Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direksi PT Y telah memberikan kuasa secara lisan kepada manajer pemasaran PT Y tersebut untuk melaksanakan impor High Speed Diesel (HSD), mencari pembeli dan melakukan pengiriman HSD tersebut. Namun manajer pemasaran tersebut menandatangani perjanjian jual beli atas nama PT Y dengan PT X sebagai pembeli tanpa persetujuan PT Y. Manajer pemasaran tersebut gagal mendapatkan sumber HSD sehingga lalai untuk melakukan pengiriman. Sedangkan PT X telah menyediakan fasilitas dengan mengeluarkan biaya besar. Atas kerugian tersebut, PT X menuntut ganti rugi kepada PT Y melalui penyelesaian sengketa alternatif Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dalam Arbitrase tersebut, PT Y diputus untuk membayar ganti rugi sebesar kerugian yang diderita PT X. Sedangkan manajer pemasaran PT Y tidak menanggung biaya apapun.

---

The Director of PT Y Limited Liability Company (LLC) gave verbal empowerment to his sales manager to do this deal; seek for High Speed Diesel (HSD) source, find the buyer then, make the delivery. The sales manager found PT X LLC as the buyer. The sales purchase agreement was signed. However, it was signed without PT Y`s director`s consent. On the promised delivery date HSD was not available due to the sales manager`s negligence in finding source of HSD that could be trusted. Therefore, PT X pressed charges against PT Y through alternative dispute resolution of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI ordered PT Y to pay the amount suffered by PT X while Y?s sales manager walked away without having to pay anything."

"Tesis ini membahas penyalahgunaan dana investasi sebagai perbuatan melawan hukum, apabila dalam suatu perbuatan yang kemudian memberi kerugian terhadap seseorang, maka hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, kemudian yang menjadi pokok permasalahan tesisi ini adalah syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum; penyalahgunaan dana investasi yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; Dalil Perbuatan Melawan Hukum diterapkan dalam perkara Ayunda Prima Mitra melawan PT Adi Karya Visi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian menyarankan para pihak yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus tepat dalam menguraikan unsur-unsurnya serta dapat membuktikan hal tersebut memang benar merupakan perbuatan melawan hukum, terhadap tindakan penyalahgunaan dana investasi harus dapat dideskripsikan jumlah kerugiannya.

---

This thesis elaborates the misuse of investment fund as tort. If such misuse results in the losses suffered by someone, it constitutes tort. The main legal issues under this thesis are the elements of tort; the misuse of investment fund which can be categorized as tort; application of the arguments on tort in the case of Ayunda Prima Mitra v. PT. Adi Karya Visi. The method of research used in this thesis is qualitative with a normative-juridical approach. The result of the research suggests that the parties who submit a tort law suit must accurately elaborate the elements and must be able to prove that the alleged conduct can be categorized as tort. The amount of losses resulting from the misuse of investment fund must be describable."

"Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Notaris telah membuat akta pengikatan jual-beli dengan dasar blanko kosong yang telah ditandatangani para pihak sebelumnya. Dalam hal ini bagaimana prosedur pembuatan akta menurut Undang-Undang dan apa akibat hukum terhadap akta tersebut yang dibuat tidak sesuai Undang-Undang serta apa sanksi yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran tersebut - dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu metode yang memiliki kegiatan mengumpulkan data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Repiblik Indonesia Nomor : 211 K/Pdt/2006, dan adapun prosedur pembuatan akta notaris yang dibuat oleh (akta relaas) atau dihadapan (akta partij) Notaris dan akibat dari tidak dibuatnya akta menurut Undang- Undang adalah akta tersebut batal demi hukum. Sanksi yang dikenakan pada notaris tersebut bisa berupa sanksi perdata, sanksi pidana, dan sanksi administratif. Dalam hal ini badan peradilan didalam memeriksa suatu perkara kiranya lebih teliti dalam memperhatikan keterangan para saksi, alat bukti, serta teori-teori yang ada.

---

Unlawful acts defined as an act in violation of written law and unwritten law. In this case the deed had been made in the purchase deed with a basic blank forms that have been signed previously. In this case how the deed manufacturing procedures according to law and what sanctions are imposed on the notary who commited the offens? In this research literature using the methods that have a secondary data gathering activities that can be either primary law materials and secondary legal materials. In this case analysis to the decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 211 K/Pdt/2006. and as for making procedure that is created by (deed partij) or presence (announcement notarial) deed, and the consequences of the deed not made under the act is the deed is null and void, and sanctions imposed on the notary which are able to form civil sanctions, criminal sanctions, and administratif sanctions. In justice agencies in examing a case presumably more accurate in regard to witnesses, evidence, and existing theories."

"ABSTRAKSegala perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal1338 ayat (1) KUHPerdata. Berarti perjanjian yang dibuatsecara sah, mengikat "bagi kedua belah pihak yangmembuatnya. Untuk memberikan kepastian dan jaminanpelaksanaan suatu perikatan, perjanjian lazimnya dituangkandalam suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorangpenjabat umum (Notaris) atau disebut akta otentik. Aktaotentik harus memenuhi syarat formil, yaitu apa yangterkandung dalam pengertian "verlijden," yakni "pembuatan,pembacaan dan penanda tanganan akta," dan syarat materiil,yang didasarkan pada penelitian dan penilaian Notaristerhadap isi akta otentik, yaitu yang berhubungan denganperistiwanya. Suatu perjanjian kredit di Bank yang disertaidengan pemberian jaminan berupa harta bersama, baik Bankdan Notaris harus meneliti apakah terhadap pemberianjaminan tersebut, ada persetujuan bersama suami isteri.Apabila tidak ada persetujuan, Notaris dan Bank dapatdigugat atau dijadikan turut tergugat oleh salah satu pihaksuami atau isteri yang tidak memberikan atau dimintaipersetujuan. Gugatan itu didasarkan atas perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad), oleh pihak yang merasadirugikan dengan dibuatnya dan dipergunakannya aktaotentik. Karena perbuatan Notaris dan Bank telah memenuhiunsur-unsur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanyakesalahan dan dari kesalahan itu menimbulkan kerugian pihak(orang) lain. Dalam perkembangannya, unsur kesalahan tidakhanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang,tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;melanggar hak subyektif orang lain (gangguan); melanggarkaedah tata susila; bertentangan dengan kepatutan,ketelitian dan sikap hati-hati (Arest Hoge Raad, 31 Januari1919). Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 2196 K/Pdt/1992 tanggal 30Juni 1994 j o. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah DiSemarang No.793/Pdt/1991/PT.Smg. tanggal 17 Pebruari 1992jo. Putusan Pengadilan Negeri SemarangNo.18/Pdt/G/1991/PN.Smg. tanggal 19 Juni 1991. Dalamputusan-putusan tersebut, Notaris dan Bank digugat atasdasar melakukan perbuatan melawan hukum. Pengumpulan datadiperoleh dengan cara studi kepustakaan dan lapangan."

"Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur terhadap pelanggaran pasalpasal tertentu yang dapat dikenakan sanksi degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Akta notaris sebagai akta otentik baik yang dibuat dalam minuta akta atau akta in originali, dalam bentuk akta partij atau akta pejabat memuat perbuatan hukum para pihak. Degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi akta dibawah tangan sepanjang ada pelanggaran terhadap ketentuan otentisitas yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan perbuatan hukum yang disebut dalam akta tidak diharuskan dituangkan dalam bentuk akta otentik dan akta itu ditandatangani oleh semua pihak yang disebut dalam akta. Hilangnya otentisitas suatu akta otentik mempunyai implikasi kebatalan yang bervariasi terhadap perbuatan hukumnya. Jika akta otentik kehilangan otentisitas, perbuatan hukumnya menjadi non eksisten jika aktanya mempunyai fungsi sebagai formalitas kausa, jika perbuatan hukumnya tidak diharuskan dituangkan dalam akta otentik, maka perbuatan hukumnya tetap sah sepanjang ditandatangani oleh semua pihak, dan jika perbuatan hukumnya tidak diharuskan dituangkan dalam akta otentik, tapi ada surrogat tanda tangan atau para pihak tidak menandatangani akta pada akta pejabat, maka aktanya menjadi non eksisten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi kasus terhadap putusan pengadilan secara keliru telah menafsirkan degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi akta dibawah tangan tanpa mengkaji implikasi terhadap perbuatan hukumnya.

---

Civil Law Notary regulates that the violations of certain paragraphs could be sanctioned with authentic strength degradation of an evidenceinto illegal certificate. Notarial deeds as an authentic certificate, either made in the form of minuta or in originali, partij or official deeds, carry certain legal actions for the parties concerned.Strength degradation of an authentic evidence into illegal certificatemay be given, as long as there are violations to the authenticity provisions regulated in the Civil Law Notary, and the legal acts mentioned in the certificate do not need to be written in the form of authentic certificate and signed by all parties concerned. The loss of authenticity of a certificate implies various nullifications of its legal acts. If an authentic certificate loss its authenticity, its legal acts become nonexistent if the certificate has the function as a formality causa. If the legal acts do not need to be expressed in the authentic certificate, the legal acts are still valid as long as it is signed by all parties concerned. And if the legal acts do not need to be written in the form of an authentic certificate, but there exists a surrogate signing or the parties concerned do not sign the official deeds, the certificate becomes nonexistent. This research is conducted using the normative juridical method from secondary sources. The instrument of data collection is documents studies. The study case on the High Court Ruling mistakenly interprets the strength degradation of anauthentic evidenceinto illegal certificate without reviewing the implications on its legal actions."