Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan jaminan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam pemenuhan dan penjaminan atas hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, telah di atur sebuah sistem berupa prinsip keadilan restoratif atau restorative justice yang merupakan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan di luar dari proses peradilan di persidangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, telah diatur sebuah proses yang disebut diversi. Penulis ingin memberikan penjelasan dan melakukan penelitian sejauh mana peran Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak diterapkan berdasarkan Undang-undang SPPA yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penulis melihat bahwa di dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum yang masih terus berproses mempelajari upaya keadilan restoratif dan justru masih banyak orang atau masyarakat yang tidak tahu hak-hak anak di dalam sebuah proses hukum yang dijaminkan pada undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatan keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dinilai sangat penting di dalam menjamin hak-hak anak berhadapan dengan hukum. ......The Bill Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has provided guarantees for the rights of children in conflict with the law. In fulfilling and guaranteeing the rights of children in conflict with the law, a system has been set up in the form of the principle of restorative justice, which is a law enforcement effort in resolving cases that can be used as an instrument of recovery outside of the judicial process at trial. Based on this law, a process called diversion has been regulated. The author wants to provide an explanation and conduct research to what extent the role of Probation and Parole Officer in assisting and supervising the process of resolving children's criminal cases is implemented based on the SPPA Law which provides a guarantee of legal certainty for children in conflict with the law. The author sees that in practice, there are still many law enforcement officers who are still in the process of studying restorative justice efforts and in fact there are still many people or communities who do not know about children's rights in the legal process guaranteed by this law. Therefore, strengthening the existence of Probation and Parole Officer is considered very important in ensuring children's rights in dealing with the law.

Abstrak :
Balai Pemasyarakatan merupakan pranata yang sangat penting didalam peradilan pidana anak, namun keberadaannya kurang mendapat perhatian scolah - olah peranan yang banyak tampil dalam penaiganan anak yaug melakukan kejahaian ilu hanyalah nyidik, Jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan, pokok permasalahan. Studi ini adalah adanya fenomena mengenai peranan hasil lilmas dalam peincriksaan perkara pidana anak yang kurang dipergunakan baik dalam tahap pra ajudikasi yailu pemeriksaan pada tahap penyidikan, ajudikasi yailu pemneriksaan pada tahap kejaksaan dan post ajudikasi yaitu pcmeriksaan pada tahap pengadilan. Penelitian in dilakukan dengan mempergunakan metode diskriptif dengan pcndekalan kualiatif. pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci yaitu petugas PK dan informan pendukung yaitu pihak-piak yang terkail dalam proses pengadiian anak dan pendekatan yuridis normatif, agar dipcroleh hasil gambaran Lentang peranan laporan penelitian kemasyarakatan dalam pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan anak. Teori yang digunakan dalam sludi ini adalah Teori Kontrol Sosial (Sosial Bonding) dari Travis Hirschi Hasil analisis dari studi ini adalah ditemukannya faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan peranan s dalam pemeriksaan perkara pidana anak dalam sidang pengadilan a mcliputi terbatasnya anggaran, keterbatasan metode litmas,keterbatasan hukum dan implementasinya serta masih rendahnya kualitas pk dalam penyusunan litmas lemahnya keterikatan sosial pelaku (pelaku anak dibavvah umur) lerhadap umur keterikatan sosial yaitu Ahtachment, Commimmen. Ivotwmrent dan nycbabkan mcreka melakukan tindak pelanggaran lukum yang menycba harus dihadapkan denean proses hukum.

Abstrak :
Balai Pemasyarakatan disingkat Bapas, berada dalam ruang lingkup Dirjen Pemasyarakatan dan merupakan unit pelaksana. teknis dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM. Melaksanakan bimbingan yang di dalamnya dilaksanakan juga konseling bagi klien warga binaan pemasyarakatan adalah salah satu tugas pokok PK. Klien Bapas adalah individu yang mempunyai kewajiban menjalani pembimbingan, sebagai konsekuensi dari vonis yang diterima dari Pengadilan Negeri bagi pidana bersyarat atau konsekuensi dari pembinaan luar yang diterima oleh seorang narapidana setelah menjalani dua pertiga atau lebih masa pidananya di dalam lapas. Tujuan bimbingan klien adalah untuk membantu klien agar menjadi manusia seutuhnya, menguasai pengetahuan, sikap, nilai, dan kecakapan dasar yang diperlukan bagi kehidupannya di masyarakat. (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dengan demikian, tujuan bimbingan dititikberatkan pada kepribadian dan kemandirian klien untuk dapat menyesuaikan diri dan integrasi secara sehat di masyarakat. Dalam rangka membimbing kepribadian dan kemandirian klien yang menjadi tugas Dirjen Pemasyarakatan secara keseluruhan, seyogyanya proses bimbingan klien berlangsung sebagai suatu proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap, perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 dan 32 Tahun 1999. Namun, dalam pelaksanaannya menggambarkan kurangnya pemahaman, keterampilan, dan sikap positif PK dalam bimbingan dan konseling yang didasarkan pada penerapan orientasi psikologi, sehingga proses bimbingan (dan konseling) kurang mendukung bagi tercapainya tujuan pembimbingan klien sesuai UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ada dua faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman, keterampilan, dan sikap positif PK dalam melaksanakan bimbingan (dan konseling), yaitu : 1) Faktor internal, bersumber dari diri PK sendiri yang dalam hal ini berupa intelegensi. 2) Faktor eksternal, bersumber dari lingkungan yang didalamnya terdapat juga orang lain atau model Atas dasar ini, masalah yang ada pada PK dalam melaksanakan bimbingan dan konseling dijelaskan melalui Teori Belajar sosial (Social Learning T henry) dari Albert Bandura (1986). Menurut Teori Belajar Sosial, faktor eksternal (lingkungan) dan faktor internal (kognitif) Serta model yang dapat ditiru atau imitasi, adalah merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku. Untuk meningkatkan pemahaman seseorang diperlukan adanya proses belajar. Oleh karena itu, program Pelatihan Bimbingan dan Konseling Bagi PK diusulkan untuk dapat dilaksanakan selain berorientasi pada kaidah hukum, untuk kesempurnaannya perlu mengacu pada proses-proses psikologis sesuai teori di atas. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap positif PK dalam melaksanakan bimbingan dan konseling.

Abstrak :
Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak, anak berkonflik dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan kesempatan untuk dibina oleh orang tua dan tidak perlu menjalankan pidana di lembaga pembinaan khusus anak. Berdasarkan prinsip restorative justice atau keadilan restoratif ABH berhak mendapatkan diversi dan perlakuan khusus. Perwujudan dari hak tersebut adalah adanya laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas, yang akan digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan tindakan atau pidana bagi ABH. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor legal dan esktralegal terhadap rekomendasi (Litmas)berupa tindakan dan pidana, pada kasus ABH di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed method) secara sekuensial. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data rekomendasi Litmas dari Balai Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta periode 2018-2022 yang berjumlah 250 laporan Litmas. Mengunakan teknik koding dan regresi logistik pada faktor legal dan ekstralegal, masih didapati rekomendasi Litmas Bapas berupa pemidanaan, yakni anak direkomendasikan menjalani pidana di LPKA, atau dijatuhi pidana bersyarat /PiB. Rekomendasi tindakan berupa pengembalian anak untuk dididik oleh orang tua (AKOT) yang sejalan dengan prinsip restorative justice pada kenyataannya diberikan dalam jumlah yang lebih kecil, demikian juga dengan tindakan tindakan penempatanan di LPKS. Secara garis besar, faktor hukum atau legal seperti jenis pelanggaran dan riwayat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ABH merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap rekomendasi Litmas dibandingkan dengan faktor ekstralegal seperti usia dan struktur keluarga dari ABH. Rekomendasi tindakan maupun pidana yang bersifat penempatan di dalam lembaga sama-sama merugikan anak karena anak harus dipisahkan dari keluarga, sehingga berpotensi mengilangkan hak-hak serta kesejahteraanya. Kedepannya perlu dilakukan penelitian terkait reliabilitas instrument penelitian kemasyarakatan, faktor legal dan ekstralegal dari sisi Pembimbing Kemasyarakatan. ......Based on the Law on the Juvenile Criminal Justice System and the Convention on the Rights of the Child, children who are in conflict with the law (ABH) have the right to have the opportunity to be fostered by their parents and do not need to carry out punishment in special child development institutions. Based on the principles of restorative justice, ABH is entitled to diversion and special treatment. The embodiment of this right is the existence of a social assessments report compiled by the probation officer in Probation and Parole Office (Bapas), which will be used as a judge's consideration in determining the course of action or punishment for ABH. This thesis aims to analyze the influence of legal and extralegal factors on social assessments’ recommendations in the form of action and sentences, in ABH cases in Jakarta. This study used a sequential mixed approach. In this study, the authors analyzed data on social assessments’ recommendations from Bapas in the DKI Jakarta area in the period of 2018-2022, totaling 250 Litmas reports. Using coding techniques and logistic regression on legal and extralegal factors, there is social assessments recommendation is in the form of punishment, namely that children are recommended to serve a sentence in LPKA, or a conditional sentence/PiB. Recommendations for action in the form of returning children to be educated by parents (AKOT) which are in line with the principles of restorative justice are in fact given in smaller quantities, as well as actions for placement in LPKS. In general, law or legal factors such as the type of violation and history of law violations committed by ABH are factors that have a significant influence on social assessments’ recommendations compared to extralegal factors such as age and family structure of ABH. Recommendations for actions and sentences that are placed in institutions are both detrimental to children because children must be separated from their families, thus it triggers the potential of children’s rights and welfare violation. Going forwards, it is necessary to carry out research related to the reliability of social research instruments, legal and extralegal factors from the side of Probation Officer.

Abstrak :
Penelitian ini membahas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Reintegrasi Sosial bagi Klien Pemasyarakatan Dewasa (Studi deskriptif pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan). Adapun penelitian ini berlokasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan dalam melaksanakan reintegrasi sosial bagi Klien Permasyarakatan dewasa, serta melihat hambatan dalam proses reintegrasi sosial yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan bagi Klien Permasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Metode yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai enabler, empowerer, case management, educator, researcher, counseler, koordinator, broker, inisiator. Namun reintegrasi sosial yang diselenggarakan tidak lepas dari beberapa hal yang menghambat yang berasal dari faktor internal seperti ketidaksiapan klien ketika kembali ke masyarakat serta pemikiran dari klien maupun keluarga yang kurang sesuai dengan tujuan reintegrasi sosial dan juga berasal dari faktor eksternal seperti adanya aturan yang kurang mendukung dalam proses reintegrasi sosial serta adanya stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada klien. Dalam temuan juga ditemukan beberapa upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan reintegrasi sosial yakni mengadakan koordinasi lintas sektoral antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan berbagai lembaga terkait, adanya diklat yang disediakan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai penunjang bentuk pemenuhan kebutuhan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemberian pelayanan bagi Klien Pemasyarakatan.

---

This study discusses the role of Correctional Advisor in Implementing Social Reintegration for Correctional Adult Clients (Descriptive Study at Correctional Centers Class I South Jakarta). The research is located in Correctional Centers Class I South Jakarta. This study focuses on providing an overview the role of Correctional Advisor in Implementing Social Reintegration for Correctional Clients, as well as to see the obstacles in the process of social reintegration provided by the Correctional Advisor of Correctional Centers Class I South Jakarta for Correctional Adults Clients. This research is descriptive research with qualitative method. The method used is in-depth interview, observation, and literature study. The results of this study indicate that Correctional Advisor act as Enabler, empowerer, case management, educator, researcher, counseler, koordinator, broker, inisiator. However, the social reintegration held cannot be separated from several things that hinder that come from internal factors such as the unpreparedness of the client when returning to the community as well as the thoughts of the client and family that are not in accordance with the objectives of social reintegration and also comes from external factors such as the existence of rules that are less supportive in the process of social reintegration and the existence of negative stigma given by the community to clients. In the findings also found several efforts made in addressing the obstacles of social reintegration, namely cross-sectoral coordination between Correctional Advisor and various related institutions, the training provided by the Correctional Center as a form of fulfilling the needs of Correctional Advisor in providing services for Correctional Clients.