Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Wira Wiral, author

Pelaksanaan pengawasan terhadap pejabat pembuat akta tanah selaku pejabat umum di Kota Bandung

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T37012

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ressy Amalia Soepandy, author

Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris di Kota Bogor = The supervision towards the notary implementation in Bogor

Untuk membuat suatu Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris. Pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kewenangan itu dimandatkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21842

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Shinta Marina, author

Optimalisasi kinerja majelis pengawas notaris sebagai upaya mengurangi pelanggaran-pelkenggaran yang di lakukan notaris (Studi kasus di Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

Tesis ini mengenai kinerja dari Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas kepada Pemerintah untuk mengawasi dan membina profesi Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan yang sangat besar oleh Negara, untuk membuat akta-akta yang mempunyai kekuatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27462

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Daniel, author

Perbandingan pengawasan notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3). Sebagai pejabat umum, dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27484

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Putri Andriani Marvi, author

Analisis Yuridis atas Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palembang dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Sumatera Selatan dalam memutuskan Suatu Perkara di Wilayah Sumatera Selatan (Kasus MPPN No: 12/B/Mj.PPN/XI/2010 Tanggal 02 Desember 2010) = Juridical Analysis of Law Consideration Local Supervisor Council of Palembang Notary (MPD) with Region Supervisor Council of South Sumatera Notary (MPW) while Deciding A Case in South Sumatera (Case Of MPPN No: 12/B/Mj.PPN/XI/2010 on December 2nd, 2010)

ABSTRAK
Analisis Yuridis Atas Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palembang dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Sumatera Selatan Dalam Memutuskan Suatu Perkara Di Wilayah Sumatera Selatan (Kasus MPPN No: 12/B/Mj.PPN/XI/2010 Tanggal 02 Desember 2010)

Abstract
The role and authority of the notary is important for law traffic in social life in addition the notary behavior...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31520

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Sonia Kurnianingsih, author

Studi perbandingan terhadap pengawasan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris Nomor.30 Tahun 2004 dan Keputusan Hasil Kongres Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Analisis terhadap kasus pelanggaran kode etik notaris Surabaya)

Tesis ini membahas mengenai perkembangan profesi Notaris di Indonesia, dimana semakin banyaknya Notaris di Indonesia sehingga pengawasan terhadap Notaris harus lebih ditingkatkan demi menjaga harkat dan martabat profesi Notaris di mata masyarakat, juga mengenai perbandingan pengawasan Notaris yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27322

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Agata Wijaya, author

Penguatan kedudukan majelis pengawas notaris berdasarkan kategorisasi kewenangannya dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat studi kasus keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor: m.hh 12.hm.07.01 tahun 2015 = Strengthening position of majelis pengawas notaris based on the categorization of its authority in the framework of protection of the community

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengawasi Notaris di Indonesia. Pemerintah telah menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang oleh Negara...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T48830

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian