Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tying agreement merupakan salah satu perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat berakibat kepada penguasaan pasar yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pada prakteknya, salah satunya pada tying agreement yang dilakukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur (Pelindo II) dengan penyewa lahan pelabuhan dimana didalam perjanjian sewa lahan terdapat klausul yang pada pokoknya mewajibkan penyewa lahan untuk menyerahkan kegiatan bongkar muat barang kepada Perusahaan Bongkar Muat milik Pelindo II. Pada Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus Pelindo II dengan melakukan tying agreement telah menolak dan/atau menghalangi Perusahaan Bongkar Muat swasta lainnya untuk beroperasi di Pelabuhan Teluk Bayur dan menghalangi para penyewa lahan sebagai konsumen untuk menggunakan jasa bongkar muat dari Perusahaan Bongkar Muat yang dikehendakinya. Namun dalam melakukan analisis pada kasus ini, KPPU mengabaikan metode analisis yang diamanatkan dalam Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu penafsiran dan pembuktian secara tidak kaku (rule of reason) sebagai acuan KPPU dalam membuktikan setiap dugaan kasus tying agreement. Dengan menggunakan penelitian deskriptif-analitis, penelitian ini akan menjawab permasalahan penerapan tying agreement yang seharusnya dilakukan secara tidak kaku pada kasus ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, Pelindo II terbukti tidak melakukan tying agreement sebagaimana dilarang oleh ketentuan pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.

---

Tying agreement is one of agreements which is prohibited by Law Number 5 Year 1999 that could lead to market control that cause monopoly practice and/or unfair competition. In the practice, there was tying agreements was made by PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Teluk Bayur Branch (Pelindo II) and land lessee, where there is a clause in the land lease agreement that require land lesse to hand over stevedoring activities to Pelindo II’s Stevedoring Company. In Case Decision Number 02/KPPU-I/2013, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) decided Pelindo II that has been done tying agreement, has been refused and/or preclude other private Stevedoring Companies to operate in Teluk Bayur Port and preclude land lessees as consumers to use stevedoring service from Stevedoring Company they would like to engage. However, in analyzing this case, KPPU ignored the method of analysis that has been mandated in Regulation of KPPU No. 5 Year 2011 concerning Guideline for Implementation of Article 15 of Law No. 5 Year 1999, which is doing the interpretation and verification by using rule of reason approach as a reference for KPPU to prove any alleged tying agreement case. By using descriptive-analytical study, this research will answer the problem of the application of tying agreement that supposed to do by using rule of reason approach. Based on the results of this research, Pelindo II was proven not perform tying agreement as prohibited by article 15 of Law No. 5 Tear 1999."

"ABSTRAKSkripsi ini mebahas tentang analisis yuridis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan dalam sektor minuman olahan serbuk yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada melalui Program Pop Ice The Real Ice Blender yang termuat dalam Internal Office Memo No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014. Program ini diperkuat dengan adanya Surat Perjanjian Kontrak Dislay Pop Ice antara PT Forisa Nusapersada dengan para pemilik kios minuman dan atau toko pasar. KPPU menyatakan bahwa PT Forisa Nusapersada terbukti bersalah dan melanggar Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 25 ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sekaligus membayar denda sebesar Rp 11.467.500.000,00. Adapun dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan tujuan menganalisis Program Pop Ice The Real Ice Blender yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Komisi No. 3 Tahun 2009, dan Peraturan Komisi No. 6 Tahun 2010. Penguasaan Pasar merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namun, penguasaan pasar diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sehat. Kemudian, seorang pelaku usaha dinyatakan memiliki posisi dominan apabila menguasai 50 atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes about judicial analysis towards the Commission for the Supervision of Busioness Competition decision No. 14 KPPU L 2015 related to market controlling and abuse of dominant position in powdered beverage sector which conducted by PT Forisa Nusapersada through Pop Ice The Real Ice Blender Program in Internal Office Memo No. 15 IOM MKT DB XII 2014 on 24th December 2014. The Program is strengthened by the letter of Pop Ice contract agreement between PT Forisa Nusapersada and the owner of kiosk or shop in the market. KPPU stated that PT Forisa Nusapersada was found guilty and violated the article 19 a and b , and article 25 1 a and c Law No. 5 Year 1999 and pay a fine of 11.467.500.000,00. The writer used yuridis normative method to analyze Pop Ice The Real Ice Blender Program by PT Forisa Nusapersada based on the Law No. 5 Year 1999, Commission Regulation No. 3 Year 2009, and Commission Regulation No. 6 Year 2010. Market Controlling is an activity that is prohibited under the Law No. 5 Year 1999. However, market controlling is allowed if conducted fair and achieved in a legal way. Also, if a businessman stated has a dominant position if they holds 50 or more market controlling of one particular type of goods or service."

"Skripsi ini membahas mengenai penyebab dari Telkomsel yang menguasai pasar lebih dari 50 dan bagaimana jika keadaan tersebut ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Persaingan Usaha . Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain yuridis normatif, dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Telkomsel tidak terbukti melanggar Pasal 17 dan 25 UU Persaingan Usaha. Penelitian ini menyarankan bahwa dalam menetapkan jumlah dan lokasi pembangunan BTS dalam konteks operator telepon seluler, Pemerintah seharusnya menggunakan kewenangannya secara maksimal dalam melakukan evaluasi agar memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing operator tersebut telah mencakup dan merata di seluruh wilayah Indonesia atau setidak-tidaknya meng-cover tiga wilayah, yaitu high, medium, dan low area profitability; Regulator hendaknya mempertegas penerapan sanksi terhadap operator yang tidak mematuhi Rencana Dasar Teknis yang telah diajukan sebelumnya.

---

The focus of this study is about the cause of Telkomsel dominate the market more than 50 and what if the condition is reviewed by Law No. 5 Year 1999 Competition Act . This research is qualitative with juridical normative. This research explain that Telkomsel is not proven infringed the Article 17 and 25 of Competition Act. This research suggests that in determining the amount and location of the construction of base stations in terms of cellular operators, the government should use their authority to the fullest in evaluation of it, in order to ensure that the development which undertaken by each of these operators have covered and evenly distributed throughout Indonesia, or at least it has covered the high, medium, and low profitability areas regulators should strengthen the sanctions against operators who do not comply with the basic technical plan that has been proposed previously to the government. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas adanya dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Dugaan ini didasarkan pada adanya indikasi perjanjian tertutup dengan melalui perjanjian ritel yang dilakukan oleh pihak Aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa kepada pelaku usaha pesaingnya yaitu produk Le Minerale dari PT Tirta Fresindo Jaya. Penelitian ini membuktikan bahwa Aqua telah melakukan perjanjian tertutup dan penyalahgunaan penguasaan pasar, sehingga menimbulkan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the alleged of the unfair competition practice of ready to drink water business. The alleged practices are based on an indication of exclusive agreement along with a form of retail agreement that is made between PT Tirta Investama, the producer of Aqua bottled water and PT Balina Agung Perkasa, the distributor of Aqua bottled water with their sub-distributor. The agreement to exclude their competitior, Le Minerale bottled water, from the market. This research proves Aqua has entered into an exclusive agreement and abusing its market power that led to unhealthy business competition.

---

This thesis discusses the alleged of the unfair competition practice of ready to drink water business. The alleged practices are based on an indication of exclusive agreement along with a form of retail agreement that is made between PT Tirta Investama, the producer of Aqua bottled water and PT Balina Agung Perkasa, the distributor of Aqua bottled water with their sub distributor. The agreement to exclude their competitior, Le Minerale bottled water, from the market. This research proves Aqua has entered into an exclusive agreement and abusing its market power that led to unhealthy business competition."

"Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, harus ada peraturan yang mengatur persaingan usaha. Di Indonesia, UU No. 5 tahun 1999mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, peraturan ini muncul karena banyaknya kasus praktek monopolidan persaingan usaha yang tidak sehat, seperti bisnis di Indonesia yang dikuasai oleh keluarga konglomerat atau pihak-pihak tertentu yangmenyingkirkan usaha kecil. Larangan yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah larangan penguasaan pasar dan larangan diskriminasi usaha. Hal ini berkaitan dengan kasus yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu mengenai pengoperasian taksi di Bandara Sultan Hasanuddin oleh PTAngkasa Pura I, dimana terdapat laporan dugaan yang disampaikan oleh Blue Bird Group terhadap PT Angkasa Pura I terkait pelanggaran Pasal 19huruf a dan d UU No. 5 Tahun 1999. KPPU kemudian melakukan penyelidikan terhadap tindakan PT Angkasa Pura I dan menjadikannya sebagaiterlapor, dan telah memulai persidangan hingga pada tahap tanggapan dari terlapor. Namun, terlapor kemudian membuat pakta integritas perubahanperilaku yang menyatakan bahwa terlapor mengakui kesalahannya dan berkomitmen untuk mengubah perilaku yang dituduhkan. Penelitian inimenggunakan metode penelition yuridis normatif dan bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan terlapor melanggar Pasal 19 huruf a dan d UUNo. 5 Tahun 1999 dan dampak hukum dari tindakan tersebut. Tesis ini menyimpulkan bahwa PT Angkasa Pura I, dari pendekatan rule of reason, tidak melanggar pasal yang dituduhkan oleh terlapor dan dampak hukum yang ditimbulkan oleh tindakan mereka membantu operator taksi lain dibandara dan menimbulkan dampak positif.

---

In order to create a healthy business environment, there must be regulations governing business competition. In Indonesia, Law No. 5 of 1999governs the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, this regulations arose due to the numerous instances ofmonopolistic and deceptive business practices, for instance, Indonesian businesses being controlled by conglomerate families or certain parties where they exclude small businesses. Prohibitions stated in the law are prohibition on market dominance and prohibition on business discrimination. Itrelates to the case that will be discussed in this thesis regarding taxi operations in Sultan Hasanuddin Airport by PT Angkasa Pura I, where a report ofallegations are submitted by Blue Bird Group towards PT Angkasa Pura I regarding the violation of Article 19 a and d of Law No. 5 of 1999 on market dominance and discrimination. KPPU then investigated PT Angkasa Pura I’s act, making them the reported party, and has started the trialuntil the stage of response from the reported party. However, the reported party then made a change of behavior integrity pact, stating that theyacknowledge their wrongdoings and committed to changing their alleged behavior. This research uses the juridical-normative method and is todetermine whether the reported party’s action violated Article 19 a and d of Law No. 5 of 1999 and the legal impacts of their action. This thesisconcludes that PT Angkasa Pura I, from the rule of reason approach, did not violate the alleged article from the report and the legal impacts causedby their action helps other taxi operators at the airport and caused a positive impact."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik twisting dengan judul perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi yang dirugikan akibat praktik twisting oleh agen asuransi dalam kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) latar belakang alasan praktik twisting oleh agen asuransi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di antara perusahaan asuransi, dan 2) jenis perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Undang-Undang bagi perusahaan asuransi yang dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, wawancara juga dilakukan. Pada akhirnya, diperoleh kesimpulan bahwa persaingan usaha tidak sehat dapat muncul ketika praktik twisting dilakukan atas dasar perintah dari perusahaan asuransi tempat agen itu bekerja. Perusahaan asuransi yang menjadi korban praktik twisting dapat menuntut ganti kerugian dengan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf f UU Persaingan Usaha. Namun demikian, perusahaan yang dirugikan menjadi tidak dapat memperoleh ganti kerugian apabila praktik twisting dilakukan tidak atas perintah. Hal ini karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mewajibkan agen untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Skripsi ini menyarankan pembentukan pengaturan khusus mengenai praktik twisting yang memuat perlindungan hukum kepada pelaku usaha di bidang industri asuransi yang kepentingannya dirugikan oleh kesalahan agen.

---

This thesis examines the practice of twisting with the title "Legal Protection for Insurance Companies Affected by Twisting Practices Conducted by Insurance Agents in Relation to Unfair Business Competition." The research problem addressed in this study is: 1) the underlying reasons why twisting practices by insurance agents can lead to unfair business competition among insurance companies, and 2) the types of legal protection offered by the law for affected insurance companies. The research methodology employed in this study is juridical-normative, utilizing secondary data in the form of primary and secondary legal materials, with interviews conducted as well. In conclusion, it is found that unfair business competition can arise when twisting practices are conducted based on instructions from the insurance company where the agent works. Insurance companies that fall victim to twisting practices can seek compensation under Article 47, paragraph (2), letter f of the Law on Business Competition. However, companies that are affected may not be able to obtain compensation if twisting practices are conducted without instruction. This is because there is currently no specific regulation that holds agents accountable for their own actions. This thesis suggests the establishment of specific regulations regarding twisting practices that include legal protection for business entities in the insurance industry who suffer damages due to the misconduct of agents."

"Keppres No. 33 Tahun 2000 telah memberikan perizinan pengoperasian bagi maskapai penerbangan, sehingga memunculkan berbagai perusahaan maskapai penerbangan berjenis Low-Cost Carrier yang menawarkan jasa angkutan penumpang dan kargo. Hal ini berimbas pada peningkatan persaingan di pasar bersangkutan. Persaingan tersebut acap kali dijadikan alasan bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan anti persaingan untuk dapat mempertahankan penguasaan pangsa pasar bersangkutan, dimana salah satunya dilakukan melalui praktik diskriminasi untuk menghalangi atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing. Maka, melalui Penelitian ini Penulis memiliki tujuan untuk menganalisis pembuktian praktik diskriminasi serta pelaksananaan denda yang ditetapkan oleh KPPU terhadap pelanggar Hukum Persaingan Usaha. Permasalahan tersebut terdapat pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020, yang sejatinya mencoba membuktikan keterlibatan PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Abadi, dan PT Lion Express dan penangguhan pelaksanaan sanksi denda bagi Terlapor yang memang terbukti melakukan tindakan praktik diskriminasi akibat kesepakatan perjanjian pemberian kapasitas kargo eksklusif sebesar 40-ton per hari kepada PT Lion Express pada rute Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno- Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu. Pada pokoknya, UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai penangguhan pelaksanaan denda, melainkan hanya pemberian kelonggaran proses pembayaran denda saja. Dalam menganalisis permasalahan ini, Penulis melakukan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kualitatif dengan memberikan pemahaman mengenai praktik penetapan kapasitas kargo, dan menganalisis syarat pembuktian Pasal 19 huruf D UU No. 5 Tahun 1999 terhadap kasus tersebut, serta memberikan saran agar pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 lebih ditingkatkan dan

---

Presidential Decree No. 33 of 2000 has given operating permission for Airlines in Indonesia, which resulted in bringing out plenty of new Low-Cost Carrier Airlines that offer passenger and cargo transportation services. This matter has caused an impact on the increase of competition in the relevant market. The competition itself frequently being used as a reason for the company to conduct an anti-competition practice to maintain control of the relevant market shares, one of them is through discrimination practice in order to prevent or to eliminate competitors. Therefore, in this research, the writer aims are to analyze the proof of discrimination practices and the implementation of fines that have been settled by KPPU against the violators of competition law. The issues can be found in KPPU's Verdict Number 07/KPPU-I/2020, which are trying to prove the involvement of PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Abadi, and PT Lion Express and the suspension of execution of fines towards the companies that are found guilty of discrimination practice as a result of the agreement to give exclusive cargo's capacity as much as 40-ton per days to PT Lion Express on the route from Hang Nadim Airport heading to Soekarno-Hatta Airport, Halim Perdana Kusuma Airport, Juanda Airport, and Kualanamu Airport. Fundamentally, Law No. 5 of 1999 doesn't accommodate rules about the suspension of fines execution, however, it does regulate of giving some loose in terms of how the payment process will be conducted. In the analysis of these issues, the author uses normative-juridical based research through a qualitative approach by giving further understanding about cargo capacity determination and analyzing the evidentiary requirement of Article 19 letter D Law No. 5 of 1999 on the verdict, as well as providing suggestions to enhance the implementations of Law No. 5 of 1999 and maintains a deterrent effect through the imposition of fines"

"Diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap perlakuan yang berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu. Dalam dunia usaha, pelaku usaha melakukan praktek diskriminasi dapat disebabkan karena berbagai hal. Praktek diskriminasi sangat erat kaitannya dengan pemilikan market power dan kekuatan pasar yang signifikan di pasar bersangkutan, yang dimana dikhawatirkan akan timbul persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan demikian berdasarkan rumusan Pasal 19 huruf d Undang – Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peratruan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 3 Tahun 2011, untuk mengindikasikan apakah suatu tindakan diskriminasi tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran praktek diskriminasi perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya penguasan pasar bersangkut yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar bersangkut. Namun di dalam Putusan Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia No 07/KPPU-I/2020, Majelis Komisis menyatakan perjanjian antara PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Lion Express terbukti melakukan pelanggaran praktek diskriminasi. Walaupun, bentuk penguasan pasar bersangkut yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar bersangkut, tidak dapat dibuktikan. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sikap pendekatan Majelis Komisi telah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha dalam mempertimbangkan pembuktian dampak pada kasus nomor 07/KPPU-I/2020 dan untuk mengetahui serta memahami secara jelas apakah tindakan yang dilakukan para pihak dapat dikategorikan sebagai prakrek diskriminasi, walaupu tidak terciptanya penguasaan pasar yang berdampak pada persaingan usaha tidak sehat. Hasil penelitian yang diperoleh ialah, dalam melakukan pembuktian perkata tersebut Majelis Komisi tidak sesuai dengan apa yang di atur di dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia karena tidak dapat membahas secara komprehensif adanya hubungan dan / atau sebab - akibatnya dampak negatifnya dugaan Pasal 19 huruf (d) Undang – Undang No 5 Tahun 1999, yang mana seharunya tindakan yang dilakukan para pihak tidak dapat diindikasikan kedalam bentuk pelanggaran praktek diskriminasi, tetapi tindakan tersebut tercakup kedalam tindakan diskriminasi.

---

Discrimination means every privilege which confers towards other parties. In the business sector, entrepreneurs are conducting discriminatory practices for so many reasons. Discriminatory practices are closely related to the obvious market power control on the relevant market, which causes unfair business competition. Thus, based on the formulation of Article 19 letter d Law of Republic Indonesia No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Regulation of Commission for the Supervision of Business Competition No. 3 of 2011, whether an act of discrimination, including discrimination in the form of practice violations. Controlling of the relevant market which results in monopolistic practices and unfair business competition must be evidenced first. Still, KPPU‟s verdict No. 07/KPPU-I/2020 the commission council stated that the agreement between PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, and PT Lion Express proved to unquestionably do the discriminatory practices, although the controlling of relevant markets results in monopolistic practices and unfair business competition could not be shown. Hereby juridical-normative method, this research aims to know about whether the commission board‟s expression has been corresponding towards Law of Business Competition in proving the impact regarding to verdict No. 07/KPPU-I/2020 and to genuinely comprehend whether acts of the parties could be considered as discriminatory practices, if the relevant market control had not formed and caused the monopolistic practices and unfair business competition. The research outcomes are, commission council did not comply with Law of Business Competition in Indonesia in doing the investigation to prove the impact of controlling of relevant markets which are formulated in Article 19 letter d Law of Republic Indonesia No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and regarding to that analysis, acts of the parties should not be indicated and categorized as violation of discriminatory practices. However, the act is dubbed as a discrimination."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah baikdalam memberantas dan mencegah terjadinya praktek monopoli dan persainganusaha tidak sehat dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan jenis peraturanlain setingkat Undang-Undang maupun dibawahnya. Penelitian ini jugamembandingkan cara menangani dan mengelola pasar Mini Market di Indonesiadengan Jepang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengulas lebih dalamperaturan-peraturan mengenai Mini Market dalam mengelola pasar agar tetapbebas dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan melindungiPasar Traditional dan UMKM. Tujuan lainnya adalah untuk membandingkan 2pendekatan dari 2 negara yang berbeda untuk menjaga keadaan pasarbersangkutan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk yuridisnormatif. Penemuan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintah memilikibanyak peraturan dalam mengatur dan mengelola pasar Mini Market, setiapperaturan tidak ditujukan untuk satu tujuan namun memiliki tumpang tindihkewenangan dan masih dibutuhkannya sosialisasi kepada baik kepada masyarakatmaupun aparatur penegak hukum mengenai peraturan-peraturang yangbersangkutan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses regarding the government's authority both in combating andpreventing monopolistic practices and unfair business competition by Law No. 5of 1999 and another level of regulation Act or under it. The study also comparedhow to handle and manage market Mini Market in Indonesia with Japan. Thepurpose of this study is to review in depth the regulations regarding Mini Marketand in managing the market so that it remains free from monopolistic practicesand unfair business competition and protect the Traditional Market and SMEs.Another aim was to compare 2 approaches from 2 different countries to maintainthe state of the relevant market. This study is a qualitative research in the form ofnormative. The findings in this study is that the government has many regulationsto regulate and manage market Mini Market, every regulation is not intended forone purpose but have overlapping authority and are still in need of socialization toboth the community and law enforcement officials on the rules concerned."

"Skripsi ini membahas mengenai posisi GoPay yang menduduki posisi kedua dalam industri layanan jasa dompet elektronik di Indonesia. Oleh karena posisi yang dimilikinya tersebut, GoPay memiliki kekuatan pasar dalam industri dompet elektronik di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai perilaku GoPay dalam mengoperasikan sistem pembayarannya di Alfamart yang diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) dan dampak yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, Penulis menyarankan bahwa hendaknya regulator melakukan pembaharuan atau menambahkan regulasi mengenai penyelenggaraan layanan jasa dompet elektronik yang saat ini telah mengalami berbagai perkembangan. Selain itu, pemerintah hendaknya meningkatkan pengawasan terkait penyelenggaraan dompet elektronik untuk mencegah terjadinya kegiatan usaha yang bertentangan dengan persaingan usaha yang tidak sehat.

---

This study is focused on the position of GoPay as the second place in the electronic wallet service industry in Indonesia. Because of this position, GoPay has market power in the electronic wallet industry in Indonesia. In addition, this study also discusses GoPay's behavior in operating its payment system at Alfamart which is suspected of violating Law no. 5 year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Business Competition Law) and the impact caused by these behaviors. In this research, the author suggests that regulators should update or add regulations regarding the implementation of electronic wallet services which have undergone various developments. In addition, the government should increase supervision regarding the operation of electronic wallets to prevent business activities that are contrary to unfair business competition.

"