Hasil Pencarian

Ditemukan 233 dokumen yang sesuai dengan query

Purry Wulandari B., author

Pemberian kuasa lisan untuk melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan PT. kepada Manajer Pemasaran (Studi kasus wanprestasi perjanjian jual beli dengan kuasa lisan yang diberikan Direksi kepada Manajer Pemasaran dalam PT. Y.)

Direksi PT Y telah memberikan kuasa secara lisan kepada manajer pemasaran PT Y tersebut untuk melaksanakan impor High Speed Diesel (HSD), mencari pembeli dan melakukan pengiriman HSD tersebut. Namun manajer pemasaran tersebut menandatangani perjanjian jual beli atas nama PT Y dengan PT X sebagai pembeli tanpa persetujuan PT Y. Manajer...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27456

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Adrian Rizki Ramadhan, author

Penyalahgunaan dana investasi sebagai perbuatan melawan hukum (studi kasus putusan N0.1100/PDT.G/2008/PN.JKT.PST) = Misuse of investment fund as tort : Case study of Judgment No. 1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.

Tesis ini membahas penyalahgunaan dana investasi sebagai perbuatan melawan hukum, apabila dalam suatu perbuatan yang kemudian memberi kerugian terhadap seseorang, maka hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, kemudian yang menjadi pokok permasalahan tesisi ini adalah syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum; penyalahgunaan dana investasi yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; Dalil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T 28080

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Chandra Ernaldo Plalenwen, author

Perbuatan melawan hukum notaris dalam akta pengikatan jual-beli (APJB) dengan blanko kosong : studi kasus putusan mahkamah agung Republikm Indonesia N0.211 K/Pdt/2006 = Unlawful acts of notary in the deed of sale and purchase with a blank form (case study supreme court of the Republic of Indonesia Number 211 K/Pdt/2006).

Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Notaris telah membuat akta pengikatan jual-beli dengan dasar blanko kosong yang telah ditandatangani para pihak sebelumnya. Dalam hal ini bagaimana prosedur pembuatan akta menurut Undang-Undang dan apa akibat hukum terhadap akta tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28189

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Noviandri, author

Perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh notaris dan bank (analisis terhadap putusan mahkamah agung republik indonesia No.2196 K/Pdt/1992 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.793/Pdt/1991/PT.Smg, Jo. Putusan Pengadilan Negeri..........

ABSTRAK
Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Berarti perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat "bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Untuk memberikan kepastian dan jaminan pelaksanaan suatu perikatan, perjanjian lazimnya dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang penjabat umum (Notaris) atau disebut...

2005

T37752

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gultom, Yesti Mariani, author

Penerapan ajaran perbuatan melawan hukum materiel dalam tindak pidana korupsi (Studi kasus perkara korupsi di Badan Koordinas Penanaman Modal an. terpidana Theo Toemion)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T37314

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hendry Zamora, author

Keabsahan perbuatan hukum yang terkena sanksi degradasi kekuatan bukti otentik menjadi akta dibawah tangan : studi kasus terhadap Putusan PT Bandung Nomor 239/PDT/2010/PT.BDG = The validity of legal acts sanctioned with strength degradation of an authentic evidence into illegal certificate study case on the High Court Bandung ruling Number 239/PDT/2010/PT.BDG

Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur terhadap pelanggaran pasalpasal tertentu yang dapat dikenakan sanksi degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Akta notaris sebagai akta otentik baik yang dibuat dalam minuta akta atau akta in originali, dalam bentuk akta partij atau akta pejabat memuat perbuatan hukum para pihak. Degradasi...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43153

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Moh. Kadri, author

Tuntutan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum oleh penguasa

Universitas Indonesia, 1984

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Darmawan, author

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam hubungannya dengan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fadhilah Daraini, author

Analisis tanggung jawab maskapai pesawat udara atas perbuatan melawan hukum dalam penyediaan makanan yang menimbulkan kerugian di pesawat udara Indonesia dan Amerika Serikat: studi kasus Suciwati vs Garuda Indonesia putusan perdata No. 277/Pdt.G/2006/PN. Jkt. Pst dan Buchbinder v American Airlines pada United States District Court, S.D. Florida = Analysis liability of airline for tort in the provision of food losses in airline Indonesia and the United States: case study Suciwati Garuda Indonesia vs civil desicion No. 277/Pdt.G/2006/PN. Jkt. Pst and Buchbinder v American Airlines in the United States Distict Court, SD Florida

ABSTRAK
Penulisan ini membahas mengenai permasalahan syarat dan tanggung jawab maskapai pesawat udara terhadap penyediaan makanan yang menimbulkan kerugian di pesawat udara Indonesia dan Amerika Serikat serta perlindungan hukum terhadap korban perbuatan melawan hukum di pesawat udara Indonesia dan Amerika Serikat. Tujuan penulisan ini menjelaskan syarat dan tanggung jawab maskapai pesawat...

2016

S65646

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hari Kristianto, author

Pembuktian perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris (Analisis putusan No. 339/Pdt.G/2010/PN.Jakarta Pusat)

ABSTRAK
Pedoman umum seorang hakim dalam perkara perdata untuk menentukan beban pembuktian adalah ketentuan di dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 163 HIR berbunyi : "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu , atau...

2012

T31517

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian