in Cilandak, South Jakarta between Fredy Gozali and Debby Yulita of land with buildings in Cilandak,...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21786

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Agnes Permata Sari, author

Tinjauan yuridis terhadap pembatalan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan di areal izin pemanfaatan hasil hutan (putusan Mahkamah Agung Nomor 336K/TUN/2013) = Juridical overview against cancellation of certificate of land rights which published in the area of forest utilization permit supreme court decision No.336K/TUN/2013

Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Namun dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi para pihak. Salah satu contohnya terdapat penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang secara yuridis kawasan tersebut adalah kawasan hutan dan belum mendapat keputusan pelepasan kawasan hutan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46444

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian