Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai anggaran dasar perseroan, dimana dalam setiap perseroan terdapat anggaran dasar yang merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum. Perseroan yang ada di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibentuk berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan lahirnya Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, maka dibutuhkan penyesuaian atas anggaran dasar perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dengan undang-undang perseroan terbatas yang baru. Undang-undang memberikan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk perseroan melakukan penyesuaian. Jika perseroan tidak melakukan penyesuaian, maka perseroan dapat dibubarkan oleh putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."

"Banyaknya yayasan yang telah melampaui batas waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 Juncto Undangundang nomor 28 Tahun 2004 serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai status yayasan, akibat hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki yayasan serta tanggung jawab pengurus yang anggaran dasarnya telah melampaui batas waktu penyesuaian menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004 dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis guna memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi hukumnya serta menemukan hukum m concreto dengan tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris dan berfokus masalah sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan bahwa yayasan yang telah melapaui waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang yayasan nomor 16 tahun 2001 Juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undangundang tentang Yayasan berakibat pada hilang status hukum atas badan hukum yayasan tersebut yang berdampak pada harta kekayaan yayasan serta tanggung jawab pengurus terhadap yayasan.

---

The number o f foundations which have exceeded the time o f the statutes adjustment with Law on Foundations Number 16 o f 2001 Juncto Law Number 28 of 2004 correlated to Government Regulation Number 63 o f 2008 about the Implementation of The Law on Foundations is the background o f this thesis. The subject of problems are concerning about the status o f the foundation, resulting from the law of the assets owned by foundation, and the management's responsibility that its foundations statutes exceeded the adjustment deadline in accordance with Law No. 28 of 2004 correlated to Government Regulation Number 63 of 2008. This research based on the normative law research that purposed to hold the systematization of written law materials in order to facilitates analysis and construction o f the law also find the law in concrete with the type of the research that is used explanatories and focus on the problem so it is able to get the answer of the problem that the foundations which have exceeded the time of the statutes adjustment with the Law on Foundations Number 16 of 2001 Juncto Law Number 28 o f 2004 correlated to Government Regulation Number 63 of 2008 about the Implementation of The Law on Foundations as the result, the law status of the law on foundation is lost it is impact on the foundation?s assets and the management's responsibility of the foundation."

"ABSTRAKBerdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status badanhukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 tahunharus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang tersebut Yangmenjadi permasalahan adalah apakah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasardengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah sesuai dengan peraturan danUndang-Undang yang berlaku? Lalu kendala apa sajakah yang terjadi dalam prosespenyesuaian anggaran dasar tersebut? dan bagaimana akibat hukum bagi PT yangterlambat atau tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir?. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumberdatanya. Pelaksanaan proses perubahan anggaran dasar PT dalam rangkapenyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 belum sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan belum lengkapnyaPeraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tersebut dan belum siapnya Sisminbakum. Kendala yang terjadi dalam prosespenyesuaian anggaran dasar PT adalah belum adanya standar akta pendirian dan/atauakta perubahan anggaran dasar, kendala di Sisminbakum, diantaranya adalah jenistransaksi sering berubah serta tidak sesuainya data yang ada dalam datdbaseSisminbakum dengan data PT yang sebenarnya, belum meratanya Sumber DayaManusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kapasitasmengeluarkan kebijakan untuk melayani pertanyaan dalam mengatasi kendala yangterjadi dalam praktek, banyak notaris belum menguasai teknologi informasi untukmengakses Sisminbakum. Akibat hukum bagi PT yang terlambat atau tidakmenyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir adalah PT dapat dibubarkanberdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihakpihakyang berkepentingan, efek jangka panjang nama PT dapat digunakan olehpihak lain. Penyesuaian anggaran dasar tetap dapat dilakukan, namun berhati-hati,apakah ada pihak yang meminta membubarkan PT sehingga penyesuaian anggarandasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dapat dilakukan.

---

ABSTRACTBased on the article 157 paragraph (3) of the law Number 40 year 2007 concerningLimited Liability Company, who have already obtained the status of legal entitiesunder legislative regulations shall within 1 year to adjust their articles association tothe provisions of the law mentioned above. Hie problems appear like: Does theimplementation of the articles association’s adjustment in accordance with the validregulation and the law? What kind of handicaps in process of articles association’sadjustment? How about legal effect for the Limited Liability Company (“theCompany”) who does not adjust articles association with the Law Number 40 Year2007 after the time limit becomes extinct? This research uses literature researchmethod with secondary data as the main source data. The legal effect of amendmentprocess of the Company is not in accordance with valid legislative regulationbecause the Government Regulation and Ministry Regulation of the Law Number 40year 2007 are incomplete and Sisminbakum have not been ready. The handicap ofthe company's articles association adjustment process are as follows : there is nostandardization of the Company’s establishment deed and/or the amendment ofarticles association deed, Sisminbakum’s handicaps, such as : kind of transactionoften changes, the data in Sisminbakum’s database and the Company’s real data arenot the same, Human Resources in Department Law and Human Right has not spreadthroughout yet to handle questions in practice, many notaries has not masteredinformation technology to access Sisminbakum. The Company who does not adjustarticles association with the Law Number 40 year 2007 after the time limit becomesextinct means the Company can be liquidated based on a decision of the district courtat the petition of the public prosecutors’ office or interested parties, the name of theCompany can be used by other party. The adjustment of articles association can bedone with caution, whether there are any interested parties asking for liquidating theCompany so its adjustment with the Law Number 40 year 2007 cannot be done."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan ditinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta akibat hukum terhadap perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, khususnya terhadap PT Sumber Niaga yang didirikan pada tahun 1983. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan serta akibat hukum terhadap perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 memberikan waktu 2 tahun bagi perseroan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya, namun tidak menetapkan sanksi apabila tidak dilakukan hal tersebut. Namun pada tahun 1998, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya hingga tanggal 7 September 1998, maka namanya dapat dipakai oleh pihak lain. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan waktu 1 tahun untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar perseroan, dengan sanksi bagi perseroan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 tahun, dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Pemerintah dalam hal ini tidak konsisten terhadap peraturan yang dikeluarkan tentang status badan hukum, pemakaian nama perseroan, serta pendaftaran perseroan seperti yang terjadi pada kasus PT Sumber Niaga, yang akan berakibat merugikan perseroan yang pada dasarnya telah memiliki status badan hukum, namun menjadi gugur statusnya dikarenakan tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar.

---

ABSTRACT

This thesis mainly discusses about adjustment the article of association which regulated by Law Number 1 Year 1995 and Law Number 40 Year 2007 about Limited Liability Company and the legal consequences to the company for did not adjust the article of association, especially for PT Sumber Niaga which established at 1983. By using the method of literature research, this thesis aims to determine the regulations about adjustment the article of association and the legal the legal consequences to the company for did not adjust the article of association. Law Number 1 Year 1995 regulated that company have 2 years to adjust the article of associations, but the law didn?t rule about the consequences if the company didn?t do that. But in 1998, the government issued Government Regulation Number 26 Year 1998 on the Use of Limited Liability Company Name stating that the company which did not adjust the article of associations until September 7th 1998, the name of the company could used by another party. Law No. 40 of 2007 provide 1 year to make adjustments to the company's articles of association, with sanctions for not adjusting the company's articles of association within a period of 1 year, can be dissolved by the decision of the district court at the request of the prosecutor or interested parties. The government in this case is not consistent with the regulations issued on the status of a legal entity, the use of the company name, as well as the registration of the company as it did in the case of PT Sumber Niaga, which would be harm to the company that basically has had the status of a legal entity, but becomes void due to its status did not adjust the article of association."

"ABSTRAKUndang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkanperseroan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang tersebut untukmenyesuaikan anggaran dasar perusahaannya agar sesuai dengan ketentuanUndang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam kasus yang diangkat dalam tesis initerdapat PT. Tjitajam yang menggugat Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan Tata UsahaNegara karena tidak bisa melakukan perubahan anggaran dasar disebabkan adapihak lain yang sebelumnya sudah melakukan perubahan anggaran dasar PT.Tjitajam, yang mana perubahan tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. Tjitajamsebagai Penggugat. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai perananNotaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam prosespenyesuaian perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan mengenai perlindunganhukum bagi pemegang saham PT. Tjitajam terhadap hasil putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/G/2009/PTUN-JKT. Bentuk Penelitianyang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridisnormatif dengan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier.Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian,dapat disimpulkan bahwa Notaris sebelum melakukan perubahan anggaran dasarharus melakukan pengecekan terlebih dahulu pada Sistem Administrasi BadanHukum atas data-data perseroan yang terdapat pada perubahan anggaran dasarsebelumnya, apabila data-data tersebut cocok dengan data-data yang dimilikiNotaris, maka dapat dilanjutkan proses permohonan perubahan Anggaran Dasarke Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia melalui system administrasibadan hukum, dalam hal ini peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiaadalah melakukan pengecekan apakah permohonan tersebut sudah sesuai denganpersyaratan dan tata cara permohonan untuk perubahan anggaran dasar, danapabila sudah sesuai maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiamengeluarkan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar yangditandatangani secara elektronis oleh Menteri.

---

ABSTRACTLaw No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company requires the companywhich established before the provision of the law to adjust their company'sarticles of the association to the provision of Law No. 40 of 2007. In this thesisthere is PT. Tjitajam who bring lawsuit against Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia to the StateAdministrative Court because it cannot amend its Articles of Association becausethere was another party did, which PT. Tjitajam as the plaintiff was not aware ofsuch amendment. The main problems of this thesis are about Notary's andMinistry of law and Human Rights's role in the process of the amendment to thearticles of the association of PT. Tjitajam and about the legal protection of PT.Tjitajam's shareholders to the verdict of the Jakarta's State Administrative Courtnumber 124/G/2009/PTUN-JKT. The form of research used in this thesis is anormative legal research with the data used are primary data, secondary, andtertiary. In the data processing used qualitative methods. Based on the research, itcould be concluded that before the amendment of the articles of the association,Notary, firstly has to check about the company's data on the AdministrativeSystem for Legal Entities, whether those datas are match with the datas thatNotary's have, then if so, Notary can continue the process of amendment to theMinistry of Law through Administrative System for Legal Entities, in this case,the Ministry of Law and Human Right's role is to check whether the application isalready correspond to the requirements and the procedure of the amendment to thearticles of the association, and if so, then the Ministry of Law and Human Rightswill issue the consent decree of the amendment to the articles of the associationwhich electronically signed by the Minister."