Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Noer Fajrie Ansyah, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25489
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Auzan Qasthary, author
Langkah Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan keputusannya nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 menerangkan perihal menerbitkan izin usaha kepada PT. Mineral Emas Murni (EMM) akan melakukan penambangan emas di daerah Beutong, daerah Nagan Raya, daerah Pegasing, dan daerah Aceh Tengah dimana Perusahaan tersebut berada, yang mana areanya terkena dalam Kawasan Ekosistem...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Shavira Sekar Banowati, author
Maraknya transaksi yang terjadi dalam pasar modal dapat menyebabkan peluang untuk melakukan pelanggaran dalam pasar modal demi mendapatkan keuntungan lebih. Investor selaku pelaku dalam pasar modal yang merupakan pihak yang cenderung lemah kerap menjadi korban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dalam pasar modal lainnya. Pelanggaran yang terjadi dalam pasar...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Adrian Herbudi Pamungkas, author
ABSTRAK
Setiap keputusan yang diambil pemerintah apapun bentuknya pasti membawa suatu akibat bagi masyarakat. Akibat tersebut dapat bersifat postif ataupun negatif. Begitu juga dengan keputusan pemerintah mencabut izin trayek bus reguler sebagai akibat dioperasikannya busway koridor IX dan X . Skripsi ini membahas perlindungan hak penumpang bus reguler akibat pencabutan izin...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S401
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Raditya Putra Nugraha, author
Penelitian ini berdasarkan dari gugatan pada PT. Ridlatama Tambang Mineral pada Bupati Kutai Timur, PT. Ridlatama Tambang Mineral telah melakukan investasi cukup besar terkait dengan daerah di Kutai Timur akan tetapi terntaya investasi tersebut mempunyai masalah terkait dengan izin explorasi berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambagan, akan tetapi...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T48757
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Suprionoto Wijaya, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai aspek hukum dalam pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat yang dimana kewenangan tersebut dahulu terdapat di Bank Indonesia yang kemudian pada tanggal 1 Januari 2014 berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 29 Januari 2014 untuk pertama kalinya Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dalam surat...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45275
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ratih Herawati, author
Bank sebagai suatu institusi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan azas kepercayaan, prinsip kehati-hatian mutlak harus dilaksanakan untuk menjamin keamanan dana masyarakat yang tersimpan di sana. Tutupnya sebuah bank yang disebabkan penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian yang terjadi di bank tersebut akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi keuangan tersebut...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T19728
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sylvia Arthanami Simarmata, author
Terjadi beberapa perubahan ketentuan hukum terkait dengan perizinan di bidang pertambangan di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Perubahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dicky Yudhistira, author
Isu-isu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan juga pencabutan izin usaha
suatu Bank BPR merupakan salah satu fenomena lazim yang ditemukan dalam
dunia perbankan dan keuangan. Pada tahun 2005 sampai dengan April 2021,
terdapat 110 Bank BPR yang perizinannya telah dicabut dan di likuidasi. Rumusan
masalah dari skripsi adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadap
penyelesaian kredit...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Fransisca Noviyanthy, author
Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S64
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library