Hasil Pencarian

Ditemukan 81 dokumen yang sesuai dengan query

Irmatan, author

Keberlakuan perjanjian perkawinan dengan adanya undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang diadakan oleh calon suami isteri dalam mengatur harta benda atau harta kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka. Dalam perkembangannya dan berdasarkan pengalaman banyak perkawinan putus yang menyisakan persoalan pembagian harta antara suami isteri yang tidak mudah diselesaikan, mulai banyak pasangan calon suami isteii yang membuat...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T37713

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mary Mayasari, author

Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Masyarakat Adat Minangkabau Ditinjau dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 (Analisa Kasus)

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T37036

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sulpi, author

Pembentukan perjanjian perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

2005

T37770

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Linda Angka Widjaja, author

Pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan (studi kasus atas penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 239/Pdt.P/1998/JKT.SEL)

Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan hanyalah perjanjian yang dibuat untuk merubah perjanjian perkawinan yang telah ada. Namun ternyata telah terjadi perkembangan di dalam masyarakat, dimana perjanjian...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T37775

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Diana Anita Kristianti, author

Pembuatan perjanjian perkawinan yang menyimpangi ketentuan dalam Undang-Undang : studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.543/PDT.P/2015/PN.SBY = Arrangement of prenuptial agreement diverge the conditions in the regulation : case study the sentence of State Court Number 543/PDT.P/2015

[ ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan dengan penetapan dari pengadilan ditinjau menurut Hukum Positif di Indonesia. Penulis meneliti permasalahan ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis dalam melakukan penelitian mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia untuk kemudian bisa menjawab permasalahan tersebut secara deskriptif analitis....

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S62550

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Perjanjian perkawinan dan pola pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan

Pembahasan topik ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan kebakuan istilah. Wahyono membedakan antara "janji kawin" dengan "perjanjian perkawinan". Dengan menjadikan UU I/1974 tentang Perkawinan se- bagai acuannya, dan berpendapat bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Penulis mengusulkan agar janji perkawinan se- baiknya dimungkinkan hanya mengenai hal- hal yang berkaitan dengan pengaturan harta kekayaan perkawinan, yakni dalam hal...

Hukum dan Pembangunan Vol. 26 No. 1 Februari 1996 : 10-26, 1996

HUPE-26-1-Feb1996-10

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Dicky Ferissy, author

Keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan (analisa kasus penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 2173/PDT.P/2012/PNJKT.TIMt) = The legal validity of a prenuptial agreement signed subsequent to the date of marriage an analysis of East Jakarta District Court judgement No. 2173/PDT.P/2012 PNJKT.TIM) / Dicky Ferissy

Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan oleh pasangan calon suami isteri. Akan tetapi karena kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai pembuatan perjanjian perkawinan, maka banyak pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan setelah...

2016

T46468

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vionee Carla, author

Keabsahan surat kesepakatan pembagian harta bersama yang tidak disahkan pegawai pencatat perkawinan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 539/PDT.G/2014/PN.JKT.PST) = The validity of joint property division agreement that is not legalized by registrar of marriage central Jakarta District court decision (case study no. 539/PDT.G/2014/PN.JKT.PST) / Vionee Carla

ABSTRAK
Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengertian maupun pengaturan mengenai isi perjanjian perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan secara tertulis dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta disahkan oleh...

2018

T51390

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Cut Nabilla Sarika, author

Akibat hukum penetapan pengadilan mengenai perjanjian perkawinan terhadap harta benda sebelum adanya penetapan: studi kasus penetapan-penetapan pengadilan = Concequences of law of court decree about prenuptial agreement to marriage property before the court decree: case study court decrees

ABSTRAK
Sebuah akta perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga apabila telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, jika tidak dicatatkan maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku untuk para pihak saja, yaitu suami istri. Dalam praktek, tidak sedikit dari pasangan suami istri yang telah membuat akta perjanjian perkawinan lalai untuk mencatatkan perjanjian perkawinan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Stefani Agustina, author

Tinjauan hukum terhadap harta benda dalam perkawinan campuran dengan membuat perjanjian kawin = Legal review of property in mixed marriages with prenuptial agreement

Tesis ini membahas mengenai permasalahan harta benda dalam perkawinan campuran dengan membuat perjanjian kawin. Yang menjadi permasalahan adalahBagaimana pengaturan harta benda yang didapat dalam suatu perkawinan campur yang membuat perjanjian kawin dan apa akibat hukum terhadap harta benda yang didapat dalam suatu perkawinan campur dengan perjanjian kawin.Penulis menggunakan metode penelitian...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T42918

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian